JAKARTA, KOMPAS.com - Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) tengah mempelajari hasil putusan Pengadilan Negeri (PN) Bandung yang mengabulkan gugatan praperadilan Pegi Setiawan.

Dengan putusan itu, Pegi pun terlepas dari status tersangka pembunuhan remaja Vina Dewi Arsita (16) dan Muhammad Rizki atau Eky (16) di Cirebon, Jawa Barat (Jabar), 2016 silam.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan Polda Jabar juga sudah menerima salinan putusan PN Bandung tersebut.

"Tentunya menghargai apa yang menjadi hasil keputusan tersebut. Tindak lanjutnya telah ditindaklajuti ya, kemudian selanjutnya tentu mencermati dan kemudian mempelajari apa yang menjadi putusan tersebut," kata Trunoyudo di Lapangan Tembak Senayan, Jakarta, Kamis (11/7/2024).

Sementara terkait tindaklanjut soal putusan tersebut, kata Trunoyudo, hal ini masih diproses.

Jenderal bintang satu ini juga enggan banyak bicara terkait perkara Pegi.

"Hasilnya sama-sama nanti untuk tindak lanjut kita masih tunggu dari Polda Jawa Barat. Tentu penyidik akan memberikan progres atau perkembangan terkait dengan (kasus di) Jawa Barat," ujar dia.

"Yang bisa saya jawab itu dulu satu," sambung Trunoyudo lagi.

Diberitakan sebelumnya, Pegi melayangkan gugatan praperadilan atas penetapan sebagai tersangka oleh Polda Jabar.

Gugatan praperadilan Pegi diajukan pada 11 Juni 2024 itu terdaftar dengan nomor 10/Pid.Pra/2024/PN Bandung.

Dalam amar putusannya dibacakan pada Senin (8/7/2024), Hakim tunggal PN Bandung Eman Sulaeman mengatakan, gugatan itu dikabulkan karena tidak ada bukti Pegi pernah diperiksa oleh Polda Jawa Barat sebelum ditetapkan sebagai tersangka.

Selain itu, Hakim Eman menyatakan penetapan tersangka tidak hanya dengan bukti permulaan yang cukup dan minimal dua alat bukti, tapi harus diikuti adanya pemeriksaan calon tersangka yang termaktub dalam putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi III DPR RI Gilang Dhielafararez meminta Polda Jawa Barat memberikan kompensasi secara materiil untuk korban salah tangkap kasus pembunuhan Vina dan Eky, Pegi Setiawan.

Baginya, permintaan maaf saja tak cukup karena persoalan salah tangkap merupakan kesalahan fatal dalam tugas kepolisian.

“Kami meminta agar pihak kepolisian tidak hanya meminta maaf secara resmi, tapi juga memberikan kompensasi yang layak sebagai tanggung jawab dan pengakuan atas kesalahan yang terjadi,” ujar Gilang dalam keterangannya, Rabu (10/7/2024).

Ia meminta hal ini juga menjadi pembelajaran karena Polri mestinya mengutamakan profesionalitas, integritas, dan ketelitian.

Gilang menekankan, aparat kepolisian harus menyadari bahwa salah tangkap bisa berdampak besar pada kehidupan korban.

“Kasus salah tangkap terhadap Pegi Setiawan oleh Polda Jawa Barat adalah contoh nyata bagaimana kesalahan dalam penegakan hukum dapat merusak kehidupan seseorang,” sebutnya.

Terakhir, ia meminta agar Polri melakukan evaluasi dalam standar operasi prosedur (SOP) dalam penetapan tersangka.

Jika tidak, akhirnya pihak kepolisian bakal melakukan kesalahan dan akhirnya tak dipercayai lagi oleh publik.

“Tugas dan kewajiban polisi salah satunya adalah memberikan pengayoman ke masyarakat,” tuturnya.

“Tapi, pada kasus Vina ini, hal itu tidak tercerminkan. Kami harap kedepannya kepolisian dapat berhati-hati melakukan penyidikan dan penangkapan,” imbuh dia.

Diketahui status tersangka Pegi Setiawan digugurkan setelah menempuh praperadilan di Pengadilan Negeri (PN) Bandung.

Pegi sendiri mengaku selama ditahan sempat mengalami penyiksaan dari aparat kepolisian berupa pemukulan dan pembekapan.

Bareskrim Polri pun telah angkat bicara soal keputusan praperadilan itu.

Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Djuhandhani Rahardjo Puro mengatakan bakal mendalami seluruh proses penyidikan.

Djuhandhani memaparkan, dalam amar putusan praperadilan Pegi disebutkan terdapat tahapan formil mungkin tidak dipatuhi penyidik sehingga dianggap penetapan status tersangka tak sesuai prosedur.

"Walaupun tetap kita pada prinsip adalah praduga tak bersalah, kemudian apakah formil yang seperti kita ikuti bersama bahwa hakim juga menyampaikan ada formil yang tidak dipenuhi oleh penyidik," sebut Djuhandhani di Mabes Polri, Jakarta, Senin (8/7/2024).

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi III DPR Nasir Djamil menilai, polisi telah melakukan proses yang tak sesuai prosedur saat menetapkan Pegi Setiawan sebagai tersangka kasus pembunnuhan Vina dan Ekky di Cirebon.

Nasir mengatakan, pelanggaran prosedur itu tercermin dari putusan Pengadilan Negeri Bandung yang mengambulkan gugatan praperadilan Pegi serta mebebaskan dan menggugurkan status tersangka Pegi.

"Opini yang berkembang, Pegi itu dinilai bukan pelaku, dan kemudian polisi dinilai salah tangkap. Artinya ketika dibatalkan status tersangka Pegi Setiawan, maka pembatalan itu menunjukkan bahwa ada yang tidak prosedural," ujar Nasir di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (9/7/2024).

Politikus Partai keadilan Sejahtera (PKS) ini mengatakan, Pegi dan keluarganya telah dirugikan oleh polisi karena sempat dituduh sebagai pelaku pembunuhan Vina.

Nasir berharap, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo betul-betul memberikan atensi terhadap pengusutan kasus Vina agar berjalan di atas kebenaran, keadilan, dan kejujuran.

"Itu yang diharapkan oleh masyarakat terkait dengan kasus almarhum Vina dan teman laki-lakinya yang menjadi korban," kata dia.

Nasir tidak memungkiri bahwa poisi bisa saja berkilah dengan mengulangi prosedur penyidikan kasus Vina.

Akan tetapi, kata dia, dengan fakta dibebaskannya Pegi ini, maka menunjukkan bahwa kasus Vina ditangani secara tidak profesional sejak awal.

"Sehingga tidak memegang prinsip-prinsip kekinian. Dan bagaimana caranya dalam benak polisi, seharusnya ketika dia bekerja, pekerjaan itu layak dipercaya oleh masyarakat," kata Nasir.

"Jadi ini seolah-olah apa yang dilakuan oleh Polres Cirebon menetapkan Pegi Setiawan sebagai tersangka dan ditahan, itu sesuatu yang tidak dapat dipercaya oleh masyarakat," imbuh dia.

Sebelumnya, Hakim Pengadilan Negeri Bandung mengabulkan gugatan praperadilan Pegi Setiawan, tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eky di Cirebon pada 2016.

Hakim tunggal Eman Sulaeman menilai, tidak ditemukan bukti satu pun Pegi pernah diperiksa sebagai calon tersangka oleh Polda Jabar.

Menurut hakim, penetapan tersangka tidak hanya dengan bukti permulaan yang cukup dan minimal dua alat bukti, tapi harus diikuti adanya pemeriksaan calon tersangka yang termaktum dalam putusan Mahkamah Konstitusi.

"Mengabulkan praperadilan pemohon untuk seluruhnya. Menyatakan proses penetapan tersangka terhadap pemohon berdasarkan surat ketetapan atas nama Pegi dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum," ujar Eman di PN Bandung, Senin (8/7/2024).

Hakim juga menyatakan tindakan Polda Jabar menetapkan Pegi sebagai tersangka dugaan tindakan perlindungan anak, pembunuhan berencana, dan pembunuhan, tidak sah dan tidak berdasarkan atas hukum.

"Menetapkan surat ketetapan tersangka batal demi hukum. Menyatakan tidak sah segala keputusan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh termohon terhadap penetapan tersangka," ujar Eman.

JAKARTA, KOMPAS.com – Polri berjanji bakal mengevaluasi dan menghormati putusan Pengadilan Negeri (PN) Bandung terkait gugatan praperadilan Pegi Setiawan, tersangka kasus kasus pembunuhan remaja Vina Arsita (16) dan Muhammad Rizki (Eky) di Cirebon pada 2016.

Di sisi lain, bebasnya Pegi, bisa jadi meningkatkan keraguan publik atas kinerja Polri.

"Ya tentunya kita harus menghormati putusan pengadilan," ujar Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo di Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Senin (8/7/2024).

Kapolri menyatakan, langkah selanjutnya dari Polri adalah menunggu salinan putusan PN Bandung untuk dipelajari isinya.

Sebab, isi putusan tersebut berkaitan erat dengan sah atau tidaknya status tersangka Pegi Setiawan.

"Itu akan didalami isi dari keputusan tersebut apa, karena ini kan terkait dengan sah tidaknya martabat sebagai tersangka dan mungkin hal-hal lain," ujar Sigit.

Sebagaimana diketahui, Pegi Setiawan ditangkap oleh Polda Jabar karena diduga sebagai pelaku pembunuhan Vina dengan nama Pegi alias Perong yang selama ini kabur.

Dalam sidang yang digelar Senin (8/7/2024), menurut hakim, tidak ditemukan bukti satu pun bahwa pemohon Pegi pernah dilakukan pemeriksaan sebagai calon tersangka oleh Polda Jabar sebagai termohon.

Melalui putusan itu, PN Bandung membatalkan penetapan tersangka yang dilakukan Polda Jawa Barat (Jabar) terhadap Pegi.

Usai putusan itu, Pegi pun dibebaskan dan terpantau keluar dari Ruang Tahanan Kepolisian Daerah Jawa Barat sekitar pukul 21.43 WIB.

Evaluasi

Di kesempatan terpisah, Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri selaku pihak yang memberi asistensi Polda Jawa Barat dalam mengusut kasus itu juga menyatakan hal serupa.

Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Pol Djuhandhani Rahardjo Puro mengatakan, Polri akan tunduk dengan putusan itu.

Selain itu, Djuhandhani menyebut kerja para penyidik serta proses penyidikan terhadap perkara yang menjerat Pegi akan menjadi salah satu hal yang dievaluasi.

"Ini tentu saja menjadi evaluasi kita bersama, kita juga melihat evaluasi-evaluasi terhadap penyidik-penyidik yang ada, bagaimana proses itu," kata Djuhandhani di Mabes Polri, Jakarta.

Djuhandhani juga menyebut kasus ini tetap akan ditangani oleh Polda Jabar.

"Kalau penanganan ini tentu saja masih kita percayakan pada Polda Jabar untuk menangani karena di sana juga ada penyidik-penyidik," tegas dia.

Dalam putusan praperadilan, menurut dia, hakim turut berpendapat adanya syarat formil dalam penyidikan yang tidak dipenuhi oleh pihak kepolisian dalam penetapan tersangka Pegi Setiawan.

Untuk itu, dia menyebut penyidik nantinya masih akan meneliti lebih jauh proses formil dalam penetapan tersangka Pegi.

"Karana kalau kita lihat dalam proses materi praperadilan tentu saja ada formil yang mungkin penyidik tidak melaksanakan formilnya," ucap Djuhandhani.

"Walaupun tetap kita pada prinsip adalah praduga tak bersalah, kemudian apakah formil yang seperti kita ikuti bersama bahwa hakim juga menyampaikan ada formil yang tidak dipenuhi oleh penyidik," lanjut dia.

Kinerja Polri akan diragukan

Hasil putusan PN Bandung ini kerap menjadi sorotan mengingat kasus pembunuhan Vina dan Eky belakangan viral lagi.

Pengamat Kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies, Bambang Rukminto berpandangan putusan itu akan semakin membuat publik meragukan kinerja Polri ke depannya.

"Artinya publik akan semakin meragukan kinerja dan hasil kerja penyidik kepolisian ke depan," kata Bambang.

Bambang menyorot, hal ini juga terjadi karena penyidik kepolisian tidak profesional dengan mengabaikan standar operasional prosedur (SOP) dan scientific crime investigation (SCI).

Selain itu, ia menyebut fungsi pengawasan penyidikan (wassidik) di internal Polri tidak berjalan baik.

Bambang lantas mendorong Polri mengaudit proses penyidikan yang dilakukan oleh Polda Jabar.

Polri juga diminta melakukan pemeriksaan pada penyidik Polda Jabar yang melakukan penangkapan Pegi Setiawan serta memberi sanksi kepada polisi yang membuat kesalahan.

"Segera melakukan penangkapan pada pelaku otak pembunuhan yang sebenarnya. Memberi sanksi bagi oknum yang terlibat dan menganulir promosi oknum-oknum yang melakulan kesalahan," ujar dia.

Sorotan lain disampaikan Wakil Ketua Komisi III DPR dari Fraksi Partai Nasdem Ahmad Sahroni yang meminta semua anggota polisi yang terlibat penanganan kasus Pegi harus dilakukan evaluasi oleh Mabes Polri.

"Semua anggota polri yang terlibat penanganan kasus tersebut harus dievaluasi oleh Mabes Polri," kata Sahroni kepada Kompas.com.

Sahroni menilai polisi terlalu cepat melakukan penanganan perkara sehingga Pegi dituduh menjadi tersangka.

Atas hal tersebut, ia juga menilai polisi tidak menggunakan prinsip kehati-hatian dalam menangani kasus Vina.

"Jangan sampai terulang pada perkara pidana lainnnya harus benar-benar hati-hati," ujar Bendahara Umum Partai Nasdem ini.

Sementara Anggota Komisi III DPR Taufik Basari menyatakan, proses pengusutan kasus tewasnya Vina di Cirebon memang sudah bermasalah sebelum adanya putusan praperadilan yang menggugurkan status tersangka Pegi Setiawan.

Taufik mencontohkan, sudah ada dugaan salah tangkap ketika polisi menangkap Pegi Setiawan dan menetapkannya sebagai tersangka yang berujung pada putusan praperadilan atas gugatan yang dilayangkan Pegi.

"Ini pelajaran berharga bagi pihak kepolisian. Kasus ini diawali oleh proses yang bermasalah. Mulai dari pengakuan penyiksaan kepada para tersangka sebelumnya yang telah menjadi terpidana, diikuti dengan kejanggalan dalam proses penyidikan, penuntutan dan persidangan yang bahkan mengarah pada dugaan adanya peradilan sesat atau salah orang," ujar Taufik kepada Kompas.com.

JAKARTA, KOMPAS.com- Komisi Yudisial (KY) meminta agar semua pihak menerima putusan hakim Pengadilan Negeri Bandung yang membebaskan Pegi Setiawan dalam sidang praperadilan kasus pembunuhan Vina dan Muhammad Rizky di Cirebon.

KY juga meminta pihak yang berpekara menghormati hal tersebut dan bisa menerima keputusan yang dibuat oleh Hakim Tunggal Eman Sulaeman.

"Merespons hal itu, Komisi Yudisial (KY) meminta kepada pihak berperkara dan masyarakat luas untuk menghormati putusan hakim," ujar anggota KY sekaligus Juru Bicara KY Mukti Fajar Nur Dewata dalam keterangan pers, Senin (8/7/2024).

Mukti menuturkan, KY telah menerjunkan tim pemantau persidangan sejak sidang perdana pada Vina dan Muhammad Rizky pada Senin (24/6/2024) hingga putusan dibacakan hari ini Senin (8/7/2024).

"Pemantauan persidangan adalah langkah preventif untuk memastikan hakim bersikap independen dan imparsial dalam memutus, tanpa adanya intervensi dari pihak mana pun," kata dia.

Diberitakan sebelumnya, PN Bandung mengabulkan gugatan praperadilan atas penetapan sebagai tersangka yang diajukan oleh Pegi.

Hakim tunggal PN Bandung Eman Sulaeman mengatakan, gugatan itu dikabulkan karena tidak ada bukti bahwa Pegi pernah diperiksa oleh Polda Jawa Barat sebelum ditetapkan sebagai tersangka.

Menurut hakim, penetapan tersangka tidak hanya dengan bukti permulaan yang cukup dan minimal dua alat bukti, tapi harus diikuti adanya pemeriksaan calon tersangka yang termaktum dalam putusan Mahkamah Konstitusi.

"Maka menurut hakim, penetapan tersangka atas pemohon haruslah dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum," kata Eman di PN Bandung, Senin.

"Berdasarkan pertimbangan di atas, alasan permohonan praperadilan harusnya beralasan dan patut dikabulkan. Dengan demikian, petitum pada praperadilan pemohon secara hukum dapat dikabulkan untuk seluruhnya," ujar dia melanjutkan.