JAKARTA - Keluarnya Peraturan Menteri Perdagangan atau Permendag Nomor 8/2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor dianggap sebagai biang keladi pailitnya PT Sri Rejeki Isman Tbk (SRIL) atau Sritex .

Kendati Kementerian Perdagangan (Kemendag) sudah menyatakan bahwa Permendag 8/2024 bukan menjadi penyebab dari gulung tikar industri tekstil di Indonesia, namun masih ada pihak yang mengaitkannya. Ekonom asal Universitas Indonesia (UI), Fithra Faisal Hastiadi menilai bahwa industri tekstil di Indonesia sudah dalam kondisi tertekan sejak 10 tahun terakhir.

?Saya rasa bukan karena Permendagnya, tidak ada kausalitas. Mungkin ada korelasi, tapi bukan penyebabnya. Iklim makro industri tekstil sudah tertekan sejak 10 tahun terakhir,? kata Fithra, Selasa (5/11/2024).

Sambung dia, berbagai faktor yang menyebabkan industri tekstil makin tertekan ialah besarnya biaya produksi. Sementara jaringan produksi yang dibangun tidak sebaik negara-negara tetangga, misalnya Vietnam.

?Jaringan produksi global tidak terintegrasi dengan baik sehingga industri kita kalah bersaing,? jelasnya.

Fithra menyebut, kendati pada pandemi Covid-19, PT Sritex menerima banyak pesanan, namun dilihat dari utang yang dimilikinya menjadi bukti bahwa perusahaan ini sudah mengalami kesulitan keuangan.

?Pada 2020 mengajukan perpanjangan utang, ini kan berarti perusahaan ini sudah mengalami kesulitan keuangan. Perbankan pun juga takut memberikan kredit sehingga mengenakan bunga premium yang cukup tinggi,? ungkap dia.

Fithra meminta pemerintah agar lebih holistik dalam menyelesaikan masalah Sritex yang juga bisa berdampak pada perekonomian.

Sebaliknya Ia menganggap keluarnya Permendag 8/2024 justru menghasilkan banyak manfaat. Mengingat tujuan dari keluarnya Permendag ini untuk merelaksasi barang-barang yang mengalami penumpukan di awal tahun.

?Penumpukan barang (impor) semakin besar sehingga mengakibatkan ongos logistik tinggi. Jadi saya kira Permendag ini manfaatnya jauh lebih banyak, misalnya membuat smooth, karena jika barang terhambat juga akan merugikan banyak UMKM kita,? pungkasnya.

JAKARTA - Kamar Dagang dan Industri ( Kadin ) Indonesia ikut bersuara terkait polemik pailitnya PT Sri Rejeki Isman Tbk ( Sritex ) dan komitmen pemerintah untuk menyelamatkan salah satu raksasa industri tekstil nasional tersebut.

Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Novyan Bakrie Anindya mendorong pemerintah mengambil langkah bijak dalam upaya tersebut. Kadin, tegas Anindya, meyakini pemerintah tidak akan gegabah dalam mengambil kebijakan terkait penyelamatan Sritex. Menurut dia, pemerintah secara bijak akan mengambil keputusan berdasarkan undang-undang yang berlaku, bukan dengan intervensi langsung.

"Intervensi langsung bisa menimbulkan kegaduhan di dunia usaha dan menjadi moral hazard yang memicu reaksi negatif bagi pelaku industri yang lain," ujarnya dalam keterangan resmi, Minggu (3/11/2024).

Bagi Anindya, penyelamatan Sritex dapat menjadi pintu masuk mengurai polemik benang kusut industri manufaktur nasional. Hal ini disampaikannya selepas menghelat kajian dan komunikasi secara intens dengan berbagai pihak terkait, termasuk Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API).

"Ini momentum untuk memperbaiki tata kelola industri dan perdagangan nasional. Tujuan besarnya untuk melindungi dan menjaga stabilitas perekonomian nasional agar pertumbuhan ekonomi benar-benar untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia," katanya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan 4 kementerian bekerja sama merumuskan upaya penyelamatan Sritex. Saat ini, skenario penyelamatan masih dikoordinasikan antara kementerian tersebut. Yang pasti, pemerintah akan melakukan upaya keras agar tidak terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK) di pabrik tekstil tersebut.

Permasalahan keuangan yang membelit perusahaan tekstil tersebut diketahui cukup berat. Menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK), ada 27 bank dan 3 perusahaan pembiayaan yang memberikan kredit kepada Sritex, dengan total outstanding yang dikucurkan mencapai Rp14,64 triliun.

JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat bahwa ada 27 bank dan 3 multifinance yang memberikan kredit kepada PT Sri Rejeki Isman Tbk atau Sritex (SRIL).

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengatakan, total outstanding yang dikucurkan dari bank dan perusahaan pembiayaan itu mencapai Rp14,64 triliun.

"Nah, kita mencatat bahwa exposure debitur per September 2024 itu tercatat pada 27 bank dan 3 multifinance dengan total outstanding mencapai Rp14,64 triliun. Jadi masing-masing Rp14,42 triliun pada bank dan Rp0,22 triliun pada perusahaan pembiayaan," ujar Dian dalam Konferensi Pers RDK Oktober 2024, Jumat (1/11/2024).

Sementara itu, lanjut Dian, cadangan agregat yang telah dibentuk pada bank dan perusahaan pembiayaan masing-masing sebesar 83,34 persen dan 63,95 persen. Dian menegaskan, saat ini semua pihak sama-sama mengetahui bahwa debitur masih sedang melakukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung.

"Ini saya kira sudah cukup dari memadai untuk mem-backup potensi kerugian kepada bank," ungkap Dian.

JAKARTA - Menteri Ketenagakerjaan atau Menaker Yassierli menilai, pailitnya perusahaan tekstil PT Sri Rejeki Isman Tbk (SRIL) atau Sritex diakibatkan oleh kesalahan manajemen dalam memitigasi risiko. Ia menilai, pihak manajemen lengah dalam memitigasi risiko .

Hal itu diungkapkan oleh Yassierli saat rapat kerja (raker) bersama Komisi IX DPR RI di ruang rapat Komisi IX DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (30/10/2024).

"Kalau saya membacanya adalah ini adalah kelalaian pihak manajemen dalam memitigasi risiko. Kalau saya melihatnya jadi lengah seolah-olah ini masalah kecil, tapi ternyata kemudian bisa berdampak fatal," tutur Yassierli.

Kendati demikian, Yassierli mengatakan, Pemerintah telah berupaya untuk mencari solusi atas masalah Sritex. Ia mengaku, Presiden Prabowo Subianto telah mengumpulkan sejumlah menteri seperti Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani.

"Pemerintahan akan membantu dalam penyelesaian masalah ini, tapi membantu itu kan horizonnya macam-macam bukan berarti kemudian pemerintah bantu swasta secara langsung, belum tentu juga," kata Yassierli.

Ia mengatakan, Pemerintah akan bantu mempercepat terjadinya mediasi operator dengan manajemen. Yassierli mengatakan, Pemerintah bisa membantu tentang regulasi yang bisa relaksasi terkait tentang ekspor impor.

"Saya juga tangkap di media itu seolah-olah pemerintah membantu swasta, bahasanya tidak begitu. Jadi banyak tahu tentang yang penting adalah kita ingin memang PHK itu tidak terjadi," kata Yassierli.

"Kami berharap setiap perusahaan itu memiliki sistem manajemen risiko enterprise risk management yang kuat dan kami kementerian dibantu dengan dinas tenaga kerja itu juga punya mekanisme untuk melakukan monitoring jangan sampai kemudian tiba-tiba terjadi kasus," tandasnya.

Sebelumnya, Pengadilan Negeri (PN) Niaga Semarang menyatakan perusahaan tekstil PT Sri Rejeki Isman Tbk (SRIL) atau Sritex pailit. Hal ini tertuang dalam putusan dengan nomor perkara 2/Pdt.Sus-Homologasi/2024/PN Niaga.

Dalam keputusan itu, Sritex, PT Sinar Pantja Djaja, PT Bitratex Industries, dan PT Primayudha Mandirijaya dinyatakan telah lalai memenuhi kewajiban pembayaran mereka kepada PT Indo Bharat Rayon, sebagai pemohon, sesuai dengan Putusan Homologasi tanggal 25 Januari 2022.

"Menyatakan PT Sri Rejeki Isman Tbk, PT Sinar Pantja Djaja, PT Bitratex Industries, dan PT Primayudha Mandirijaya pailit dengan segala akibat hukumnya," mengutip petitum melalui SIPP PN Semarang, Kamis (24/10/2024).

Sritex dinyatakan bangkrut setelah mengalami masalah utang dalam beberapa tahun terakhir. Menjelang akhir tahun lalu, kewajiban jangka pendek Sritex tercatat sebesar USD113,02 juta, dengan USD11 juta diantaranya berupa pinjaman jangka pendek dari Bank Central Asia (BBCA).

Sementara itu, dari total kewajiban jangka panjang sebesar USD1,49 miliar, sebanyak USD858,05 juta merupakan pinjaman bank.

JAKARTA - Pemerintah memutuskan PT Sri Rejeki Isman atau Sritex tetap diperbolehkan untuk melakukan impor dan ekspor meski pailit. Hal tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto usai rapat di Istana, yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto.

Awalnya Airlangga menyebut dalam rapat tersebut dirinya menyampaikan mengenai perkembangan industri tekstil dan kasus Sritex.

"Tadi rapat dengan bapak presiden, yang pertama tentu beliau ingin update mengenai situasi terkini mengenai situasi industri tekstil, salah satunya Sritex dan arahannya beliau agar perusahaan tetap berjalan. Kemudian nanti dicarikan jalan teknisnya dicarikan," kata Airlangga di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (29/10/2024).

Airlangga mengungkapkan bahwa Sritex tetap diperbolehkan untuk melakukan impor dan ekspor agar produksi pada Sritex tidak terhenti.

"Tahap sekarang kita monitor dulu yang pertama bea cukai sudah menyetujui bahwa impor ekspornya bisa terus berjalan dan ini dulu pernah dilakukan di kawasan berikat di daerah Jawa Barat. Jadi akan diberlakukan sama sehingga impor ekspornya terus berjalan. Sehingga kondisi perusahaan tidak terhenti," jelasnya.

Terkait dana talangan dari pemerintah, Airlangga menyebut bahwa saat ini status Sritex berada pada kurator. "Nanti dilihat dulu karena sekarang statusnya kan sudah ada kurator dan tentu harus ada pembicaraan dengan kurator," ungkapnya.

Sedangkan untuk penyelamatan tenaga kerja, Airlangga menyebut bahwa dengan berproduksi para pekerja akan tetep bekerja. "Dengan berproduksi tenaga kerja masih bekerja," tandasnya.

JAKARTA - Menteri Ketenagakerjaan Yassierli diminta menghadap Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, siang ini, Selasa (29/10/2024).

"Diminta menghadap. Dengan beberapa menteri yang lain menko juga," kata Yassierli di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (29/10/2024).

Saat dikonfirmasi bakal melakukan pembahasan mengenai nasib PT Sri Rejeki Isman (Sritex), Yassierli tidak membantahnya. "Bisa jadi," katanya.

Yassierli juga mengaku membawa beberapa dokumen terkait PT Sritex. "Antisipasi. Saya harus mengantisipasi apapun kemungkinan nanti," ungkapnya.

Yassierli juga mendukung langkah Presiden Prabowo yang ingin menyelamatkan PT Sritex dari kebangkrutan.

"Kalau dari kami tentu kita harus mendukung bagaimana pegawai dari Sritex-nya itu tetap bisa terlindungi, salah satunya itu. Dan kita sangat berharap bahwa yang selanjutya tidak terjadi," katanya.

Yassierli menjelaskan bahwa penyelamatan PT Sritex harus dilakukan secara lintas kementerian. Lintas kementerian itu yakni kementerian koordinator perekonomian, kementerian keuangan hingga kementerian BUMN. "Penyelamatan ini sifatnya harus lintas kementerian," tandasnya.

JAKARTA - Wakil Menteri Ketenagakerjaan atau Wamenaker, Immanuel Ebenezer Gerungan mengunjungi lokasi pabrik perusahaan tekstil raksasa Sritex di Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, Senin kemarin (28/10). Kehadiran Immanuel sebagai bentuk sikap cepat pemerintah atas putusan pailit oleh Pengadilan Negeri (PN) Semarang pada Rabu (21/10/2024) lalu.

Pria yang kerap dikenal dengan panggilan Noel itu menemui para pekerja PT Sritex dan mengatakan tidak ada Pemutusan Hubungan Kerja ( PHK ) bagi para pekerja disana. Ia mengatakannya secara lantang saat kalimat terakhir dalam pidatonya di lokasi.

"Saya pastikan tak ada PHK terhadap buruh PT Sritex. Hal ini disepakati pihak manajemen yang diwakili Iwan Setiawan Lukminto sebagai Owner PT. Sritex," kata Noel disambut pecah tangis para pekerja.

Noel menyatakan bangga atas sikap patriotik dan optimistis dari seluruh pekerja dan perusahaan Sritex yang menyebut PHK sebagai hal tabu. "Kalau di luar, PHK menjadi momok atau monster menakutkan bagi pekerja, tapi bagi pekerja Sritex PHK merupakan hal tabu. Saya bahagia sekali mendengarnya," ujarnya dikutip dari keterangan resminya, Selasa (29/10/2024).

Noel menjelaskan, pemerintah tak akan membiarkan sektor tekstil seperti Sritex lumpuh, bahkan tak boleh ada satupun industri tekstil mati. "Bagaimanapun pekerjaan itu hak dasar yang harus dipenuhi dan negara tak boleh abai terhadap persoalan ini," lugas Noel.

Sementara itu Direktur Utama PT Sritex, Iwan Setiawan Lukminto mengatakan, efisiensi yang dilakukan perusahaan berdasarkan keputusan bisnis atau penurunan dari permintaan pasar, bukan atas dasar kebangkrutan perusahaan.

"Fokus kami ke depan, ingin terus beroperasi, bukan niat kami untuk menutup pabrik ini. Karena melihat operasional dan kondisi keuangan selama 2 tahun terakhir juga mengalami perbaikan," katanya.

Akhir pertemuan, yel-yel buruh "Hidup Presiden Prabowo. Terima Kasih Pak Prabowo," menggema di dalam pabrik PT. Sritex.

JAKARTA - Menteri Perindustrian atau Menperin Agus Gumiwang Kartasasmita melangsungkan pertemuan dengan Komisaris Utama (Komut) Sritex , Iwan S Lukminto di Kantor Kemenperin, Senin (28/10) kemarin. Dalam pertemuan tersebut, Menperin menyebut ada beberapa hal yang dibahas.

Kepada awak media, Menperin Agus mengaku membahas tentang problematika yang dihadapi oleh perusahaan tekstil terbesar di ASEAN tersebut sekaligus menggali historical backgroundnya. Menperin juga menyinggung tentang langkah apa yang akan diambil kedepan, baik saat perusahaan menang kasasi atau kalah kasasi usai dinyatakan pailit .

"Saya sudah panggil Sritex (Senin). Saya sudah menggali terhadap historical backgroundnya seperti apa dan menggali langkah-langkah ke depan yang bisa kita ambil seperti apa. Jadi, kita sudah membahas kemungkinan kalau kasasi menang seperti apa dan kemungkinan kalau kasasi kalah seperti apa," kata Menperin.

"Dari dua kemungkinan tersebut pemerintah memiliki komitmen yang sama, yaitu bagaimana tenaga kerja itu diselamatkan, bagaimana perusahaan bisa tetap operasional, tetap lakukan proses produksi dan tetap tidak ada PHK. Jadi, kalau opsi kasasi menang dan opsi kasasi kalah itu nanti langkahnya berbeda," jelasnya.

Lebih lanjut Menperin Agus menyebut, dari pembahasan yang dilangsungkan, langkah yang paling imediat yang harus betul-betul diambil adalah bagaimana membuat Sritex tetap bisa beroperasi dan mengeluarkan hasil produksinya dari pabrik. Menurutnya, ini penting dilakukan untuk menjaga nama baik Sritex di pasar dunia.

Agus juga membahas tentang homologasi, yaitu persetujuan antara debitor dan kreditor untuk mengakhiri kepailitan. Ia menegaskan bahwa pemerintah akan tetap mengedepankan apa yang sudah disepakati antara sritex dengan para kreditur, baik itu kreditur tier 1, 2, atau 3 dan memastikan tidak ada pembahasan bailout dalam pertemuan.

"Kami sudah menggali seperti apa komitmennya dan seperti apa kemampuan dari Sritex untuk menjalankan homologasi itu. Dan saya kira, saya melihat bahwa mereka punya komitmen yang tinggi dan akan mampu untuk menjalankan kesepakatan yang ada di homologasi," ucap Menperin Agus.

"Kita tidak bicara soal bailout atau yang lain-lain. Kalau permasalahan hukumnya di kasasi Sritex menang skemanya nanti seperti apa, kalau Sritex kalah kasasi hingga PK langkahnya akan berbeda nanti. Tetapi belum bisa saya sampaikan. Yang pasti pemerintah sudah siap dengan segala kemungkinan penyelesaian hukumnya, tapi kembali lagi bahwa saya berharap kepada homologasi," tutupnya.

JAKARTA - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menegaskan bahwa PT Sri Rejeki Isman Tbk (SRIL) atau Sritex masih beroperasi meski diputuskan pailit.

Plt Direktur Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil (IKFT) Kemenperin, Reni Yanita mengatakan utilitasasi pabrik tekstil terbesar di ASEAN itu masih di angka 65% lebih baik dibandingkan saat pandemi Covid-19 hanya 40%.

"Di tengah lesu seperti ini tapi Sritex tetap melaksanakan operasinya dengan utilisasi sebesar 65%, membaik dibandingkan dulu pernah 40% akibat Covid-19," ujar Reni di Gedung Kemenperin, Senin (28/10/2024).

Dia mengungkapkan bahwa soal skenario penyelamatan sedang dikoordinasikan dengan kementerian lain. Namun yang pasti, pemerintah akan melakukan upaya menyelamatkan hampir 5.000 tenaga kerja agar tidak terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK).

Dia menegaskan bahwa Sritex jangan sampai melakukan PHK mengingat operasional pabrik juga masih terus berjalan. Pihaknya terus mencoba mendalami kondisi perusahaan untuk kemudian disusun langkah-langkah penyelamatan.

"Kita yang pasti menyelamatkan terkait dengan tenaga kerja. Pabriknya tuh tetap beroperasi beda dengan kondisi pailit atau perusahaan yang memang sudah nggak beroperasi. Artinya kan ada kontrak-kontrak tertentu yang harus dipenuhi," kata Reni.

Dia mengungkapkan, ada 4 kementerian yang diperintahkan presiden untuk menyelamatkan Sritex. Adapun Kemenperin akan melakukan koordinasi dengan kementerian terkait.

"Kita ada pertemuan lanjutan yang lebih detil kepada skema-skema yang diusulkan kepada pemerintah dalam hal ini mungkin ke Kementerian Keuangan. Nah, untuk menyusun itu kan kita juga harus konsolidasi," kata dia.

JAKARTA - Komisaris Utama PT Sri Rejeki Isman Tbk atau Sritex (SRIL), Iwan S Lukminto mengaku pihaknya tengah menyusun strategi besar di tengah adanya status pailit yang ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Semarang beberapa waktu lalu.

Iwan menjelaskan, strategi besar tersebut disusun dalam rangka pengoperasian usaha yang lebih berkelanjutan. Namun demikian, ia masih enggan untuk merinci lebih jauh terkait strategi besar tersebut.

"Saya membuat strategi besar, untuk bisa semuanya berkelanjutan, jadi jangan kita membuat plan itu tanggung-tanggung, harus bisa dirasakan masyarakat langsung," kata Iwan di Jakarta, Senin (28/10/2024).

Iwan mengaku mendapatkan arahan dari Menteri Perindustrian atau Menperin Agus Gumiwang Kartasasmita agar perusahaan kembali berjalan dan beroperasi agar terlebih dahulu agar tidak mengambil langkah Pemutusan Hubungan Kerja atau PHK kepada karyawan. Salah satu upaya yang dilakukan dengan mengajukan kasasi atas putusan pailit yang ditetapkan PN Semarang.

"Arahan dari Pak Menteri harus tetap berjalan, harus beroperasi yang baik. Nah ini kita sekarang kasasi, kita tunggu saja," tambahnya.

Sebelumnya, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menegaskan bahwa pemerintah akan segera mengambil langkah untuk menyelamatkan karyawan PT. Sri Rejeki Isman (Sritex). Prioritas pemerintah saat ini adalah menyelamatkan karyawan PT. Sritex dari pemutusan hubungan kerja (PHK).

"Presiden Prabowo sudah memerintahkan Kementerian Perindustrian, Kemenkeu, Menteri BUMN, dan Menteri Tenaga Kerja untuk segera mengkaji beberapa opsi dan skema untuk menyelamatkan Sritex," ungkap Agus Gumiwang dalam keterangan tertulis (25/10).

JAKARTA - PT Sri Rejeki Isman Tbk (SRIL) atau Sritex dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga Kota Semarang. Raksasa tekstil yang merupakan terbesar di Asia Tenggara itu diketahui memiliki utang dengan total mencapai hampir USD1,6 miliar atau setara Rp25 triliun.

Melansir laporan keuangan perusahaan, Minggu (27/10/2024), hingga 30 Juni 2024 Sritex memiliki utang sebesar USD1,6 miliar terdiri dari utang jangka panjang sebesar USD1,47 miliar atau setara Rp23 triliun dan utang jangka pendek sebesar USD131,42 juta atau setara Rp2 triliun.

Dari total utang tersebut, sekitar 51,8%-nya merupakan utang bank, yakni mencapai USD810 juta atau setara Rp12,7 triliun dengan dominasi utang diberikan oleh PT Bank Central Asia Tbk atau bank BCA sebesar USD82 juta atau sekitar Rp1,28 triliun.

Berikut ini adalah daftar utang Sritex kepada bank:

1. PT Bank Central Asia Tbk - USD82,678,431 atau Rp1,28 triliun
2. State Bank of India, Singapore Branch - USD43,887,212 atau Rp687 miliar
3. PT Bank QNB Indonesia Tbk - USD36,939,772 atau Rp580 miliar
4. Citibank N.A., Indonesia - USD35,826,893 atau Rp561 miliar
5. PT Bank Mizuho Indonesia - USD33,709,712 atau Rp528 miliar
6. PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk - USD33,270,249 atau Rp521 miliar
7. PT Bank Muamalat Indonesia - USD25,450,705 atau Rp398 miliar
8. PT Bank CIMB Niaga Tbk - USD25,339,237 atau Rp397 miliar
9. PT Bank Maybank Indonesia Tbk - USD25,164,698 atau Rp393 miliar
10. PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah - USD24,202,906 atau Rp379 miliar
11. PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk - USD23,807,159 atau Rp373 miliar
12. Bank of China (Hong Kong) Limited - USD21,775,733 atau Rp340 miliar
13. PT Bank KEB Hana Indonesia - USD21,531,883 atau Rp337 miliar
14. Taipei Fubon Commercial Bank Co., Ltd. - USD20,000,000 atau Rp314 miliar
15. Woori Bank Singapore Branch - USD19,870,626 atau Rp310 miliar
16. Standard Chartered Bank - USD19,570,364 atau Rp306 miliar
17. PT Bank DBS Indonesia - USD18,238,794 atau Rp285 miliar
18. PT Bank Permata Tbk - USD16,707,929 atau Rp262 miliar
19. PT Bank China Construction Indonesia Tbk - USD14,912,809 atau Rp233 miliar
20. PT Bank DKI - USD9,130,513 atau Rp142 miliar
21. Bank Emirates NBD - USD9,014,852 atau Rp141 miliar
22. ICICI Bank Ltd., Singapore Branch - USD6,969,549 atau Rp108 miliar
23. PT Bank CTBC Indonesia - USD6,950,110 atau Rp108 miliar
24. Deutsche Bank AG - USD6,821,059 atau Rp106 miliar
25. PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk - USD4,970,936 atau Rp76 miliar
26. PT Bank Danamon Indonesia Tbk - USD4,519,559 atau Rp70 miliar
27. PT Bank SBI Indonesia - USD4,380,982 atau Rp67 miliar
28. MUFG Bank, Ltd. - USD23,777,834 atau Rp371 miliar.

Seperti diketahui, Sritex yang merupakan perusahaan tekstil yang telah beroperasi selama 36 tahun ini telah mengalami masalah keuangan sejak tahun lalu, ketika utang telah melampaui aset.

Berdasarkan laporan keuangan per September 2023, Sritex memiliki utang total sekitar Rp24,3 triliun. Utangnya terdiri dari utang jangka panjang, utang jangka pendek dan sebagian besar berasal dari utang bank dan obligasi.

Sritex mengungkapkan penyebab turunnya penjualan di industri tekstil. Pertama, kondisi geopolitik perang Rusia-Ukraina serta Israel-Palestina menyebabkan terjadinya gangguan supply chain dan penurunan ekspor karena terjadi pergeseran prioritas oleh masyarakat di Eropa maupun AS.

Kedua, lesunya industri tekstil terjadi karena banjir produk tekstil di China. Hal ini menyebabkan terjadinya dumping harga, di mana produk-produk berharga lebih murah dan menyebar ke negara-negara yang longgar aturan impornya, salah satunya Indonesia.

JAKARTA - PT Sri Rejeki Isman Tbk (SRIL) atau Sritex dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga Kota Semarang. Prabowo telah memerintahkan empat kementerian sekaligus untuk ikut mengurus upaya penyelamatan perusahaan tekstil terbesar di Asia Tenggara itu.

Hal ini seperti diungkap Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita, di mana kementerian yang dilibatkan adalah Kementerian Perindustrian, Kementerian Keuangan, bersama dengan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan Menteri Tenaga Kerja.

"Pemerintah akan segera mengambil langkah-langkah agar operasional perusahaan tetap berjalan dan pekerja bisa diselamatkan dari PHK," kata Menperin Agus Gumiwang dalam keterangan resminya, dikutip Minggu (27/10/2024).

"Opsi dan skema penyelamatan ini akan disampaikan dalam waktu secepatnya, setelah empat kementerian selesai merumuskan cara penyelamatan," lanjutnya.

Untuk diketahui, Sritex dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga Kota Semarang. Pengadilan mengabulkan permohonan salah satu kreditur perusahaan tekstil yang meminta pembatalan perdamaian dalam penundaan kewajiban pembayaran utang yang sudah ada kesepakatan sebelumnya.

Dilansir pada Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Semarang, PT Sri Rejeki Isman Tbk. (Sritex) dinyatakan pailit. Dalam kasus ini, pihak pemohon pailit menyebutkan bahwa Sritex lalai memenuhi kewajiban pembayarannya.

Perusahaan tekstil yang telah beroperasi selama 36 tahun ini telah mengalami masalah keuangan sejak tahun lalu, ketika utang telah melampaui aset.

Berdasarkan laporan keuangan per September 2023, Sritex memiliki utang total sekitar Rp24,3 triliun. Utangnya terdiri dari utang jangka panjang, utang jangka pendek dan sebagian besar berasal dari utang bank dan obligasi.

Sritex mengungkapkan penyebab turunnya penjualan di industri tekstil. Pertama, kondisi geopolitik perang Rusia-Ukraina serta Israel-Palestina menyebabkan terjadinya gangguan supply chain dan penurunan ekspor karena terjadi pergeseran prioritas oleh masyarakat di Eropa maupun AS.

Kemudian alasan kedua adalah lesunya industri tekstil terjadi karena banjir produk tekstil di China. Hal ini menyebabkan terjadinya dumping harga, di mana produk-produk berharga lebih murah dan menyebar ke negara-negara yang longgar aturan impornya, salah satunya Indonesia.