Pemerintah berencana untuk menghapus retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) khusus untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dalam waktu dekat ini. Tak hanya itu, nantinya Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) juga akan dibebaskan untuk mengurangi harga jual rumah.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruara Sirait menuturkan pihaknya sudah meminta Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati untuk memperpanjang bebas pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi lima tahunan. Selain itu, pihaknya telah bersepakat dengan Kementerian Dalam Negeri untuk membebaskan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dari pemerintah daerah untuk mengurangi harga jual rumah.

Di sisi lain, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengungkapkan rencananya dalam waktu dekat untuk menghapuskan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) khusus untuk MBR. Terkait rencana penghapusan BPHTB untuk MBR, Tito mengatakan hal itu akan disosialisasikan bersama seluruh pemerintah daerah dan para pengembang di daerah.

Penghapusan retribusi PBG dan juga pembebasan BPHTB untuk MBR, kata Tito, merupakan perintah Presiden Prabowo Subianto untuk program perumahan khusus MBR.

"Saya akan keluarkan surat edaran dalam waktu paling lama 10 hari agar retribusi PBG dihapus khusus untuk MBR, supaya tidak ada kerancuan. Kita akan mengundang seluruh Pemda, BTN, dan rekan-rekan perwakilan real estat bahwa program perumahan MBR ini telah diperintahkan oleh Pak Presiden dan harus dilaksanakan oleh Pak Maruarar. Kita minta pemda untuk bangun gerakan kesetiakawanan sosial untuk membantu yang tidak mampu," tutur Tito dalam acara diskusi bertema Program 3 Juta Rumah Gotong Royong Membangun Rumah untuk Rakyat, di Menara 1 BTN, Jakarta, dikutip Sabtu (9/11/2024).

Sementara itu, Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid mengatakan, pihaknya akan meminta pengembang untuk membangun fasilitas umum dan fasilitas sosial (fasum dan fasos) di proyek perumahan mereka, dan akan menerapkan denda berupa penyediaan rumah gratis bagi MBR bagi pengembang yang tidak taat.

Di sisi lain, Direktur Utama BTN, Nixon LP Napitupulu mengatakan bahwa pengurangan biaya dapat mencapai total 21% untuk rumah MBR dan masyarakat berpenghasilan tanggung (MBT) yang terdiri dari pembebasan PPN, pemangkasan PPH dan penghapusan BPHTB akan mampu memicu permintaan akan perumahan karena harga jual rumah menjadi lebih murah.

Nixon mengatakan, BTN telah menyalurkan 5,5 juta KPR subsidi dan non subsidi baik melalui KPR Konvensional maupun pembiayaan syariah sejak 1976. Belakangan ini, kata Nixon, semakin banyak kaum milenial, perempuan, dan pekerja sektor informal yang membeli rumah pertama dengan KPR, sehingga prospek sektor perumahan Indonesia sangat prospektif di masa depan.

"Terutama untuk pekerja sektor informal, dapat kita bayangkan jika tidak ada program rumah subsidi, mereka tidak bisa membeli rumah. Selain itu, Indonesia masih punya isu nasional yakni backlog kepemilikan rumah sebanyak 9,9 juta, dan lebih dari 50% masyarakat miskin menghuni rumah tidak layak huni. Berdasarkan data dari PLN, angkanya sampai 24 juta rumah tidak layak huni," papar Nixon.

Kajian BTN menunjukkan, isu utama perumahan di daerah dari sisi demand di antaranya masih terkait dengan pendataan kebutuhan rumah dengan sistem 'by name, by address', serta tumpang tindih peraturan terkait kewenangan penyelenggaraan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Sedangkan di sisi supply, BTN melihat masih belum adanya sinkronisasi perencanaan tata ruang antara daerah dan pusat.

Sebab itu, kata Nixon, BTN terus memberikan masukan kepada pemerintah agar program rumah rakyat bisa terealisasi secara jangka panjang, karena karena sektor perumahan memiliki multiplier effect atau dampak turunan terhadap 185 subsektor lainnya yang mayoritas bersifat padat karya.

Tidak kalah pentingnya, pembangunan sektor perumahan secara masif akan menciptakan lapangan kerja. Berdasarkan perhitungan BTN, setiap pembangunan satu rumah dapat menyerap lima tenaga kerja, sehingga pembangunan 100.000 rumah akan menyerap 500.000 tenaga kerja per tahunnya.

Video Mendagri Tito Kena Siram di Hari Ulang Tahun

Video Mendagri Tito Kena Siram di Hari Ulang Tahun

JAKARTA, KOMPAS.com- Ketua DPP Partai Amanat Nasional (PAN) Bima Arya mengaku siap jika ditugaskan menjadi wakil menteri dalam negeri pada kabinet Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Bima Arya merupakan salah satu tokoh yang menyambangi kediaman Prabowo di Jalan Kertanegara ketika Prabowo memanggil para calon menteri, wakil menteri, dan kepala badan, Selasa (15/10/2024).

“Insya Allah siap, mendampingi siapapun, siap,” kata Bima seusai bertemu Prabowo.

Bima menyebutkan, Prabowo menitipkan pesan untuk mengkaji sistem pemilu supaya pemilu mempersatukan bangsa Indonesia.

“Tadi saya sampaikan Bapak Prabowo meminta secara khusus, nanti dilakukan kajian agar sistem pemilu kita, pilkada kita, efektif, efisien, mencerdaskan, mempersatukan,” ujar dia.

Mantan wali kota Bogor ini pun mengaku punya bekal yang cukup untuk menangani masalah kepemiluan jika masuk pemerintahan Prabowo-Gibran mendatang.

“Karena memang selama ini, tidak saja sebagai pengamat politik, sebagai kepala daerah dan juga pernah bertarung ya merasakan betapa rumitnya dan tingginya biaya politik kita,” kata Bima.

“Jadi ke depan harus ada pembenahan dan evaluasi,” imbuh dia.

Pada Selasa hari ini, Prabowo memanggil tokoh-tokoh yang akan menjadi menteri, wakil menteri, dan kepala badan di kabinet Prabowo-Gibran.

Sebelumnya, pada Senin kemarin, ada 49 calon menteri yang sudah dipanggil oleh Prabowo.

Reporter: Tri Sulistiowati | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian dipanggil ke kediaman Presiden terpilih Prabowo Subianto di Kartanegara.

Tito mengatakan dalam pertemuannya tersebut, ia diminta untuk membantu Prabowo dalam kabinet mendatang.

“Beliau mengatakan sudah tahu persis yang saya kerjakan dan sudah sering rapat bersama. Pak Tito layak dan cocok membantu dikabinet selanjutnya,” kata Tito di depan rumah Prabowo, Senin (14/10).

Sayangnya, Tito tidak menjelaskan lebih lanjut posisi yang akan diberikan Prabowo kepadanya.

“Yang jelas, beliua minta penanganan inflasi tetap dijaga dengan baik,” tambahnya.

Selain itu, sejumlah tokoh juag dipanggil oleh Prabowo di kediamannya, beberapa diantaranya adalah Fadli Zon, Nusron, Saifullah Yusuf, Yandri, dan AHY.

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani buka suara tentang isu pemerintah daerah (pemda) memanipulasi data Badan Pusat Statistik (BPS) demi menerima insentif. Sri Mulyani mengatakan dia sudah berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian soal hal ini.

“Saya sudah cek sama Pak Tito, Pak Mendagri. Beliau menyampaikan ada beberapa, tapi itu sangat sedikit dan sudah dilakukan koreksi,” kata dia saat ditemui usai acara 8th Annual Islamic Finance Conference (AIFC) di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Jumat, 4 Oktober 2024.

Sebelumnya, dugaan manipulasi data inflasi oleh pemda muncul usai Tito menyebut kepala daerah memiliki modus tersendiri untuk mengakali angka inflasi. Hal ini imbas dari ketentuan bahwa daerah yang mampu menjaga inflasi berpeluang menerima insentif dari pemerintah. Sebaliknya, daerah yang gagal mengendalikan inflasi bisa terkena sanksi.

Menurut Tito, oknum kepala daerah menyambangi kantor BPS untuk meminta agar data inflasi dipalsukan. Cara lain yang dilakukan pemda, kata Tito, adalah membuat pasar murah sebelum BPS melakukan survei, sehingga data yang terkumpul bukan data riil.

Sri Mulyani lantas menekankan bahwa data inflasi harus akurat dan kredibel. “Karena kita memberikanreward,jangan sampairewarditu menciptakan suatu sikap atau tindakan yang justru mendistorsi angka inflasi itu,” ujarnya.

Dalam kesempatan terpisah, Plt Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti menegaskan data perhitungan inflasi oleh BPS sesuai dengan kaidah statistik dan dikelola secara independen. Menurut Amalia, BPS mengacu pada standar internasional dan tidak terpengaruh intervensi dari pihak lain.

“Angka yang dihasilkan BPS dapat dijamin kualitasnya dan dipertanggungjawabkan independensinya,” kata dia saat konferensi pers di Jakarta, Selasa, 1 Oktober 2024, seperti dikutip olehAntara.

Sementara itu, terkait tudingan kehadiran pasar murah untuk manipulasi angka inflasi, Amalia menyatakan inisiatif itu merupakan langkah konkret pemerintah dalam mengendalikan inflasi di daerah.

Sri Mulyani berkata dia dan Mendagri telah sepakat bahwa BPS perlu menjaga agar angka inflasi tetap akurat dan kredibel. “Untukreward,harus betul-betul berasal dariachievementkarena memang tingkat harga stabil dan baik,” tuturnya.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) di Kemenkeu, Febrio Nathan Kacaribu, mengatakan bahwa BKF sedang mempertimbangkan kemungkinan menarik insentif dari pemda yang terbukti memanipulasi data. “Kami pertimbangkan,” kata Febrio saat ditemui di kantornya hari ini.

JAKARTA, investor.id – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memperkuat wilayah perbatasan Indonesia dengan negara lain. Hal ini dilakukan pemerintah dengan memilih Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) sebagai lokasi pencanangan Gerakan Pembangunan Terpadu Perbatasan (Gerbangdutas) Tahun 2024.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, selaku Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) menjelaskan ada beberapa alasan terpilihnya Provinsi Kalbar dalam Pencanangan Gerbangdutas Tahun 2024. Alasan yang pertama adalah Kalbar memiliki beberapa Pos Lintas Batas Negara (PLBN) yang telah selesai dibangun dan tinggal diresmikan.

“Saya sudah melapor kepada Presiden (Jokowi),” kata Mendagri Tito dalam keterangan rilisnya dikutip Sabtu (31/8/2024).

Alasan yang kedua, lanjut Mendagri Tito, adalah di perbatasan darat Kalbar khususnya dengan Malaysia perlu diperkuat dengan membangun daerah perbatasan negara masyarakatnya selain lebih sejahtera, juga merasakan pemerataan keadilan pembangunan. Kalau masyarakat perbatasan sudah sejahtera dan tercukupi otomatis akan memperkuat rasa nasionalisme.

“Dan ini akan menjadi buffer zone atau memperkuat zona pertahanan kita dari berbagai gangguan eksternal. Itu konsep utama kita, kita membangun kawasan perbatasan tidak hanya untuk pemerataan pembangunan tapi juga kontribusi untuk mempercepat laju pembangunan Indonesia, tidak hanya diperkotaan urban tapi di desa dan perbatasan sekaligus memperkuat sistem pertahanan melalui peningkatan rakyat di perbatasan,” ungkapnya.

Sementara itu (Pj) Gubernur Kalbar, Harisson berharap acara Pencanangan Gerbangdutas Tahun 2024 ini menjadi momentum yang baik untuk terus melakukan langkah kongkret dalam mendorong percepatan pembangunan kawasan perbatasan negara secara komprehensif dan terpadu serta terintegrasi.

“Saya juga berharap melalui pencanangan pada pagi ini, kita dapat menumbuhkan kesamaan pandangan, gerak dan harapan dari seluruh pihak yang terkait dalam membangun kawasan perbatasan negara,” terangnya.

Sebagai informasi, Provinsi Kalbar memiliki 14 kecamatan lokasi prioritas (Lokrpri) percepatan pembangunan di kawasan perbatasan negara yang berada di 5 kabupaten. Kabupaten tersebut yakni Kabupaten Sambas, Kabupaten Sanggau, Kabupaten Sintang, Kabupaten Kapuas Hulu dan Kabupaten Bengkayang.

Selanjutnya, wilayah Kalbar juga memiliki 2 Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN), yaitu: PKSN Paloh Aruk dan PKSN Jagoi Babang dan memiliki 4 Pos Lintas Batas Negara (PLBN), yaitu:  PLBN Aruk, PLBN Entikong, PLBN Badau, dan PLBN Jagoi Babang.

Dalam Pencanangan Gerbangdutas Tahun 2024, turut mendampingi Mendagri Tito adalah Sekretaris Utama BNPP, Zudan Arif Fakrulloh selaku Penjabat (Pj) Sulawesi Selatan; Pelaksana harian (Plh) Sekretaris BNPP, Makhruzi Rahman; Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara BNPP, Robert Simbolon.

Selanjutnya  Penjabat Gubernur Papua, Ramses Limbong; Penjabat Gubernur Maluku, Sadali Le; Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara, Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Kemenko Polhukam), Rudy Syamsir, bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kalbar.

Editor: Heru Febrianto (Heru.Djaafar@b-universe.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

TEMPO.CO, Bandung - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meminta daerah untuk meningkatkan pendapatan daerah untuk mengurangi ketergantungannya pada dana transfer pusat. “Saya mendorong supaya pendapatan lebih ditingkatkan lagi di antaranya dengan menghidupkan sektor swasta, jadi dibuat baik untuk pengusaha, bukan hanya besar, sedang, kemudian menengah, ya kecil dan termasuk yang pedagang harian ultra mikro,” kata dia selepas rapat bersama semua bupati/wali kota di Gedung Sate, Bandung, Jumat, 19 Juli 2024.

Tito mengatakan, daerah diminta untuk tidak mempersulit pengusaha. “Ini semau kepala daerah mendorong supaya mereka bisa hidup, jangan membuat birokrasi yang berbelit makanya dibentuk mulai dari Mal Pelayanan Publik, kemudian juga diberikan akses kepada perbankan, diperkenalkan,” kata dia.

Tito mengatakan, dengan menghidupkan sektor riil swasta, maka otomatis retribusi dan pendapatan dari pajak akan meningkat. “Kalau sektor riil swasta hidup maka otomatis retribusi dan pendapatan dari pajak juga akan meningkat, ini menjadi PAD (pendapatan asli daerah) yang akan tinggi,” kata dia.

Tito mengatakan rata-rata realisasi pendapatan kabupaten/kota termasuk pemerintah provinsi di Jawa Barat relatif bagus. “Cukup bagus, di atas nasional. Dari segi belanja juga rata-rata di atas nasional, tapi ada beberapa daerah yang belanjanya di bawah nasional,” kata dia.

Namun Tito menyoroti kapasitas fiskal kabupaten/kota di Jawa Barat. Hanya pemerintah provinsi Jawa Barat dan Kota Bekasi yang memiliki kapasitas fiskal dalam kategori kuat.

Kapasitas fiskal yang dimaksud adalah perbandingan antara Pendapatan Asli Daerah dengan pendapatan yang diperoleh daerah dari dana transfer. Pemerintah provinsi Jawa Barat misalnya porsi PAD berada di angka 70,14 persen sementara dana transfer hanya 29.78 persen. Selanjutnya Kota Bekasi dengan porsi PAD 51,4 persen dan dana transfer 48,53 persen.

“Saya lihat hanya dua yang PAD-nya melebihi dana transfer yaitu, pemerintah provinsi dengan Kota Bekasi, yang lainnya kalah dengan dana transfer,” kata Tito.

Di bawahnya mulai dari Kota Bogor dengan porsi PAD 47,24 persen hingga yang terendah Kabupaten Ciamis dengan porsi PAD 10.65 persen. Kota Bandung yang menjadi ibu kota Jawa Barat memiliki porsi PAD hanya 47,23 persen dari seluruh pendapatannya.

Di level nasional, provinsi Jawa Barat berada di posisi 3 untuk kapasitas fiskal. Di atasnya adalah provinsi Banten dengan porsi PAD 73,08 persen, dan DKI Jakarta dengan porsi PAD 72,33 persen. Dari 38 provinsi di Indonesia hanya 13 provinsi yang memiliki PAD di atas pendapatan dari dana transfer pusat. Yakni Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Sumatera Utara, Riau, Lampung, Sulawesi Selatan, Kalimantan Barat, Nusa Tenggara Barat, serta Kalimantan Timur.

“Dana transfer ini kalau nanti terlalu mengandalkan dari pusat, kalau ada pendapatan pusat berkurang, otomatis nanti akan dipotong di daerah. Di samping itu, kalau seandainya mengandalkan dana transfer, kita tahu PAD-nya kurang, uangnya nanti habis untuk belanja pegawai, gaji, dan lain-lain termasuk operasional pegawai yang nggak perlu, makanya perlu di efisiensikan betul belanjanya,” kata Tito.

Tito juga meminta agar pemerintah daerah mengatur belanja agar jangan dihabiskan di akhir tahun. Dengan mengatur belanja tersebut akan mendorong peredaran uang di masyarakat.

“Karena uang yang beredar ini akan mendorong swasta, sekaligus memperkuat daya beli masyarakat, daya beli masyarakat meningkatkan konsumsi rumah tangga. Kalau konsumsi rumah tangganya turun maka pertumbuhan ekonominya melambat artinya. Oleh karena itulah apa namanya itu belanjanya harus efisien, pendapatannya harus ditingkatkan,” kata Tito.

Kementerian Dalam Negeri mencatat realisasi belanja APBD seluruh provinsi, dan kabupaten/kota di Indonesia hingga 30 Juni 2024 menembus Rp 406,92 triliun atau rata-rata 29,56 persen. Realisasi belanja tersebut turun dibandingkan tahun sebelumnya per tanggal 30 Juni 2023 yakni Rp 412,45 triliun atau rata-rata 31,97 persen.

TEMPO.CO, Bandung - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meminta daerah untuk meningkatkan pendapatan daerah untuk mengurangi ketergantungannya pada dana transfer pusat. “Saya mendorong supaya pendapatan lebih ditingkatkan lagi di antaranya dengan menghidupkan sektor swasta, jadi dibuat baik untuk pengusaha, bukan hanya besar, sedang, kemudian menengah, ya kecil dan termasuk yang pedagang harian ultra mikro,” kata dia selepas rapat bersama semua bupati/wali kota di Gedung Sate, Bandung, Jumat, 19 Juli 2024.

Tito mengatakan, daerah diminta untuk tidak mempersulit pengusaha. “Ini semau kepala daerah mendorong supaya mereka bisa hidup, jangan membuat birokrasi yang berbelit makanya dibentuk mulai dari Mal Pelayanan Publik, kemudian juga diberikan akses kepada perbankan, diperkenalkan,” kata dia.

Tito mengatakan, dengan menghidupkan sektor riil swasta, maka otomatis retribusi dan pendapatan dari pajak akan meningkat. “Kalau sektor riil swasta hidup maka otomatis retribusi dan pendapatan dari pajak juga akan meningkat, ini menjadi PAD (pendapatan asli daerah) yang akan tinggi,” kata dia.

Tito mengatakan rata-rata realisasi pendapatan kabupaten/kota termasuk pemerintah provinsi di Jawa Barat relatif bagus. “Cukup bagus, di atas nasional. Dari segi belanja juga rata-rata di atas nasional, tapi ada beberapa daerah yang belanjanya di bawah nasional,” kata dia.

Namun Tito menyoroti kapasitas fiskal kabupaten/kota di Jawa Barat. Hanya pemerintah provinsi Jawa Barat dan Kota Bekasi yang memiliki kapasitas fiskal dalam kategori kuat.

Kapasitas fiskal yang dimaksud adalah perbandingan antara Pendapatan Asli Daerah dengan pendapatan yang diperoleh daerah dari dana transfer. Pemerintah provinsi Jawa Barat misalnya porsi PAD berada di angka 70,14 persen sementara dana transfer hanya 29.78 persen. Selanjutnya Kota Bekasi dengan porsi PAD 51,4 persen dan dana transfer 48,53 persen.

“Saya lihat hanya dua yang PAD-nya melebihi dana transfer yaitu, pemerintah provinsi dengan Kota Bekasi, yang lainnya kalah dengan dana transfer,” kata Tito.

Di bawahnya mulai dari Kota Bogor dengan porsi PAD 47,24 persen hingga yang terendah Kabupaten Ciamis dengan porsi PAD 10.65 persen. Kota Bandung yang menjadi ibu kota Jawa Barat memiliki porsi PAD hanya 47,23 persen dari seluruh pendapatannya.

Di level nasional, provinsi Jawa Barat berada di posisi 3 untuk kapasitas fiskal. Di atasnya adalah provinsi Banten dengan porsi PAD 73,08 persen, dan DKI Jakarta dengan porsi PAD 72,33 persen. Dari 38 provinsi di Indonesia hanya 13 provinsi yang memiliki PAD di atas pendapatan dari dana transfer pusat. Yakni Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Sumatera Utara, Riau, Lampung, Sulawesi Selatan, Kalimantan Barat, Nusa Tenggara Barat, serta Kalimantan Timur.

“Dana transfer ini kalau nanti terlalu mengandalkan dari pusat, kalau ada pendapatan pusat berkurang, otomatis nanti akan dipotong di daerah. Di samping itu, kalau seandainya mengandalkan dana transfer, kita tahu PAD-nya kurang, uangnya nanti habis untuk belanja pegawai, gaji, dan lain-lain termasuk operasional pegawai yang nggak perlu, makanya perlu di efisiensikan betul belanjanya,” kata Tito.

Tito juga meminta agar pemerintah daerah mengatur belanja agar jangan dihabiskan di akhir tahun. Dengan mengatur belanja tersebut akan mendorong peredaran uang di masyarakat.

“Karena uang yang beredar ini akan mendorong swasta, sekaligus memperkuat daya beli masyarakat, daya beli masyarakat meningkatkan konsumsi rumah tangga. Kalau konsumsi rumah tangganya turun maka pertumbuhan ekonominya melambat artinya. Oleh karena itulah apa namanya itu belanjanya harus efisien, pendapatannya harus ditingkatkan,” kata Tito.

Kementerian Dalam Negeri mencatat realisasi belanja APBD seluruh provinsi, dan kabupaten/kota di Indonesia hingga 30 Juni 2024 menembus Rp 406,92 triliun atau rata-rata 29,56 persen. Realisasi belanja tersebut turun dibandingkan tahun sebelumnya per tanggal 30 Juni 2023 yakni Rp 412,45 triliun atau rata-rata 31,97 persen.