JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Pertanian (Kementan) menyatakan, investor asal Vietnam berminat mengembangkan industri sapi perah di Poso, Sulawesi Tengah.

Kepala Biro Humas dan Informasi Publik Kementan Arief Cahyono mengatakan, investor itu rencananya akan mengelola lahan seluas 10.000 hektar.

Investor juga ingin membangun fasilitas pengolahan susu yang diproyeksikan akan menghasilkan produksi susu hingga 1,8 juta ton per tahun.

“Target produksi ini bukanlah hasil dari impor susu, melainkan dari kapasitas produksi lokal yang akan dibangun dan ditingkatkan melalui investasi tersebut,” kata Arief dalam keterangan tertulis, dikutip Senin (28/10/2024).

Arief mengatakan, apabila investasi berjalan sesuai rencana, produksi susu dari industri dalam negeri diperkirakan akan mencapai 1,8 juta ton dalam tiga hingga lima tahun ke depan.

“Sehingga dapat memenuhi sekitar setengah dari kebutuhan nasional yang saat ini masih bergantung pada impor sebesar 3,7 juta ton per tahun,” ujar Arief.

Arief berharap, investasi itu diharapkan membawa dampak positif berupa lapangan kerja, penurunan angka pengangguran, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat pedesaan di sekitar lokasi.

Kementan juga meluruskan informasi bahwa Indonesia tidak merencanakan impor 1,8 juta ton susu dari Vietnam.

“Kebijakan yang diinisiasi oleh Kementan adalah mengundang investor asal Vietnam untuk membangun industri sapi perah di Indonesia dengan tujuan meningkatkan produksi susu nasional, bukan untuk mengimpor produk susu,” tutur Arief.

Arief mengatakan, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menekankan, kerja sama ini difokuskan pada peningkatan kapasitas produksi dalam negeri guna mencapai kemandirian pangan sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.

“Rencana strategis ini merupakan langkah konkret Kementan dalam menekan ketergantungan impor dan memperkuat industri persusuan nasional, sejalan dengan arahan Presiden untuk mencapai kemandirian pangan nasional,” kata Arief.

JAKARTA, investor.id – PT Sumoda Tama Berkah pemilik lisensi Susu Mbok Darmi berencana melebarkan sayap bisnisnya dengan menambah lebih dari 50 outlet di wilayah Jabodetabek dan Bandung, dari jumlah saat ini sebanyak 100 outlet.

CEO Susu Mbok Darmi, Dhony Pratama mengatakan selama 11 tahun terakhir, Susu Mbok Darmi telah menjadi teman setia para pecinta susu di Jabodetabek dengan lebih dari 100 outlet yang tersebar di area strategis.

“Memasuki momen spesial ulang tahunnya yang ke-11, Susu Mbok Darmi siap melebarkan sayapnya dengan membuka 15 outlet baru di Bandung, 40 outlet di Jabodetabek hingga akhir 2025,” kata Dhony dalam keterangan rilisnya dikutip Senin (21/10/2024).

Ia menjelaskan, melalui kampanye #SelaluAdaSiMbok, Susu Mbok Darmi berkomitmen untuk terus hadir menemani konsumennya kapanpun dan dimanapun. Bermula dari usaha kecil di Bogor, Jawa Barat, Susu Mbok Darmi hadir dengan komitmen menyediakan susu pasteurisasi berkualitas tinggi, yang diolah dari hasil ternak lokal.

Saat ini, susu ready to go tersebut tak hanya dikenal karena keaslian dan cita rasanya, tapi juga karena mutu yang selalu dijaga, serta dukungan konsumen setia yang kerap disebut sebagai ‘cucu kesayangan’.

“Ekspansi ini adalah wujud terima kasih kami kepada konsumen yang telah bersama kami sejak awal berdiri pada November 2013. Dengan lebih dari 100 outlet di Jabodetabek, kami sangat antusias untuk melanjutkan perjalanan kami ke Bandung dan memperluas jangkauan kami dengan membuka total 50 outlet di Jabodetabek dan Bandung hingga 2025,” ungkap Dhony.

Lebih lanjut, Dhony menambahkan bahwa Susu Mbok Darmi tidak hanya fokus pada nilai produknya, tetapi juga berkomitmen mendukung peternak dan petani lokal. Susu Mbok Darmi memastikan setiap produknya berkualitas tinggi dan aman dikonsumsi dengan menggunakan bahan baku asli dari peternak sapi perah dan petani lokal terbaik.

“Selain itu, produk ini juga telah melalui proses pasteurisasi yang ketat dan sertifikasi halal, sehingga konsumen dapat merasa tenang dan yakin terhadap kehalalan serta kebersihan produknya,” ungkapnya.

Ia menjelaskan, Susu Mbok Darmi mengembangkan berbagai varian rasa untuk memenuhi ragam kebutuhan konsumen, dari rasa cokelat hingga stroberi, serta varian rendah kalori yang dihadirkan berkat kolaborasi dengan Tropicana Slim.

“Susu Mbok Darmi bukan sekadar minuman, tapi juga bentuk komitmen kami untuk menyajikan kesehatan dan kualitas terbaik bagi para 'Cucu Kesayangan' di seluruh Indonesia. Kami berharap dengan kehadiran di Bandung, lebih banyak konsumen yang bisa merasakan manfaat susu sehat dan lezat dari Susu Mbok Darmi,” tutup Dhony.

Editor: Heru Febrianto (Heru.Djaafar@b-universe.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintahan presiden terpilih Prabowo Subianto berencana menerapkan program susu gratis mulai Januari 2025. Namun, ternyata Indonesia masih mengimpor susu dari negara lain.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, Indonesia masih impor susu sebesar 94,49 juta dollar AS pada Agustus 2024.

Angka ini meningkat sebesar 21,19 persen dibandingkan Juli 2024 dan meningkat 21,12 persen dibandingkan Agustus 2023.

Namun secara kumulatif, selama Januari-Agustus 2024 nilai impor susu Indonesia mencapai 605,05 juta dollar AS, turun 10,27 persen dibandingkan Januari-Agustus 2023 yang sebesar 674,28 juta dollar AS.

"Impor susu secara bulanan naik 21,19 persen, sedangkan secara tahunan naik 21,12 persen, dan secara kumulatif turun 10,27 persen," kata Deputi Statistik Bidang Distribusi dan Jasa BPS Pudji Ismartini dalam konferensi pers, di Jakarta, Selasa (17/9/2024).

Adapun berdasarkan negara asal impornya, Indonesia paling banyak impor susu dari Selandia Baru sebesar 47,99 juta dollar AS, meningkat 8,47 persen secara tahunan dan 29,20 persen secara bulanan.

Kemudian diikuti oleh Amerika Serikat (AS) sebesar 19,16 juta dollar AS, Australia sebesar 10,94 juta dollar AS, Belgia sebesar 6,02 juta dollar AS, dan Irlandia sebesar 2,47 juta dollar AS.

"Impor susu utamanya berasal dari Selandia Baru, Amerika Serikat dan juga Australia," kata dia.

Adapun produk susu yang paling banyak diimpor pada Agustus 2024 lalu berupa susu dan krim bubuk atau padat yang tidak mengandung gula atau bahan pemanis lain dengan berat 20 kilogram atau lebih, volumenya mencapai 21,58 juta kilogram.

Impor produk susu tersebut meningkat 22,86 persen dibanding Juli 2024 dan meningkat 29,71 persen dibandingkan Agustus 2023 yang sebanyak 16,64 juta kilogram.

Sementara itu, Indonesia mengimpor sapi hidup jenis lembu ke Australia 44,74 juta dollar AS.

Meski demikian, nilai impor ini turun 22,09 persen dibandingkan Juli 2024 senilai 57,43 juta dollar AS tapi meningkat 44,09 persen dibandingkan Agustus 2023 yang sebanyak 31,05 juta dollar AS.

"Jadi impor binatang hidup jenis lembu ya kalau di HS-nya itu secara bulanan turun 22,09 persen, sedangkan secara tahunan naik 44,09 persen, dan secara kumulatif naik 40,22 persen. Impor barang jenis lembu ini utamanya dari Australia," ucapnya.

Sebelumnya, pemerintah melalui Kementerian Pertanian (Kementan) membuka keran impor sapi perah sebanyak 1 juta ekor demi mendukung program pemerintahan presiden terpilih Prabowo Subianto.

Sapi perah tersebut didatangkan untuk mendukung produksi susu di dalam negeri untuk menyukseskan program Makan Siang Bergizi Gratis Prabowo-Gibran.

“Jumlahnya 1 juta untuk lima tahun ke depan. Itu sapinya,” kata Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Agung Suganda di Gedung DPR RI, Jakarta, dikutip pada Sabtu (7/9/2024).

Program bagi-bagi susu merupakan bagian dari program Makan Bergizi Gratis. Namun pemerintah terkendala pasokan susu, mengingat 80 persen kebutuhan susu masih mengandalkan impor.

Impor sapi diperlukan untuk memenuhi kebutuhan minimal sapi dalam memproduksi susu, yakni sebanyak 2,5 juta ekor. Sehingga pemerintah berencana membuka impor sapi perah sebanyak 1 juta sampai 1,5 juta ekor.

Jika jadi direaliasikan, makan siang dan susu gratis akan diberikan langsung kepada siswa pra sekolah, dimulai dari Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), hingga tingkat pesantren.

Program susu gratis direncanakan akan menyasar 82 juta anak. Dengan begitu, dibutuhkan sekitar 40 juta liter susu.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintahan presiden terpilih Prabowo Subianto berencana menerapkan program susu gratis mulai Januari 2025. Namun, ternyata Indonesia masih mengimpor susu dari negara lain.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, Indonesia masih impor susu sebesar 94,49 juta dollar AS pada Agustus 2024.

Angka ini meningkat sebesar 21,19 persen dibandingkan Juli 2024 dan meningkat 21,12 persen dibandingkan Agustus 2023.

Namun secara kumulatif, selama Januari-Agustus 2024 nilai impor susu Indonesia mencapai 605,05 juta dollar AS, turun 10,27 persen dibandingkan Januari-Agustus 2023 yang sebesar 674,28 juta dollar AS.

"Impor susu secara bulanan naik 21,19 persen, sedangkan secara tahunan naik 21,12 persen, dan secara kumulatif turun 10,27 persen," kata Deputi Statistik Bidang Distribusi dan Jasa BPS Pudji Ismartini dalam konferensi pers, di Jakarta, Selasa (17/9/2024).

Adapun berdasarkan negara asal impornya, Indonesia paling banyak impor susu dari Selandia Baru sebesar 47,99 juta dollar AS, meningkat 8,47 persen secara tahunan dan 29,20 persen secara bulanan.

Kemudian diikuti oleh Amerika Serikat (AS) sebesar 19,16 juta dollar AS, Australia sebesar 10,94 juta dollar AS, Belgia sebesar 6,02 juta dollar AS, dan Irlandia sebesar 2,47 juta dollar AS.

"Impor susu utamanya berasal dari Selandia Baru, Amerika Serikat dan juga Australia," kata dia.

Adapun produk susu yang paling banyak diimpor pada Agustus 2024 lalu berupa susu dan krim bubuk atau padat yang tidak mengandung gula atau bahan pemanis lain dengan berat 20 kilogram atau lebih, volumenya mencapai 21,58 juta kilogram.

Impor produk susu tersebut meningkat 22,86 persen dibanding Juli 2024 dan meningkat 29,71 persen dibandingkan Agustus 2023 yang sebanyak 16,64 juta kilogram.

Sementara itu, Indonesia mengimpor sapi hidup jenis lembu ke Australia 44,74 juta dollar AS.

Meski demikian, nilai impor ini turun 22,09 persen dibandingkan Juli 2024 senilai 57,43 juta dollar AS tapi meningkat 44,09 persen dibandingkan Agustus 2023 yang sebanyak 31,05 juta dollar AS.

"Jadi impor binatang hidup jenis lembu ya kalau di HS-nya itu secara bulanan turun 22,09 persen, sedangkan secara tahunan naik 44,09 persen, dan secara kumulatif naik 40,22 persen. Impor barang jenis lembu ini utamanya dari Australia," ucapnya.

Sebelumnya, pemerintah melalui Kementerian Pertanian (Kementan) membuka keran impor sapi perah sebanyak 1 juta ekor demi mendukung program pemerintahan presiden terpilih Prabowo Subianto.

Sapi perah tersebut didatangkan untuk mendukung produksi susu di dalam negeri untuk menyukseskan program Makan Siang Bergizi Gratis Prabowo-Gibran.

“Jumlahnya 1 juta untuk lima tahun ke depan. Itu sapinya,” kata Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Agung Suganda di Gedung DPR RI, Jakarta, dikutip pada Sabtu (7/9/2024).

Program bagi-bagi susu merupakan bagian dari program Makan Bergizi Gratis. Namun pemerintah terkendala pasokan susu, mengingat 80 persen kebutuhan susu masih mengandalkan impor.

Impor sapi diperlukan untuk memenuhi kebutuhan minimal sapi dalam memproduksi susu, yakni sebanyak 2,5 juta ekor. Sehingga pemerintah berencana membuka impor sapi perah sebanyak 1 juta sampai 1,5 juta ekor.

Jika jadi direaliasikan, makan siang dan susu gratis akan diberikan langsung kepada siswa pra sekolah, dimulai dari Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), hingga tingkat pesantren.

Program susu gratis direncanakan akan menyasar 82 juta anak. Dengan begitu, dibutuhkan sekitar 40 juta liter susu.

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Pertanian (Kementan) menargetkan Indonesia bakal swasembada susu pada 2029. Adapun, saat ini Indonesia masih mengalami defisit susu.

Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH) Kementan, Agung Suganda, mengatakan, Indonesia masih mengalami defisit susu hingga 3,7 juta ton atau 79% dari kebutuhan nasional.

Adapun, untuk mengatasi persoalan defisit tersebut, Agung mengeklaim pihaknya telah menyusun peta jalan mencapai swasembada susu dalam lima tahun ke depan. Salah satunya, pemerintah akan membuka keran impor sapi perah hingga 1 juta ekor selama hingga 2029.

"Dengan memasukan 1 juta [ekor sapi perah] ini, dengan hitungan teknis kita bisa memenuhi kebutuhan susu kita di 2029 yang kita prediksi 8,5 juta ton. Kita bisa menghasilkan 7,17 juta ton," kata Agung dalam diskusi di Kementan, dikutip secara virtual, Kamis (29/8/2024).

Dia mengakui, dengan impor 1 juta ekor sapi perah, produksi susu pada 2029 masih berada di bawah tingkat kebutuhan. Namun, menurutnya upaya memasukkan sapi perah ke dalam negeri dipastikan menekan impor susu di bawah 10%.

"Di situ kita bisa swasembada, karena impor susu kita hanya 4% saja. FAO mengatakan kalau impor kurang dari 10% dari kebutuhan maka kita bisa klaim sebagai swasembada," ujarnya.

Namun, Agung mengakui saat ini anggaran untuk peningkatan produksi susu belum tersedia. Oleh karena itu, menurutnya keterlibatan pelaku usaha juga menjadi penting untuk mendukung tujuan swasembada susu pada 2029.

"Saat ini APBN-nya untuk kegiatan ini masih nol. Meskipun pak menteri tadi bilanf di blue print mulai tahun depan sudah ada, insyaAllah kami akan dapatkan tambahan alokasi anggaran untuk penyediaan peningkatan susu ini," katanya.

Berdasarkan catatan Bisnis.com, Kamis (15/8/2024), Badan Pusat Statistik (BPS) membukukan realisasi impor susu sepanjang tahun ini atau Januari hingga Juli 2024 meningkat sebesar 7,63% dari periode yang sama tahun sebelumnya.

Plt. Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, menyampaikan meski naik. Namun, secara umum tren importasi susu yang termasuk dalam kode HS 0401, mengalami penurunan secara bulanan (month-to-month/mtm) maupun tahunan (year-on-year/yoy).

Sebagai informasi, kode HS 0401 mencakup susu dan produk susu, tidak dipekatkan maupun tidak mengandung tambahan gula atau bahan pemanis lainnya.

“Susu [kode HS] 0401 secara tahunan mengalami penurunan 48,22%. Secara bulanan, juga turun 61,58%,” tuturnya dalam konferensi pers, Kamis (15/8/2024).

Berkebalikan, impor untuk kode HS 0402 yang menjelaskan komoditas susu dan produk susu yang dipekatkan dan mengandung tambahan gula atau pemanis lainnya, justru naik secara tahunan sebesar 0,05% dan bulanan sebesar 3,25%. Meski demikian, impor produk tersebut secara kumulatif justru turun 14,37% dari Januari-Juli 2023.

Bisnis.com, JAKARTA – Badan Pusat Statistik (BPS) membukukan realisasi impor susu sepanjang tahun ini atau Januari hingga Juli 2024 meningkat sebesar 7,63% dari periode yang sama tahun sebelumnya.

Plt. Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menyampaikan meski naik, namun secara umum tren importasi susu yang termasuk dalam kode HS 0401, mengalami penurunan secara bulanan (month-to-month/mtm) maupun tahunan (year-on-year/yoy).

Sebagai informasi, kode HS 0401 mencakup susu dan produk susu, tidak dipekatkan maupun tidak mengandung tambahan gula atau bahan pemanis lainnya.

“Susu [kode HS] 0401 secara tahunan mengalami penurunan 48,22%. Secara bulanan, juga turun 61,58%,” tuturnya dalam konferensi pers, Kamis (15/8/2024).

Berkebalikan, impor untuk kode HS 0402 yang menjelaskan komoditas susu dan produk susu yang dipekatkan dan mengandung tambahan gula atau pemanis lainnya, justru naik secara tahunan sebesar 0,05% dan bulanan sebesar 3,25%.

Meski demikian, impor produk tersebut secara kumulatif justru turun 14,37% dari Januari-Juli 2023.

Dalam kesempatan tersebut, Amalia tidak menjelaskan lebih lanjut alasan turun atau naiknya importasi susu.

BPS mencatat lima negara yang mengirim susu ke Indonesia utamanya yakni Selandia Baru dengan nilai US$285,99 juta sepanjang Januari hingga Juli 2024. Realisasi tersebut lebih rendah dari periode yang sama tahun lalu senilai US$343,19 juta.

Kemudian diikuti impor susu yang berasal dari Amerika Serikat, Belgia, Australia, dan Malaysia yang masing-masing senilai US$80,09 juta, US$30,34 juta, US$72,24 juta, dan US$12,19 juta.

Berdasarkan catatan Bisnis, Badan Pangan Nasional (Bapanas) membuka kemungkinan adanya impor pangan untuk memenuhi kebutuhan program makan siang dan susu gratis pemerintahan presiden dan wakil presiden terpilih Prabowo-Gibran.

Sekretaris Utama Bapanas Sarwo Edhy mengakui bahwa impor pangan tentunya diperlukan untuk mengakomodasi program populis makan siang gratis pada tahun depan. Kendati begitu, dia belum bisa memastikan berapa banyak kebutuhan impor pangan dan jenisnya.

"Kalau kaitannya pogram makan siang gratis, ya logikanya kalau produksinya kurang pasti impor, hanya besarannya [impor] belum tahu karena masih dihitung," ujarnya beberapa waktu lalu.

JAKARTA - Presiden Joko Widodo telah mengesahkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024, sebagai pengatur pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Dalam salah satu pasalnya, terdapat aturan yang melarang penjualan susu formula melalui diskon.

Aturan tersebut membatasi penjualan susu formula guna mendukung pemberian Air Susu Ibu (ASI) secara eksklusif bagi setiap bayi di Indonesia. Namun demikian, kondisi pemberian ASI tersebut berbeda-beda baik secara kondisi maupun ketersediaannya.

Aturan itu pun mendapat penolakan dari Ibu-ibu, baik yang membeli susu formula maupun yang menggunakan ASI eksklusif.

Salah satunya, Ibu Lia (36) yang memiliki putra berusia 18 bulan. Ia mengatakan pemberian ASI eksklusif tidak sama bagi setiap perempuan. Dia pun mengaku tidak bisa memberikan ASI kepada putranya sehingga merasa berat jika penjualan susu formula mulai dibatasi.

"Kalau pemerintah membatasi penjualan formula, terutama dilarang dijual dengan diskon, ya jangan lah. Kan tidak semua ibu bisa memberikan ASI eksklusif, seperti saya ini kan ASI-nya kesulitan" ujar Lia (36) kepada Sindonews, Selasa (6/8/2024).

Lia juga mengaku keberatan jika tawaran diskon untuk susu formula dihilangkan. Sebab, harga diskon akan meringankan pengeluaran rumah tangganya.

"Diskon harus tetap ada, ibu rumah tangga kan kebutuhannya juga banyak. Apalagi ini susu formula kan asupan penting juga pengganti ASI untuk anak-anak kita," terang Lia.

Senada dengan Lia, Nurul (29) mengatakan meski memberikan ASI eksklusif bagi putra pertamanya, namun Ia keberatan jika pemerintah membatasi konsumsi susu formula.

"Menurut saya kalau susu formula dibatasi, bagaimana dengan bayi yang ibunya wafat karena melahirkan?. Sementara alternatif selain susu formula saat ini kan belum jelas," terang Nurul.

Terkait diskon,lanjut Nurul, larangan tanpa diskon yang ditetapkan oleh pemerintah justru memberatkan masyarakat. Apalagi masyarakat yang kelas ekonomi menengah kebawah.

"Aturan tersebut memberatkan dong, bagaimana masyarakat dengan kondisi ekonomi menengah ke bawah? Pemerintah seharusnya bisa menawarkan juga opsi alternatifnya," tutur Nurul.

Diketahui, Pemerintah melarang produsen susu formula memasang iklan dan memberikan diskon. Hal ini dalam upaya mendukung ASI eksklusif, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024.

Kebijakan ini mencakup berbagai larangan bagi produsen dan distributor susu formula, termasuk pemberian sampel gratis dan promosi di media.

Dalam pasal 33 PP Nomor 28 Tahun 2024, produsen dan distributor susu formula bayi serta produk pengganti ASI lainnya dilarang melakukan kegiatan yang dapat menghambat pemberian ASI eksklusif.

Ini termasuk pemberian sampel gratis, kerja sama dengan fasilitas kesehatan, penjualan langsung ke rumah, dan pemberian diskon atau tambahan apapun pada pembelian susu formula.

JAKARTA - Pemerintah resmi memberlakukan aturan baru yang melarang produsen atau distributor susu formula untuk memberikan diskon atau potongan harga. Aturan tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 28/2024.

Menanggapi hal ini Wakil Ketua Umum Bidang Perdagangan Kamar Dagang dan Industri ( Kadin ) Indonesia, Juan Permata Adoe menilai larangan pemberian diskon tidak akan mempengaruhi penjualan susu formula khusus bayi.

Pasalnya menurutnya, para produsen dan juga distributor susu formula juga sudah menghitung jumlah konsumsi produk yang mereka jual, sehingga setiap produk yang ada di pasaran dapat terjual habis sebelum masa kadaluarsa.

"Itu kan sistem penjualannya dia ada kadaluarsa, jadi kalau ngomongin susu itu sensitif dengan waktu. Jadi dia (produsen) nggak bisa salah ya (dalam memproduksi jumlah produk)," kata Juan saat dijumpai di Kementerian Perdagangan, Selasa (30/8/2024).

"Itu barangnya kita sudah hitung harus habis, kalau nggak habis itu otomatis ditarik. Nggak bisa kasih diskon-diskon gitu. Memang gak bisa (kasih diskon atau promosi). Tapi umumnya habis," lanjutnya.

Untuk diketahui, dalam pasal 33 PP Nomor 28 Tahun 2024 disebutkan bahwa produsen atau distributor susu formula bayi dan atau produk pengganti air susu ibu lainnya dilarang melakukan kegiatan yang dapat menghambat pemberian air susu ibu eksklusif berupa.

Pertama, pemberian contoh produk susu formula bayi secara cuma-cuma, penawaran kerja sama atau bentuk apapun kepada fasilitas pelayanan kesehatan, upaya kesehatan bersumber daya masyarakat, tenaga medis, tenaga kesehatan, kader kesehatan, ibu hamil, atau ibu yang baru melahirkan.

Kemudian produsen dan distributor dilarang melakukan penawaran atau penjualan langsung susu formula bayi dan/atau produk pengganti air susu ibu lainnya ke rumah. Lalu pemberian potongan harga (diskon) atau tambahan atau sesuatu dalam bentuk apa pun atas pembelian susu formula bayi sebagai daya tarik dari penjual.

Selanjutnya, produsen susu formula dilarang menggunakan tenaga medis, tenaga kesehatan, kader kesehatan, tokoh masyarakat dan pemengaruh media sosial untuk memberikan informasi mengenai susu formula bayi kepada masyarakat.

Selain itu dilarang melakukan pengiklanan susu formula yang dimuat dalam media massa, baik cetak maupun elektronik, media luar ruang, dan media sosial serta promosi secara tidak langsung atau promosi silang produk pangan dengan susu formula bayi dan/atau produk pengganti air susu ibu lainnya.

JAKARTA - Produsen dan distributor susu formula bayi serta produk pengganti ASI lainnya dilarang untuk melakukan berbagai kegiatan yang dapat menghambat pemberian ASI eksklusif. Pengaturan tersebut berkaitan dengan kesehatan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024.

Dalam aturan tersebut diterangkan soal iklan susu formula dan pelarangan pemberian diskon oleh produsen atau distributor susu formula. Hal itu diatur melalui Pasal 33 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

? Produsen atau distributor susu formula bayi dan/atau produk pengganti air susu ibu lainnya dilarang melakukan kegiatan yang dapat menghambat pemberian air susu ibu eksklusif,? bunyi Pasal 33 dikutip Rabu (31/7/2024).

Rinciannya di dalam pasal 33 PP Nomor 28 Tahun 2024 disebutkan bahwa produsen atau distributor susu formula bayi dan atau produk pengganti air susu ibu lainnya dilarang melakukan kegiatan yang dapat menghambat pemberian air susu ibu eksklusif berupa.

Pertama, pemberian contoh produk susu formula bayi secara cuma-cuma, penawaran kerja sama atau bentuk apapun kepada fasilitas pelayanan kesehatan, upaya kesehatan bersumber daya masyarakat, tenaga medis, tenaga kesehatan, kader kesehatan, ibu hamil, atau ibu yang baru melahirkan.

Kemudian produsen dan distributor dilarang melakukan penawaran atau penjualan langsung susu formula bayi dan/atau produk pengganti air susu ibu lainnya ke rumah. Lalu pemberian potongan harga (diskon) atau tambahan atau sesuatu dalam bentuk apa pun atas pembelian susu formula bayi sebagai daya tarik dari penjual.

Selain itu, penggunaan tenaga medis, tenaga kesehatan, kader kesehatan, tokoh masyarakat, dan pemengaruh media sosial (influencer) untuk memberikan informasi mengenai susu formula bayi dan produk pengganti ASI lainnya kepada masyarakat juga tidak diperbolehkan.

Begitu pula dengan pengiklanan susu formula bayi dan produk pengganti ASI lainnya di media massa, baik cetak maupun elektronik, media luar ruang, dan media sosial. Lebih lanjut, Pasal 33 juga melarang promosi secara tidak langsung atau promosi silang produk pangan dengan susu formula bayi dan produk pengganti ASI lainnya.

Namun demikian, ketentuan pelarangan tersebut dikecualikan jika produsen atau distributor susu formula melakukannya di media cetak khusus tentang kesehatan. Kemudian memenuhi persyaratan seperti mendapat persetujuan menteri dan memuat keterangan bahwa susu formula bayi bukan sebagai pengganti air susu ibu.