KOMPAS.com – Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) menggelar Silaturahmi Kebangsaan di Kota Batu, Malang, Jawa Timur (Jatim), pada Selasa (17/9/2024) hingga Kamis (19/9/2024).

Dalam kegiatan itu, BNPT mempertemukan penyintas terorisme dengan mantan narapidana terorisme atau mitra deradikalisasi (eks narapidana kasus terorisme atau napiter) dari provinsi Bali, Jatim, dan Jawa Tengah (Jateng).

Pertemuan tersebut dilakukan sebagai upaya untuk memperkuat pencegahan radikalisme sekaligus membangun solidaritas di antara penyintas ataupun mitra deradikalisasi.

Deputi Bidang Pencegahan, Perlindungan, dan Deradikalisasi BNPT Mayor Jenderal (Mayjen) Tentara Nasional Indonesia (TNI) Roedy Widodo mengatakan, ajang Silaturahmi Kebangsaan ini merupakan momen penting bagi penyintas dan mitra deradikalisasi untuk saling memaafkan.

Roedy pun optimistis bahwa rekonsiliasi itu akan menjadi langkah awal baik untuk melangkah maju serta menjadi momentum buat terus suara perdamaian di bumi Indonesia.

“Kepada para penyintas, mari kita bangkit, bertahan, dan menjadi agen-agen perubahan untuk menyuarakan perdamaian. Untuk mitra deradikalisasi, mari bantu ubah pola pikir saudara-saudara sebangsa kita yang masih terpapar ideologi radikal terorisme. Ini adalah titik balik untuk mengajak teman-teman yang belum sadar,” ungkap Roedy dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Sabtu (21/9/2024).

Sementara itu, Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Brigadir jenderal (Brigjen) Polisi (Purnawirawan) Dr Achmadi MH berharap, kegiatan rekonsiliasi semacam ini dapat terus dilaksanakan hingga ke level yang lebih tinggi.

“Harapan kami adalah agar kegiatan Silaturahmi Kebangsaan dapat dilanjutkan secara berkelanjutan dan digelorakan hingga ke level internasional. Ini sebagai bentuk rekonsiliasi serta upaya pencegahan dan penanggulangan terorisme,” kata Achmadi.

Menurut Achmadi, pertemuan antara penyintas dan mantan pelaku teror memiliki makna strategis dalam pencegahan, penanggulangan, dan pemenuhan hak korban terorisme.

“Melalui inisiatif ini, BNPT berkomitmen untuk terus berkontribusi dalam menciptakan lingkungan yang aman dan damai serta membangun kesadaran kolektif untuk melawan radikalisasi dan terorisme di Indonesia,” ucap Achmadi.

Lampung Tengah: Era digital membantu pelajar melihat keragaman dengan mudah dan cepat. Keragaman itu meliputi suku, agama, warna kulit, bahasa, seni, ras, adat istiadat, serta keragaman sosial budaya.

"Keragaman budaya dan adat istiadat itu mudah dilihat lewat internet, seperti pakaian adat, rumah adat, hingga adat pernikahan suku-suku di Indonesia," kata Pengawas Sekolah SMA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung Yusuf, dalam webinar literasi digital di Kabupaten Lampung Tengah, dikutip dari keterangan tertulis, Selasa, 17 September 2024.

Mengusung tema 'Keragaman dan Radikalisme di Era Digital', diskusi online untuk segmen pendidikan itu digelar oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung.

Yusuf mengatakan, keragaman di era digital harus dimaknai sebagai nilai historis, moral, edukasi, karakter, dan penghormatan terhadap nilai-nilai spiritual atau religius. Namun, era digital telah mengikis nilai keragaman dengan gagasan radikalisme.

"Radikalisme merupakan gagasan, ide, atau gerakan yang menghendaki perubahan secara menyeluruh, baik dalam lingkup sosial, politik maupun keagamaan dengan mengandalkan kekerasan secara digital," jelas Yusuf.

Dampak negatif radikalisme, menurut dia, dapat menimbulkan konflik sosial yang bernilai fundamental bangsa, potensi kekerasan dan terorisme, perpecahan sosial, mengancam persatuan, serta menghancurkan nasionalisme sebagai bangsa.

"Untuk menghindari ancaman radikalisme, saring setiap informasi, baca dan pahami ilmu pengetahuan dengan baik dan benar, hindari meneruskan informasi yang mengarah ke radikalisme, berperan aktif melaporkan indikasi radikalisme dan terorisme," sebut Yusuf.

Baca juga: Ini Pentingnya Kenalkan Literasi Digital Sejak Dini

Jaga keragaman di era digital

Senada, dosen Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi Almamater Wartawan Surabaya (STIKOSA AWS) E. Rizky Wulandari meminta pelajar peserta diskusi untuk memperluas cakrawala pemahaman terkait keragaman yang dimiliki bangsa Indonesia.

"Di era digital, media sosial sering kali digunakan sebagai alat untuk menyebarkan ideologi radikal. Terutama di kalangan generasi muda yang aktif di platform digital. Pemahaman keragaman dapat dilakukan dengan memperluas akses informasi dan interaksi lintas budaya," jelasnya.

Sementara, menurut Ketua Program Studi S1 Kewirausahaan Universitas Maarif Hasyim Latif Sidoarjo M. Adhi Prasnowo, untuk menjaga keragaman di era digital, pelajar perlu membiasakan membaca dan memeriksa setiap postingan sebelum meneruskannya.

"Bangun wawasan kebangsaan, nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan sehari-hari. Indonesia adalah negara dengan multikultur yang plural," ucap Adhi.

"Untuk itu, tingkatkan kemampuan membangun mindfulness communication atau komunikasi sadar yang dibangun dari prinsip kejujuran dan ketulusan, komunikasi yang saling memanusiakan (nguwongke)," jelas dia menambahkan.

(HUS)

Bisnis.com, JAKARTA - Sekretaris Utama Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Republik Indonesia (BNPT) Bangbang Surono memaparkan sepanjang 2023 hingga Juni 2024 tidak ada serangan teroris terbuka.

Namun, dia mengatakan telah terjadi peningkatan proses radikalisasi pada 3 POK rentan, yakniperempuan, anak, dan remaja.

“Terjadi fenomena yang muncul di permukaan terkait dengan peningkatan konsolidasi sel-sel teror dan peningkatan proses radikalisasi pada generasi muda yaitu perempuan, anak, dan remaja atau pada kelompok rentan,” ungkap Bangbang dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi III DPR RI, Senin (9/9/2024).

Tak hanya itu, Bangbang terjadi juga peningkatan migrasi radikalisasi di kalangan remaja yang semula toleran menjadi intoleran pasif.

“Kemudian meningkat menjadi intoleran aktif, kemudian juga menjadi terpapar [radikalisme],” lanjut dia.

Menilik data BNPT, sebanyak 70,2% remaja atau siswa SMA masuk dalam kategori remaja toleran, 22,4% merupakan remaja intoleran pasif, 5% merupakan remaja intoleran aktif, dan 0,6% merupakan remaja yang berpotensi terpapar radikalisme.

Data tersebut juga menyebutkan bahwa remaja pada kategori intoleran pasif bertransformasi menjadi intoleran aktif sebesar 2,4% pada 2016 menjadi 5% pada 2023.

7 Langkah BNPT Radikalisme pada Perempuan, Anak, dan Remaja

Untuk merespons hal tersebut, BNPT sudah menyusun tujuh program prioritas yang terdiri atas program perlindungan perempuan, anak, dan remaja, program pembentukan desa siap siaga, program pembentukan sekolah damai, program pembentukan kampus kebangsaan.

Selanjutnya ada program asesmen sispam objek vital prioritas dan pegawai dengan tugas risiko tinggi, program penanganan warga negara Indonesia yang terafiliasi foreign terrorist fighter (FTF).

“Yang ketujuh, program reintegrasi dan re-edukasi mitra deradikalisasi, serta keluarga di luar lapas,” pungkas Bangbang.

Lebih lanjut, Bangbang menjelaskan untuk pertama kalinya PBB mengadopsi proposal penanggulangan terorisme Indonesia untuk dijadikan model dan aturan dunia.

“Alhamdulillah PBB juga sudah menyetujui proposal Indonesia dalam bidang penanggulangan terorisme terkait penanganan anak-anak yang terasosiasi dengan kelompok terorisme,” ujar dia.

Proposal tersebut diterima secara aklamasi dalam sidang ke-33 UN Commission on Crime Prevention and Criminal Justice (CCPCJ) yang diorganisasi oleh UNODC di Wina pada 17 Mei 2024.

“Nantinya akan disahkan menjadi resolusi majelis umum PBB yang memuat prinsip dan pedoman terkait penanganan anak yang terasosiasi kelompok teroris,” tutur Bangbang. (Annisa Nurul Amara)

Jakarta: Delegasi Uni Eropa untuk Indonesia dan Brunei Darussalam, Stéphane Mechati, menegaskan kolaborasi antara Uni Eropa (UE) dan Indonesia. Kerja sama itu merupakan perlawanan terhadap aksi terorisme global.

“Kita mempunyai kolaborasi yang bagus antara Indonesia dan UE, 27 negara di UE dan Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB),” ujar Mechati, di Hotel Grand Sahid, Jakarta Pusat, 26 Juli 2024.

Menurut dia, UE melihat aksi terorisme terlarang, dan mesti dihentikan. Mechati mengatakan tidak ada tempat untuk terorisme di seluruh dunia.
“Inilah perjuangan global untuk mencegah dan juga berjuang setiap hari melawan fenomena terorisme,” kata Mechati.

Mechati juga mengatakan aksi terorisme bukan terkait dengan agama tertentu. Aksi itu murni disebabkan kesalahan interpretasi, yang berujung pada tindak kekerasan.

“Jadi kami memerangi fenomena ini (terorisme) di seluruh dunia,” pungkasnya.

Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) telah meluncurkan buku berjudul “Kritik terhadap Buku Seri Materi Taudid: For the Greatest Happiness Karangan Abu Sulaiman Aman Abdurrahman.” Hal ini karena buku yang ditulis oleh Aman Abdurrahman menyebabkan aksi teror di Indonesia.

(ADN)

Jakarta: Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) menyebut 24 tersangka terorisme ditangkap selama Januari-Juni 2024. Penangkapan dilakukan oleh Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Polri.

"Kepolisian Republik Indonesia dalam hal ini Densus 88 masih terus melakukan penindakan terhadap para terduga pelaku terorisme, yang sejak 1 Januari 2024 hingga Juni 2024, diketahui telah dilakukan penangkapan terhadap 24 orang tersangka terorisme," kata Deputi Bidang Penindakanan dan Pembinaan Kemampuan BNPT Irjen Ibnu Suhendra di Hotel Grand Sahid Jakarta, Jumat, 26 Juli 2024.

Ibnu mengatakan pelaku terorisme biasanya tergabung dalam suatu jaringan terorisme. Seperti di Indonesia, salah satunya adalah jaringan Jamaah Ansharut Daulah (JAD), dengan Amir atau pimpinan Ustaz Abu Sulaiman alias Aman Abdurrahman.
"Meskipun amir jaringan telah ditangkap dan dijatuhi vonis mati, pergerakan jaringan terpantau masih aktif, mereka melakukan kajian yang dihadiri anggota, simpatisan, maupun eks napiter terafiliasi JAD," ujar jenderal polisi bintang dua itu.

Ibnu mengungkap ancaman terorisme saat ini menjadi ancaman serius bagi seluruh dunia, termasuk Indonesia. Dia menyebut terorisme merupakan suatu perbuatan melawan hukum yang berdampak pada kedaulatan suatu negara.

Baca juga: Buku Teroris Oman Abdurrahman Beredar, BNPT Langsung Beri Kontra Narasi

Sebab, menimbulkan bahaya terhadap keamanan, perdamaian dunia, serta merugikan kesejahteraan masyarakat. Untuk diketahui, kata dia, saat ini jaringan terorisme global, ISIS dan Al-Qaeda masih sangat aktif melakukan aksi terornya melalui berbagai cara.

"Baik berupa propaganda radikal maupun melancarkan serangan terhadap subjek yang mereka anggap tidak sepaham dengan mereka," ujar Ibnu.

Ibnu melanjutkan aksi terorisme tersebut terjadi di beberapa negara seperti Suriah, Irak, Afghanistan, Nigeria, Kamerun, dan beberapa negara lain di dunia. Bahkan, kata dia, beberapa waktu lalu terjadi aksi teror di Rusia dan Melbourne, serta di berbagai belahan dunia dengan target sasaran entitas Amerika Serikat dan Israel.

"Sedangkan, di dalam negeri serangan teror fisik dapat dikatakan mengalami penurunan. Namun, di bawah permukaan, kelompok teror tetap aktif dalam melakukan berbagai upaya radikalisasi, rekrutmen, pelatihan, dan pengumpulan dana," beber Ibnu.

Sebagai informasi, BNPT meluncurkan buku kritikan terhadap buku seri materi tauhid "For The Greatest Happiness" karangan Aman Abdurrahman atau Oman Abdurrahman alias Abu Sulaiman yang beredar di media sosial. Peluncuran buku kritikan ini sebagai kontranarasi BNPT dalam pencegahan berkembangnya paham radikalisme.

(END)

Jakarta: Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) berharap kelompok terorisme lainnya ikut membubarkan diri, seperti Jamaah Islamiyah (JI). Salah satunya Jamaah Ansarut Daulah (JAD).

"Tentunya kita berharap demikian, bukan hanya JAD saja tapi semuanya," kata Deputi Bidang Penindakanan dan Pembinaan Kemampuan BNPT Irjen Ibnu Suhendra dalam kegiatan peluncuran buku kritikan terhadap buku seri materi tauhid "For The Greatest Happiness" karangan Aman Abdurrahman alias Abu Sulaiman di Hotel Grand Sahid Jakarta, Jumat, 26 Juli 2024.

Jenderal polisi bintang dua ini mengatakan kelompok-kelompok radikal sudah dilarang dengan adanya putusan pemerintah, seperti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Tindak Pidana Terorisme.
"Jadi, kita sangat mendukung upaya-upaya dari saudara-saudara kita ini yang melakukan pembubaran diri kepada kelompok-kelompok yang selama ini melakukan aksi teror," ungkap Ibnu.

Baca Juga: Pengikut Eks HTI Disorot usai Jemaah Islamiyah Resmi Membubarkan Diri

JI resmi membubarkan diri dan menyatakan niat mereka kembali ke pangkuan NKRI. Deklarasi pembubaran itu ada di dalam video berdurasi 3 menit 20 detik di akun YouTube Arrahmah_id.

Deklarasi pembubaran jaringan teroris ini dilakukan di kawasan Bogor pada 30 Juni 2024. Pembacaan deklarasi pembubaran diri dipimpin petinggi JI, Abu Rusydan.

"Hasil kesepakatan majelis para senior dengan para pimpinan lembaga pendidikan forum pondok pesantren yang berafiliasi dengan Al-Jamaah Al-Islamiyah, menyatakan pembubaran Al-Jamaah Al-Islamiyah dan kembali ke pangkuan Negara Kesatuan Republik Indonesia," bunyi poin pertama deklarasi pembubaran tersebut.

(AZF)

Kementerian Dalam Negeri Jerman pada Rabu (24/7) melarang organisasi Syiah, Pusat Islam Hamburg (IZH). Mereka menyebut organisasi itu terpapar paham radikal.

Mereka mengatakan, sebelum keputusan diambil pada pekan ini aparat berwenang menggeledah 53 properti milik IZH. Puluhan situs itu berada di delapan negara bagian di Jerman.

Kemendagri menambahkan, selain IZH, salah satu masjid tertua di Jerman dan beberapa kelompok terkait di Frankfurt, Munich, dan Berlin juga dilarang beroperasi.

Total, kata Kemendagri Jerman, terdapat empat masjid Syiah yang ditutup imbas dari pelarangan IZH.

Sampai Rabu pagi waktu setempat IZH masih belum memberikan komentar perihal pelarangan ini. Situs IZH juga sudah tak bisa diakses.

Aparat Jerman sudah memulai investigasi terhadap IZH sejak November 2023. Dari pemeriksaan terhadap 55 properti ditemukan kelompok ini terkait radikalisme.

Keputusan pada Rabu ini pun, kata mereka, terkait erat dengan investigasi November lalu.

"Hari ini, kami melarang Pusat Islami Hamburg, yang mempromosikan ekstremis Islam, ideologi totaliter di Jerman," ucap Mendagri Jerman Nancy Faeser seperti dikutip dari Reuters.

"Ideologi Islam seperti itu berlawanan dengan martabat manusia, hak perempuan, peradilan independen dan pemerintahan demokratis kami," sambung dia.

Dia menegaskan, pelarangan IZH tidak berlalu bagi para pengikut Syiah secara keseluruhan. Jerman memandang praktik keagamaan mereka secara umum bernuansa damai.

Jakarta: Pemerintah dinilai perlu meningkatkan upaya antisipasi dan mitigasi terhadap berkembangnya radikalisme dan terorisme yang memanfaatkan kemajuan teknologi, termasuk kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI). Kecerdasan buatan ini ternyata juga dipakai kelompok-kelompok radikal untuk menyebarkan ideologinya.

"Ini terutama terjadi di media sosial. Kelompok radikal dan para pendukungnya berkembang di sana. Oleh karena itu, kemampuan menggunakan teknologi untuk mengantisipasi itu semua menjadi hal yang paling utama, termasuk dalam tugas-tugas yang sifatnya intelijen," kata pengamat terorisme, Ansyaad Mbai, saat dihubungi, Rabu, 10 Juli 2024.

Menurut dia, selama 14 tahun belakangan, upaya penanggulangan terorisme di Indonesia sudah sangat baik. Fungsi dan tugas bawah tanah atau intelijen dalam penanggulangan terorisme dinilai berjalan efektif, sehingga serangan terbuka aksi terorisme terus menurun.
"Fungsi intelijen dalam penanganan terorisme tentu memegang peran yang sangat penting. Fungsi intelijen itu harus betul-betul akurat dan tidak boleh salah. Dan fungsi itu sudah dijalankan dengan cukup baik," ujar dia.

Dia menyampaikan peran BNPT dalam menangani radikalisme dan terorisme di Indonesia tidak dapat dikesampingkan. Badan ini memiliki tugas strategis dalam pencegahan hingga kerja sama global.

"Selama ini BNPT punya peran yang sangat penting di semua langkah yang berkaitan dengan upaya menangani terorisme, baik itu berupa pencegahan, penindakan, maupun kerja sama internasional," ujar dia.

Baca Juga: Pendidikan Penting Untuk Tangkal Radikalisme di Indonesia

Ansyaad mengapresiasi BNPT untuk menanggulangi terorisme selama 14 tahun lembaga itu berdiri. Salah satu keberhasilan tugas itu tergambar dari tidak adanya serangan teroris secara terbuka (zero terrorist attack) di Indonesia sepanjang 2023 hingga Juni 2024.

Ansyaad berharap pemerintah bisa terus meningkatkan koordinasi antara kementerian/lembaga terkait dalam menghadapi tantangan menangani radikalisme dan terorisme yang mulai memanfaatkan kemajuan teknologi. Dia menekankan jika penanganan radikalisme dan terorisme membutuhkan keterlibatan banyak pihak dan tidak bisa dilakukan satu lembaga.

"Upaya melawan radikalisme dan terorisme itu harus menggunakan pendekatan the whole of government approach. Pendekatan yang melibatkan semua lembaga pemerintah dan pemangku kepentingan yang terkait," kata Ansyaad.

(AZF)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Dosen Pascasarjana Universitas Nahdlatul Ulama (UNU) Surakarta Amir Mahmud mengingatkan masyarakat untuk tetap mewaspadai penyebaran radikalisme, karena eksistensi kelompok radikal belum sepenuhnya hilang.

Ia mengajak masyarakat untuk setia terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), Pancasila, dan Undang-Undang Dasar 1945, dan Indonesia telah dipandang dunia sebagai model kehidupan masyarakat dengan beragam latar belakang.

“Jangan sampai NKRI ini diobok-obok, dirusak oleh para pendatang yang seringkali mengglorifikasi simbol keagamaan, nasab, dan sebagainya. Negara Indonesia bukan milik suatu kaum saja, tetapi milik seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke, yang setia pada konsensus bernegara,” kata Amir dalam keterangan tertulisnya diterima di Jakarta, Jumat.

Amir mengatakan kelompok radikal seperti Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) belum benar-benar hilang karena pemikiran dan cita-cita khilafah atau pendirian negara Islam yang sudah mengakar serta tersedianya internet dan media sosial sebagai ladang subur bagi pergerakan mereka.

Menurutnya, militansi kader HTI yang terbentuk dari ideologinya sangat sulit untuk dihilangkan. Ideologi, kata dia, tidak bisa dihalangi oleh tempat atau waktu, sehingga ideologi memiliki resistensi tinggi untuk bertahan serta mampu menyebar dari satu orang ke orang yang lain.

Di samping itu, Amir menyebut HTI juga memiliki proses penggalangan atau pendekatan terhadap lapisan masyarakat tertentu, khususnya generasi muda, yang bertujuan memastikan ideologi khilafah akan terus bertahan walau zaman berganti.

Proses penggalangan tersebut, kata dia, biasanya diawali dengan mengemukakan narasi yang sedang menjadi tren sesuai dengan waktunya. Misalnya, ketika nilai tukar rupiah turun, HTI dan jaringannya akan melempar propaganda bahwa Indonesia gagal secara ekonomi.

Ujungnya, mereka akan menawarkan konsep khilafah sebagai solusi universal seluruh permasalahan Indonesia. Amir menegaskan, simplifikasi tersebut tidak efektif menarik animo sebagian masyarakat untuk bergabung dengan kelompok radikal itu.

“Mereka (HTI) memiliki konsep tafa’ul ma’al ummah yang berarti ‘mendekatkan diri pada masyarakat.’ Bahan interaksinya pun sebenarnya bisa dengan mudah kita temukan di internet. Mereka akan menyoroti citra atau isu negatif Pemerintah Indonesia, lalu mengemasnya sebagai salah satu alasan kenapa sistem khilafah diperlukan,” jelas Amir.

Selain itu, organisasi terlarang kerap berganti nama sebagai upaya untuk menghilangkan jejak. Namun, berhantinya nama atau terpecahnya organisasi radikal seringkali tidak dibarengi dengan rotasi kader yang baik, sehingga nama-nama lama kembali muncul di organisasi yang baru.

Dijelaskan Amir, kelompok radikal telah banyak belajar dari kegagalan. Maka dari itu, pola pendekatan para kelompok dengan ideologi transnasional menjadi lebih humanis dan terlihat bersahabat dengan warga, seperti anggota kelompok Jamaah Islamiyah (JI) yang membaur dengan lingkungan tempat tinggalnya.

“Kelompok JI bisa masih aktif dan eksis di tengah masyarakat karena mulai menghaluskan pendekatannya. Mereka mulai mengadakan santunan terhadap warga sekitar, serta mengikuti kegiatan kerja bakti yang rutin dilakukan di beberapa wilayah. Sekilas, apa yang mereka lakukan ini adalah hal yang baik. Namun, perlu diingat bahwa perbuatan ini didasarkan pada ideologi mereka yang sudah mengakar dan kebutuhan akan eksistensi dari ideologi itu sendiri,” pesan Amir.

Lebih lanjut, ia berharap Indonesia bisa tetap resisten dari berbagai upaya destabilisasi yang gencar dilakukan, khususnya dari kelompok dan jaringan teror.

Menurutnya, masyarakat perlu bersyukur karena dinaungi Pancasila dan UUD 1945 dalam menjalani kehidupan sebagai warga negara dan umat beragama.

Jakarta: Mantan Menteri Luar Negeri Indonesia, Alwi Shihab mengungkapkan peran penting pendidikan dalam menangkal radikalisme di Indonesia. Menurutnya, tanpa pendidikan, pemahaman inklusif mengenai agama akan sia-sia.

"Pada intinya, pendidikan adalah kata kunci. Tanpa pendidikan, sulit untuk menembus pikiran orang-orang yang terpengaruh pandangan radikal, yang semuanya didasarkan pada tokoh agama yang keras," kata Alwi Shihab dalam Pre-Event Konferensi Internasional Literasi Keagamaan Lintas Budaya (LKLB) di Jakarta, Jumat, 5 Juli 2024.

Alwi Shihab menegaskan, salah satu pandangan radikal yang ada saat ini adalah tidak boleh mengucapkan selamat untuk agama lain. Padahal, sebenarnya tidak ada larangan untuk itu.
LKLB merupakan kerja sama antara Kementerian Luar Negeri RI dengan Institut Leimena. Kegiatan ini akan diselenggarakan pada 10-11 Juli 2024 di Jakarta.

Akan ada sekitar 50 narsumber tingkat internasional dan nasional yang membahas upaya penguatan kolaborasi multiagama di tengah berbagai tantangan dunia saat ini.

Direktur Diplomasi Publik Kemenlu RI Ani Nigeriawati mengatakan, Pemerintah Indonesia melalui kebijakan luar negerinya berupaya memperkuat kolaborasi multiagama, termasuk lewat dialog lintas agama.

"Itulah sebabnya Kementerian Luar Negeri dan Institut Leimena merasa penting menjadi tuan rumah bersama konferensi ini. Kami bekerja sama dengan beberapa mitra, salah satunya Institut Leimena untuk mempromosikan kolaborasi multiagama ini," sambung Ani.

Tema konferensi ini yaitu 'Multi-faith Collaborations in an Inclusive Society'. Fokusnya untuk memberikan pemahaman akan adanya kebutuhan yang semakin besar akan kolaborasi multiagama.

Baca juga: Kebebasan Agama dan Saling Menghargai, Resep Toleransi Bisa Tercipta

(FJR)