Reporter: Lailatul Anisah | Editor: Anna Suci Perwitasari

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kasus judi online di Indonesia kian mengkhawatirkan. Laporan terbaru Pusat Pelaporan dan Analisi Transaksi Keuangan (PPATK) jumlah transaksi judi online di tahun 2024 telah sampai Rp 283 triliun.

Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni mengapresiasi apa yang telah dilakukan oleh PPATK. Walau begitu, pihaknya tetap meminta agar PPATK lebih reaktif dan jemput bola dalam menelusuri transaksi judi online.

"Minimal PPATK bisa jemput bola mereka yang diduga main judi online. Kira-kira berapa banyak yang diduga terkait judi online ini," kata Syahroni dalam Raker bersama Komisi III, Rabu (6/11).

Politisi Nasdem ini, juga meminta PPATK berkolaborasi dengan penegak hukum seperti kepolisian. Pihaknya mewanti-wanti agar penelusuran transaksi judi online dilakukan secara menyeluruh, artinya tidak hanya menyasar pada pemain kecil tapi juga bandar dari judi online itu sendiri.

"Jadi biar pemberantasan judol ini tuntas. Jangan yang kecil ditangkap, tapi yang besarnya terkesan dibiarkan. Kan begitu," jelas Sahroni.

Sebelumnya, Ketua Pusat Pelapuran dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana menemukan perkembangan transaksi judi online cenderung mengalami kenaikan drastis pada beberapa tahun terakhir.

Data PPATK merinci pada tahun 2022 jumlah transaksi judi online mencapai Rp 104,79 triliun, kemudian naik pada tahun 2023 menjadi Rp 168,35 triliun, dan pada tahun 2024 semester pertama transaksi judi online telah tembus Rp 117,59 triliun.

"Saat ini menjelang laporan semester II-2024, transaksi sudah naik mencapai Rp 283 triliun,"kata Ivan.

Menurut Ivan kenaikan drastis transaksi judol ini didukung karena meningkatnya jumlah transaksi bandar yang dibarengi dengan menurunnya rata-rata nilai nominal per transaksi.

Selain itu, jumlah transaksi deposit dana masyarakat terkait judol juga terus bertambah. Hal ini menunjukkan semakin masifnya kegiatan judol dilakukan.

"Pelaku judi online juga telah menyebar ke seluruh golongan usia," ungkap Ivan.

JAKARTA - Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan ( PPATK ) memotret adanya peningkatan drastis transaksi judi online (judol) pada tahun ini. Tak-tanggung-tanggung, transaksi judol menjngkat hingga 237,48% pada semester I 2024.

Hal itu disampaikan Kepala PPATK Ivan Yustiavandana saat rapat kerja (raker) perdana bersama Komisi III DPR di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (6/11/2024). Ivan menyampaikan, perkembangan judol tahun ini di tanah air cenderung meningkat dibandingkan tahun lalu. Pada semester I tahun 2023, kata Ivan, perputaran uang judol sudah nencapai Rp174 triliun.

"Saat ini sudah semester 2 PPTK melihat sudah mencapai Rp283 triliun," kata Ivan dalam rapat.



Tak hanya itu, Ivan juga menyampaikan, transaksi judol di semester I 2024 mengalami peningkatan dibanding 2023. Dari data yang ditampilkan, PPATK mencatat ada 168,35 juta transaksi judol yang dilakukan pada 2023. Sementara pada semester I 2024, ada 117,59 juta transaksi judol.

"Artinya ini ada kecenderungan naik sampai 237,48%" kata Ivan.

Ivan menjelaskan, peningkatan transkasi itu diakibatkan lantaran bandar judol telah menyediakan angka deposit yang kecil. Dengan begitu, Ivan mengatakan, jumlah transaksi judol meningkat drastia.

"Kenapa ini bisa terjadi? Karena saat ini transaksi meningkat, karena rata-rata bandar judol juga melakukan transaksi dengan angka yang kecil mereka sehingga dia pecah. Dulu satu rekening bandar itu bisa angkanya tinggi, nah sekarang dia pecah dengan angka yang kecil-kecil," ucap Ivan.

Seiring dengan itu, Ivan mengatakan, pihaknya juga melihat adanya kecenderungan masyarakat yang bisa melakukan deposit dengan nominal yang kecil.

"Jadi kalau dulu orang melakukan judi online transaksinya angkanya juta-juta, nah sekarang bisa Rp10.000 kita sudah melihat ada seorang bisa judol. Itu yang membuat transaksi semakin masif," kata Ivan.

Selain itu, PPATK juga memotret adanya pelaku judol yang berusia masih anak-anak. Menurutnya, faktor masifnya pelaku ini mendorong transaksi judol semakin masif.

"Umur pemain judi online cenderung semakin merambah ke usia terendah usia kurang dari 10 tahun ini kita melihat. Jadi populasi demografi pemainnya semakin berkembang," kata Ivan.

JAKARTA - Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan ( PPATK ) memotret mayoritas pelaku judi online (judol) menggunakan mayoritas penghasilannya untuk deposit. PPATK juga memotret rata-rata pelaku judol melakukan transaksi dengan nominal yang kecil.

Hal itu disampaikan Kepala PPATK Ivan Yustiavandana saat rapat kerja (raker) perdana bersama Komisi III DPR di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (6/11/2024).

"Penggunaan dana judi online dibandingkan dengan penghasilan, jika kita lihat penghasilan orang beberapa yang dia pakai itu hampir 70% penghasilan legal dia digunakan untuk judi online," kata Ivan.





Dari data yang dihimpun PPATK sejak 2017-2023, masyarakat yang berpendapatan Rp1 juta per bulan mengalihkan 69,95% untuk judol. Sementara masyarakat yang berpendapatan Rp1 juta-Rp2 juta mengalihkan 41,35% untuk judol.

Adapun masyarakat yang berpenghasilan Rp10 juta-Rp20 juta mengalihkan pendapatannya sebesar 34,68% untuk judol. Sementara yang berpenghasilan Rp2 juta-Rp5 juta mengalihkan 33,06% untuk judol.

"Kalau dulu orang terima satu juta hanya akan menggunakan Rp100 ribu - Rp200 ribu untuk judi online, sekarang sudah sampai Rp900-nya dia gunakan untuk judi online. Jadi kita lihat semakin addict-nya masyarakat untuk melakukan judi online," terang Ivan.

"Nah jumlah yang terbesar para pelaku judi online kita itu masyarakat yang berpenghasilan deposit yang kecil yang bawah jadi depositnya cenderung Rp100.000 sampai Rp1 juta," papar Ivan.

JAKARTA - Menteri Komunikasi dan Informatika atau Menkominfo, Budi Arie mengatakan hingga Juli 2024, jumlah pemain judi online (Judol) di Indonesia sudah berhasil turun sebesar 50%. Iamenjelaskan, penurunan jumlah pemain tersebut juga beriringan dengan jumlah penurunan deposito masyarakat ke rekening yang terafiliasi dengan judi online sebesar Rp34,49 triliun per Juli 2024.

"Hasil nyata tersebut diantaranya ditunjukkan dengan data PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan) pada bulan Juli 2024. Penurunan akses masyarakat pada situs judi online sebesar 50 persen dan penurunan jumlah deposit masyarakat pada situs judi online yang nilainya mencapai Rp34,49 triliun," ujar Budi Arie dalam konferensi pers di Kantornya, Rabu (28/8/2024).

Ke depannya, dalam rangka memberantas perjudian online, Budi Arie mengatakan, saat ini telah dibentuk gugus tugas dan tim bersama yang terdiri dari Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan 11 asosiasi penyelenggara jasa elektronik (PSE) dan perhimpunan sistem pembayaran nasional.

"Pada hari ini, Kemenkominfo bersama dengan 11 asosiasi dan perhimpunan akan mendeklarasikan komitmen bersama untuk pemberantasan judi online," sambungnya.

Adapun 11 asosiasi dan perhimpunan tersebut terdiri dari Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (ASBANDA), Asosiasi Perusahaan Penjamin Indonesia (ASIPINDO), Asosiasi Fintech Indonesia (AFTECH), Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI).

Selanjutnya ada Asosiasi Perusahaan Efek Indonesia (APEI), Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI), Perhimpunan Bank Nasional (PERBANAS), Perhimpunan Bank Perkreditan Rakyat Indonesia (PERBARINDO), Perhimpunan Bank-Bank Internasional Indonesia (PERBINA), Asosiasi Payment Gateway Indonesia, dan Perhimpunan Bank Negara Indonesia (Himbara).

"Sebagai langkah yang lebih konkret, Kominfo, BI, OJK, serta 11 asosiasi dan perhimpunan tersebut akan membentuk satuan tugas atau tim bersama untuk mengorkestrasi upaya-upaya pemerintahan judi online secara lebih masif, tegas, dan tanpa pandang bulu," tutup Budi Arie.

Reporter: Ferry Saputra | Editor: Anna Suci Perwitasari

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Praktik judi online masih marak terjadi di Indonesia dan berpotensi menyasar ke berbagai lini, tak terkecuali layanan Buy Now Pay Later (BNPL) atau paylater.

Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK) bahkan menyatakan sempat mengendus adanya aktivitas terkait judi online lewat layanan paylater.

Mengenai hal itu, PT Akulaku Finance Indonesia menyebut tidak ada temuan terkait aktivitas judi online pada layanan paylater milik perusahaan. Presiden Direktur Akulaku Finance Indonesia Efrinal Sinaga mengatakan Akulaku Finance merupakan perusahaan pembiayaan digital sehingga tak bisa memberikan layanan cash loan.

"Otomatis, kami tidak ada eksposur terkait judi online," ungkapnya kepada Kontan, Selasa (2/7).

Menurut Efrinal, kalau orang mau meminjam uang atau cash loan, kemungkinan besar adanya di fintech peer to peer lending yang menyediakan layanan cash loan atau bisa juga lewat pinjaman online ilegal.

Sebelumnya, Kepala PPATK Ivan Yustiavandana menerangkan terdapat chip judi online yang dijual melalui platform e-commerce.

"Selama di e-commerce terdapat penjualan chip judi online, maka penggunaan paylater sangat memungkinkan dilakukan oleh pemain judi online," ungkapnya kepada Kontan, Selasa (25/6).

Sebagai informasi, PPATK mencatat total transaksi judi online di Indonesia mencapai Rp 101 trilun pada kuartal I-2024. Adapun total transaksi judi online pada 2023 mencapai Rp 327 triliun.