Presiden Prabowo Subianto menjadikan swasembada energi sebagai salah satu fokus di pemerintahannya. Di sektor hulu minyak dan gas bumi (migas), sejumlah strategi akan diterapkan untuk mengejar target tersebut.

Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto mengatakan, ada strategi jangka pendek, menengah, dan panjang untuk mewujudkan swasembada energi di bidang migas. Dalam jangka pendek mendorong pengeboran sumur pengembangan.

Dwi mengatakan, saat ini pengeboran sumur pengembangan targetnya 1.000. Dia mengatakan, untuk menaikkan produksi, target tersebut sudah tidak cukup.

"Kita harus meningkatkan pengeboran itu jauh lebih dari itu sehingga saat ini mungkin jangka pendeknya kita harus dari 1.000 sudah naik ke 1.200 atau 1.300 sumur, di mana potensinya adalah lapangan-lapangan yang punya cadangan-cadangan yang sudah ada itu harus segera bisa diproduksi," katanya di kantornya, Jakarta Selatan, Selasa (29/10/2024).

Kemudian, untuk jangka menengah di antaranya ialah mendorong pengembangan pada temuan-temuan di masa lalu yang belum dikembangkan.

"Untuk yang di luar ini kita melihat potensi ada yang kita sebut sebagai undeveloped discovery. Jadi ada temuan-temuan di masa yang lalu kita kumpulin ini itu yang belum dikembangkan, belum diusulkan jadi lapangan yang dikembangkan, padahal ini kan cost-nya sudah keluar jadi ini yang pertama yang kita akan kejar kepada KKKS," ungkapnya.

Untuk jangka panjang, Dwi mengatakan, salah satunya mendorong kegiatan eksplorasi. Dwi mengatakan, pihaknya menargetkan 5 lapangan jumbo dalam status penentuan status eksplorasi (PSE) per tahun.

"Long term adalah eksplorasi. Ada kemarin kalau di eksplorasi kita bagaimana ini untuk arah yang eksplorasi. Kita punya target giant prospect dengan 54 sumur. Kemudian kita punya 5 lapangan bigfish, target kita adalah tiap tahun ada yang PSE, PSE ini pengakuan penentuan status eksplorasi. Jadi yang tadi 'OK ini statusnya sudah jelas dan dikembangkan'. Kita targetkan tiap tahun ada 5 lapangan yang big fish keluar dengan PSE ini," terangnya.

Reporter: Barratut Taqiyyah Rafie | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie

KONTAN.CO.ID - Para produsen mobil berbondong-bondong ke Paris untuk pameran otomotif terbesar di Eropa minggu ini. Dan raksasa kendaraan listrik China menjadi daya tarik utamanya.

BYD, Xpeng, dan Leapmotor memamerkan kendaraan baru di Paris Motor Show, bahkan saat Uni Eropa bersiap untuk mengenakan tarif yang berat pada kendaraan listrik China.

Mengutip Business Insider, BYD meluncurkan Sealion 7, SUV listrik bergaya yang menurut perusahaan dapat mengisi daya dari 10% hingga 80% hanya dalam 24 menit. Perusahaan berencana untuk meluncurkan kendaraan listrik di Eropa akhir tahun ini.

Pabrikan mobil tersebut, yang bertujuan untuk menjadi produsen mobil listrik terbesar di Eropa pada tahun 2030, memamerkan tujuh kendaraan di stannya di Paris.

Tidak hanya itu, kerumunan orang dengan cepat terbentuk di sekitar Yangwang U8 berteknologi tinggi. Ini merupakan sebuah SUV hibrida yang mengesankan yang menurut BYD mampu mengapung di atas air hingga 30 menit dan berputar di tempat seperti tangki.

U8, yang memulai debutnya di Eropa tetapi saat ini hanya dijual di Tiongkok, juga dilengkapi dengan pesawat nirawak yang memungkinkan penumpang untuk menjelajahi jalan di depan.

Fokus Tiongkok pada fitur-fitur berteknologi canggih dan mobil pintar juga tampak di tempat lain di pameran otomotif tersebut.

Stan perusahaan kendaraan listrik Tiongkok Xpeng didominasi oleh prototipe mobil terbang perusahaan tersebut, yang tergantung di langit-langit.

CEO He Xiaopeng dan wakil presiden Brian Gu mengungkap P7+ dengan pengemudian otonom parsial bertenaga kamera.

Para eksekutif juga membahas investasi perusahaan dalam robot humanoid, mobil terbang, dan perangkat keras AI.

Berbicara kepada wartawan, Gu mengatakan bahwa meskipun tarif, yang dapat membuat produsen menghadapi pungutan tambahan setinggi 35%, akan memberi tekanan pada model bisnis Xpeng, perusahaan tersebut tidak mundur dari rencana ekspansi Eropa-nya.

"Kami memiliki komitmen jangka panjang dan kuat terhadap Eropa, yang merupakan kawasan yang kami anggap sebagai inti bisnis kami. Kami akan melakukan apa pun yang diperlukan untuk menjadi kompetitif," katanya.

Produsen mobil Eropa putus asa

Sementara itu, suasana di stan produsen mobil lokal di acara tersebut tampak kurang positif.

Penjualan kendaraan listrik yang tersendat di seluruh benua telah menyebabkan beberapa produsen Eropa mengurangi rencana kendaraan listrik mereka dan melobi Uni Eropa untuk memikirkan kembali target emisi yang menurut mereka akan merugikan mereka dalam bentuk denda miliaran dolar.

Berbicara di sebuah pertemuan puncak di sela-sela pameran otomotif, CEO BMW Oliver Zipse mengatakan suasana hati di industri otomotif Eropa "cenderung pesimis."

Ia memperingatkan bahwa larangan kendaraan berbahan bakar bensin di Eropa pada tahun 2035 dapat "mengancam industri otomotif Eropa tepat di jantungnya".

Sementara, CEO produsen mobil Prancis Renault mengatakan cukup jelas bahwa produsen mobil Tiongkok telah melampaui pesaing mereka di Barat.

"Eropa bukan lagi pemimpin. Tidak ada yang bisa menutup mata lagi — pusat gravitasi sekarang ada di Tiongkok," kata bos Renault Luca de Meo, saat berbicara di acara yang sama.

Hal itu paling jelas terlihat di stan yang ditempati oleh produsen kendaraan listrik Tiongkok Leapmotor.

Tonton:Sengketa EV, Uni Eropa Disebut Tolak Usulan Tiongkok untuk Harga Jual Minimum

Setelah meluncurkan dua model baru di Eropa bulan lalu, perusahaan rintisan kendaraan listrik itu meluncurkan B10, kendaraan listrik yang rencananya akan dijual secara global mulai tahun depan dan harganya bisa mencapai 100.000 RMB (US$ 14.000) di Tiongkok.

Saat meluncurkan model baru itu, CEO Leapmotor Zhu Jiangming didampingi oleh Carlos Tavares, CEO produsen Jeep, Ram, dan Fiat Stellantis.

Produsen mobil Eropa itu membuat kesepakatan dengan Leapmotor awal tahun ini untuk berinvestasi di perusahaan itu dan memperoleh hak eksklusif untuk menjual kendaraan listriknya yang terjangkau di luar Tiongkok.

Saat berbicara di pertemuan puncak otomotif pada hari Selasa, Tavares mengatakan produsen mobil Eropa perlu menerima "kenyataan pahit" bahwa perusahaan Tiongkok kini mampu membuat kendaraan listrik dengan harga yang jauh lebih murah daripada pesaing mereka di Eropa.

Ia menambahkan bahwa kemitraan dengan Leapmotor diperlukan agar Stellantis dapat bersaing dengan raksasa kendaraan listrik di negara tersebut.

"Bagi kami, cara terbaik untuk segera bersaing dengan perusahaan Tiongkok adalah dengan menaiki kereta mereka, daripada membiarkannya melindas kami," kata Tavares.

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) mengambil sikap tegas terhadap aplikasi asal China Temu karena platform tersebut tak kunjung mendaftar sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) di Indonesia.

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi mengatakan pihaknya telah memblokir aplikasi Temu. Pemblokiran ini dikarenakan aplikasi asal China ini tidak terdaftar sebagai PSE di Indonesia.

“Kami men-take down Temu sebagai respon cepat keresahan masyarakat, terutama para pelaku UMKM. Apalagi, Temu tidak terdaftar sebagai PSE,” kata Budi di kantornya, Rabu (9/11/2024).

Bisnis mencoba membuka play store dan masih menemukan aplikasi Temu. Namun, atas temuan tersebut, Kemenkominfo berdalih proses pemblokiran masih berlangsung.

Walaupun berhasil diunduh, pengguna di Tanah Air dikabarkan tidak dapat mengakses aplikasi tersebut.

Perbesar

Kemenkominfo, kata Buri bergerak cepat melakukan pemblokiran demi melindungi para pelaku UMKM dalam negeri dari serbuan produk asing. Saat ini, produk asing mengancam produk UMKM baik melalui penjualan daring maupun luring.

“Kami melakukan pemblokiran Temu baik di App Store maupun Playstore demi melindungi masyarakat, baik konsumen maupun pelaku UMKM,” ucapnya

Sebelumnya, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kemenkop UKM) menyatakan bahwa aplikasi e-commerce asal China, Temu sudah masuk ke Indonesia.

Staf Khusus Menteri Bidang Pemberdayaan Ekonomi Kreatif Kemenkop UKM Fiki Satari menyatakan bahwa pihaknya akan segera bertemu dengan pihak Kementerian Perdagangan (Kemendag), Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) dan Kementerian Investasi.

"Minggu ini akan ada pertemuan lagi, karena [aplikasi] Temu hari ini sudah ada di App store dan Play store," ujar Fiki dalam forum redaktur di Kantor Kemenkop UKM, Jakarta, Senin (7/10/2024).

Laporan Momentum Work menyebut Temu sedang mengintai potensi cuan RI sebagai negara dengan populasi terpadat di Asia Tenggara serta menguasai hampir seluruh pasar e-commerce di kawasan.

“Meskipun pertumbuhan e-commerce di Indonesia tidak lagi secepat di Vietnam, Indonesia tetap menjadi pasar yang akan terus coba dibabat oleh Temu,” kata Tim Momentum Works Sabrina Chong dalam laporan itu, dikutip Selasa (8/10/2024).

Peluang aplikasi dagang-el buatan China itu beroperasi resmi di Tanah Air dianggap cukup besar. Berdasarkan isi laporan Momentum Works, hipotesis tersebut di atas cukup kuat jika belajar dari polemik TikTok Shop tahun lalu.

Sebagai konteks, pemerintah Indonesia mengeluarkan pernyataan tentang prohibisi terhadap Temu di Tanah Air sebagai upaya melindungi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) pada pekan lalu.

Hanya saja, larangan ini bukanlah hal yang saklek jika bercermin dari kontroversi pembatasan TikTok yang pada akhirnya dapat beroperasi setelah mengakuisisi pemain lokal Tokopedia hanya dalam kurun 2 bulan.

Kendati demikian, riset tersebut juga mempertimbangkan dinamika politik sebagai faktor penentu masuk atau tidaknya Temu ke dalam blantika pasar e-commerce di Indonesia.

“Kabinet Indonesia yang baru di bawah Presiden terpilih Prabowo Subianto akan dilantik pada akhir bulan ini. Kami mungkin akan mendapatkan kejelasan lebih lanjut mengenai potensi arah kebijakan pada saat itu,” ujarnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) resmi memblokir aplikasi Temu, yang berasal dari China.

Langkah itu diambil karena aplikasi marketplace tersebut tidak terdaftar sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) di Indonesia.

“Kami men-take down Temu sebagai respons cepat terhadap keresahan masyarakat, terutama para pelaku UMKM. Apalagi, Temu tidak terdaftar sebagai PSE,” kata Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi saat dikonfirmasi oleh Kompas.com pada Rabu (9/10/2024).

"Kami melakukan pemblokiran demi melindungi para pelaku UMKM dalam negeri dari serbuan produk asing. Saat ini, produk asing mengancam produk UMKM baik melalui penjualan daring maupun luring (offline)," tegas Menkominfo.

Sebelumnya, Juru Bicara Kementerian Perindustrian (Kemenperin), Febri Hendri Antoni Arif, juga mengungkapkan bahwa platform marketplace Temu sebaiknya dilarang beroperasi di Indonesia.

Ia mengingatkan akan risiko yang mungkin dihadapi industri dalam negeri jika aplikasi tersebut diizinkan beroperasi.

“Sepanjang itu memang membuat industri dalam negeri menderita, menderita itu bisa mengganggu produksi, baik secara langsung maupun tidak langsung, ya jangan, sebaiknya dilarang,” ujar Febri kepada wartawan di Kantor Kemenperin pada Senin (7/10/2024).

Temu sendiri adalah platform marketplace yang menyediakan layanan jual-beli barang secara online atau e-commerce.

Dari segi tampilan, aplikasi Temu tidak jauh berbeda dengan Shopee, Tokopedia, atau TikTok Shop.

Beragam barang, mulai dari aksesori mobil, pakaian, hingga peralatan rumah tangga, dapat ditemukan di Temu.

Meskipun menawarkan layanan serupa, Temu dikenal dengan penawaran harga yang sangat murah dibandingkan dengan aplikasi marketplace lainnya. Namun, Temu tidak hanya mendapatkan penolakan di Indonesia.

Operasional aplikasi ini juga mendapat sorotan dari sejumlah negara di Eropa. Temu dianggap menerapkan praktik manipulatif. Organisasi Konsumen Eropa mencatat taktik upselling sebagai salah satu contohnya.

Taktik ini membuat pengguna Temu membeli produk yang lebih mahal atau lebih banyak daripada yang sebenarnya mereka inginkan.

Praktik manipulatif lainnya yang disoroti adalah kesulitan dalam prosedur penutupan akun. BEUC (Bureau Européen des Unions de Consommateurs) juga mencatat bahwa Temu kurang transparan terkait sistem rekomendasi dan kriteria produk yang disarankan.

Praktik-praktik tersebut dianggap melanggar Undang-Undang Layanan Digital (Digital Services Act/DSA).

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi menyebut alasan Kemenkominfo berencana memblokir aplikasi asal China Temu adalah untuk mencegah meningkatnya angka pemutusan hubungan kerja (PHK).

Budi mengatakan, dengan diblokirnya Temu bakal membuat Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) merasa terlindungi. Apalagi, dirinya menilai bahwa Temu melakukan penjualan dengan skema direct to costumer atau penjualan langsung dari pabrik kepada konsumen.

“Ini sangat berbahaya buat UMKM juga. Karena kita kan juga harus melindungi UMKM kita. Kalau tidak nanti PHK banyak,” kata Budi saat ditemui di kawasan Cawang, Rabu (9/10/2024).

Lebih lanjut, terkait dengan adanya rumor Temu yang akan mengakuisisi PT Bukalapak.com Tbk. (BUKA). Eks Ketua Projo ini menuturkan bahwa pihaknya bakal mendalami rumor tersebut.

Namun, dirinya memastikan bahwa Temu belum sama sekali masuk ke dalam penyelenggara sistem elektronik (PSE) di Kemenkominfo.

“Yang pasti, dia (Temu) belum daftar PSE ke Kominfo,” ujarnya.

Sebelumnya, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kemenkop UKM) menyatakan bahwa aplikasi e-commerce asal China, Temu sudah masuk ke Indonesia.

Staf Khusus Menteri Bidang Pemberdayaan Ekonomi Kreatif Kemenkop UKM Fiki Satari menyatakan bahwa pihaknya akan segera bertemu dengan pihak Kementerian Perdagangan (Kemendag), Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) dan Kementerian Investasi.

"Minggu ini akan ada pertemuan lagi, karena [aplikasi] Temu hari ini sudah ada di App store dan Play store," ujar Fiki dalam forum redaktur di Kantor Kemenkop UKM, Jakarta, Senin (7/10/2024).

Laporan Momentum Work menyebut Temu sedang mengintai potensi cuan RI sebagai negara dengan populasi terpadat di Asia Tenggara serta menguasai hampir seluruh pasar e-commerce di kawasan.

“Meskipun pertumbuhan e-commerce di Indonesia tidak lagi secepat di Vietnam, Indonesia tetap menjadi pasar yang akan terus coba dibabat oleh Temu,” kata Tim Momentum Works Sabrina Chong dalam laporan itu, dikutip Selasa (8/10/2024).

Peluang aplikasi dagang-el buatan China itu beroperasi resmi di Tanah Air dianggap cukup besar. Berdasarkan isi laporan Momentum Works, hipotesis tersebut di atas cukup kuat jika belajar dari polemik TikTok Shop tahun lalu.

Sebagai konteks, pemerintah Indonesia mengeluarkan pernyataan tentang prohibisi terhadap Temu di Tanah Air sebagai upaya melindungi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) pada pekan lalu.

Hanya saja, larangan ini bukanlah hal yang saklek jika bercermin dari kontroversi pembatasan TikTok yang pada akhirnya dapat beroperasi setelah mengakuisisi pemain lokal Tokopedia hanya dalam kurun 2 bulan.

Kendati demikian, riset tersebut juga mempertimbangkan dinamika politik sebagai faktor penentu masuk atau tidaknya Temu ke dalam blantika pasar e-commerce di Indonesia.

“Kabinet Indonesia yang baru di bawah Presiden terpilih Prabowo Subianto akan dilantik pada akhir bulan ini. Kami mungkin akan mendapatkan kejelasan lebih lanjut mengenai potensi arah kebijakan pada saat itu,” ujarnya.

Pemerintah menegaskan tak akan mengizinkan operasional aplikasi e-commerce asal China, Temu, di Tanah Air. Namun, apakah aplikasi Temu ini bisa digunakan di Indonesia?

Dalam beberapa waktu terakhir, aplikasi Temu mendapat sorotan karena sejumlah pejabat menolak kehadiran platform e-commerce tersebut. Pasalnya, Temu dianggap dapat menghancurkan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

CNNIndonesia.com kemudian mencoba menelusuri apakah aplikasi tersebut dapat digunakan di Indonesia. 

Caranya dengan mengunduh atau download aplikasi tersebut di ponsel lewat layanan Google Play Store. Sampai dengan Rabu (2/10), aplikasi ini sudah diunduh oleh lebih dari 100 juta orang di dunia.

Aplikasi ini ternyata bisa di-download di Indonesia. Saat dibuka, halaman muka aplikasi ini menampilkan sejumlah barang-barang yang mereka jual.

Untuk mulai menggunakan aplikasi ini, pengguna harus registrasi email hingga nomor handphone. Namun, aplikasi ini belum menyediakan opsi nomor telefon bagi pengguna asal Indonesia, yang artinya tidak akan bisa digunakan di Indonesia.

Aplikasi ini juga tidak terdaftar di laman Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) Kominfo. Sesuai regulasi, setiap aplikasi harus mendaftar sebagai penyelenggara sistem elektronik untuk bisa beroperasi di Indonesia.

Sebelumnya, Menkominfo Budi Arie Setiadi menegaskan tidak ada ruang bagi aplikasi Temu di Indonesia. Platform e-commerce itu dianggap sebagai ancaman serius yang dapat 'membunuh' UMKM.

"Kita tetap larang [Temu beroperasi di Indonesia]. Hancur UMKM kita kalau dibiarin," kata Budi Arie di Kantor Kominfo, Jakarta, Selasa (1/10).

Budi menegaskan Temu tak akan bisa masuk ke pasar Indonesia lantaran mengancam ekosistem UMKM Indonesia. Pasalnya, platform belanja online ini menghubungkan langsung konsumen dengan produsen.

Artinya, tidak ada lagi reseller, affiliator, dan pihak ketiga dalam rantai pasok tersebut sehingga lebih berbahaya bagi UMKM. Selain itu, harga yang ditawarkan aplikasi ini juga terlewat murah.

"Temu enggak bisa, karena merusak ekosistem, terutama UMKM Indonesia," jelas Budi.

"Kita enggak akan kasih kesempatan. Masyarakat rugi, kan kita mau jadi ruang digital itu untuk membuat masyarakat produktif dan lebih untung kalau membuat masyarakat rugi buat apa," lanjutnya.

Temu merupakan aplikasi yang didukung perusahaan asal China PDD Holdings dengan kantor pusat yang berada di Boston, Amerika Serikat (AS).

Sama seperti platform e-commerce lainnya, aplikasi ini memungkinkan pelanggan untuk menelusuri dan membeli produk dari berbagai kategori, termasuk elektronik, peralatan rumah tangga, pakaian, dan aksesori. Namun begitu, Temu terhubung langsung pada 80 pabrik di China.

Aplikasi ini tersedia secara gratis untuk diunduh dan digunakan pada perangkat Android dan iOS.

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Pengendalian Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Teguh Arifiyadi menyebutkan data terbaru transaksi perjudian daring atau judi online hampir menyentuh Rp 400 triliun. Adapun jumlah pemain judi online telah meningkat tajam menjadi tiga juta orang.

Kementerian Kominfo, kata Teguh, terus mengambil tindakan tegas terhadap penyedia jasa yang terindikasi terlibat dalam praktik judi online. Langkah yang dilakukan di antaranya mulai dari mewajibkan penyelenggara sistem khususnya barang dan jasa serta transaksi keuangan untuk melakukan pendaftaran Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE). Jika penyelenggara tidak mendaftar, maka Kominfo berwenang untuk memutuskan akses.

“Jika ada indikasi pelanggaran, kami akan memberikan teguran pertama. Namun, jika tidak terdaftar (PSE) dan ada indikasi digunakan sebagai sarana judi online kami akan melakukan pemutusan secara langsung tanpa teguran," ungkap Teguh dalam keterangan resmi, dikutip Selasa, 20 Agustus 2024.

Di sisi pencegahan, Kominfo menyebut telah melakukan upaya pemberantasan secara masif. Ada tiga strategi utama yang digunakan Satgas Judi Online untuk mencegah penyebaran judi online alias judol.

Pertama, menggunakan mesin web crawler berbasis Artificial Intelligence (AI) untuk mendeteksi situs-situs judi. Kedua, melakukan patroli manual untuk menemukan anomali yang luput dari deteksi mesin. Ketiga, melakukan tindakan lanjutan berdasarkan pengaduan dari masyarakat.

“Kita sudah melakukan pemutusan akses terhadap berbagai situs dan aplikasi, tetapi Kementerian Kominfo tidak bisa bekerja sendiri. Harus ada dukungan dari hulu hingga hilir," tutur Teguh.

Lebih lanjut, Teguh mengatakan bahwa selama tujuh tahun terakhir, Kominfo telah memblokir 3,8 juta aplikasi yang terindikasi terlibat judi online. Dua juta di antaranya berhasil diblokir dalam satu tahun terakhir.

Meski demikian, lanjut Teguh, para bandar judi online semakin pintar dalam menutupi jejak mereka. Setiap kali satu situs diblokir, muncul metode baru yang digunakan para pelaku untuk menghindari pemblokiran. “Biasanya masyarakat ini akan melaporkan tren-tren judol terbaru sehingga kita bisa meng-upgrade mesin kita untuk mendeteksi celah judol,” ucapnya.

“Tidak hanya terus memperbarui keyword, mereka bahkan meretas situs-situs resmi, seperti website dengan domain go.id dan ac.id. Kami terus mempelajari modus operandi mereka dan selalu siap dengan tim yang dedicated untuk menangani kasus ini,” ungkap Teguh.

Teguh juga menekankan edukasi menjadi hal terpenting dalam upaya pemberantasan judi online. Sebab, kata dia, semasif apapun pemblokiran yang dilakukan Kominfo, perjudian online akan terus berlanjut jika literasi masyarakat tidak ditingkatkan.

“Sebagai contoh, tak jarang masyarakat yang kerap tak bisa membedakan antara judi online dan game online. Padahal ciri utama dari judi online, adanya sistem deposit dan cash out, baik langsung maupun tidak langsung,” jelasnya.

Teguh menambahkan, upaya pemberantasan judi online ini memerlukan kerja sama antara pemerintah, masyarakat, dan penyedia layanan digital. Selain itu, peningkatan literasi digital dan tindakan tegas terhadap para pelaku, diharapkan mampu menekan praktik judi online ke depannya.

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) mengendus adanya indikasi pemanfaatan 42 layanan Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) dan 21 Penyelenggara Jasa Pembayaran (PJP) untuk aktivitas perjudian, termasuk judi online. Beberapa nama yang terseret dalam daftar adalah ShopeePay dan Finnet.

Kemenkominfo mengancam bakal menjatuhkan sanksi takedown atau pencabutan tanda daftar kepada puluhan PSE tersebut.

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi mengatakan pada Jumat, 9 Agustus 2024, Kemenkominfo telah mengirimkan surat peringatan kepada para PJP untuk memastikan layanannya tidak memfasilitasi transaksi perjudian secara daring.

Sesuai dengan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, Kementerian Kominfo telah melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap layanan PJP.

“Kementerian menemukan indikasi keterkaitan pemanfaatan layanan sistem pembayaran tersebut untuk aktivitas perjudian,” kata Budi dikutip Sabtu (10/8/2024).

Berdasarkan monitoring dan evaluasi tersebut, Kementerian Kominfo meminta para penyelenggara agar melakukan pemeriksaan internal/audit terhadap layanan Sistem Elektronik secara komprehensif dan mendalam untuk memastikan bahwa layanan tersebut tidak dimanfaatkan untuk judi online dan/atau aktivitas ilegal lainnya.

Hasil pemeriksaan internal/audit yang dimaksud diserahkan kepada Kementerian Kominfo paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah surat peringatan tersebut diterima.

“Dalam hal batas waktu 7 hari tersebut Kementerian Kominfo belum menerima hasil pemeriksaan dimaksud, maka penyelenggara jasa pembayaran elektronik akan dikenakan sanksi administratif berdasarkan peraturan perundang-undangan,” kata Menkominfo Budi Arie.

Berikut data perusahaan penyedia jasa pembayaran dan nama sistem elektroniknya:

1. BPR BANK JOGJA KOTA YOGYAKARTA - LOKET BANK JOGJA
2. ANADANA KODE NONTUNAI - MONY UANG ELEKTRONIK
3. ANADANA KODE NONTUNAI - MONY UANG ELEKTRONIC
4. SAHABAT KIRIM DIGITAL - EASYLINK
5. SAHABAT KIRIM DIGITAL - AYOLINX
6. SINAR MERAK SANTOSO SYARIAH - SMS PAY
7. INACASH LENTERA TEKNOLOGI - INACASH
8. SOLUSI PEMBAYARAN NASIONAL - SPNPAY
9. KREIGAN DIGITAL WESEL - NEXTRANS
10. NUSAPAY SOLUSI INDONESIA - NUSAPAY
11. SUNRATE COMMERCIAL SERVICES - SUNRATE
12. BANK NANO SYARIAH - AIRA MOBILE
13. KIRIMAN DANA PANDAI - KYRIM
14. BIMASAKTI MULTI SINERGI - WINPAY
15. ARASH DIGITAL REKADANA - SISTEM INTEGRATOR PEMBAYARAN LINTAS BATAS (CROSS BORDER PAYMENT) MENGGUNAKAN QRIS (QUICK RESPONSE INDONESIA STANDARD)
16. PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT. BANK RAKYAT INDONESIA -INTERNET BANKING WEB BANK BRI
17. E2PAY GLOBAL UTAMA - E2PAY GLOBAL UTAMA
18. BIMASAKTI MULTI SINERGI - BINAPAYMENT
19. BIMASAKTI MULTI SINERGI - CIJPAY
20. BIMASAKTI MULTI SINERGI - PAYKALTIMTARA
21. BIMASAKTI MULTI SINERGI - KERIS
22. BIMASAKTI MULTI SINERGI - COOPAY
23. BIMASAKTI MULTI SINERGI - MADIUNPAY
24. BIMASAKTI MULTI SINERGI - DELTAPAY
25. E2PAY GLOBAL UTAMA - PT E2PAY GLOBAL UTAMA
26. E2PAY GLOBAL UTAMA -E2PAY
27. BIMASAKTI MULTI SINERGI -EKAPAY
28. BANK PERKREDITAN RAKYAT EKA BUMI ARTHA - BANK EKA INTERNET BANKING
29. GPAY DIGITAL ASIA - GAJA
30. INTI DUNIA SUKSES - MITRA I.SAKU
31. VISI JAYA INDONESIA - EIDUPAY
32. BIMASAKTI MULTI SINERGI - BDS PAY
33. BIMASAKTI MULTI SINERGI - ABAF PAY
34. BIMASAKTI MULTI SINERGI - PANGANDARAN PAY
35. BIMASAKTI MULTI SINERGI - MAJA PAY
36. BIMASAKTI MULTI SINERGI - JOMBANG KITA
37. BIMASAKTI MULTI SINERGI - GRESIK PAY
38. BIMASAKTI MULTI SINERGI - GIANYAR PAY
39. BIMASAKTI MULTI SINERGI - GUNUNGKIDUL PAY
40. BIMASAKTI MULTI SINERGI - BANTEN PAY
41. FINNET INDONESIA - APLIKASI MITRA FINPAY
42. AIRPAY INTERNATIONAL INDONESIA - SHOPEEPAY