PDI Perjuangan meminta oknum aparat penegak hukum berhenti mengintervensi jalannya Pilkada Jawa Tengah 2024. Mereka menyebut, tanda-tanda kecurangan terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) sudah semakin nyata.

Ketua DPP PDI Perjuangan, Ronny B. Talapessy, mengatakan kecurangan TSM bisa dilihat dari adanya pengerahan atau mobilisasi kepala desa untuk mendukung paslon lain di Pilgub Jateng.

"Kami menemukan dugaan adanya kecurangan karena adanya intervensi kekuasaan yang tidak lagi menghiraukan aturan. Kecurangan mirip saat Pilpres terjadi di Pilkada. Terjadinya TSM ini terjadi secara masif di hampir seluruh daerah di Jateng," ujar Ronny di Semarang, Sabtu (26/10).

Pihaknya mengaku sudah banyak menemukan bukti adanya pengerahan kades di berbagai wilayah seperti Pemalang, Semarang, Jepara, Kendal, Banyumas dan Pekalongan. Mobilisasi itu diduga dilakukan dengan cara intimidasi.

"Dugaannya ini kan dicoba untuk memanfaatkan kepala desa yang minim terhadap pengetahuan hukum. Sekali lagi jangan menggunakan hukum untuk kepentingan politik, untuk mengintimidasi," tegas dia.

Selain itu, PDIP menduga ada oknum aparat yang bermain dalam Pilgub Jateng karena latar belakang paslon lain yang merupakan purnawirawan polisi.

"Dugaannya ke situ, maka kami minta khususnya kepolisian untuk tidak ikut-ikutan berpihak kepada calon tertentu ada Pilkada," tegas dia.

Meski begitu, PDIP percaya masih ada oknum penegak hukum yang netral dan masih memegang janji kepada bangsa Indonesia.

"Kami sangat yakin bahwa tidak semuanya anggota Polri seperti itu. Ini adalah oknum-oknum yang melakukan hal-hal yang menurut kami melanggar. Kami masih percaya bahwa ke kepolisian, masih banyak anggota Polri yang baik yang kerjanya benar," imbuh Ronny.

Namun, ia menegaskan bila intimidasi terhadap kepala desa tetap terjadi, dirinya akan melapor ke pihak berwenang mulai dari Bawaslu hingga Propam Mabes Polri.

"Kami juga akan laporkan kepada Propam Mabes Polri, dan juga kita akan menggugat secara perdata perbuatan melawan hukum pada oknum-oknum yang mengintimidasi kepala desa atau pendukung Andika-Hendi," tegas dia.

Untuk itu, ia juga meminta para kepala desa untuk tidak takut ketika mendapatkan intimidasi. Pihaknya siap mengawal dan mendampingi kepala desa yang mendapat intimidasi itu.

"Maka kami sudah membentuk tim hukum ada 400 orang yang tersebar di seluruh Jateng yang siap mendampingi siap mengawal apabila adanya di kriminalisasi hukum," kata Ronny.

Propam Polda Metro Jaya telah memeriksa anggota patroli tim perintis Polres Metro Bekasi yang mengamankan tawuran di Bekasi pada 22 September lalu. Dalam peristiwa ini, 7 orang remaja ditemukan tewas tenggelam di Kali Bekasi.

Apa hasilnya?

"Berdasarkan pemeriksaan dari bid propam polda metro jaya, terhadap para petugas yang melaksanaakan patroli hasilnya adalah tidak ditemukan adanya pelanggaran kode etik," ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Ary Syam Indradi dalam jumpa pers di Polres Metro Bekasi, Jumat (4/10).

Kasatreskrim Polres Bekasi Kompol Audy Joize Oroh di kesempatan yang sama memberikan klarifikasi terkait adanya suara tembakan yang didengar saat penggerebekan.

"Ini dari keterangan seluruh saksi, ada 22 saksi yang diamankan, ada tambahan dari satu saksi dan datang ke kami menambahlan keterangan. Menurut saksi, dia tidak mendengar suara tembakan, dari tim patroli sendiri tidak ada yang mengeluarkan tembakan," jelas Audy.

Dalam penggerebekan tersebut, polisi mengamankan sejumlah senjata tajam, antara lain 18 bilah celurit dan 30 unit sepeda motor yang ditinggalkan begitu saja oleh pelaku tawuran saat penggerebekan. Barang bukti ini ditampilkan polisi saat jumpa pers siang ini.

Divisi Propam Polri mengadakan Rapat Koordinasi Propam bersama Polda-Polda jajaran. Dalam kesempatan ini, Kadiv Propam Polri, Irjen Pol Abdul Karim sampaikan agar polisi siap menerima hujatan masyarakat.

Pesan itu adalah commander wish yang ia sampaikan di depan para anggota Propam Polri dan Kabid Propam Polda-Polda jajaran, di Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian, Jakarta pada Kamis (26/9).

“Masalah-masalah yang terjadi di wilayah, yang menyangkut anggota kita harus perlu tegas dan transparan juga kepada publik bahwa kita juga menerima semua koreksi dari masyarakat,” ujarnya pada wartawan.

“Masukan-masukan atau sampai hujatan-hujatan masyarakat itu harus siap sebagai Propam,” lanjutnya.

Menurutnya, dengan mendengar masukan hingga hujatan masyarakat, kepolisian dapat memperbaiki kinerjanya.

“Karena dengan adanya hal seperti ini, kita akan memperbaiki organisasi,” ucapnya.

Dalam kesempatan ini juga, ia menyampaikan bahwa divisi Propam yang bertugas mengawasi anggota Polri paling banyak mendapatkan keluhan dari terlapor dalam sebuah kasus dibandingkan keluhan dari pelapor.

“Kalau dari data yang sudah kita terima, ya, memang hampir semua pelayanan yang kita temukan itu pasti ada komplain dari masyarakat. Namun dari sekian banyak itu memang ada beberapa apalagi yang sering terjadi itu masalah penegakan hukum,” ungkapnya.

“Biasanya banyak komplain itu dari pihak terlapornya karena dia ditahan dan lain sebagainya komplain, tidak profesional dan lain sebagainya,” lanjutnya.

Namun, pihak pelapor juga banyak yang memberi keluhan, terutama karena pelayanan yang lambat.

“Namun, ada beberapa juga dari pelapor. Penanganannya tidak profesional mungkin terlalu lama dan lain sebagainya,” ujar dia.

Ia pun mengaku masalah komplain ini lah yang menjadi salah satu fokus utamanya.

“Nah, ini juga menjadi perhatian kita juga bahwa pastikan proses penegakan hukum itu betul-betul profesional dan tidak berat sebelah dan transparan,” ujarnya.

JAKARTA, KOMPAS.com – Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri Irjen Abdul Karim menegaskan bahwa anggota kepolisian yang terbukti tidak netral dalam Pilkada Serentak 2024 akan dikenai sanksi tegas.

"Polri harus netral, dan jika ada anggota yang melanggar, sudah ada aturan yang mengatur sanksinya," kata Abdul Karim usai memberi arahan dalam rapat koordinasi (rakor) persiapan Pilkada Serentak 2024, di Jakarta, Kamis (26/9/2024).

Dia menyampaikan bahwa sanksi bagi anggota kepolisian yang tidak netral bervariasi, tergantung pada skala pelanggarannya.

Sanksi tersebut mulai dari ringan, sedang, berat, hingga etik.

"Sanksi itu bisa berupa penempatan khusus, penahanan, disiplin, hingga pelanggaran kode etik. Semua ini akan diputuskan melalui sidang kode etik," kata dia.

Karim juga mengatakan bahwa mekanisme penegakan sanksi sudah jelas dan anggota yang melanggar akan menjalani proses sidang untuk menentukan hukuman sesuai dengan beratnya pelanggaran.

"Tindakan tegas ini adalah bagian dari komitmen Polri untuk menjaga netralitas dalam Pilkada dan menjaga kepercayaan publik," ujar dia.

"Netralitas Polri dalam Pilkada itu penting. Propam akan memastikan netralitas dan objektifitas Polri dalam pelaksanaan Pilkada," kata dia.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI mengumumkan, Pilkada Serentak 2024 yang diselenggarakan di 37 provinsi, 415 kabupaten, dan 93 kota diikuti oleh 1.553 pasangan calon kepala daerah.

Abdul Karim ditunjuk Kapolri Listyo Sigit Prabowo untuk menggantikan Irjen Pol Syahardiantono yang diangkat menjadi kepala Badan Intelijen dan Keamanan (Kabaintelkam) Polri, pada Juni 2024 lalu.

Kadiv Propam Polri, Irjen Pol Abdul Karim menyoroti kasus 7 mayat di Kali Bekasi, yang ditemukan pada Minggu (22/9). Ia meminta Polda Metro Jaya yang menangani kasus tersebut melibatkan pihak eksternal agar kasus objektif dan terbuka.

“Prinsipnya, kita memberikan asistensi bahwa dalam penanganan kasus ini harus melibatkan pihak eksternal supaya terbuka, transparan, dan objektif. Jangan hanya dari internal kita saja. itu yang kita dorong,” ujarnya pada wartawan di Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian, Jakarta pada Kamis (26/9).

Ia meminta agar penyidik melibatkan masyarakat dan lembaga lainnya seperti Kompolnas dan Indonesia Police Watch (IPW).

“Libatkan masyarakat, libatkan Kompolnas, IPW, atau pun lembaga LBH lainnya. Kita buka semuanya,” ujarnya.

Kasus temuan mayat ini ternyata berawal dari remaja-remaja yang sedang berkumpul tengah malam panik melihat kedatangan polisi. Ketujuhnya terjun ke dalam kali untuk menghindari razia.

Beberapa anggota kepolisian diperiksa dalam kasus ini. Menanggapi hal ini, Abdul mengatakan bila terbukti melanggar, mereka harus ditindak tegas.

“Apabila ada pelanggaran yang ditemukan oleh anggota, kita tindak tegas,” ujarnya.

Kasus ini memang tak ditangani oleh Propam Polri, namun Abdul pastikan pihaknya berikan asistensi untuk Polda Metro Jaya yang berwenang.

“Nah, memang penanganannya kita berikan ke Polda Metro tapi kita berikan asistensi, harus lakukan ini, supaya publik juga transparan pada kita,” tuturnya.

Kalau kita temukan anggota yang salah ya kita harus tindak, tidak boleh kita tidak tindak. Jadi, penanganannya masih dilakukan Propam Polda Metro,” tutupnya.

Sementara itu, Kabid Humas Polda Metro Jaya mengaku pihaknya telah periksa 17 anggota kepolisian dalam kasus penemuan 7 mayat ini.

"Sampai dengan saat ini, ada 17 anggota Polri yang dilakukan pengambilan keterangan oleh Bid. Propam Polda Metro Jaya," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Ary Syam, di RS Polri Kramat Jati pada Kamis (26/9).

Selain aparat kepolisian, terdapat 10 masyarakat sipil yang turut diperiksa oleh Propam Polda Metro Jaya karena diduga mengetahui detik-detik terjadinya insiden tersebut.

Hasil dari pemeriksaan ini belum diumumkan oleh pihak Polda Metro Jaya.

Kadiv Propam Polri, Irjen Pol Abdul Karim, mengingatkan personel Polri untuk bersikap netral di Pilkada serentak 2024. Abdul menyatakan akan memberikan tindakan tegas untuk personel yang melanggar.

"Terkait mengenai Pilkada, memang secara fokus kita Lebih kepada masalah netralitas. Sudah jelas kebijakan pimpinan kita bahwa Polri harus netral dan ini sudah ada semua mekanisme dan aturannya," kata Abdul usai Rakor Propam 2024 di Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian, Jakarta Selatan, pada Kamis (26/9).

"Dan kita akan lakukan tindakan tegas apabila kita temukan fakta di lapangan anggota yang terlibat dalam Pilkada," sambungnya.

Terkait anggota Polri yang menjadi peserta Pilkada, Abdul ingin mereka dipastikan sudah keluar dari Polri.

"Di samping itu juga ada beberapa anggota Polri yang mengikuti Pilkada yang harus betul-betul dia sudah keluar dari anggota Polri dan kita mencoba untuk jangan sampai institusi juga terlibat dalam hal itu," tuturnya.

“Nah, ini yang perlu sentuhan-sentuhan lagi supaya Kabid Propam di lapangan itu harus tegas, jangan ragu setiap mengambil keputusan ketika kita temukan persoalan-persoalan permasalahan menyangkut anggota," kata dia.

Namun, Abdul belum dapat memastikan hukuman apa yang diberikan bila ada anggota yang terbukti tak netral di Pilkada.

“Kita sudah ada aturan ya, kode etik di kepolisian yang selama ini kita gunakan. Ya, apabila kita temukan itu tidak netral kita akan berikan sanksi, sanksi di kita itu kan ada sanksi ringan, sedang, dan berat,” ujarnya.

Menurutnya, ukuran sanksi yang akan diberikan akan berdasar hasil persidangan kode etik. “Tinggal nanti tergantung berapa skala pelanggarannya ya, pelanggaran yang dilakukan oleh anggota itu nanti akan kita sidangkan,” ujarnya.

“Pada saat sidang kode etik itulah keputusan hukuman yang akan diberikan,” tutupnya.

Hi!Pontianak - Pengacara anggota DPRD Kota Singkawang tersangka pencabulan terhadap anak di bawah umur mengaku hari ini telah resmi melaporkan Polres Singkawang ke Propam.

"Hari ini, Senin 23 September 2024 pukul 15.53 WIB kami resmi melaporkan Polres Singkawang ke Propam, atas dugaan ketidakprofesionalan Kasat Reskrim Polres Singkawang dan Kapolresta Singkawang sebagai pembina dengan wujud tidak menaati Surat Telegram Kapolri Nomor ST/1160/V/RES.1.24.2023 dan Surat Kabareskrim Nomor ST/108/VI/2020 dalam menangani Laporan Polisi Nomor: LP/B/77/VII/2024/SPKT/POLRES SINGKAWANG/POLDA KALIMANTAN BARAT. tanggal 11 Juli 2024," ungkap Akbar Hidayatullah kepada Hi!Pontianak pada Senin, 23 September 2024.

Akbar bilang akan mendorong dengan membuat tembusan dari laporan tersebut agar segera ditangani oleh Propam.

"Kami menuntut mereka dihukum seberat mungkin sesuai isi Surat Telegram tersebut," tambahnya.

Tim kuasa hukum tersangka juga berharap Kapolda Kalbar bisa bijaksana dalam menanggapi Surat Telegram yang sudah dikeluarkan Kapolri beberapa waktu lalu.

Polda Metro Jaya mengusut penemuan 7 mayat remaja di Kali Bekasi, Jawa Barat. Mayat tersebut ditemukan pada Minggu (22/9) pagi.

Identitas korban belum diketahui. Meski begitu, seluruh korban adalah remaja laki-laki. Tidak ditemukan luka-luka kekerasan di tubuh korban.

Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto mengatakan, 7 remaja ini diduga hendak tawuran. Mereka lantas menceburkan diri ke Kali Bekasi karena takut dengan patroli polisi.

"Menurut informasi sekilas adalah tawuran, ini salah satu kemarin malam itu yang sudah diambil keterangan mereka menceburkan diri ke sungai karena ada ketakutan patroli yang lewat atau menegur," kata Karyoto kepada wartawan di lokasi kejadian.

Eks Deputi Penindakan KPK ini mengatakan, pihaknya menggandeng Propam Mabes Polri dan Kompolnas dalam mengusut kasus ini. Ia memastikan akan menindak tegas pihak yang harus bertanggung jawab.

"Langkah ke depan kami libatkan dari Propam Mabes Polri dan Kompolnas. Kami akan melihat kalau memang nanti kalau ada kelalaian dari siapa kami akan minta pertanggungjawaban," ucap Karyoto.

"Sementara itu, ini baru tahap awal dan belum dikatakan sempurna, nanti ada saksi berapa orang yang tahu bagaimana kejadiannya, yang jelas anak-anak ini bukan warga sekitar sini," tutur dia.

Jenazah para korban saat ini dibawa ke RS Polri Kramat Jati untuk proses identifikasi. Polisi bersama tim gabungan masih berada di Kali Bekasi untuk olah TKP dan penyisiran.

Hi!Pontianak - Kuasa hukum anggota DPRD Kota Singkawang tersangka pencabulan terhadap anak di bawah umur sebut akan melaporkan Polres Singkawang ke Div propam Mabes Polri.

"Senin tanggal 23 nanti kami akan melaporkan Polres Singkawang ke Propam. Kami sudah memiliki bukti dan indikasi terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh Polres Singkawang dalam proses penyelidikan dan penetapan tersangka," ungkap pengacara tersangka, Akbar Hidayatullah kepada Hi!Pontianak pada Sabtu, 21 September 2024.

Akbar bilang, pihaknya akan melaporkan Kasat Reskrim dan Kapolres Singkawang atas dugaan pelanggaran dan tidak profesional, kriminalisasi atau rekayasa kasus, netralitas polri sebagaimana Surat Telegram Kapolri ST/1160/V/Res.1.24/2023.

"Berdasarkan Surat Telegram Kapolri ST/1160/V/Res.1.24/2023 seharusnya Polres Singkawang tidak melakukan penyelidikan menetapkan tersangka sampai selesai pelantikan," tambahnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, anggota DPRD Kota Singkawang menjadi tersangka pencabulan dan sudah ditetapkan sebagai tersangka dan dilantik pada 17 September 2024.

Anggota DPRD Kota Singkawang berinisial HA akan melaporkan petinggi Polres Singkawang ke Propam. Hal itu imbas HA ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan pencabulan anak.

"Senin siang kami akan melaporkan Kasat Reskrim Singkawang dan Kapolres Singkawang ke Propam dengan dugaan pelanggaran atas ketidakprofesionalan, kriminalisasi/rekayasa kasus, netralitas Polri sebagaimana Surat Telegram Kapolri ST/1160/V/Res.1.24/2023," kata kuasa hukum HA, Akbar, dalam keterangannya, Jumat (20/9).

HA pertama kali dilaporkan orang tua korban pada Juli 2024 lalu. Dia sudah jadi tersangka. Anehnya, HA masih melenggang bebas. Dia bahkan hadir dalam pelantikan jadi Anggota DPRD Singkawang. Hal ini pun dikecam keluarga korban.

Terkait belum ditahannya HA, Kompolnas memberikan desakan ke Polres Singkawang. Anggota Kompolnas, Poengky Indarti, mengingatkan keamanan dan keselamatan korban dan keluarganya hal yang penting untuk diperhatikan, mengingat jabatan pelaku sebagai Anggota DPRD Singkawang.

Soal desakan Kompolnas ini, Akbar meresponsnya. Menurut Akbar, Kompolnas dalam berkomentar tidak melihat kasus secara utuh.

"Kasus ini menjadi bola liar justru dikarenakan tidak dilakukan scientific crime investigation, tanpa olah TKP, tanpa pemeriksaan saksi-saksi di sekitar TKP, hanya dengan saksi-saksi yang kualitas kesaksiannya derajat 2 dan 3, visum tanggal 18 Juli 2024 (1 tahun setelah kejadian)," kata Akbar.

Kasat Reskrim Polres Singkawang, Iptu Deddi Sitepu, beralasan tersangka tak ditahan karena kasusnya masih dalam tahap penyelidikan.

"Saat ini statusnya sudah tersangka, tapi kami masih lakukan penyelidikan lebih lanjut dan kasusnya sudah masuk ke kejaksaan," ujar Deddi, pada Selasa (17/9).

"Memang belum dilakukan penahanan terhadap tersangka karena proses penyelidikan masih berlangsung," tambahnya.

Dalam kasus ini tersangka HA terancam dijerat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo melantik Komjen Pol Syahardiantono menjadi Kepala Badan Intelijen dan Keamanan (Kabaintelkam) Polri.

Adapun pelantikan ini digelar di Gedung Rupatama, Mabes Polri, Jakarta, Senin (29/7/2024) secara tertutup. Kapolri juga memimpin langsung pelantikan ini.

"Acara hari ini ada dua, serah terima jabatan Pejabat Utama (Pju) Kapolda dan Korps Raport Perwira Tinggi," kata Asisten Kapolri Bidang Sumber Daya Manusia Irjen Dedi Prasetyo kepada wartawan.

Syahardiantono yang awalnya menjabat Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) resmi menjadi Kabaintelkam Polri memggantikan Komjen Suntana yang telah pensiun.

Kapolri juga melantik Irjen Pol Abdul Karim untuk menggantikan Syahardiantono sebagai Kadiv Propam Polri. Abdul Karim sebelumnya menjabat Kapolda Banten.

Posisi Kapolda Banten pun diisi oleh Irjen Suyudi yang sebelumnya menjabat Wakapolda Metro Jaya.

Selain itu, ada juga sejumlah kapolda yang turut dilantik yaitu Kapolda Sumatera Utara Irjen Whisnu Hermawan, Kapolda Bangka Belitung Irjen Hendro Pandowo, Kapolda Maluku Irjen Eddy Sumitro Tambunan.

Kapolda Jawa Tengah Irjen Ribut Hari Wibowo, Kapolda Bali Irjen Daniel Adityajaya, Kapolda Kalimantan Utara Irjen Hary Sudwijanto, dan Kapolda Bengkulu Brigjen Anwar.

Jakarta: Salah satu terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eky, Hadi Saputra melaporkan Iptu Rudiana ke Bareskrim Polri. Pelaporan itu atas dugaan penganiayaan yang terjadi pada 2016 silam.

"Satu terpidana atas nama Hadi Saputra akan melaporkan Aiptu pada saat itu, sekarang Iptu Rudiana," kata Kuasa Hukum terpidana Jutek Bongso di Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Rabu, 17 Juli 2024.

Jutek enggan memerinci materi pelaporannya. Namun, dia menegaskan bahwa penganiayaan atau penyiksaan terhadap terpidana Hadi Saputra dan enam terpidana lainnya menjadi salah satu alasannya.
"Terkait apa? Terkait apa yang dialami 2016 kan gitu kan, isinya apa? Tunggu nanti sesudah kami melakukan laporan, nanti kami akan sampaikan apa isinya," ujar Jutek.

Meski begitu, dia menekankan isu penganiayaan, penyiksaan, dan penekanan psikis terhadap enam terpidana yang ia dampingi sudah tersiar sejak lama. Salah satunya, terhadap Hadi Saputra.

"Itu salah satu yang akan kami laporkan mewakili Hadi Saputra, apakah betul itu akan kita uji," ungkapnya.
Jutek menduga penganiayaan tersebut terjadi saat proses pemeriksaan para terpidana. Tujuannya, agar mereka mengaku sebagai pelaku pembunuhan Vina Dewi Arsita, 16 dan Muhammad Rizky alias Eky, 16 yang terjadi di Cirebon, Jawa Barat pada 2016.

Pada kesempatan yang sama, kuasa hukum lain, Roely Panggabean mengatakan tidak menutup kemungkinan lima terpidana lain juga akan melaporkan dugaan penganiayaan tersebut. Saat ini, kata dia, lima terpidana akan berdiri sebagai saksi atas kasus yang dilaporkan terpidana Hadi.
Kelima terpidana ialah Jaya, Supriyanto, Eka Sandi, Hadi Saputra, Eko Ramadhani, dan Rivaldi Aditya Wardana.

"Kali ini memang baru Hadi Saputra, tentu saja Hadi Saputra itu kan membutuhkan saksi-saksi dan bukti-bukti kenapa dia melaporkan. Untuk itu, maka kawan-kawan terpidana yg lain hari ini mungkin hanya sebagai saksi dulu," terangnya.

Politikus Dedi Mulyadi, yang mendampingi kuasa hukum dan keluarga terpidana Hadi mengatakan Iptu Rudiana melaporkan kasus yang menimpa anaknya Eky sebagai masyarakat sipil. Namun, ikut menangani kasus sebagai anggota Polri yang kala itu bertugas di unit narkoba di Polresta Cirebon Kota.

"Nanti kaji dari prosedur hukumnya, bolehkah dia pelapor dan dia yang menangani. Jadi, kau yang memulai kau yang mengakhiri," kata Dedi.

(LDS)