TEMPO.CO, Jakarta - Dwi Ardianta Kurniawan, ahli ekonomi transportasi dan peneliti senior di Pusat Studi Transportasi dan Logistik (Pustral) UGM, menyatakan bahwa tiket domestik di Indonesia cenderung lebih mahal dibandingkan tiket ke luar negeri. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti persaingan yang lebih ketat di pasar internasional, serta ketersediaan armada yang belum pulih pasca Covid-19 sementara permintaan konsumen sudah kembali normal.

Harga tiket pesawat di Indonesia menjadi perhatian masyarakat karena dianggap mahal. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menkomarinves) Luhut Binsar Pandjaitan, juga menyoroti masalah ini. Indonesia menempati peringkat kedua dalam hal harga tiket pesawat termahal di dunia, setelah Brasil. Di ASEAN, Indonesia menjadi negara dengan harga tiket pesawat rata-rata tertinggi.

Meskipun harga tiket diatur oleh pemerintah melalui Kementerian Perhubungan dengan tarif batas atas dan bawah serta biaya lainnya, terkadang aturan ini dilepaskan ke pasar, terutama saat permintaan tinggi seperti libur panjang.

Tarif tiket juga bergantung pada jenis layanan yang disediakan, di mana layanan penuh seperti Garuda Indonesia dan Batik Air lebih mahal dibandingkan maskapai biaya rendah seperti Lion Air dan Citilink.

Dwi Ardianta mengusulkan kebijakan insentif fiskal untuk mengatasi tingginya harga tiket pesawat di Indonesia. Insentif tersebut dapat berupa pengurangan biaya avtur, suku cadang pesawat, serta subsidi biaya pelayanan bandara. Selain itu, ia juga mengusulkan penghapusan pajak tiket pesawat untuk menyetarakan dengan moda transportasi lainnya.

Ia juga menekankan pentingnya implementasi sistem multi provider untuk suplai avtur guna mencegah monopoli dan menciptakan harga avtur yang lebih kompetitif. Menurutnya, komponen biaya perawatan bandara bukanlah penyebab utama tiket pesawat mahal, melainkan lebih dipengaruhi oleh harga avtur, nilai tukar rupiah, dan ketersediaan layanan pada rute tertentu.

TEMPO.CO, Jakarta - Dwi Ardianta Kurniawan, ahli ekonomi transportasi dan peneliti senior di Pusat Studi Transportasi dan Logistik (Pustral) UGM, menyatakan bahwa tiket domestik di Indonesia cenderung lebih mahal dibandingkan tiket ke luar negeri. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti persaingan yang lebih ketat di pasar internasional, serta ketersediaan armada yang belum pulih pasca Covid-19 sementara permintaan konsumen sudah kembali normal.

Harga tiket pesawat di Indonesia menjadi perhatian masyarakat karena dianggap mahal. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menkomarinves) Luhut Binsar Pandjaitan, juga menyoroti masalah ini. Indonesia menempati peringkat kedua dalam hal harga tiket pesawat termahal di dunia, setelah Brasil. Di ASEAN, Indonesia menjadi negara dengan harga tiket pesawat rata-rata tertinggi.

Meskipun harga tiket diatur oleh pemerintah melalui Kementerian Perhubungan dengan tarif batas atas dan bawah serta biaya lainnya, terkadang aturan ini dilepaskan ke pasar, terutama saat permintaan tinggi seperti libur panjang.

Tarif tiket juga bergantung pada jenis layanan yang disediakan, di mana layanan penuh seperti Garuda Indonesia dan Batik Air lebih mahal dibandingkan maskapai biaya rendah seperti Lion Air dan Citilink.

Dwi Ardianta mengusulkan kebijakan insentif fiskal untuk mengatasi tingginya harga tiket pesawat di Indonesia. Insentif tersebut dapat berupa pengurangan biaya avtur, suku cadang pesawat, serta subsidi biaya pelayanan bandara. Selain itu, ia juga mengusulkan penghapusan pajak tiket pesawat untuk menyetarakan dengan moda transportasi lainnya.

Ia juga menekankan pentingnya implementasi sistem multi provider untuk suplai avtur guna mencegah monopoli dan menciptakan harga avtur yang lebih kompetitif. Menurutnya, komponen biaya perawatan bandara bukanlah penyebab utama tiket pesawat mahal, melainkan lebih dipengaruhi oleh harga avtur, nilai tukar rupiah, dan ketersediaan layanan pada rute tertentu.

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian atau Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi belum memutuskan mengenai pembatasan bahan bakar minyak (BBM). Airlangga mengatakan pemerintah akan membahas wacana itu lebih lanjut.

Airlangga mengatakan pemerintahan Jokowi akan melakukan rapat soal pembatasan subsidi BBM ini. “Tentu ada perhitungan dan konsekuensi fiskal juga ada,” kata Airlangga Hartarto di Istana Kepresidenan Jakarta pada Rabu, 10 Juli 2024.

Di sisi lain, Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi (Menkomarinves) Luhut Binsar Pandjaitan sebelumnya mengharapkan, pembelian BBM bersubsidi bakal dibatasi mulai 17 Agustus 2024. Luhut mengatakan pemerintah sedang melakukan efisiensi untuk meningkatkan penerimaan negara. Salah satunya adalah dengan mengatur penyaluran BBM bersubsidi agar lebih tepat sasaran.

Melalui akun Instagram pada Selasa, 8 Juli 2024, Luhut mengatakan bahwa Pertamina sudah menyiapkan aturan soal pemberian subsidi yang tidak tepat itu. “Kita berharap 17 Agustus ini kita sudah bisa mulai, di mana orang yang tidak berhak dapat subsidi itu akan bisa kita kurangi. Kita hitung di situ," kata Luhut.

Profil Airlangga Hartarto

Airlangga Hartarto dikenal sebagai ketua umum partai Golkar dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia periode 2019-2024 di Kabinet Indonesia Maju Presiden Joko Widodo-K.H Ma’ruf Amin. Airlangga lahir pada 1 Oktober 1962, Surabaya. Ia adalah anak dari Ir Hartarto, seorang yang pernah menjabat sebagai Menteri Perindustrian pada Kabinet Pembangunan IV dan V.

Airlangga selesai menempuh pendidikan menengah akhir di SMA Kanisius pada 1981. Setelah itu, ia melanjutkan pendidikannya ke perguruan tinggi Universitas Gadjah Mada melalui jurusan Teknik Mesin dan lulus pada 1987. Airlangga meneruskan pendidikan masternya di Universitas Monash dan mendapatkan gelar MBA pada 1996. Bukan hanya itu, setahun kemudian, ia juga mendapat gelar Master of Management Technology dari Universitas Melbourne.

Sejak muda, Airlangga Hartarto dikenal sebagai sosok yang aktif dalam organisasi. Dilansir dari p2k.stekom.ac.id, saat SMA, ia menjadi Wakil Ketua Osis dari SMA Kanisius. Ketika kuliah, ia dipilih menjadi Ketua Umum Senat Mahasiswa Fakultas Teknik UGM. Selain itu, ia juga menjadi Ketua Barisan Muda KOSGORO 1957.

Sebelum menjadi menteri pada Kabinet Indonesia Maju, Airlangga Hartarto sudah pernah menjabat sebagai Menteri Perindustrian dalam Kabinet Kerja Presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla pada 2016-2019. Ia mulai menjabat sebagai Ketua Umum Golkar ke-11 pada 4 Desember 2019 dan menggantikan Setya Novanto.

Riwayat Pekerjaan, Organisasi, dan Politik Airlangga Hartarto

• Presiden Komisaris PT Fajar Surya Wisesa Tbk (1987)
• Presiden Komisaris PT Ciptadana Sekuritas (1994)
• Presiden Direktur PT Bisma Narendra (1994)
• Komisaris PT Sorini Corporation Tbk (2004)
• Ketua Persatuan Insinyur Indonesia (PII) (2006-2009)
• Ketua Dewan Insinyur PII (2009-2012)
• Anggota Majelis Wali Amanah, Universitas Gadjah Mada dalam 2 periode hingga 2012
• Anggota DPR RI (2004-2009) dan (2009-2014)
• Menteri Perindustrian Indonesia (2018-2019)
• Ketua Umum Partai Golkar (2017-sekarang)
• Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) Kabinet Indonesia Maju (2019-2024)

MICHELLE GABRIELA | RIRI RAHAYU | GEZITA INOVA

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian atau Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi belum memutuskan mengenai pembatasan bahan bakar minyak (BBM). Airlangga mengatakan pemerintah akan membahas wacana itu lebih lanjut.

Airlangga mengatakan pemerintahan Jokowi akan melakukan rapat soal pembatasan subsidi BBM ini. “Tentu ada perhitungan dan konsekuensi fiskal juga ada,” kata Airlangga Hartarto di Istana Kepresidenan Jakarta pada Rabu, 10 Juli 2024.

Di sisi lain, Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi (Menkomarinves) Luhut Binsar Pandjaitan sebelumnya mengharapkan, pembelian BBM bersubsidi bakal dibatasi mulai 17 Agustus 2024. Luhut mengatakan pemerintah sedang melakukan efisiensi untuk meningkatkan penerimaan negara. Salah satunya adalah dengan mengatur penyaluran BBM bersubsidi agar lebih tepat sasaran.

Melalui akun Instagram pada Selasa, 8 Juli 2024, Luhut mengatakan bahwa Pertamina sudah menyiapkan aturan soal pemberian subsidi yang tidak tepat itu. “Kita berharap 17 Agustus ini kita sudah bisa mulai, di mana orang yang tidak berhak dapat subsidi itu akan bisa kita kurangi. Kita hitung di situ," kata Luhut.

Profil Airlangga Hartarto

Airlangga Hartarto dikenal sebagai ketua umum partai Golkar dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia periode 2019-2024 di Kabinet Indonesia Maju Presiden Joko Widodo-K.H Ma’ruf Amin. Airlangga lahir pada 1 Oktober 1962, Surabaya. Ia adalah anak dari Ir Hartarto, seorang yang pernah menjabat sebagai Menteri Perindustrian pada Kabinet Pembangunan IV dan V.

Airlangga selesai menempuh pendidikan menengah akhir di SMA Kanisius pada 1981. Setelah itu, ia melanjutkan pendidikannya ke perguruan tinggi Universitas Gadjah Mada melalui jurusan Teknik Mesin dan lulus pada 1987. Airlangga meneruskan pendidikan masternya di Universitas Monash dan mendapatkan gelar MBA pada 1996. Bukan hanya itu, setahun kemudian, ia juga mendapat gelar Master of Management Technology dari Universitas Melbourne.

Sejak muda, Airlangga Hartarto dikenal sebagai sosok yang aktif dalam organisasi. Dilansir dari p2k.stekom.ac.id, saat SMA, ia menjadi Wakil Ketua Osis dari SMA Kanisius. Ketika kuliah, ia dipilih menjadi Ketua Umum Senat Mahasiswa Fakultas Teknik UGM. Selain itu, ia juga menjadi Ketua Barisan Muda KOSGORO 1957.

Sebelum menjadi menteri pada Kabinet Indonesia Maju, Airlangga Hartarto sudah pernah menjabat sebagai Menteri Perindustrian dalam Kabinet Kerja Presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla pada 2016-2019. Ia mulai menjabat sebagai Ketua Umum Golkar ke-11 pada 4 Desember 2019 dan menggantikan Setya Novanto.

Riwayat Pekerjaan, Organisasi, dan Politik Airlangga Hartarto

• Presiden Komisaris PT Fajar Surya Wisesa Tbk (1987)
• Presiden Komisaris PT Ciptadana Sekuritas (1994)
• Presiden Direktur PT Bisma Narendra (1994)
• Komisaris PT Sorini Corporation Tbk (2004)
• Ketua Persatuan Insinyur Indonesia (PII) (2006-2009)
• Ketua Dewan Insinyur PII (2009-2012)
• Anggota Majelis Wali Amanah, Universitas Gadjah Mada dalam 2 periode hingga 2012
• Anggota DPR RI (2004-2009) dan (2009-2014)
• Menteri Perindustrian Indonesia (2018-2019)
• Ketua Umum Partai Golkar (2017-sekarang)
• Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) Kabinet Indonesia Maju (2019-2024)

MICHELLE GABRIELA | RIRI RAHAYU | GEZITA INOVA

TEMPO.CO, Jakarta - Rencana pemerintah menerapkan kebijakan pengenaan tarif impor barang asal Tiongkok, termasuk impor tekstil, hingga 200 persen disebut membuat Cina waswas. Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenkomarinves) Luhut Binsar Pandjaitan kemudian memberikan penjelasan soal wacana kebijakan yang menimbulkan beragam spekulasi tersebut.

Sebelumnya pemerintah sempat dituding menyerang Tiongkok dengan kebijakan ini. Luhut membantah tuduhan tersebut. Pihaknya mengatakan upaya menerapkan tarif impor 200 persen adalah untuk melindungi industri dalam negeri. Dia memastikan kebijakan itu tidak semata mengincar barang-barang impor asal Cina.

“Jadi kita tidak menargetkan negara tertentu, apalagi Cina. Semua langkah diambil berdasarkan national interest kita,” ujar Luhut di Jakarta, Jumat, 5 Juli 2024, seperti dikutip dari Antara.

Adapun Amerika Serikat atau AS diketahui juga menaikkan tarif barang masuk. Indonesia, kata Luhut, tidak ingin sekadar “mengekor bebek” kepada negara-negara tertentu. Pemberlakuan kenaikan tarif impor tersebut dilakukan untuk kepentingan nasional yang harus diamankan. Bukan hanya kepada Cina, tapi juga untuk semua negara.

“Terkait penerapan tarif impor 200 persen dari Tiongkok, perlu diklarifikasi dengan baik sehingga tidak menimbulkan salah tafsir dari partner negara,” katanya.

Luhut mengungkapkan, keputusan melakukan perlindungan terhadap industri dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan yang ada dan norma-norma perdagangan internasional yang berlaku itu disepakati dalam dalam rapat koordinasi terbatas (rakortas) yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo atau Jokowi pada 25 Juni 2024 lalu.

Salah satu langkah yang diambil, kata Luhut, adalah penerapan Safeguard Tariff atau Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP) untuk beberapa produk tekstil yang sebenarnya sudah diberlakukan dan saat ini sedang dalam perpanjangan periode waktu. BMTP sudah diberlakukan untuk seluruh barang impor tanpa membedakan asal negara tertentu.

“Saya juga telah berkomunikasi dengan Menteri Perdagangan untuk membahas masalah ini. Kami bersepakat untuk mengutamakan national interest kita namun tidak mengabaikan kemitraan dengan negara sahabat,” kata Luhut.

Sebelumnya, rencana pengenaan tarif impor 200 persen produk asal Cina itu diungkapkan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan. Kebijakan diambil dalam untuk menyikapi persoalan perang dagang Tiongkok-AS. Konflik dagang ini memicu Indonesia dibanjiri barang Cina seperti pakaian, baja, dan tekstil. Musababnya, pasar negara Barat menolak produk Cina tersebut.

“Maka satu-hari dua hari ini, mudah-mudahan sudah selesai Permendagnya,” kata Zulhas di Bandung, Jawa Barat, Jumat, 28 Juni 2024, seperti dikutip dari Antara.

Bila aturan itu kemudian terbit, kata Zulhas, bea masuk akan menjadi jalan keluar untuk melindungi barang-barang impor membanjiri pasar Indonesia. Adapun bea masuk yang akan dikenakan pada barang-barang Cina itu, kata Zulhas, telah diputuskan antara 100 persen dari harga barang sampai 200 persen.

“Saya katakan kepada teman-teman jangan takut, jangan ragu Amerika bisa mengenakan tarif terhadap keramik, pakaian sampai dengan 200 persen. Kita juga bisa. Ini agar UMKM industri kita bisa tumbuh dan berkembang,” ujar Zulhas.

HENDRIK KHOIRUL MUHID | RR. ARIYANI YAKTI WIDYASTUTI