BEKASI, investor.id – Primaya Hospital Group dan PT Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia (Mandiri Inhealth) meresmikan program kerjasama terkait integrasi sistem Hospital Information System (HIS) Primaya Hospital Group dengan Mandiri Inhealth melalui API (Application Programming Interface). Dengan diterapkan sistem ini pelayanan kesehatan menjadi semakin cepat, tepat, dan efisien.

“Program kerjasama ini ditujukan untuk memudahkan pasien ketika melakukan proses administrasi pelayanan kesehatan. Mulai dari pendaftaran hingga penagihan, cukup dilakukan dalam satu aktivitas pada Hospital Information System (HIS) Primaya Hospital Group. Administrasi ini kemudian divalidasi oleh sistem yang terintegrasi dengan Asuransi Mandiri Inhealth,” kata CEO Primaya Hospital Group, Leona A Karnali, dalam keterangan tertulis.

Untuk dapat memanfaatkan program ini, pasien peserta Asuransi Mandiri Inhealth cukup datang ke konter pendaftaran Mandiri Inhealth di jaringan Primaya Hospital. Kemudian pasien melakukan scan QR Code pada aplikasi FitAja! yang merupakan layanan aplikasi bagi peserta Asuransi Mandiri Inhealth. Lalu akan muncul bukti Pra Registrasi pada aplikasi.

Dengan menunjukan bukti Pra Registrasi tersebut, pasien dapat langsung mengambil surat jaminan di Admission / Nurse Station. Sementara untuk surat rujukan dan Surat Jaminan Pengobatan (SJP) secara otomatis dapat langsung diunggah oleh staf rumah sakit melalui sistem rumah sakit sehingga pasien dapat langsung ke poli untuk berobat.

Direktur Operasional Mandiri Inhealth, Jenni Wihartini, memaparkan, selain untuk mempercepat proses pendaftaran dan penagihan klaim, program ini juga bermanfaat untuk efisiensi waktu dan meminimalisasi kesalahan dalam pengisian data pasien karena data pasien secara otomatis telah terhubung dengan sistem Primaya Hospital Group dan Mandiri Inhealth.

“Kerjasama ini juga merupakan bentuk dukungan terhadap langkah keberlanjutan digitalisasi sehingga dapat membantu mengurangi penggunaan kertas karena tidak perlu mengirim berkas dokumen klaim pada saat penagihan dan tidak perlu cetak SJP pada saat proses pendaftaran,” kata Jenny.

Jenny melanjutkan, Kerjasama ini sejalan dengan misi Mandiri Inheath untuk menjadi perusahaan asuransi kesehatan yang berkelanjutan di sektor kesehatan, sehingga memberikan kemudahan dan kecepatan atas layanan kesehatan yang diterima oleh Tertanggung.

“Melalui kemitraan ini, saya harap semakin menciptakan Industri Kesehatan yang senantiasa terpercaya dan memperhatikan penerapan ESG (Environmental, Social and Governance) dalam setiap proses bisnis dan layanan,“ harap Jenny.

Editor: Mardiana Makmun (mardiana.makmun@investor.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

INFO BISNIS – PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) menjalin kerja sama strategis dengan BPJS Kesehatan dalam upaya mendukung peningkatan kualitas layanan kesehatan di Indonesia. Kolaborasi ini diwujudkan melalui penandatanganan Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerja Sama Sinergi untuk meningkatkan kualitas Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Kerja sama ini bertujuan untuk memperkuat infrastruktur kesehatan di berbagai tingkatan, mulai dari Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) hingga Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL).

Direktur Commercial, Small & Medium Business BRI, Amam Sukriyanto, menegaskan bahwa BRI berkomitmen untuk memberikan solusi pembiayaan yang sesuai dengan kebutuhan fasilitas kesehatan melalui skema Supply Infrastructure Financing (SIF). “Sinergi ini merupakan wujud nyata komitmen BRI untuk terus mendukung peningkatan mutu pelayanan kesehatan di Indonesia. Dengan menghadirkan Supply Infrastructure Financing, kami berharap dapat membantu FKTP dan FKRTL meningkatkan sarana dan prasarana mereka guna memberikan pelayanan yang lebih baik,” ujar Amam.

Skema SIF ini dirancang untuk memberikan fasilitas kesehatan kemudahan dalam mengakses pembiayaan, sehingga mereka dapat memperbarui atau meningkatkan infrastruktur yang ada. Langkah ini diharapkan dapat memperluas akses masyarakat terhadap layanan kesehatan yang berkualitas dan merata, terutama bagi peserta JKN-KIS. Selain skema pembiayaan, ruang lingkup kerja sama ini juga meliputi pemanfaatan autodebit untuk pembayaran iuran peserta JKN-KIS, yang akan mempermudah peserta dalam memenuhi kewajibannya.

Direktur Kepatuhan dan Hubungan Antar Lembaga BPJS Kesehatan, Mundiharno, menyatakan bahwa pembiayaan inovatif seperti SIF semakin diminati oleh fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. “Peningkatan kualitas sarana dan prasarana adalah salah satu aspek penting dalam menjaga mutu layanan kesehatan. Dengan skema SIF ini, fasilitas kesehatan dapat memperoleh dukungan finansial yang diperlukan untuk meningkatkan operasional mereka dan melayani masyarakat dengan lebih baik,” ujar Mundiharno.(*)

INFO BISNIS – PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) dan BPJS Kesehatan kembali menunjukkan komitmennya dalam memperkuat sektor kesehatan di Indonesia melalui kerja sama strategis. Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Sinergi yang dilakukan oleh kedua lembaga ini bertujuan untuk menyediakan pembiayaan guna meningkatkan kualitas infrastruktur fasilitas kesehatan di seluruh negeri. Skema pembiayaan yang digunakan, yaitu Supply Infrastructure Financing (SIF), memberikan solusi inovatif yang dapat diakses oleh Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dan Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL).

Amam Sukriyanto, Direktur Commercial, Small & Medium Business BRI, menjelaskan bahwa kolaborasi ini hadir sebagai upaya konkret BRI dalam mendukung transformasi layanan kesehatan. “Kami ingin memastikan bahwa setiap fasilitas kesehatan memiliki akses ke pembiayaan yang mudah dan terjangkau, sehingga mereka dapat meningkatkan sarana dan prasarana yang digunakan untuk melayani masyarakat,” ujar Amam. Dengan hadirnya skema SIF, BRI berupaya memberikan kemudahan akses finansial kepada fasilitas kesehatan untuk mendukung peningkatan kualitas layanan mereka.

Di tengah kebutuhan akan akses layanan kesehatan yang merata dan berkualitas, kerja sama antara BRI dan BPJS Kesehatan hadir sebagai solusi jangka panjang. Terutama bagi fasilitas kesehatan di daerah terpencil yang sering menghadapi keterbatasan infrastruktur, skema SIF diharapkan dapat menjadi terobosan untuk memperkuat kapabilitas mereka.

Direktur Kepatuhan dan Hubungan Antar Lembaga BPJS Kesehatan, Mundiharno, menyampaikan bahwa program pembiayaan seperti SIF merupakan langkah inovatif yang penting bagi upaya peningkatan kualitas layanan kesehatan. “Melibatkan pihak perbankan seperti BRI dalam menyediakan pembiayaan adalah salah satu cara untuk mendukung fasilitas kesehatan. Skema ini memungkinkan fasilitas kesehatan mendapatkan dukungan finansial yang mereka butuhkan untuk berkembang,” ujar Mundiharno.

Selain skema pembiayaan SIF, kerja sama ini juga mencakup pemanfaatan layanan autodebit untuk pembayaran iuran peserta JKN-KIS serta pengelolaan aset yang bertujuan mendukung operasional BPJS Kesehatan secara keseluruhan. Dengan adanya kolaborasi ini, diharapkan transformasi layanan kesehatan di Indonesia dapat berjalan lebih cepat dan efektif, terutama dalam mengatasi tantangan infrastruktur yang dihadapi oleh fasilitas kesehatan di berbagai daerah.(*)

JAKARTA, investor.id - 10 tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga fokus pada pelayanan kesehatan. Salah satu capaiannya, yakni revitalisasi pelayanan kesehatan, khususnya pusat kesehatan masyarakat (puskesmas). Diketahui, selama satu dekade terakhir, 10.000 puskesmas telah direvitalisasi.

Tak hanya puskesmas, tetapi puskesmas pembantu dan posyandu juga alami peningkatan. Sebanyak 85.000 puskesmas pembantu telah direvitalisasi dan juga 300.000 posyandu.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan, revitalisasi dilakukan karena kapasitas pelayanan puskesmas sebelumnya berbeda-beda, sehingga semua perlu standarisasi.

"Selain itu, layanan kesehatan tidak hanya fokus kepada ibu hamil dan balita, tetapi juga mencakup hingga lansia. Kemudian, semua data terdigitalisasi," ucap Budi dikutip dari keterangannya.

Ia melanjutkan, pelayanan kesehatan merupakan satu keberhasilan dalam satu dekade kepemimpinan Presiden Jokowi, dengan mengutamakan langkah promotif dan preventif untuk menjaga kesehatan masyarakat.

Budi menambahkan, salah satu langkah preventif pemerintah untuk kesehatan, yakni imunisasi dan skrining. Bahkan, saat ini pemerintah telah meluncurkan tiga antigen terbaru untuk imunisasi di Indonesia, yakni human papillomavirus vaccine(HPV) untuk pencegahan kanker serviks, vaksin pneumococcal conjugate Vaccine (PCV) untuk pneumonia, dan rotavirus untuk mencegah diare.

"Pemberian vaksin HPV dilatarbelakangi melihat angka kejadian kasus kanker serviks di Indonesia. Kanker serviks merupakan penyebab kematian kedua tertinggi pada wanita setelah kanker payudara.

Selain itu, pemberian vaksin PCV dan rotavirus juga atas dasar tingginya angka kematian balita akibat pneumonia dan diare.

“Tiga vaksin itu disorot dunia dan Indonesia melakukan imunisasi dengan ketiga vaksin itu. Ini adalah program nasional yang sangat besar berkat keberhasilan kepemimpinan Presiden Jokowi,” imbuh Menkes Budi.

Selain imunisasi, skrining juga dilakukan untuk penyakit gizi pada balita melalui pengukuran tubuh. Hingga saat ini, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) telah mendistribusikan lebih dari 300.000 ribu antropometri ke posyandu di seluruh Indonesia untuk standarisasi proses penimbangan.

Kader posyandu yang melakukan penimbangan juga telah diberikan pelatihan agar sesuai standar. Hal ini karena sebelumnya alat timbang di puskesmas masih belum standar.

"Total sebanyak 1,5 juta kader di posyandu kita ajarkan cara menimbang bayi yang benar. Luar biasa program ini," papar Budi.

Kemenkes juga mengirimkan alat USG untuk seluruh puskesmas di Indonesia, yang bisa digunakan untuk skrining bayi dalam kandungan, serta untuk mendeteksi kanker payudara.

Editor: Yurike Metriani (yurikemetriani@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA - Bank Mandiri Taspen (Bank Mantap) kerja sama (MoU) dengan Healthcare Corporation (IHC) Rolas Nusantara Medika (PT RNM) dalam meningkatkan pelayanan kesehatan bagi para nasabah khususnya di dua rumah sakit dan 4 klinik milik PT RNM di Jawa Timur.

Direktur Bisnis Bank Mandiri Taspen, Maswar Purnama mengatakan, kerja sama ini merupakan bentuk komitmen yang kuat dari Bank Mandiri Taspen dalam memberikan harapan dan perubahan positif bagi nasabahnya melalui program tiga pilar Mantap yakni Mantap Sehat, Mantap Aktif dan Mantap Sejahtera.

"Kerja sama ini untuk meningkatkan layanan kesehatan bagi para nasabah pensiunan kami yang ada di wilayah Jember, Banyuwangi," ujar Maswar dalam keterangan resmi yang diterima SINDOnews, Sabtu (27/9/2024).

Baca Juga: Hadirkan Layanan Rehabilitasi Medik, Ciputra Hospital Surabaya Gandeng Welspro

Dia menjelaskan, pengeluaran para pensiunan yang merupakan nasabah mayoritas di Bank Mandiri Taspen lebih banyak pada bidang kesehatan seiring usia yang makin lanjut. Kerja sama dengan PT RNM ini diharapkan dapat memberikan kemudahan layanan kesehatan para nasabah di wilayah Jawa Timur.

Dia melanjutkan, banyak manfaat yang akan didapat para nasabah Bank Mandiri Taspen. Dengan kerja sama ini nantinya para nasabah itu bisa mendapatkan prioritas antrean di rumah sakit IHC Rolas Nusantara Medika.

"Kami harapkan dengan hanya menunjukkan kartu ATM Bank Mandiri Taspen, nasabah bisa mendapatkan layanan prioritas. Ini baru awal dari upaya kami untuk menyediakan layanan kesehatan VIP bagi para nasabah kami," ujar dia.

Menurut Maswar, kerja sama ini juga akan memberikan kemudahan bagi para nasabah seperti dalam layanan kesehatan di klinik di kantor cabang Bank Mandiri Taspen, pemberian layanan pindah faskes (fasilitas kesehatan), keikutsertaan nasabah dalam program geriatri dan lainnya.

Dia menambahkan, ke depan kerja sama layanan kesehatan ini akan dikembangkan dengan rumah sakit di bawah IHC lainya. "Kita mulai dengan project percontohan dahulu, setelah itu kita evaluasi kemudian kita tingkatkan dengan rumah sakit lainnya," kata dia.

Direktur PT RNM Syamsul Bahri mengatakan dengan penandatanganan MoU ini para nasabah Bank Mandiri Taspen akan mendapatkan layanan proritas di dua Rumah Sakit dan empat klinik yang dikelola PT RNM, yaitu RS Kaliwates dan RS Bakti Husada.

Baca Juga: Mandiri Inhealth Kolaborasi Perkuat Digitalisasi Layanan Kesehatan

Dia menambahkan, kerja sama ini adalah langkah awal yang baik sekaligus implementasi sinergi antar anak perusahaan BUMN. PT RNM sendiri merupakan bagian dari holding rumah sakit BUMN Indonesia Healthcare Corporation (IHC). Kerja sama ini cikal-bakalnya bagaimana tata kelola yang baik untuk meningkatkan apa yang selama ini telah berjalan di Jember dan Banyuwangi.

"Dengan kerja sama ini insyaAllah nanti akan kami tingkatkan ke seluruh jaringan rumah sakit IHC nasional di mana IHC memiliki jaringan 176 klinik dan 78 rumah sakit di seluruh Indonesia," tuturnya.

Jakarta: Pemerintah bersama seluruh komponen mengupayakan pelayanan kesehatan maksimal bagi masyarakat, hingga ke daerah terluar dan pedalaman. TNI mendukung hal tersebut dengan pelayanan kesehatan gratis, salah satunya di Kampung Keikey, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan.

"Inisiatif Satgas Yonif 6 Marinir melaksanakan pelayanan kesehatan gratis kepada warga Kampung Keikey," kata Panglima HABEMA, Brigjen TNI Lucky Avianto, dalam keterangan tertulis yang dikutip, Jumat, 27 September 2024.

Menurut dia, pelayanan itu diberikan di tengah tugas Operasi Pengamanan Perbatasan Mobil RI-PNG. Satgas Yonif 6 Marinir, khususnya Pos Bravo pimpinan Letda Mar Alter, menginisiasi pelayanan kesehatan gratis untuk warga di Distrik Dekai tersebut.
"Kegiatan Teritorial ini dilakukan dalam rangka membantu kesulitan warga setempat dalam bidang kesehatan, yang merupakan salah satu kebutuhan dasar masyarakat," kata Lucky.

Brigjen Lucky mengatakan satuan yang memiliki tim medis itu melayani berbagai keluhan kesehatan dari warga. Antara lain, pemeriksaan kesehatan umum, pengobatan penyakit ringan, pemberian vitamin, serta edukasi tentang pentingnya menjaga kebersihan dan menjalankan pola hidup sehat.

"Ini merupakan kepedulian TNI memberikan bantuan pelayanan kebutuhan dasar masyarakat, khususnya bidang kesehatan, dalam rangka mendukung upaya percepatan pembangunan di wilayah Papua," kata Lucky.

Pelayanan kesehatan itu menyedot animo masyarakat, dengan banyaknya waga Keikey yang hadir di Pos Bravo. Salah satu diantaranya terdapat Mama Ria Turnib yang mendapatkan pelayanan terhadap penyakit yang sedang dideritanya yakni flu, serta pemberian obat dan vitamin.

“Terima kasih Komandan Marinir. Saya lebih sehat sekarang. Tuhan memberkati," kata Mama Ria.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(ADN)

KEDIRI, investor.id - Pemerintah Kabupaten Kediri mendapatkan penghargaan Universal Healt Coverage (UHC) Award 2024 untuk pertama kalinya. Penghargaan ini diterima Kabupaten Kediri di masa kepemimpinan Bupati Hanindhito Himawan Pramana atas komitmennya dalam memberikan jaminan kesehatan bagi warga.

Capain UHC Kabupaten Kediri hingga Agustus 2024 ini 96,84 persen dari total penduduk 1.684.454 jiwa. Untuk memberikan jaminan kesehatan atau UHC alokasi anggaran Kabupaten Kediri pada tahun 2024 sekitar Rp. 133.082.233.800.

Hanindhito mengatakan capaian UHC ini harus diimbangi dengan peningkatan kualitas pelayanan terhadap pasien termasuk akses kesehatan di tiap tingkat. pihaknya mengaku akan memonitor pelayanan di tiap puskesmas maupun rumah sakit daerah. 

"Pelayanan terhadap pasien ini akan saya cek betul," kata Mas Dhito pada Kamis (8/8). 

Di sisi lain, akses pelayanan kesehatan terus ditingkatkan oleh pemerintah Kabupaten Kediri dengan dibukanya layanan poli sore di rumah sakit daerah dan puskesmas. Peningkatan sarana fisik juga dilakukan dengan pembangunan gedung baru RSS untuk penambahan ruang rawat inap. 

Dengan UHC ini, Mas Dhito menekankan semua warga yang membutuhkan akses pelayanan kesehatan harus mendapatkan kesamaan, tidak hanya bagi mereka yang mampu membayar. Begitu pula dengan kualitas pelayanan yang harus ditingkatkan. 

"Akses pelayanan kesehatan yang diberikan tentunya harus bermutu," ungkapnya. 

Pemerintah Kabupaten Kediri, hingga akhir tahun 2024 ini menargetkan UHC bisa mencapai 98 persen. Untuk mencapai target itu, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri Ahmad Khotib menyebut, bagi warga yang kurang mampu akan didaftarkan melalui PBID atau ke Kementerian Sosial bagi yang masuk data DTKS. 

Kemudian, bagi pekerja di sektor swasta, pemerintah daerah terus mendorong peran dunia usaha untuk mendaftarkan para pekerjanya menjadi peserta JKN. 

"Bagi warga yang mampu dan bukan pekerja penerima upah, kita juga terus menghimbau untuk mendaftar mandiri," tambahnya.

Sebagaimana diketahui, pada acara penerimaan penghargaan UHC Award 2024 di Krakatau Ballroom TMII, Jakarta Timur, Kamis (8/8) siang, di mana Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana diwakili Wakil Bupati Dewi Mariya Ulfa.

Editor: Yurike Metriani (yurikemetriani@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Jakarta: Ketua DPR Puan Maharani meminta pemerintah turun tangan terkait kasus sopir ambulans Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) AM Djoen Sintang, Kalimantan Barat (Kalbar), yang menurunkan jenazah bayi di sebuah Stasiun Pengisian Bahan Bakar (SPBU). Puan meminta investigasi secara menyeluruh.

"Pemerintah dan pihak berwenang saya harap turun tangan melakukan investigasi karena dengan pola seperti itu, pastinya ini bukan kejadian pertama kali," kata Puan melalui keterangan tertulis, Rabu, 17 Juli 2024.

Dia menyayangkan insiden itu. Hal tersebut merugikan masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan.
"Ini tidak pantas dan menurut saya kejadian yang tidak berhatinurani. Pemerintah harus melakukan evaluasi yang serius untuk memperbaiki layanan kesehatan,” tutur Puan.

Puan memandang perlu pemeriksaan terhadap sistem pelayanan ambulans di rumah sakit lainnya. Termasuk, dugaan pungli soal pelayanan ambulans.

Ketua DPP PDIP itu juga menyoroti ada perbedaan antara aturan dan teknis di lapangan. Khususnya, mengenai BBM yang digunakan ambulans.

"Ini harus ditelusuri di mana letak kesalahannya. Dalam aturan katanya memakai Pertalite, tapi lalu disebutkan memakai BBM yang lebih mahal, sehingga menimbulkan permasalahan. Ini juga memberatkan masyarakat dan kurang etis dilakukan karena meminta tambahan biaya kepada keluarga yang tengah berduka," ujar Puan.

Puan meminta ada pengawasan yang lebih ketat dari pemerintah, khususnya dari Dinas Kesehatan. Kemudian, harus ada evaluasi terhadap aturan agar tidak dijadikan celah perilaku pungli.

“Meskipun dilakukan oleh oknum, tapi ini membuka pertanyaan apakah kejadian seperti itu memang lumrah terjadi di rumah sakit daerah. Pengawasan harus lebih diperketat agar masyarakat tidak dirugikan akibat ketidakjelasan aturan,” ucap Puan.

Baca Juga: Rusak Moral, Polri Didorong Miskinkan Bandar Judi Online

Sebelumnya, viral video sopir ambulans RSUD AM Djoen Sintang, Kalbar, diduga menurunkan jenazah bayi di sebuah SPBU lantaran tidak diberikan uang bensin. Dalam video yang diunggah akun X @Heraloebss, pria yang merupakan keluarga dari bayi menceritakan kronologi kejadian. Pria yang mengenakan kaus dan jaket hitam itu tampak menangis.

Pria tersebut mengklaim, sebelumnya sudah membayar ambulans sebesar Rp690 ribu di kasir rumah sakit. Namun, sopir ambulans tiba-tiba meminta uang untuk membeli bensin. Sopir juga tidak mau tahu jika ayah sang bayi sudah membayar di kasir.

"Kata sopirnya, ‘bang minta duit buat beli minyak’. Aku bilang, aku gak punya duit dan udah bayar di kasir. ‘Oh gak bisa gitu, itu urusan saya. Kasir gak ada urusan.’ katanya,” jelas pria dalam video.

(AZF)