IDXChannel - Pemerintahan Presiden Terpilih Prabowo Subianto akan melanjutkan Program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera).

Tapera menjadi dasar untuk merealisasikan pembangunan 3 juta unit rumah dan apartemen per tahun yang dijanjikan Prabowo.

"Tapera, SMF (PT Sarana Multigriya Finansial), terus ada BTN, ada banyak dana-dana terhimpun sedang dikaji alokasi dananya mau ke mana, sektor tujuan adalah perumahan, kita menghimpun dana untuk berdaya membangun 3 juta rumah per tahun. Tapera itu adalah satu instrumen," kata
Ketua Satuan Tugas (Satgas) Perumahan Presiden Terpilih Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo dalam sebuah dialog di daerah Senayan, Jakarta, Sabtu (31/8/2024).

Hashim mencontohkan, ada program Central Provident Fund (CPF) di Singapura dan Employees Provident Fund (EPF) di Malaysia. Menurut Hashim, program-program itu telah berjalan selama 30-40 tahun.

“Salah satu tujuan adalah suplai dana untuk pembangunan rumah itu tersedia. So, itu sedang dikaji,” kata Hashim.

Prabowo Subianto sebelumnya berjanji akan membangun 3 juta hunian setiap tahun. Rinciannya, 2 unit rumah akan dibangun pemerintah di desa dan 1 juta unit apartemen di kota.

Pembangunan 2 juta unit rumah di pedesaan akan dipercayakan kepada usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), koperasi, dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). “Perusahaan kontraktor konglomerat dilarang untuk masuk ke bidang ini!" ujar Hashim.

Hashim mengeklaim, langkah ini bertujuan mendorong pengembangan UMKM di daerah sekaligus menciptakan kelas menengah baru.

Selain rumah di pedesaan, pemerintah ingin membangun 1 juta apartemen di perkotaan setiap tahun. Menurut Hashim, apartemen ini akan bekerja sama dengan pemerintah daerah dengan menggandeng Perumda Pasar Jaya.

Program ini juga disebut sebagai bagian dari komitmen Prabowo dalam memberantas tempat-tempat kumuh di perkotaan. Ditargetkan dalam 10 tahun, total ada 30 juta hunian, baik rumah maupun apartemen, yang bisa dihasilkan lewat program ini.

"Menurut BTN, saat ini di samping itu ada 27 juta rumah tidak layak huni, RTLH. Saya baru tahu pak, saya baru tau itu RTLH ini banyak jargon-jargon banyak yang saya harus tampung ya. Dan ternyata berarti ada 37 juta rumah atau apartemen yang kita harus bangun. Jadi itu adalah tantangan dan itu adalah target pak Prabowo," tutur dia.

(DESI ANGRIANI)

Bisnis.com,DENPASAR – Asosiasi properti Real Estate Indonesia (REI) Provinsi Bali meminta masyarakat yang sudah bekerja untuk ikut dalam program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) yang digagas pemerintah.

Sekretaris DPD REI Provinsi Bali, I Ketut Sony Sasana menjelaskan tujuan program Tapera untuk membantu bergotong royong memberi kemudahan pembiayaan rumah bagi kalangan pekerja terutama pekerja yang berpenghasilan rendah. Sehingga skemanya diatur iuran dibebankan 2,5% kepada pemberi kerja atau perusahaan dan 0,5% kepada pekerja yang dipotong dari gaji.

Program ini dikeluarkan menurut Sony karena terbatasnya kemampuan APBN dalam memberikan subsidi pembiayaan FLPP, terbukti dari sudah habisnya kuota rumah subsidi atau FLPP selama 2024 dan belum ada kejelasan kapan akan direalisasikan kembali. Menurutnya yang menjadi masalah saat ini tidak tersampaikan dengan baik tujuan program Tapera sehingga menimbulkan salah informasi di masyarakat

“Ada anggapan masyarakat harus menabung sekian puluh tahun baru mendapatkan rumah, bukan seperti itu. BP Tapera pada prinsipnya adalah ingin membantu meringankan beban APBN yang selama ini disalurkan melalui program FLPP, tentu ada kemampuan yang terbatas, untuk mensupport secara penuh program FLPP yang berjalan sekian tahun,” jelas Sony kepada Bisnis, Selasa (20/8/2024)

Pekerja hanya butuh waktu satu tahun ikut program Tapera, sudah bisa mendapatkan pembiayaan rumah murah seperti skema FLPP. Mekanisme yang benar ini menurut yang belum tersampaikan kepada masyarakat sehingga banyak penolakan terjadi. Selain itu tenor pembiayaan Tapera juga cukup panjang hingga 30 tahun, sehingga cukup ringan bagi pekerja dengan penghasilan rendah atau pekerja dengan penghasilan dibawah Rp8 juta.

Di Bali sendiri, saat ini sudah ada 9.000 Aparatur Sipil Negara (ASN) yang ikut program Tapera, dan sudah 500 rumah dibangun melalui skema pembiayaan Tapera tersebut. Pemerintah akan terus mendorong agar semua ASN di Bali masuk dalam program Tapera sehingga kepemilikan rumah akan meningkat, terutama bagi ASN muda. Selain ASN, sasaran Tapera yakni pegawai swasta.

REI juga mengungkap kuota pembiayaan FLPP di Bali saat ini sudah habis, padahal kebutuhan untuk rumah subsidi masih besar. Dalam setahun bisa mencapai 3.000 unit per tahun. Para pengembang berharap pemerintah segera melanjutkan kembali program tersebut apalagi di tengah pertumbuhan ekonomi yang sedang bagus di Bali.

Bisnis.com, JAKARTA – PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BBTN) mengusulkan pemerintah untuk mengimplementasikan kebijakan dana abadi perumahan dibandingkan dengan menerapkan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera).

Direktur Utama BTN, Nixon L.P. Napitupulu, menuturkan pola itu dinilai lebih kompatibel diterima oleh masyarakat umum jika dibandingkan dengan melakukan penarikan iuran sebagaimana dalam program Tapera.

“Kita ngusulin memang mendingan polanya pakai dana abadi perumahan dibanding dengan pungutan masyarakat. Tapi, keputusannya terserah pemerintah,” kata Nixon saat ditemui di Hotel Pullman, Jakarta, Selasa (23/7/2024).

Nixon menyebut, pembentukan dana abadi itu juga diperlukan di tengah kondisi ekonomi yang penuh dengan ketidakpastian. Tujuannya, dana abadi perumahan ini dapat menekan beban yang ditanggung pemerintah.

Meski sepenuhnya menyerahkan keputusan penerapan tersebut pada pemerintah, Nixon berharap bahwa implementasi mencari sumber pendanaan baru bagi sektor perumahan tidak dilakukan melalui pungutan masyarakat.

“Ke depannya apakah ini [Tapera] tidak akan ada pungutan lagi? Kita serahkan ke pemerintah saja, pemerintah paling tahu ini akan tetap ada pungutan atau tidak. Tapi kalau tidak ada ya kita senang-senang saja, masyarakat bebannya berkurang,” pungkasnya.

Berdasarkan catatan Bisnis sebelumnya, skema implementasi dana abadi perumahan itu bakal bersumber dari APBN. Nixon mengusulkan, nantinya kucuran alokasi Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) perlu dibagi untuk disalurkan ke masyarakat dan untuk diinvestasikan guna mempertebal simpanan dana abadi tersebut.

"Dengan duit FLPP yang sama ditaruh di BP Tapera [Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat], BP Tapera lalu memutar dananya itu, katakanlah di SBN [surat berharga negara] dan dapat bunga 6%," ujar Nixon.

Nantinya, imbal hasil 6% yang didapatkan dari investasi di SBN itu kemudian bisa digunakan untuk membayar selisih bunga KPR di masyarakat. Sehingga, masyarakat tetap hanya bayar 5% dari yang sebelumnya 9,5%.

Menurutnya, skema dana abadi itu membutuhkan waktu 10 tahun. Namun, ke depannya beban APBN akan berkurang. Nixon lantas memberikan gambaran, bila skema dana abadi dijalankan 2024, maka pada 2034 sudah otomatis KPR subsidi bisa tersalurkan 500.000 hingga 600.000 rumah dalam setahun.

Skema tersebut juga tidak hanya menyelesaikan permasalahan perumahan di segmen masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), tapi sekaligus masyarakat berpenghasilan tanggung dengan penghasilan Rp8 juta hingga Rp15 juta.