JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengungkapkan, Presiden Prabowo Subianto tengah mengunjungi Presiden ke 6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Pertemuan itu berlangsung di kediaman SBY di Puri Cikeas, Bogor, Jawa Barat, Senin (4/11/2024) malam.

Hal itu disampaikan AHY pada ratusan anggota DPRD dari Partai Demokrat yang mengikuti Bimtek di kawasan Pecenongan, Gambir, Jakarta.

“Oh iya salam hormat dari Pak SBY, salam rindu dari Pak SBY. Masih ingat Pak SBY?” ujar AHY.

Ia mengatakan, SBY tidak bisa hadir di Bimtek Demokrat karena mesti bertemu dengan Prabowo.

“Kita kumpul di sini, Pak SBY lagi makan malam dengan Presiden di Cikeas,” ucapnya.

Pernyataan itu lantas memicu keriuhan dari para kader Demokrat.

Lalu, AHY menyatakan pada saatnya nanti, ia bakal mengundang Prabowo di acara Partai Demokrat.

“Nanti saatnya kita bikin acara, kita akan mengundang Bapak Presiden, Pak Prabowo Subianto ya. Pada saatnya nanti,” imbuh dia.

KOMPAS.com/ Tatang Guritno Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) saat berpidato di forum Bimtek Partai Demokrat di kawasan Pecenongan, Gambir, Jakarta, Senin (4/11/2024).

Sebelumnya, Prabowo juga menemui Presiden ke 7 RI Joko Widodo di kediamannya di Solo.

Pertemuan itu berlangsung pada Minggu (3/11/2024) malam.

Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi menuturkan pertemuan itu merupakan pertemuan dua sahabat.

Ia mengklaim tak ada agenda khusus dalam pertemuan keduanya.

"Tidak ada agenda khusus, tidak ada agenda yang berat-berat dari pertemuan di antara kedua sahabat ini," sebut Hasan.

Reporter: Rashif Usman | Editor: Noverius Laoli

Noda Hitam Pasar Modal

Hendra juga menyoroti sisi Good Corporate Governance (GCG) di bursa. Meskipun ada peningkatan jumlah emiten dan investor selama pemerintahan Jokowi, kualitasnya masih menjadi pertanyaan.

"Banyak emiten kecil yang masuk bursa, namun kualitas tata kelola dan transparansi mereka dipertanyakan," kata Hendra kepada Kontan, Kamis (17/10).

Kasus-kasus terkait manipulasi saham, seperti skandal Benny Tjokro dan Heru Hidayat juga menjadi catatan hitam dalam pasar modal Indonesia. Hal ini menimbulkan persepsi bahwa meskipun secara kuantitas ada peningkatan, kualitas GCG masih belum memadai.

Hendra juga bilang skandal-skandal yang menerpa pasar modal dalam 10 tahun terakhir memberikan dampak negatif terhadap kepercayaan investor.

Meskipun jumlah investor meningkat, sederet skandal ini memperlihatkan masih ada celah dalam pengawasan pasar. Efeknya dapat dilihat dari volatilitas yang tinggi dan keengganan investor institusi untuk masuk ke beberapa sektor yang terdampak skandal.

"Ke depannya, peningkatan kualitas GCG akan menjadi kunci penting untuk menjaga kepercayaan investor," ujarnya.

Azis setuju bahwa kasus-kasus ini memberikan dampak signifikan pada pasar, namun ia menilai OJK dan bursa telah mulai mengevaluasi dan memperbaiki regulasi, termasuk legalisasi market maker untuk meningkatkan transaksi. "Kita tunggu hasil regulasinya," tuturnya.

Utamakan Kualitas

Terkait fokus bursa pada kuantitas atau kualitas, Hendra cenderung berpendapat bahwa kualitas harus lebih diutamakan. Bursa yang hanya fokus pada peningkatan jumlah investor atau emiten tanpa memperhatikan kualitas akan rentan terhadap manipulasi pasar. Ini tentunya dapat merusak integritas pasar modal.

Azis melihat kualitas dan kuantitas perusahaan yang terdaftar harus bisa maju beriringan. Ketika bertambahnya investor baru atau pemula dengan kualitas yang baik, maka bisa meminimalisir fear sehingga menciptakan transaksi yang sehat di pasar modal.

Reporter: Rashif Usman | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Sejak Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjabat pada 2014, pasar modal Indonesia mengalami berbagai dinamika yang signifikan. Periode kepemimpinan Jokowi dipenuhi oleh sejumlah tantangan, baik secara global maupun dalam negeri.

Kinerja Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) misalnya mencatatkan pertumbuhan sebesar 51,31% selama Jokowi menjabat sebagai Presiden. Angka ini jauh lebih rendah dibandingkan dengan era kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang melonjak drastis 489,29%.

Founder Stocknow.id Hendra Wardana mengatakan pertumbuhan IHSG di bawah pemerintahan Jokowi dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain, ketidakstabilan ekonomi global, dampak dari pandemi Covid-19, serta perubahan kebijakan ekonomi yang lebih berfokus pada pembangunan infrastruktur jangka panjang.

Di sisi lain, di era SBY, pertumbuhan IHSG terdorong oleh commodity boom, dengan sektor energi dan agribisnis yang mendominasi kinerja bursa. Berbeda pada pemerintahan Jokowi, sektor tersebut tidak lagi mengalami pertumbuhan signifikan.

Menurut Hendra, sektor yang paling moncer selama Jokowi memimpin pemerintahan ialah perbankan. Pasalnya, pemerintah fokus pada inklusi keuangan dan transformasi digital. Sejumlah bank besar seperti PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI), PT Bank Central Asia Tbk (BBCA) dan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BBNI) mencatat kinerja yang positif didorong oleh pertumbuhan ekonomi domestik yang cukup stabil meskipun menghadapi tekanan global.

Di sisi lain, sektor properti dan infrastruktur relatif stagnan karena investasi besar yang dilakukan pemerintah belum menunjukkan dampak langsung ke pasar modal. Emiten di sektor energi juga mengalami tekanan karena transisi menuju energi terbarukan, sementara sektor teknologi belum sepenuhnya berkembang di Indonesia.

Analis Kiwoom Sekuritas Indonesia, Abdul Azis Setyo Wibowo, menilai kinerja bursa saham masih positif mengingat selama 10 tahun belakangan juga terpengaruh oleh sentimen global seperti adanya perang dagang, Covid-19, serta perang Timur Tengah dan Ukraina-Rusia yang membuat kenaikan inflasi global.

"Hal ini membuat kekhawatiran global. Walaupun begitu kinerja JCI yang mencatatkan 50% ini mencerminkan kinerja indeks kita yang masih terjaga," jelas Azis kepada Kontan, Kamis (17/10).

Azis juga menyoroti bahwa sektor energi masih menjadi penopang utama, sementara sektor konsumsi merasakan tekanan akibat perlambatan konsumsi masyarakat.

Noda Hitam Pasar Modal

Hendra juga menyoroti sisi Good Corporate Governance (GCG) di bursa. Meskipun ada peningkatan jumlah emiten dan investor selama pemerintahan Jokowi, kualitasnya masih menjadi pertanyaan.

"Banyak emiten kecil yang masuk bursa, namun kualitas tata kelola dan transparansi mereka dipertanyakan," kata Hendra kepada Kontan, Kamis (17/10).

Kasus-kasus terkait manipulasi saham, seperti skandal Benny Tjokro dan Heru Hidayat juga menjadi catatan hitam dalam pasar modal Indonesia. Hal ini menimbulkan persepsi bahwa meskipun secara kuantitas ada peningkatan, kualitas GCG masih belum memadai.

Hendra juga bilang skandal-skandal yang menerpa pasar modal dalam 10 tahun terakhir memberikan dampak negatif terhadap kepercayaan investor.

Meskipun jumlah investor meningkat, sederet skandal ini memperlihatkan masih ada celah dalam pengawasan pasar. Efeknya dapat dilihat dari volatilitas yang tinggi dan keengganan investor institusi untuk masuk ke beberapa sektor yang terdampak skandal.

"Ke depannya, peningkatan kualitas GCG akan menjadi kunci penting untuk menjaga kepercayaan investor," ujarnya.

Azis setuju bahwa kasus-kasus ini memberikan dampak signifikan pada pasar, namun ia menilai OJK dan bursa telah mulai mengevaluasi dan memperbaiki regulasi, termasuk legalisasi market maker untuk meningkatkan transaksi. "Kita tunggu hasil regulasinya," tuturnya.

Utamakan Kualitas

Terkait fokus bursa pada kuantitas atau kualitas, Hendra cenderung berpendapat bahwa kualitas harus lebih diutamakan. Bursa yang hanya fokus pada peningkatan jumlah investor atau emiten tanpa memperhatikan kualitas akan rentan terhadap manipulasi pasar. Ini tentunya dapat merusak integritas pasar modal.

Azis melihat kualitas dan kuantitas perusahaan yang terdaftar harus bisa maju beriringan. Ketika bertambahnya investor baru atau pemula dengan kualitas yang baik, maka bisa meminimalisir fear sehingga menciptakan transaksi yang sehat di pasar modal.

Oleh karena itu, penting bagi bursa untuk memastikan bahwa setiap emiten yang terdaftar memiliki tata kelola yang baik dan transparan. Banyaknya emiten kecil yang masuk bursa dan cenderung menjadi saham gorengan memang menjadi perhatian utama.

Hendra menilai bahwa regulasi yang lebih ketat perlu diterapkan untuk memastikan emiten-emiten tersebut layak diperdagangkan secara publik. Hal ini penting untuk menjaga kepercayaan investor, terutama investor ritel yang sering kali menjadi korban dalam saham gorengan.

Sementara itu, Azis mengungkapkan dari segi Initial Public Offering atau IPO, bursa dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) kini sudah mulai memperketat dan mengevaluasi calon emiten IPO.

Kiat Investasi Era Prabowo

Presiden Terpilih dan Wakil Presiden Terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka akan bekerja secara efektif pada Senin (21/10) mendatang. Pelaku pasar menantikan arah kebijakan ekonomi yang akan ditempuh.

Pada periode Prabowo kelak, Hendra menyarankan agar investor tetap fokus pada fundamental perusahaan dan menghindari saham dengan volatilitas tinggi yang tidak didukung oleh fundamental kuat.

Dalam jangka panjang, sektor-sektor yang terkait dengan teknologi, energi terbarukan, dan sektor keuangan yang solid akan menjadi pilihan yang baik.

"Sementara untuk trading jangka pendek, sektor konsumsi dan perbankan masih bisa memberikan peluang yang menarik," jelasnya.

Di samping itu, Azis menjelaskan sejumlah kebijakan yang akan dikeluarkan pemerintahan baru seperti program makan bergizi gratis bisa memengaruhi emiten sektor konsumer.

Adapun, pemotongan levy Crude Palm Oil (CPO) serta revisi Mitra Instansi Pengelola (MIP) batu bara juga mendorong emiten yang berkaitan.

"Terlebih saat ini juga adanya pemotongan suku bunga yang mana bisa mempengaruhi emiten properti ataupun semen," tutup Azis.

Azis merekomendasikan untuk mencermati saham MYOR, AMRT, PTBA dan SMGR dengan masing-masing target harga Rp 3.150, Rp 3.500, Rp 3.530 dan Rp 4.880 per saham.

Bisnis.com, JAKARTA – Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimuri Yudhoyono (AHY) memastikan bahwa Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) bakal hadir dalam pelantikan Prabowo-Gibran pada 20 Oktober 2024.

Dia mengatakan bahwa SBY dipastikan hadir untuk menyaksikan pelantikan dari Presiden dan Wakil Presiden (Wapres) terpilih periode 2024—2029 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka itu di DPR RI.

Hal ini disampaikannya usai melaksanakan santap makan siang bersama dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Merdeka, Jumat (18/10/2024).

“Insya Allah datang, Insya Allah [SBY] akan hadir,” katanya kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan.

Sekadar informasi, masa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wapres Ma’ruf Amin akan berakhir dalam kurun 2 hari lagi dan pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih periode 2024-2029 akan digelar Minggu (20/10/2024).

Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka telah ditetapkan sebagai pemenang dalam Pemilihan Presiden atau Pilpres 2024 oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI.

Mereka meraih kemenangan lantaran berhasil meraih 96.214.691 suara sah atau sekitar 58,6 persen dari total 164 juta suara sah, sehingga unggul dari pasangan Anies Baswedan-Abdul Muhaimin Iskandar atau Cak Imin dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md.

Nantinya, pelantikan akan dilaksanakan di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Minggu, 20 Oktober 2024 mulai dari pukul 10.00 WIB.

Reporter: Rashif Usman | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Sejak Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjabat pada 2014, pasar modal Indonesia mengalami berbagai dinamika yang signifikan. Periode kepemimpinan Jokowi dipenuhi oleh sejumlah tantangan, baik secara global maupun dalam negeri.

Kinerja Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) misalnya mencatatkan pertumbuhan sebesar 51,31% selama Jokowi menjabat sebagai Presiden. Angka ini jauh lebih rendah dibandingkan dengan era kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang melonjak drastis 489,29%.

Founder Stocknow.id Hendra Wardana mengatakan pertumbuhan IHSG di bawah pemerintahan Jokowi dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain, ketidakstabilan ekonomi global, dampak dari pandemi Covid-19, serta perubahan kebijakan ekonomi yang lebih berfokus pada pembangunan infrastruktur jangka panjang.

Di sisi lain, di era SBY, pertumbuhan IHSG terdorong oleh commodity boom, dengan sektor energi dan agribisnis yang mendominasi kinerja bursa. Berbeda pada pemerintahan Jokowi, sektor tersebut tidak lagi mengalami pertumbuhan signifikan.

Menurut Hendra, sektor yang paling moncer selama Jokowi memimpin pemerintahan ialah perbankan. Pasalnya, pemerintah fokus pada inklusi keuangan dan transformasi digital. Sejumlah bank besar seperti PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI), PT Bank Central Asia Tbk (BBCA) dan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BBNI) mencatat kinerja yang positif didorong oleh pertumbuhan ekonomi domestik yang cukup stabil meskipun menghadapi tekanan global.

Di sisi lain, sektor properti dan infrastruktur relatif stagnan karena investasi besar yang dilakukan pemerintah belum menunjukkan dampak langsung ke pasar modal. Emiten di sektor energi juga mengalami tekanan karena transisi menuju energi terbarukan, sementara sektor teknologi belum sepenuhnya berkembang di Indonesia.

Analis Kiwoom Sekuritas Indonesia, Abdul Azis Setyo Wibowo, menilai kinerja bursa saham masih positif mengingat selama 10 tahun belakangan juga terpengaruh oleh sentimen global seperti adanya perang dagang, Covid-19, serta perang Timur Tengah dan Ukraina-Rusia yang membuat kenaikan inflasi global.

"Hal ini membuat kekhawatiran global. Walaupun begitu kinerja JCI yang mencatatkan 50% ini mencerminkan kinerja indeks kita yang masih terjaga," jelas Azis kepada Kontan, Kamis (17/10).

Azis juga menyoroti bahwa sektor energi masih menjadi penopang utama, sementara sektor konsumsi merasakan tekanan akibat perlambatan konsumsi masyarakat.

Noda Hitam Pasar Modal

Hendra juga menyoroti sisi Good Corporate Governance (GCG) di bursa. Meskipun ada peningkatan jumlah emiten dan investor selama pemerintahan Jokowi, kualitasnya masih menjadi pertanyaan.

"Banyak emiten kecil yang masuk bursa, namun kualitas tata kelola dan transparansi mereka dipertanyakan," kata Hendra kepada Kontan, Kamis (17/10).

Kasus-kasus terkait manipulasi saham, seperti skandal Benny Tjokro dan Heru Hidayat juga menjadi catatan hitam dalam pasar modal Indonesia. Hal ini menimbulkan persepsi bahwa meskipun secara kuantitas ada peningkatan, kualitas GCG masih belum memadai.

Hendra juga bilang skandal-skandal yang menerpa pasar modal dalam 10 tahun terakhir memberikan dampak negatif terhadap kepercayaan investor.

Meskipun jumlah investor meningkat, sederet skandal ini memperlihatkan masih ada celah dalam pengawasan pasar. Efeknya dapat dilihat dari volatilitas yang tinggi dan keengganan investor institusi untuk masuk ke beberapa sektor yang terdampak skandal.

"Ke depannya, peningkatan kualitas GCG akan menjadi kunci penting untuk menjaga kepercayaan investor," ujarnya.

Azis setuju bahwa kasus-kasus ini memberikan dampak signifikan pada pasar, namun ia menilai OJK dan bursa telah mulai mengevaluasi dan memperbaiki regulasi, termasuk legalisasi market maker untuk meningkatkan transaksi. "Kita tunggu hasil regulasinya," tuturnya.

Utamakan Kualitas

Terkait fokus bursa pada kuantitas atau kualitas, Hendra cenderung berpendapat bahwa kualitas harus lebih diutamakan. Bursa yang hanya fokus pada peningkatan jumlah investor atau emiten tanpa memperhatikan kualitas akan rentan terhadap manipulasi pasar. Ini tentunya dapat merusak integritas pasar modal.

Azis melihat kualitas dan kuantitas perusahaan yang terdaftar harus bisa maju beriringan. Ketika bertambahnya investor baru atau pemula dengan kualitas yang baik, maka bisa meminimalisir fear sehingga menciptakan transaksi yang sehat di pasar modal.

Oleh karena itu, penting bagi bursa untuk memastikan bahwa setiap emiten yang terdaftar memiliki tata kelola yang baik dan transparan. Banyaknya emiten kecil yang masuk bursa dan cenderung menjadi saham gorengan memang menjadi perhatian utama.

Hendra menilai bahwa regulasi yang lebih ketat perlu diterapkan untuk memastikan emiten-emiten tersebut layak diperdagangkan secara publik. Hal ini penting untuk menjaga kepercayaan investor, terutama investor ritel yang sering kali menjadi korban dalam saham gorengan.

Sementara itu, Azis mengungkapkan dari segi Initial Public Offering atau IPO, bursa dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) kini sudah mulai memperketat dan mengevaluasi calon emiten IPO.

Kiat Investasi Era Prabowo

Presiden Terpilih dan Wakil Presiden Terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka akan bekerja secara efektif pada Senin (21/10) mendatang. Pelaku pasar menantikan arah kebijakan ekonomi yang akan ditempuh.

Pada periode Prabowo kelak, Hendra menyarankan agar investor tetap fokus pada fundamental perusahaan dan menghindari saham dengan volatilitas tinggi yang tidak didukung oleh fundamental kuat.

Dalam jangka panjang, sektor-sektor yang terkait dengan teknologi, energi terbarukan, dan sektor keuangan yang solid akan menjadi pilihan yang baik.

"Sementara untuk trading jangka pendek, sektor konsumsi dan perbankan masih bisa memberikan peluang yang menarik," jelasnya.

Di samping itu, Azis menjelaskan sejumlah kebijakan yang akan dikeluarkan pemerintahan baru seperti program makan bergizi gratis bisa memengaruhi emiten sektor konsumer.

Adapun, pemotongan levy Crude Palm Oil (CPO) serta revisi Mitra Instansi Pengelola (MIP) batu bara juga mendorong emiten yang berkaitan.

"Terlebih saat ini juga adanya pemotongan suku bunga yang mana bisa mempengaruhi emiten properti ataupun semen," tutup Azis.

Azis merekomendasikan untuk mencermati saham MYOR, AMRT, PTBA dan SMGR dengan masing-masing target harga Rp 3.150, Rp 3.500, Rp 3.530 dan Rp 4.880 per saham.

Bisnis.com, JAKARTA - Presiden RI ke-6 dan ke-7 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menceritakan bahwa tidak mudah bagi dirinya menjalankan roda pemerintahan di masa lalu, khususnya saat berduet dengan Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla (JK).

Pria yang akrab dipanggil SBY itu menyebut bahwa pada 100 hari masa pemerintahan dulu bersama Jusuf Kalla, dirinya langsung diuji dengan musibah bencana tsunami di Aceh.

"Tsunami [Aceh] itu bencana alam terdahsyat di dunia pada awal abad ke-21," tuturnya di Jakarta, Kamis (10/10).

Tidak hanya itu, menurut SBY bencana alam gempa bumi yang cukup besar juga sempat terjadi pada masa pemerintahan SBY-JK, di antaranya gempa bumi di DI Yogyakarta, Sumatera Barat dan sejumlah tempat lain.

"Tentu hal itu mengganggu pemerintahan dan menyedot anggaran yang kita miliki," imbuhnya.

Menurut SBY, pemerintahannya dulu juga sempat menghadapi keputusan yang sulit yaitu menaikan harga bahan bakar minyak (BBM) hingga 140 persen, sejalan meroketnya harga minyak bumi dunia.

"Akibat menaikan harga BBM itu, akhirnya elektabilitas kita jatuh. Tapi itu tidak apa-apa, elektabilitas nomor dua, yang penting adalah ekonomi Indonesia selamat," ujar SBY.

Bisnis.com, SURABAYA — Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ikut menghadiri ujian doktor terbuka Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), yang merupakan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) pada Senin (7/10/2024). Ujian tersebut berlangsung Aula Garuda Mukti Univeritas Airlangga, Surabaya, Jawa Timur.

Dalam forum itu, SBY menegaskan bahwa dirinya tidak ikut campur atau cawe-cawe terkait gelar doktor yang diterima putra sulungnya yang juga merupakan Ketua Umum Partai Demokrat.

Mulanya, SBY bercerita bahwa dirinya dihubungi oleh seorang staf untuk memberikan sambutan setelah AHY dinyatakan lulus dalam sidang terbuka.Dia juga memastikan agar bukan hanya dia seorang yang memberikan sambutan di forum itu.

“Saya bertanya yang berikan sambutan ada lagi enggak, kalau hanya saya nanti orang bilang nih jeruk makan jeruk,” kata SBY dalam sambutannya, Senin (7/10/2024).

Kemudian, lelaki yang mengenakan setelan jas biru dongker itu menegaskan bahwa gelar yang diraih AHY merupakan hasil dari jerih payah dalam menuntaskan program tersebut.

“AHY ini mendapatkan kehormatan menyandang gelar doktor ini karena jerih payahnya. Tidak ada cawe-cawe saya, benar-benar [tidak ada cawe-cawe],” jelas SBY.

Bahkan, SBY mengaku dirinya jarang bertemu dengan AHY, baik di waktu siang maupun malam hari. Meski begitu, SBY bangga anak sulungnya tidak melalaikan kewajiban program doktor di Universitas Airlangga, di samping didapuk menjadi Menteri ATR/BPN di periode Presiden Joko Widodo (Jokowi).

“Meskipun saya jarang ketemu [AHY] siang dan malam, di samping mengemban tugas negara tentunya, juga tidak melalaikan kewajiban yang sedang dilaksanakan sesuai dengan program doktor di universitas kebanggaan kita ini,” ungkapnya.

Perlu diketahui, ujian doktor terbuka yang AHY ikuti merupakan bagian dari skema penilaian untuk menentukan predikat kelulusan promovendus.

Adapun, Menteri AHY telah menyelesaikan studi doktoral dengan predikat cumlaude atau dengan pujian, dalam ujian doktor terbuka pada Program Studi Pengembangan Sumber Daya Manusia, Sekolah Pascasarjana, Universitas Airlangga.

AHY mengambil disertasi berjudul “Transformational Leadership and Human Resources Orchestration towards Indonesia Emas 2045” dalam rangka mempersiapkan cita-cita besar bangsa Indonesia untuk mencapai Indonesia Emas 2045 dengan baik melalui kepemimpinan yang transformasional serta orkestrasi sumber daya manusia yang unggul sesuai dengan kebutuhan masa depan bangsa Indonesia.

Anak sulung Susilo Bambang Yudhoyono itu melakukan kajian dari Macmillan, 2017. Dalam kajian itu, menyatakan bahwa agenda transformasi ekonomi sebuah negara bisa dijalankan melalui 3 hal.

Pertama, melakukan perubahan struktural, baik itu mengelola pekerjaan sumber daya dari produktivitas rendah ke tinggi.Kedua, mengoptimalkan pertumbuhan ekonomi pada sektor strategis melalui penggunaan teknologi secara optimal.

Sertaketiga, mewujudkan wilayah prioritas sebagai lokomotif pertumbuhan ekonomi, agar hadir kelas menengah baru dengan pendapatan yang lebih tinggi.

Menurut AHY, negara harus memperbaiki kualitas pendidikan dan kualitas penelitian dan pengembangan (research and development/R&D).

“Itulah kunci sukses Jepang, Korea Selatan, dan Tiongkok yang terbukti mampu mentransformasikan ekonominya seperti saat ini,” ungkapnya.

Merujuk data, AHY mengungkap bahwa indeks pembangunan manusia (IPM) Indonesia berada pada peringkat ke-112 dari 189 negara. Di Asean, Indonesia di posisi ke-6.

“Kualitas pendidikan dan R&D kita juga belum optimal. Berdasarkan data Global Innovation Index, posisi Indonesia diurutan ke-61,” tuturnya.

Realitas ini, menurut AHY, menunjukkan bahwa ekosistem pendidikan, kerja penelitian, dan aktivitas industri di Indonesia cenderung belum selaras dan belum optimal. “Tapi kita harus tetap optimis karena peluangnya ada,” imbuhnya.

Dalam ujian doktor terbuka, hadir pula keluarga inti Menteri AHY, di antaranya Annisa Pohan Yudhoyono, Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua MPR, dan Aliya Rajasa.

Serta, juga ada Mantan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Sofyan Djalil, Mantan Menteri Sosial (Mensos) Khofifah Indar Parawansa, para petinggi Partai Demokrat, hingga jajaran Kementerian ATR/BPN.

Sementara itu, sidang baru dimulai pukul 09.10 WIB, dengan pimpinan sidang dipimpin oleh Rektor Universitas Airlangga, Prof. Dr. Muhammad Nasih, S.E., M.T.A.

“Disertasi sidang AHY diterima, dengan demikian saudara AHY telah menyelesaikan program pendidikan doktor sumber daya manusia dan dinyatakan lulus dengan masa studi 3 tahun 2 bulan 1 hari dengan peringkat cumlaude,” kata pimpinan sidang di akhir sidang.

Bisnis.com, JAKARTA - Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) bertemu Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Merdeka, Sabtu (21/9/2024).

Dengan memakai baju batik berwarna cokelat, SBY menuturkan pertemuannya menghadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) berhubungan dengan peran dan amanah yang ia jalankan sebagai penasehat khusus aliansi sedunia untuk membasmi malaria.

“Saya mendapatkan amanah untuk menjadi special advisor di Asia Pasifik, wakil Asia Pasifik ada dan Afrika ada, dan seluruh dunia ada global council yang ada di New York, dan saya melapor pada Pak Jokowi ,” ungkap SBY di Istana Merdeka, Sabtu (21/9/2024).

SBY mengatakan bahwa agenda pertemuannya adalah etika politik. Siapapun yang mendapat peran di dunia internasional, menurutnya wajib untuk melapor kepada Presiden. Terlebih, ia merupakan mantan Presiden, sehingga dinilai wajib untuk menyampaikan tugas tersebut kepada Presiden.

Tak hanya itu, SBY juga menilai bahwa tugas yang ia terima adalah penting, lantaran ada kewajiban internasional untuk melawan malaria dari muka bumi agar tidak semakin menjadi-jadi.

“Kita kena, Covid-19 yang luar biasa kemarin, pandemi itu dan kita tidak ingin masih ada malaria yang belum bisa diatasi di seluruh dunia. Indonesia sendiri, utamanya Papua sedikit Nusa Tenggara Timur (NTT), sedikit Maluku, dan sedikit lagi di Kalimantan Timur,” jelas SBY.

Pendiri Partai Demokrat itu juga menyampaikan bahwa Indonesia juga memiliki kepentingan untuk menurunkan angka penyakit Malaria. Ia juga berkomitmen untuk melawan Malaria di Asia Pasifik.

“Dan saya juga punya komitmen untuk Asia Pasifik, saya pamit tadi untuk berangkat ke New York selama sekitar 1 minggu untuk membahas ini,” tutur SBY.

Tak hanya bertemu Jokowi, SBY juga mengungkapkan keinginannya untuk melapor dengan sang Presiden Terpilih, Prabowo Subianto.

“Tentu saya juga akan melapor kepada Pak Prabowo, presiden terpilih karena tahun depan akan ada summit di Indonesia dan yang memimpin adalah Pak Prabowo sebagai Presiden tahun depan dan seterusnya, begitu yang saya sampaikan,” ucapnya.

Diberitakan sebelumnya, Presiden ke-6 Indonesia sekaligus Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat yakni SBY diundang oleh Bill Gates untuk menghadiri Malaria Summit di New York, Amerika Serikat.

Informasi ini disampaikan oleh Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), dalam acara peringatan HUT ke-23 Partai Demokrat yang digelar di DPP Partai Demokrat, Jakarta Pusat, Senin (9/9/2024).

"Alhamdullilah, orang tua kita Bapak Susilo Bambang Yudhoyono mendapatkan sebuah penghormatan dan diundang langsung oleh Bill Gates untuk hadir sebagai salah satu tokoh di New York, Amerika Serikat, dalam rangka perang melawan malaria sedunia, and malaria summit," jelas AHY dalam pidatonya.