TEMPO.CO, Jakarta - Rencana pemerintah menerapkan kebijakan pengenaan tarif impor barang asal Tiongkok, termasuk impor tekstil, hingga 200 persen disebut membuat Cina waswas. Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenkomarinves) Luhut Binsar Pandjaitan kemudian memberikan penjelasan soal wacana kebijakan yang menimbulkan beragam spekulasi tersebut.

Sebelumnya pemerintah sempat dituding menyerang Tiongkok dengan kebijakan ini. Luhut membantah tuduhan tersebut. Pihaknya mengatakan upaya menerapkan tarif impor 200 persen adalah untuk melindungi industri dalam negeri. Dia memastikan kebijakan itu tidak semata mengincar barang-barang impor asal Cina.

“Jadi kita tidak menargetkan negara tertentu, apalagi Cina. Semua langkah diambil berdasarkan national interest kita,” ujar Luhut di Jakarta, Jumat, 5 Juli 2024, seperti dikutip dari Antara.

Adapun Amerika Serikat atau AS diketahui juga menaikkan tarif barang masuk. Indonesia, kata Luhut, tidak ingin sekadar “mengekor bebek” kepada negara-negara tertentu. Pemberlakuan kenaikan tarif impor tersebut dilakukan untuk kepentingan nasional yang harus diamankan. Bukan hanya kepada Cina, tapi juga untuk semua negara.

“Terkait penerapan tarif impor 200 persen dari Tiongkok, perlu diklarifikasi dengan baik sehingga tidak menimbulkan salah tafsir dari partner negara,” katanya.

Luhut mengungkapkan, keputusan melakukan perlindungan terhadap industri dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan yang ada dan norma-norma perdagangan internasional yang berlaku itu disepakati dalam dalam rapat koordinasi terbatas (rakortas) yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo atau Jokowi pada 25 Juni 2024 lalu.

Salah satu langkah yang diambil, kata Luhut, adalah penerapan Safeguard Tariff atau Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP) untuk beberapa produk tekstil yang sebenarnya sudah diberlakukan dan saat ini sedang dalam perpanjangan periode waktu. BMTP sudah diberlakukan untuk seluruh barang impor tanpa membedakan asal negara tertentu.

“Saya juga telah berkomunikasi dengan Menteri Perdagangan untuk membahas masalah ini. Kami bersepakat untuk mengutamakan national interest kita namun tidak mengabaikan kemitraan dengan negara sahabat,” kata Luhut.

Sebelumnya, rencana pengenaan tarif impor 200 persen produk asal Cina itu diungkapkan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan. Kebijakan diambil dalam untuk menyikapi persoalan perang dagang Tiongkok-AS. Konflik dagang ini memicu Indonesia dibanjiri barang Cina seperti pakaian, baja, dan tekstil. Musababnya, pasar negara Barat menolak produk Cina tersebut.

“Maka satu-hari dua hari ini, mudah-mudahan sudah selesai Permendagnya,” kata Zulhas di Bandung, Jawa Barat, Jumat, 28 Juni 2024, seperti dikutip dari Antara.

Bila aturan itu kemudian terbit, kata Zulhas, bea masuk akan menjadi jalan keluar untuk melindungi barang-barang impor membanjiri pasar Indonesia. Adapun bea masuk yang akan dikenakan pada barang-barang Cina itu, kata Zulhas, telah diputuskan antara 100 persen dari harga barang sampai 200 persen.

“Saya katakan kepada teman-teman jangan takut, jangan ragu Amerika bisa mengenakan tarif terhadap keramik, pakaian sampai dengan 200 persen. Kita juga bisa. Ini agar UMKM industri kita bisa tumbuh dan berkembang,” ujar Zulhas.

HENDRIK KHOIRUL MUHID | RR. ARIYANI YAKTI WIDYASTUTI

TEMPO.CO, Jakarta - Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (HIPPINDO) menilai rencana pemerintah menaikkan bea masuk produk-produk dari Cina hingga 200 persen justru akan mempersulit importir resmi. Dengan begitu, impor ilegal dinilai akan membanjiri pasar Indonesia.

Ketua Umum HIPPINDO, Budiharjo Iduansjah, menuturkan selama ini peritel di bawah naungan organisasinya telah mematuhi peraturan dari pemerintah, dari mengurus perizinan pendirian toko hingga memasukkan barang impor. Namun, dia menyesalkan barang-barang impor yang beredar di masyarakat justru justru tak mematuhi peraturan.

“Dampak kebijakan pemerintah yang salah itu membuat kita tidak bisa bersaing,” ujar dia dalam bincang media di sebuah restoran di Sarinah, Jalan M.H. Thamrin Nomor 11, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat, 5 Juli 2024.

Sekretaris Jenderal HIPPINDO Haryanto Pratantara mengatakan pemerintah harus mengidentifikasi terlebih dahulu masalah dari maraknya produk impor yang membanjiri pasar Indonesia. Menurut dia, impor banyak macamnya. Namun, impor yang mengganggu industri dalam negeri ialah produk-produk murah meriah tanpa kejelasan asal-muasalnya.

“Kita harus identifikasi masalah yang sesungguhnya. Jangan sampai masalah dan solusi tidak nyambung,” kata dia.

Bila isunya adalah produk-produk yang masuk secara ilegal, ia menilai pengenaan bea masuk hingga 200 persen tidak tepat sasaran. Sebab, kata dia, importir ilegal tidak melaporkan kegiatan mereka kepada pemerintah. Walhasil, importir resmi yang membayar pajak, bea masuk, rata-rata mempunyai toko, dan menyerap tenaga kerja terkena imbasnya.

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan atau Zulhas sebelumnya mengatakan pemerintah akan mengenakan bea masuk hingga 200 persen terhadap barang-barang impor asal Cina. Dia menyebut perang dagang antara Cina dan Amerika Serikat menyebabkan terjadinya kelebihan kapasitas dan ketersediaan produk Cina di Indonesia, termasuk baja, tekstil, dan lain sebagainya.

“Kita pakai tarif sebagai jalan keluar untuk perlindungan atas barang-barang yang deras masuk ke sini,” kata Zulkifli di Bandung, Jawa Barat, Jumat, 28 Juni 2024, seperti dikutip dari Antara.

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengatakan bea masuk tambahan tidak hanya berlaku pada produk impor dari Cina. Selain itu, besaran bea masuknya bukan 200% tapi hingga 200%.

Dengan kondisi itu semua produk impor dari negara manapun berpotensi mendapatkan bea masuk tambahan apabila merugikan industri di dalam negeri. Besarannya akan berdasarkan lonjakan volume impor selama tiga tahun terakhir.

"Bea masuk tambahan bisa 50%, 100%, dan bisa sampai 200%. Penambahan bea masuk bukan dipengaruhi negaranya, tapi seberapa berat dampaknya ke industri nasional," kata Zulhas di Kantor Kementerian Perdagangan, Jakarta, Jumat (5/7).

Penjelasan itu sekaligus mengklarifikasi pernyataan Zulhas sebelumnya. Pada Sabtu pekan lalu, ia sempat menyebut pemerintah akan menambah bea masuk barang impor dari Cina sebesar 200%.

Penerapan bea masuk menjadi langkah pemerintah dalam menghentikan banjir produk impor dari Tiongkok, terutama tekstil, baja, keramik, pakaian jadi, dan lainnya. Dampak kondisi tersebut telah memuku sektor tekstil Tanah Air. Puluhan ribu buruh tekstil terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) pada tahun ini karena utilisasi pabrik yang rendah.

Zulhas mengatakan, negara yang terkena bea masuk tambahan dapat menerapkan kebijakan yang sama terhadap produk Indonesia. Hal tersebut telah diatur oleh Organisasi Dagang Dunia atau WTO.

Ada tujuh komoditas yang menjadi pengawasan pemerintah untuk mendapatkan bea masuk tambahan. Ketujuh komoditas tersebut adalah tekstil dan produk tekstil, pakaian jadi, keramik, elektronik, kosmetika, tekstil sudah jadi lainnya, dan alas kaki.

Saat ini Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia dan Komite Anti Dumping Indonesia sedang mengkaji penambahan bea masuk untuk tujuh komoditas tersebut. Bentuknya berupa bea masuk tindakan pengamanan (BMTP) dan bea masuk anti dumping (BMAP).

Tolok ukur pemberian BMTP maupun BMAD adalah pertumbuhan volume impor ke dalam negeri. "Kalau besok penelitiannya selesai, saya setujui hasilnya dan langsung dikirim ke Kementerian Keuangan," ujarnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah berencana menerapkan tarif bea masuk hingga 200 peren untuk barang-barang asal Cina. Menurut Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Kacaribu, rencana kebijakan itu masih dibahas oleh kementerian/lembaga terkait serta dunia usaha.

"Itu kita lihat bersama-sama, jadi terutama Kementerian Perindustrian menyampaikan bahwa kita harus lihat dari hulu sampai hilirnya. Mulai dari bahan baku seperti serat, lalu sampai kain, sampai pakaian jadi, nah itu kan semuanya ada produksi di Indonesia," kata Febrio kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (4/7/2024).

Ia menuturkan pemerintah ingin menjaga agar produksi di Indonesia bisa tetap berjalan dengan baik di tengah kondisi di Cina yang mengalami kelebihan kapasitas, sehingga menyebabkan ekspor yang berlebihan dan terjadinya praktik dumping.

"Jadi memang terjadi ekspor yang berlebihan dan kadang-kadang juga bisa terbukti bahwa mereka menjual dengan dumping," ujarnya pula.

Dumping merupakan praktik dagang yang dilakukan oleh eksportir dengan cara menjual barang di luar negeri dengan harga yang lebih murah dibandingkan harga di dalam negeri.

"Nah ini yang sedang kita siapkan sama-sama, ada Kementerian Perindustrian, ada Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian juga diskusi dengan asosiasi-asosiasi, sehingga kita lihat secara lengkap dari hulu sampai hilirnya nanti kita akan segera putuskan untuk bisa dituangkan menjadi tarif yang disepakati," ujarnya.

Untuk itu, lintas pemangku kepentingan masih membahas besaran atau tarif bea masuk yang akan disepakati. "Ini bukan hanya BKF sendiri. Jadi kalau tata kelolanya, ada masukan dari industri yang bersangkutan, lalu itu dirapatkan, ada dua level rapatnya tim kepentingan nasional yang pertama, lalu terakhir di tim tarif, nanti akan kita putuskan," ujarnya.

Sebelumnya, Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan mengungkapkan akan mengenakan bea masuk, bahkan dengan nilai hingga 200 persen pada barang-barang asal Cina, dalam menyikapi persoalan perang dagang antara Negeri Tirai Bambu itu dengan Amerika Serikat (AS).

Perang dagang China dan AS, dijelaskan oleh Zulkifli Hasan, menyebabkan terjadinya overkapasitas dan oversuplai di Cina, yang membanjiri Indonesia, termasuk pakaian, baja, tekstil, dan lain sebagainya, karena pasar negara-negara Barat menolak mereka.

"Maka satu hari dua hari ini, mudah-mudahan sudah selesai permendagnya. Jika sudah selesai, maka dikenakan apa yang kita sebut sebagai bea masuk, kita pakai tarif sebagai jalan keluar untuk perlindungan atas barang-barang yang deras masuk ke sini," ujar Zulkifli, di Bandung, Jawa Barat, Jumat (28/6).

Begitu juga dengan rencana pemerintah meningkatkan bea masuk untuk sejumlah komoditas tersebut hingga 200 persen, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia meminta kepada Kementerian Perdagangan dan juga kementerian/lembaga agar dapat melibatkan pelaku usaha, asosiasi, dan himpunan melalui forum dialog guna penyempurnaan kebijakan dan menghindari semua dampak negatif yang mungkin timbul.

Meskipun ada wacana kenaikan bea masuk hingga 200 persen, Kadin mengimbau agar Kementerian Perdagangan, tetap mendukung semangat Fasilitasi Perdagangan dan Iklim Kemudahan Berusaha, sehingga pertumbuhan kinerja ekspor nasional maupun iklim investasi tetap bertumbuh dan terjaga.

"Kami mendorong agar kebijakan pembatasan impor tidak menyulitkan dunia usaha dan industri dalam mendapatkan bahan baku dan penolong sekaligus, di saat bersamaan memastikan iklim investasi yang kondusif dan meningkatkan penguatan industri bagi daya saing lebih baik," kata Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Organisasi, Hukum, dan Komunikasi Kadin Indonesia Yukki Nugrahawan Hanafi.