JAKARTA, KOMPAS.com - Indonesia menghadapi sejumlah tantangan utama dalam upaya mendorong industrialisasi.

Di antara tantangan tersebut adalah keterbatasan infrastruktur, logistik, hingga kecakapan Sumber Daya Manusia (SDM).

Ketua Pengembangan Industri Logam dan Alat Transportasi Apindo, I Made Dana Tangkas, mengungkapkan, bahwa masih terdapat 40 persen wilayah Indonesia yang kekurangan akses terhadap infrastruktur dasar.

"Ini yang menjadi tantangan kita dalam mendorong industrialisasi seperti infrastruktur dan logistik," kata dia dalam Seminar Nasional Urgensi Industrialisasi untuk Mencapai Pertumbuhan 8 Persen, yang berlangsung pada Rabu (16/10/2024).

Made juga menambahkan bahwa Indonesia memiliki keterbatasan dalam hal SDM dan teknologi.

Berdasarkan data dari World Economic Forum, Indonesia berada di peringkat 60 dari 141 negara dalam hal kesiapan teknologi.

Lebih lanjut, Made mengungkapkan, industrialisasi di Indonesia juga terhambat dengan adanya aturan dan regulasi yang tumpang tindih. "Ini yang harus kita ubah supaya mendatang," ucap dia.

Di sisi lain, Indonesia juga masih dibayangi dengan ketidakpastian ekonomi global yang memengaruhi rantai pasok, serta tekanan untuk mengungi emisi karbon sambil meningkatkan kapasitas industri.

Menurut Made, seluruh faktor tersebut berdampak signifikan pada efisiensi produksi dan daya saing industri Indonesia.

Namun, di tengah tantangan tersebut, Indonesia tetap memiliki peluang besar dengan adanya bonus demografi. Indonesia diperkirakan akan memiliki 70 persen populasi usia produktif pada 2030.

Hal tersebut dapat menjadi potensi besar jika diimbangi dengan investasi SDM yang tepat. Selain itu, transformasi digital dan industri 4.0 juga akan membuka peluang baru bagi perkembangan industri.

Sebelumnya, Ekonom Senior Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Hendri Saparini, menegaskan pentingnya peningkatan industri manufaktur di masa depan.

"Manufaktur itu sebagai driver, dia sebagai jangkarnya, anchor. Nanti industri lain pasti akan mendukung, pasti akan berkembang," sebut dia.

JAKARTA, KOMPAS.com - Indonesia menghadapi sejumlah tantangan utama dalam upaya mendorong industrialisasi.

Di antara tantangan tersebut adalah keterbatasan infrastruktur, logistik, hingga kecakapan Sumber Daya Manusia (SDM).

Ketua Pengembangan Industri Logam dan Alat Transportasi Apindo, I Made Dana Tangkas, mengungkapkan, bahwa masih terdapat 40 persen wilayah Indonesia yang kekurangan akses terhadap infrastruktur dasar.

"Ini yang menjadi tantangan kita dalam mendorong industrialisasi seperti infrastruktur dan logistik," kata dia dalam Seminar Nasional Urgensi Industrialisasi untuk Mencapai Pertumbuhan 8 Persen, yang berlangsung pada Rabu (16/10/2024).

Made juga menambahkan bahwa Indonesia memiliki keterbatasan dalam hal SDM dan teknologi.

Berdasarkan data dari World Economic Forum, Indonesia berada di peringkat 60 dari 141 negara dalam hal kesiapan teknologi.

Lebih lanjut, Made mengungkapkan, industrialisasi di Indonesia juga terhambat dengan adanya aturan dan regulasi yang tumpang tindih. "Ini yang harus kita ubah supaya mendatang," ucap dia.

Di sisi lain, Indonesia juga masih dibayangi dengan ketidakpastian ekonomi global yang memengaruhi rantai pasok, serta tekanan untuk mengungi emisi karbon sambil meningkatkan kapasitas industri.

Menurut Made, seluruh faktor tersebut berdampak signifikan pada efisiensi produksi dan daya saing industri Indonesia.

Namun, di tengah tantangan tersebut, Indonesia tetap memiliki peluang besar dengan adanya bonus demografi. Indonesia diperkirakan akan memiliki 70 persen populasi usia produktif pada 2030.

Hal tersebut dapat menjadi potensi besar jika diimbangi dengan investasi SDM yang tepat. Selain itu, transformasi digital dan industri 4.0 juga akan membuka peluang baru bagi perkembangan industri.

Sebelumnya, Ekonom Senior Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Hendri Saparini, menegaskan pentingnya peningkatan industri manufaktur di masa depan.

"Manufaktur itu sebagai driver, dia sebagai jangkarnya, anchor. Nanti industri lain pasti akan mendukung, pasti akan berkembang," sebut dia.

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pertanian (Mentan), Andi Amran Sulaiman memaparkan rincian program ketahanan pangan yang telah disiapkan cetak birunya untuk pemerintahan di masa Prabowo-Gibran. Salah satu yang ia tekankan adalah upaya menyiasati bonus demografi dengan pembuatan kluster-kluster pertanian modern yang memanfaatkan teknologi digital.

Dari pemaparannya, ada sekitar 52 sampai 60 persen bonus demografi yang terdiri dari generasi millennial dan Generasi Z atau Gen-Z. “Nah, generasi milennial ini kita harus berdayakan dengan menggunakan literasi digital,” tuturnya saat ditemui usai menghadiri Rakernas Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia (PSMTI) ke-20 di Pondok Indah, Jakarta Selatan pada Sabtu, 28 September 2024.

Sebagai informasi, generasi yang disebut Millennials atau juga dikenal sebagai Generasi Y, adalah mereka yang lahir antara tahun 1981 dan 1996 atau yang saat ini berusia 28 sampai 43 tahun.

Nantinya, dari keterangan Amran, mereka akan diajak untuk mengelola secara langsung sebuah kluster pertanian modern dengan jangkauan mencapai 250 hektare. Satu kluster dirancang untuk dikelola 1 grup yang beranggotakan 20 orang. “Menggunakan teknologi tinggi, kemudian menguntungkan,” kata dia.

Upaya yang dirancang Kementan menjadi siasat bagi proyeksi bonus demografi yang berjalan bersisian dengan progres digitalisasi. Bahwa, dengan pemanfaatan yang tepat dan terencana, digitalisasi bukanlah bencana ataupun disrupsi pada aspek ketenagakerjaan.

Melalui blueprint yang disusun Kementan, Amran mengharapkan kemandirian pangan Indonesia mampu terwujud melalui program-program yang termuat di dalamnya. “Pertanian modern adalah kluster ini sejajar dengan negara maju. Sehingga, nantinya, produktivitasnya naik, produksinya naik, biayanya bisa turun 50 persen,” tutur dia.

Berdasarkan penerangannya, produktivitas yang dihasilkan dari penerapan pertanian modern mampu dieskalasi sebanyak 100 persen. Contoh pelaksanaannya dengan menggunakan mesin traktor dalam membajak sawah dan memakai drone penebar bibit demi efektivitas dan efisiensi waktu.

Lebih lanjut, Amran memaparkan, kalkulasi yang dilakukan pihaknya menjamin setidaknya setiap orang bisa memiliki pendapatan senilai Rp10 juta setiap bulannya. Sejalan dengan visinya untuk menekan biaya produksi dan meningkatkan produksi serta produktivitas.

Menurut dia, tawaran menjanjikan tersebut mampu meningkatkan minat terhadap sektor pertanian di kalangan generasi muda, khususnya millennial yang memang menjadi sasaran program tersebut. “Karena lebih tinggi pendapatan daripada mendaftar pegawai negeri,” tuturnya.

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pertanian (Mentan), Andi Amran Sulaiman memaparkan rincian program ketahanan pangan yang telah disiapkan cetak birunya untuk pemerintahan di masa Prabowo-Gibran. Salah satu yang ia tekankan adalah upaya menyiasati bonus demografi dengan pembuatan kluster-kluster pertanian modern yang memanfaatkan teknologi digital.

Dari pemaparannya, ada sekitar 52 sampai 60 persen bonus demografi yang terdiri dari generasi millennial dan Generasi Z atau Gen-Z. “Nah, generasi milennial ini kita harus berdayakan dengan menggunakan literasi digital,” tuturnya saat ditemui usai menghadiri Rakernas Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia (PSMTI) ke-20 di Pondok Indah, Jakarta Selatan pada Sabtu, 28 September 2024.

Sebagai informasi, generasi yang disebut Millennials atau juga dikenal sebagai Generasi Y, adalah mereka yang lahir antara tahun 1981 dan 1996 atau yang saat ini berusia 28 sampai 43 tahun.

Nantinya, dari keterangan Amran, mereka akan diajak untuk mengelola secara langsung sebuah kluster pertanian modern dengan jangkauan mencapai 250 hektare. Satu kluster dirancang untuk dikelola 1 grup yang beranggotakan 20 orang. “Menggunakan teknologi tinggi, kemudian menguntungkan,” kata dia.

Upaya yang dirancang Kementan menjadi siasat bagi proyeksi bonus demografi yang berjalan bersisian dengan progres digitalisasi. Bahwa, dengan pemanfaatan yang tepat dan terencana, digitalisasi bukanlah bencana ataupun disrupsi pada aspek ketenagakerjaan.

Melalui blueprint yang disusun Kementan, Amran mengharapkan kemandirian pangan Indonesia mampu terwujud melalui program-program yang termuat di dalamnya. “Pertanian modern adalah kluster ini sejajar dengan negara maju. Sehingga, nantinya, produktivitasnya naik, produksinya naik, biayanya bisa turun 50 persen,” tutur dia.

Berdasarkan penerangannya, produktivitas yang dihasilkan dari penerapan pertanian modern mampu dieskalasi sebanyak 100 persen. Contoh pelaksanaannya dengan menggunakan mesin traktor dalam membajak sawah dan memakai drone penebar bibit demi efektivitas dan efisiensi waktu.

Lebih lanjut, Amran memaparkan, kalkulasi yang dilakukan pihaknya menjamin setidaknya setiap orang bisa memiliki pendapatan senilai Rp10 juta setiap bulannya. Sejalan dengan visinya untuk menekan biaya produksi dan meningkatkan produksi serta produktivitas.

Menurut dia, tawaran menjanjikan tersebut mampu meningkatkan minat terhadap sektor pertanian di kalangan generasi muda, khususnya millennial yang memang menjadi sasaran program tersebut. “Karena lebih tinggi pendapatan daripada mendaftar pegawai negeri,” tuturnya.

IDXChannel - Indonesia menjadi negara dengan populasi terbesar keempat di dunia serta terbesar se-Asia Tenggara. Bahkan, yang tak kalah menarik adalah mayoritas warganya merupakan kaum usia muda.

Tercatat, komposisi demografi Indonesia sebanyak 67,5 persen dari total 281,6 juta jiwa adalah anak muda.

Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan, ini menjadi keunggulan tersendiri bagi Indonesia. Sebab, ada potensi yang bisa dimanfaatkan dari jumlah penduduk ini untuk menumbuhkan ekonomi nasional dan pengembangan inovasi untuk mendorong peningkatan daya saing nasional.

"Potensi ini dikenal sebagai bonus demografi yang harus dimanfaatkan sebagai sumber pertumbuhan ekonomi nasional dan pengembangan inovasi untuk mendorong peningkatan daya saing nasional,” ujarnya dalam keterangan pers, dikutip pada Kamis (19/9/2024).

Dia menegaskan, dengan adanya bonus demografi tersebut, Indonesia perlu meningkatkan produktivitas tenaga kerjanya. Salah satu caranya adalah dengan mempersiapkan pendidikan berkualitas bagi kaum muda.

“Kita semua tentu sepakat bahwa pendidikan adalah pondasi utama untuk kemajuan suatu bangsa. Dan, penyelenggaraan pendidikan vokasi menjadi aspek penting dalam upaya penyediaan sumber daya manusia (SDM) industri yang kompeten,” kata dia.

Menurut dia, pembangunan fasilitas pendidikan juga merupakan langkah yang tepat dalam upaya meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM industri di Indonesia. Agus pun menyebutkan, bentuk nyatanya adalah dengan diselesaikannya pembangunan gedung pendidikan SMK-SMAK Bogor.

"Saya merasa bangga dan bahagia dengan telah diselesaikannya pembangunan gedung pendidikan SMK-SMAK Bogor. Ini adalah momen penting yang tidak hanya menandai beroperasinya fasilitas pendidikan yang baru, tetapi juga menjadi simbol komitmen kita bersama dalam meningkatkan kualitas pendidikan vokasi di Indonesia,” kata Agus.

(Dhera Arizona)

Jakarta -

Indonesia merupakan negara dengan populasi terbesar keempat di dunia dan terbesar di ASEAN. Salah satu kekuatan penting dalam komposisi demografi Indonesia adalah jumlah usia muda yang besar mencapai 67,5% dari total penduduk sebanyak 281,6 juta jiwa.

"Potensi ini dikenal sebagai bonus demografi yang harus dimanfaatkan sebagai sumber pertumbuhan ekonomi nasional dan pengembangan inovasi untuk mendorong peningkatan daya saing nasional," kata Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita dalam keterangannya, Rabu (18/9/2024).

Agus menegaskan, seiring dengan adanya bonus demografi tersebut, Indonesia perlu meningkatkan produktivitas tenaga kerjanya. "Kita semua tentu sepakat bahwa pendidikan adalah pondasi utama untuk kemajuan suatu bangsa. Dan, penyelenggaraan pendidikan vokasi menjadi aspek penting dalam upaya penyediaan sumber daya manusia (SDM) industri yang kompeten," ujarnya.

Oleh karena itu, pembangunan fasilitas pendidikan, juga merupakan langkah yang tepat dalam upaya meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM industri di Indonesia. "Saya merasa bangga dan bahagia dengan telah diselesaikannya pembangunan gedung pendidikan SMK-SMAK Bogor. Ini adalah momen penting yang tidak hanya menandai beroperasinya fasilitas pendidikan yang baru, tetapi juga menjadi simbol komitmen kita bersama dalam meningkatkan kualitas pendidikan vokasi di Indonesia," papar Menperin.

Apalagi, SMK-SMAK Bogor, yang merupakan unit pendidikan vokasi milik Kementerian Perindustrian ini telah menunjukkan konsistensinya sebagai sekolah menengah kejuruan terbaik. Prestasi ini dibuktikannya karena mampu mempertahankan predikat sebagai SMK dengan nilai Ujian Tulis Berbasis Komputer (UTBK) terbaik di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir.

"Bahkan, lulusan dari SMK-SMAK Bogor ini sebesar 95 persennya langsung terserap kerja di perusahaan industri. Prestasi ini yang harus tetap kita pertahankan," ujar Menperin.

Adapun gedung baru SMK-SMAK Bogor berdiri di atas lahan seluas 35 ribu meter persegi dengan total luas bangunan mencapai 17 ribu meter persegi, tiga kali lipat dari luas bangunan SMK-SMAK Bogor yang lama. Gedung baru ini mampu menampung hingga 1.600 siswa atau bertambah 1,5 kali lipat dari daya tampung sebelumnya.

"Ini merupakan bukti nyata dari tekad dan upaya Kemenperin dalam menyediakan fasilitas pendidikan vokasi yang layak dan berkualitas," ujar Agus. Diharapkan, melalui gedung baru ini akan menjadi pusat pendidikan vokasi yang akan membentuk generasi penerus bangsa yang terampil, kompeten, dan siap menghadapi tantangan global.

Menperin juga menyampaikan, pembangunan gedung dan fasilitas pendidikan SMK SMAK Bogor ini merupakan investasi yang sangat berharga. Apalagi gedung pendidikan baru ini mengusung konsep yang ramah lingkungan serta memiliki fasilitas pendidikan yang lengkap.

"Kita berharap siswa-siswa di SMK-SMAK Bogor tidak hanya mendapatkan pendidikan yang berkualitas, namun juga menjadikan lulusan SMK SMAK Bogor sebagai tenaga kerja yang berkarakter dan berwawasan global sehingga akan terus berdaya saing di dunia kerja yang semakin kompetitif," imbuhnya.

Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri (BPSDMI) Masrokhan mengemukakan, sejak berdiri tahun 1950 sampai tahun 2023, SMK-SMAK Bogor (SMAKBO) telah menghasilkan 8.732 lulusan yang pada saat wisuda rata-rata sudah diserap lebih dari 90 persen. Pada bulan November nanti, akan diwisuda lulusan tahun 2024 sebanyak 248 orang, di mana 73 persen di antaranya sudah terserap dan dipesan oleh industri. "Saat ini, lulusan SMAKBO telah tersebar di berbagai industri serta lembaga-lembaga penelitian dan pengembangan baik di dalam maupun luar negeri," ungkapnya.

Masrokhan menambahkan, upaya pengembangan SMK SMAK Bogor merupakan bagian dari strategi Kemenperin dalam menyiapkan SDM kompeten yang sesuai dengan kebutuhan industri saat ini. "Kami menyadari permasalahan rendahnya produktivitas karena terbatasnya SDM yang kompeten sesuai kebutuhan industri, merupakan salah satu isu penting terkait pengembangan industri yang harus di selesaikan," tuturnya.

Untuk itu, BPSDMI terus mengupayakan peningkatan kapasitas penyelenggaraan pendidikan vokasi agar unit pendidikan Kemenperon dapat menjadi role model bagi penyelenggaraan pendidikan vokasi secara nasional. "Pada penerimaan siswa dan mahasiswa baru tahun 2024 ini, total jumlah pendaftar untuk 13 Politeknik dan Akademi Komunitas serta 9 SMK Kemenperin telah mencapai 82.978 orang dari kuota yang tersedia sebanyak 7.093 orang. Artinya, rasio penerimaan siswa dan mahasiswa Kemenperin telah mencapai 1 : 11,7 atau naik signifikan dari tahun sebelumnya dengan rasio 1 : 6," sebutnya.

(das/das)

MOSKOW - Populasi Rusia menyusut pada tingkat mengkhawatirkan, yang dapat mengubah struktur masyarakatnya. Kremlin mencatat tingkat kelahiran di Rusia menyentuh level terendah dalam 25 tahun terakhir selama enam bulan pertama tahun 2024, menurut data resmi yang diterbitkan awal pekan kemarin.

Kelahiran di Rusia juga menurun untuk pertama kalinya pada bulan Juni menjadi di bawah 100.000. Selama paruh pertama tahun ini, 599.600 anak lahir di Rusia. Angka tersebut 16.000 lebih rendah dari periode yang sama tahun lalu.

"Ini adalah bencana bagi masa depan bangsa," kata juru bicara Kremlin, Dmitry Peskov pada bulan Juli, menurut AFP.

"Ini (tingkat kelahiran) sekarang berada pada tingkat yang sangat rendah - 1,4 (kelahiran per wanita). Ini sebanding dengan negara-negara Eropa, Jepang dan sebagainya," jelasnya.

Rusia diterangkan sedang menuju krisis demografis selama beberapa tahun dari sekarang. Kremlin sudah coba turun tangan dalam upaya meningkatkan angka kelahiran dengan menawarkan keringanan pajak dan memperluas penitipan anak untuk keluarga berpenghasilan rendah.

Tapi banyak yang berubah sejak itu. Rusia yang berperang melawan Ukraina selama dua setengah tahun, membuat angka kematian di negara itu melonjak dan memperburuk krisis populasi. Invasi tersebut juga memicu eksodus massal, terutama di kalangan pemuda.

Masalah populasi sudah menjadi persoalan selama satu abad terakhir. Selama Perang Dunia II, rasio populasi laki-laki dan perempuan Rusia sangat timpang, ketika jutaan orang kehilangan nyawa mereka di garis depan sehingga berdampak pada tingkat kelahiran beberapa tahun setelahnya.

Rusia juga berjuang dengan menyusutnya jumlah kelahiran pada tahun 1990-an, tepat setelah Uni Soviet runtuh. Anjloknya tingkat kesuburan, sistem perawatan kesehatan yang lumpuh, dan kondisi ekonomi seperti meningkatnya lapangan kerja di kalangan wanita termasuk beberapa faktor yang memengaruhi angka kelahiran baru.

Sementara itu Rusia belum memperlihatkan tanda-tanda bakal mundur atau mengakhiri perang Ukraina, yang bisa berarti lebih banyak masalah bagi penduduknya.

Atlantic Council meramalkan krisis demografis bakal berlangsung selama abad ke-21. Karena semakin banyak anak muda yang diwajibkan menjadi tentara, kondisi ini bisa mengubah bagaimana pasar tenaga kerja dalam beberapa dekade berikutnya dan mengubah arah ekonomi Rusia.

Negara ini sedang berjuang dengan krisis kembar, yakni kekurangan populasi secara keseluruhan dan defisit pendanaan. Sementara itu Presiden Rusia, Vladimir Putin berupaya memikat warga negara asing untuk bergabung dengan tentara dengan imbalan kewarganegaraan.

Awal tahun ini, Rusia secara signifikan menaikkan biaya perceraian untuk mendanai upaya perangnya.

Selaih itu Putin juga sudah berulang kali menyerukan peningkatan populasi Rusia. Empat tahun lalu, presiden mengatakan, ini menjadi "tugas bersejarah" Rusia untuk menanggapi krisis. Kemudian Ia sempat mengulanginya dalam pidato di tahun 2024.

"Kecuali para pemimpin Rusia dapat mengembangkan dan membiayai serangkaian kebijakan yang lebih efektif, maka satu-satunya solusi untuk penurunan populasi adalah kombinasi dari memasukkan wilayah non-Rusia dan/atau imigrasi dari Asia dan Afrika," tulis Harley Balzer, seorang pakar pemerintah dan urusan internasional yang fokus pada Eropa Timur dan Rusia.

Rusia bukan satu-satunya negara yang dibebani oleh tantangan demografis. Jepang, Italia, dan Hongaria berada di kapal yang sama, meskipun dengan tingkat keparahan yang berbeda-beda. Tantangan populasi sulit untuk dilawan, karena merupakan puncak dari tren ekonomi dan sosial yang sudah lama berlangsung.

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memperkirakan populasi dunia akan mencapai puncaknya pada tahun 2100 hingga menyentuh angka 10,9 miliar. Maka negara-negara seperti Rusia punya banyak pekerjaan yang harus dilakukan untuk mencapai titik itu tanpa jatuh ke dalam krisis.

Menteri Koodinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menargetkan ekonomi Indonesia mampu tumbuh rata-rata 6,5% per tahun hingga 2045. Indonesia perlu menggenjot pertumbuhan ekonomi seiring bonus demografi yang akan habis pada 2040.

"Harus bisa tumbuh 6,5%-an untuk kita bisa nanti 2030 keluar dari jebakan kelas menengah. Kita tentu harus hati-hari karena bonus demografi habis pada 2040," ujar Luhut saat berbincang dengan Research Director Katadata Insight Center Gundy Cahyadi di sela-sela Indonesia Africa Forum 2024 di Bali, pekan lalu.

Luhut menjelaskan, kondisi ekonomi saat ini memang menghadapi banyak tantangan global. Salah satunya adalah kondisi geopolitik, seperti hubungan antara Amerika Serikat dan Cina. Berbagai kondisi global membuat ekonomi Indonesia tahun ini diproyeksi hanya tumbuh di kisaran 5%.

"Tapi kita beruntung, selama 10 tahun, Pak Jokowi sudah meletakkan landasan-landasan yang cukup. Saya pikir, Presiden Terpilih Prabowo akan lebih mudah mengkapitalisasi itu. Jadi saya optimistis melihat perekonomian kita," kata Luhut.

Salah satu yang selama ini menjadi hambatan pertumbuhan ekonomi adalah masih rendahnya investasi. Untuk itu, pemerintah ingin mendorong lebih banyak investasi asing masuk ke Indonesia. Salah satunya dengan membentuk family office.

Family Office merupakan salah satu upaya untuk menarik kekayaan dari negara lain untuk pertumbuhan ekonomi nasional. Luhut berharap family office dapat mendongkrak ekonomi dengan mendorong lapangan kerja dari investasi dan konsumsi lokal.

Luhut saat ini telah membentuk task force atau satuan tugas guna menyiapkan pengelolaan dana berbasis keluarga atau family office di Indonesia. Ia memastikan Indonesia memiliki keunggulan daya saing dengan negara/wilayah lain seperti Singapura dan Hog Kong yang sudah memililiki ribuan family office.

"Di Singapura mungkin ada sekitar 1.500 family office. Bisa dibilang ada berapa triliun dolar AS di situ. Nah, sekarang orang melihat Singapura itu kok makin nano-nano. Ada peluang di sana," kata Luhut.

Menurut Luhut, pemerintah telah belajar dari banyak dari berbagai tempat, mulai dari Singapura, Hong Kong, Shenzen, hingga Dubai untuk membentuk family office. Pemerintah juga mengajak berbagai ahli hukum dan konsultan untuk merumuskan kebijakan terkait family office.

"Saya pikir sih banyak sekali keuntungan yang bisa didapat. Sekarang ini kami sedang mau lagi revisi PP 40, mengenai insentif yang diberikan dan seterusnya. Saya lihat revisi ini sedang jalan," kata dia.

Adapun aturan yang akan direvisi adalah Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2021 tentang Kawasan Ekonomi Khusus.

IDXChannel - Menteri Tenaga Kerja (Menaker), Ida Fauziyah, mengungkapkan telah perluasan kesempatan kerja di luar negeri melalui Memorandum of Understanding (MoU) dengan sejumlah negara. Hal itu sebagai upaya memanfaatkan bonus demografi Indonesia guna membuka kesempatan lapangan pekerjaan.

Ida menjelaskan, kondisi perluasan kesempatan kerja Indonesia ke luar negeri ini merupakan peluang di saat negara-negara lain tengah mengalami aging population (penuaan populasi). Dia menyebut kondisi tersebut berbanding terbalik dengan Indonesia yang tengah banjir populasi penduduk usia produktif.

"Alhamdulillah, di saat kita tengah mengalami bonus demografi, banyak sekali negara-negara yang sedang mengalami aging population. Ini adalah salah satu, menurut saya, bonus yang luar biasa," kata Ida selepas membuka gelaran Naker Fest 2024 di JIEXPO Kemayoran Jakarta Pusat, Jumat (23/8/2024).

Ida menuturkan kondisi bonus demografi di Indonesia ini banyak dilirik oleh negara-negara yang tengah membutuhkan tenaga kerja dalam skala besar. Kesempatan tersebut, lanjutnya, dilakukan dengan penandatanganan MoU dengan negara-negara yang memberikan perlindungan tenaga kerja asing dengan baik.

"Kami terus melakukan MoU dengan negara-negara yang kami yakini perlindungan kepada tenaga kerja asingnya itu baik. Kami juga melakukan bussines matching dengan beberapa negara," ujar Ida.

Bussines matching dengan negara-negara yang membutuhkan tenaga kerja tersebut, sambung Ida, dalam beberapa waktu ke depan dilakukan terhadap Jepang. Kemudian, Arab Saudi, Qatar, Australia dan kawasan Eropa.

"Tentu untuk peluang-peluang investasi yang akan masuk tersebut harus kita siapkan skill dan kompetensinya," tutur Ida.

Sebelumnya, Ida resmi membuka gelaran Naker Fest 2024 atau job fair nasional di JIEXPO Kemayoran Jakarta Pusat, pada Jumat (23/8/2024). Gelaran job fair nasional tersebut dihelat selama tiga hari hingga 25 Agustus 2024 besok.

Ida mengatakan gelaran Naker Fest 2024 kali ini membuka penyediaan lowongan pekerjaan hingga 175 ribu. Ketersediaan ratusan ribu lowongan pekerjaan tersebut dibuka oleh lebih dari 200 perusahaan.

"Kami menyelenggarakan job fair nasional, yang Alhamdulillah tahun ini lowongan pekerjaan, kita sediakan 175 ribu lowongan, yang diikuti oleh 200 perusahaan," kata Ida saat sesi jumpa pers.

Ida menyebut penyediaan lowongan pekerjaan tersebut disediakan secara luring di lokasi pelaksanaan Naker Fest 2024 tersebut. Terlebih selain secara luring, Ida menyebutkan lowongan pekerjaan tersebut disediakan secara daring melalui layanan Karirhub SiapKerja.

"Semua layanan tersebut kami sediakan untuk membangun dan mengorkestrasi Sistem Informasi Pasar Kerja (SIPK) yang merupakan pilar penting dari pasar kerja," tuturnya.

(Febrina Ratna)

MOSKOW - Ekonomi Rusia disebutkan sedang berada di ambang bencana demografi yang bisa membuat populasi negara tersebut berkurang hingga setengahnya pada akhir abad ini. Proyeksi ini disampaikan oleh Atlantic Council yakni think tank yang berbasis di Washington DC.

Para peneliti tersebut menekankan, penurunan populasi Rusia sudah terjadi untuk waktu yang lama. Menurut data Bank Dunia seperti dilansir Business Insider, pertumbuhan populasi di Rusia secara keseluruhan menyusut selama 10 tahun terakhir.

Penurunan ini diperburuk oleh pecahnya perang Rusia-Ukraina. Menurut pejabat Intelijen AS, korban dari pihak Rusia akibat perang meningkat hingga tembus 300.000 orang pada akhir 2023. Selain itu disebutkan sekitar satu juta orang Rusia keluar dari negara tersebut setelah Vladimir Putin memerintahkan invasi ke Ukraina.

Tren demografis menurut perkiraan dari Institut Ekonomi dan Ilmu Pengetahuan Rusia, bakal menambah beban bagi ekonomi Rusia di tengah berkurangnya tenaga kerja. Pada akhir tahun 2023, Rusia kekurangan 5 juta pekerja yang menjadi rekor terbesar.

Rusia kini disebutkan mulai beralih ke pekerja migran untuk melengkapi sektor ketenagakerjaan. "Pemerintah Putin terlihat belum terlalu khawatir soal peluang berkurangnya populasi Rusia hingga setangahnya pada akhir abad ini," ucap peneliti dalam sebuah laporan minggu ini.

"Kecuali para pemimpin Rusia dapat mengembangkan dan membiayai serangkaian kebijakan yang lebih efektif, satu-satunya solusi untuk penurunan populasi adalah kombinasi dengan memasukkan wilayah non-Rusia dan/atau imigrasi dari Asia atau Afrika," bebernya.

Menurut laporan itu menerangkan, ketika populasi Rusia terus menurun, maka imigran akan memainkan peran yang semakin penting untuk pemulihan ekonomi.

Para ahli mengatakan penyusutan populasi dapat berakhibat sejumlah masalah bagi ekonomi Rusia, seperti pertumbuhan dan produktivitas yang lebih rendah. Pada tahun 2026, kondisi itu bisa menempatkan ekonomi Rusia berada di jalur tertinggal dari Indonesia, saat populasinya meningkat, prediksi dari Dewan Atlantik.

"Pilihan waktu Putin untuk agresi militer di Ukraina mungkin mencerminkan pemahaman bahwa situasi demografis (dan ekonomi) Rusia tidak akan membaik dalam dua dekade ke depan. Namun, perang mengubah krisis yang berkembang menjadi bencana," tambah mereka.

Ekonomi Rusia tidak berada pada pijakan yang kokoh sejak awal, terutama karena invasinya ke Ukraina semakin mahal dan terganggunya hubungan ekonominya dengan pasar global. Moskow berada di jalur untuk jatuh ke dalam resesi parah pada akhir tahun, disampaikan seorang ekonom UC Berkeley sebelumnya kepada Business Insider, menunjuk pada perdagangan energi Rusia yang runtuh dan memudarnya akses ke dolar AS.

Reporter: Lailatul Anisah | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah diminta bersiap menghadapi potensi bonus demografi guna mendongkrak perekonomian dalam negeri.

Direktur Ekonomi Center Of Economic and Law Studies, Nailul Huda mengatakan salah satu langkah yang harus disiapkan adalah dengan meningkatkan produktivitas tenaga kerja.

"Produktivitas ini bisa dicapai dengan peningkatan kualitas pendidikan tenaga kerja kita, dimana mungkin pada beberapa tahun mendatang diisi oleh generasi Z kita saat ini," jelas Nailul pada Kontan.co.id, Kamis (8/8).

Hanya saja, menurutnya ada sejumlah tantangan dalam menyiapkan potensi bonus demografi ini. Apalagi, terdapat fakta ada 9,9 juta generasi muda atau gen Z yang masih mengganggur dan juga tidak mengisi kegiatan dengan pendidikan maupun pelatihan.

Dengan kondisi demikian, pertumbuhan ekonomi menurutnya tidak akan bisa menyentuh angka di atas 8% seperti yang dicita-citakan oleh Presiden Terpilih Prabowo Subianto.

"Pertumbuhan ekonomi akan tumbuh stunting tidak optimal karena gen Z kita yang menjadi beban bagi generasi lainnya," urai Nailul.

Upaya pembukaan lapangan pekerjaan perlu didorong. Dalam kondisi saat ini meningkatkan investasi padat karya menurutnya hal yang paling penting dilakukan oleh pemerintah.

Pasalnya, padat karya dapat menyerap banyak lapangan pekerjaan khususnya di sektor pertanian dan industri. "Jadi fokus ke sektor padat karya menjadi hal wajib," ungkap Nailul.

Kemudian, peningkatan kualitas sumber daya melalui pendidikan tinggi yang perlu didukung dengan kebijakan pro terhadap biaya kuliah murah.

Asal tahu saja, Indonesia diperkirakan akan menghadapi era bonus demografi beberapa tahun ke depan, seiring dengan peningkatan jumlah penduduk.

Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pecatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mencatat, total penduduk Indonesia hingga semester I-2024 mencapai 282.477.584 jiwa.

Jumlah penduduk itu naik sebesar 1.752.156 orang dibandingkan semester II-2023. Secara tahunan (year on year/YoY), jumlah penduduk tersebut naik 1.606.562 jiwa dibandingkan semester I-2023.

Reporter: Siti Masitoh | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Di kawasan Asia Tenggara Indonesia termasuk salah satu negara yang mempunyai keunggulan, namun juga tak luput dari kekurangan.

Sebagaimana yang sudah diketahui, dalam world competitiveness ranking (WCR) 2024 oleh International Institute for Management Development (IMD) daya saing Indonesia berada di urutan nomor tiga dengan skor 71. Posisi pertama diraih Singapura dengan skor sempurna atau 100 dan posisi kedua adalah Thailand dengan skor 72,5.

Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution, Ronny P Sasmita menilai, bila dibandingkan dengan negara-negara ASEAN, Indonesia masih berada di posisi medioker atau menengah (rata-rata). Terutama atas negara-negara yang masih terbilang kurang terlalu progresif perkembangan ekonomi, sumber daya manusia (SDM), dan teknologinya.

Indonesia dinilai masih lebih unggul terhadap Myanmar, Laos, Kamboja, Brunei, dan banyak sedikitnya Filipina.

“Namun terhadap negara seperti Singapura, Malaysia, Thailand, dan Vietnam, dalam banyak kategori Indonesia masih jauh tertinggal,” tutur Ronny kepada Kontan, Selasa (6/8).

Meski demikian, Ronny membeberkan, Indonesia punya sejumlah bila dibandingkan dengan Asia Tenggara. Pertama, demografi.

Menurutnya, jumlah penduduk Indonesia yang sangat besar adalah keunggulan yang tak dimiliki negara Asia Tenggara lain. Awal tahun 2023, jumlah penduduk Indonesia mencapai 273,5 juta, terbanyak di Asia Tenggara.

Dengan jumlah penduduk yang besar tersebut, Indonesia akan dilirik investor asing sebagai pasar yang potensial.

Keunggulan kedua,pertumbuhan ekonomi Indonesia terbilang cukup stabil di angka yang moderat selama dua dekade lebih, yang menandakan bahwa prospek berinvestasi di Indonesia juga terbilang cukup moderat.

Artinya, meskipun tidak terlalu tinggi, pertumbuhan ekonomi Indonesia masih merefleksinya prospek investasi yang cukup baik untuk masa mendatang.

Ketiga,tingkat kontribusi konsumsi rumah tangga yang cukup tinggi. Kontribusi konsumsi rumah tangga terhadap pertumbuhan lebih dari 50%, jauh di atas China yang masih berkisar di angka 30%. “Artinya, lagi-lagi prospek investasi riil masih cukup bagus, meskipun tidak terlalu bagus,” kata Ronny.

Keempat,Indonesia memiliki keunggulan dari banyak SDA yang komparatif alias tidak banyak dimiliki oleh negara lain. Sehingga secara sektoral, prospek investasi pada komoditas-komoditas tertentu sangat menjanjikan.

Kelima,kesehatan fiskal nasional di satu sisi dan kesehatan sektor finansial di sisi lain masih terbilang cukup terjaga dengan baik dengan risiko yang masih terukur. Sehingga prospek investasi portofolio juga masih cukup baik. Karena itulah surat utang negara masih laku keras di pasaran, terutama dalam keadaan normal.

Meski begitu, di balik sejumlah keunggulannya, Indonesia masih mempunyai banyak kelemahan bila dibandingkan dengan negara Kawasan Asia Tenggara.

Seperti biaya investasi kita masih terbilang sangat tinggi. ICOR Indonesia dari 2021 hingga 2022 sebesar 7,6%, lebih tinggi jika dibandingkan dengan negara lain seperti Malaysia yang hanya 4,5%, India 4,5% dan Filipina 3,7%.

Penyebab biaya investasi yang masih tinggi karena kondisi infrastruktur Indonesia yang belum merata dan belum mengutamakan kepentingan dunia usaha, serta masih mahalnya biaya energi untuk industri, tingginya tingkat pungli dan korupsi, rendahnya tingkat kepastian hukum.

“Perkembangan teknologi yang tidak merata, buruknya pelayanan investasi, belum sensitifnya Pemda-Pemda kepada kepentingan dunia usaha, dan sulitnya melakukan pembebasan lahan, dan seterusnya,” jelas Ronny.

Disamping itu, Ronny juga menilai SDM Indonesia masih cukup tertinggal, meskipun jumlahnya berlimpah, sehingga akan menghambat investasi yang masuk, karena investor akan berpikir panjang khawatir SDM belum memadai untuk mendukungnya.

Lebih lanjut, Ronny menilai, untuk menjadi negara yang berdaya saing di Asia Tenggara bukan pekerjaan mudah.

Pemerintah perlu mengatasi segala kendala kelemahan tersebut secara perlahan dan konsisten. Meski pemerintah menyadari kekurangan tersebut, Ronny melihat sikap politik untuk mencapainya masih setengah hati

“Karena ternyata banyak kepentingan yang akan terganggu jika itu dilakukan secara konsisten dan massif,” ungkapnya.