Bisnis.com, JAKARTA – Emiten BUMN konstruksi, PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. (WIKA) bersiap memaksimalkan potensi dari penambahan anggaran Kementerian PUPR pada 2025, dengan membidik proyek di sektor infrastruktur, gedung, EPCC.

Kementerian PUPR diketahui mendapatkan dana tambahan senilai Rp40,59 triliun sehingga total pagu anggaran dalam APBN 2025 naik menjadi Rp116,22 triliun. Meski bertambah, nilai ini masih lebih rendah dari anggaran 2024 yang mencapai Rp149,74 triliun.

Sekretaris Perusahaan Wijaya Karya Mahendra Vijaya mengatakan bahwa perseroan cukup antusias dalam menyikapi potensi peningkatan peluang pembangunan infrastruktur pada 2025, sesuai dengan kompetensi yang dimiliki perusahaan.

“Pengalaman yang luas dalam mengerjakan proyek-proyek baik infrastruktur, gedung, dan EPCC, membuat WIKA siap untuk mendukung proyek-proyek program pemerintah,” ujarnya kepada Bisnis, Senin (23/9/2024).

Mahendra, dalam kesempatan sebelumnya, menuturkan WIKA berencana memacu sektor EPCC pada tahun depan guna menyeimbangkan portofolio proyek milik perusahaan.

Dia menjelaskan bahwa secara umum sektor EPCC bersumber dari alokasi belanja modal (capital expenditure/capex) BUMN ataupun swasta, yang digunakan untuk pembangunan proyek, antara lain pabrik baterai, gasprocessing plant, dan pembangkit listrik.

“Salah satu strategi kami untuk menjaga keseimbangan portofolio, apabila terjadi penurunan belanja infrastruktur pemerintah adalah memaksimalkan peluang di sektor EPCC,” ucapnya.

Sampai dengan Juli 2024, WIKA telah membukukan nilai kontrak baru sebesar Rp11,59 triliun. Kontributor terbesar dari capaian tersebut berasal dari segmen industri, disusul segmen infrastruktur dan gedung, properti, serta segmen EPCC.

Beberapa proyek yang masuk daftar kontrak baru per Juli 2024, antara lain pembangunan Jetty 1 Baru di Integrated Terminal Manggis, Bali, Gedung BMKG InaTEWS di Jakarta dan Bali, serta perolehan kontrak lainnya baik di induk maupun anak perusahaan.

Bisnis.com, JAKARTA – PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. (WIKA) bakal menagih klaim atas pembengkakan biaya atau cost overrun proyek Kereta Cepat Jakarta – Bandung Whoosh senilai Rp5 triliun ke PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC).

Berdasarkan laporan keuangan perseroan per akhir Maret 2024, KSO WIKA-CRIC-CRDCCREC-CRSC mencatat saldo pekerjaan dalam proses konstruksi atas proyek kereta cepat Rp5,01 triliun. Nilai ini merupakan klaim atas cost overrun per 31 Desember 2023.

Sekretaris Perusahaan Wijaya Karya Mahendra Vijaya mengatakan perseroan saat ini tengah menyiapkan dokumen penagihan ke KCIC, sekaligus menghitung kembali nilai tertagih.

“Kami sedang evaluasi langkah selanjutnya dan kami juga sedang review nilainya. Apabila memungkinkan, kami lakukan pengajuan sesuai dengan aturan yang berlaku. Saat ini, sedang kami siapkan,” ujarnya saat ditemui di Jakarta Selatan, baru-baru ini.

Sebagai informasi, KCIC merupakan perusahaan patungan yang didirikan oleh konsorsium Indonesia yakni PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI) dengan kepemilikan 60% saham, sementara konsorsium China menggenggam sisanya.

Kepemilikan PSBI terdiri atas perusahan-perusahaan pelat merah, yakni PT Kereta Api Indonesia (KAI), Wijaya Karya, PT Jasa Marga (Persero) Tbk. (JSMR), dan PT Perkebunan Nusantara VIII. Adapun, WIKA memiliki 38% saham PSBI.

Sebelumnya, Direktur Utama Wijaya Karya Agung Budi Waskito mengatakan Proyek Kereta Cepat Whoosh merupakan salah satu penyebab membengkaknya rugi perseroan.

Menurut Agung, terdapat dua komponen utama yang mempengaruhi keuangan perseroan sepanjang 2023, yakni beban bunga yang cukup tinggi dan membengkaknya beban lain-lain karena adanya kerugian yang ditanggung PSBI.

“Di dalam laporan tadi ada dua komponen yang pertama adalah beban bunga yang cukup tinggi, kedua adalah beban lain-lain di antaranya mulai tahun 2022 kami sudah mencatat adanya kerugian dari PSBI atau kereta cepat yang tiap tahun juga cukup besar,” ujarnya saat Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi VI DPR RI, awal Juli 2024.

Sepanjang tahun lalu, WIKA tercatat membukukan rugi bersih tahun berjalan sebesar Rp7,12 triliun. Jumlah tersebut meningkat dari posisi 2022 yang mencapai Rp59,59 miliar. Sedangkan beban lain-lain, meningkat 310,16% menjadi Rp5,4 triliun.

“Memang paling besar karena dalam penyelesaian proyek Kereta Cepat Jakarta – Bandung, yang memang dari penyertaannya saja sudah Rp6,1 triliun, kemudian yang masih dispute atau belum dibayar sekitar Rp5,5 triliun sehingga hampir Rp12 triliun,” kata Agung.

Dalam pemberitaan Bisnis sebelumnya, Direktur Utama KCIC Dwiyana Slamet Riyadi memaparkan pihaknya telah menyepakati besaran setoran modal yang akan diberikan untuk membayar pembengkakan biaya proyek Kereta Cepat Whoosh.

Dia menjelaskan bahwa dari total pembengkakan biaya proyek kereta cepat yang disepakati sebesar US$1,2 miliar, sebanyak 40% atau US$480 juta di antaranya dibayarkan oleh pihak konsorsium China yang menjadi pemegang saham KCIC.

_________

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.