Jakarta: Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) menghapus jurusan IPA, IPS dan Bahasa di jenjang SMA. Penghapusan sudah dilakukan tiga tahun lalu seiring kehadiran Kurikulum Merdeka secara bertahap sejak 2021.

Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi Partai NasDem Ratih Megasari Singkarru meminta penghapusan penjurusan diiringi pendampingan yang baik di sekolah. Siswa di sekolah harus mendapat pendampingan yang tepat agar mampu memilih mata pelajaran yang relevan dengan proyeksi karier yang ingin dicapai di masa depan.

"Melalui panduan dari pemerintah, sekolah itu harus bisa mengarahkan siswa untuk berpikir kritis dahulu soal langkah mereka," ujar Ratih dalam acara FGD 1 Pemenuhan Hak Pendidikan pra-Kongres III Partai NasDem di NasDem Tower Jakarta, Senin, 22 Juli 2024.
Ratih menyebut kemampuan berpikir kritis itu bisa dibangun sejak SMP. Sehingga persiapan untuk ke depan bisa lebih matang.

"Sehingga dia di SMA sudah tahu bahkan mau ambil jurusan apa di kuliah. Kalau nanti mau jadi dokter harus belajar apa yang harus kuat," tutur dia.

Siswa juga harus diberi pendampingan terkait mata pelajaran yang benar-benar relevan. Artinya, mengambil mata pelajaran sesuai dengan tujuan karier atau setidaknya pemilihan prodi saat kuliah.

"Jadi, pertama kasih paham dulu mana yang inline, kemudian juga penanaman materi yang lebih baik ditanam sedini mungkin, jangan sampai tidak ada jurusan ini menimbulkan kebingungan," ujar dia.

Kepala Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan (BSKAP) Kemendikbudristek, Anindito Aditomo, menyebut penghapusan jurusan IPA, IPS dan Bahasa di jenjang SMA bukan tanpa maksud. Ini agar siswa lebih leluasa menggali minat dan bakat.

"Pada kelas 11 dan 12 SMA, murid yang sekolahnya menggunakan Kurikulum Merdeka dapat memilih mata pelajaran secara lebih leluasa sesuai minat, bakat, kemampuan dan aspirasi studi lanjut atau kariernya," papar Nino sapaan karib Anindito Aditomo kepada Medcom.id, Jumat, 19 Juli 2024.

Nino mencontohkan seorang murid yang ingin berkuliah di program studi teknik bisa menggunakan jam pelajaran pilihan untuk mata pelajaran matematika tingkat lanjut dan fisika. Si murid tidak perlu mengambil mata pelajaran biologi.

Sebaliknya, seorang murid yang ingin berkuliah di kedokteran bisa menggunakan jam pelajaran pilihan untuk mapel biologi dan kimia, tanpa harus mengambil mapel matematika tingkat lanjut. Sehingga murid bisa lebih fokus.

"Murid bisa lebih fokus untuk membangun basis pengetahuan yang relevan untuk minat dan rencana studi lanjutannya," jelas Nino.

Baca juga: Penjurusan di Jenjang SMA Persulit Siswa Fokus pada Rencana Studi Lanjut

(REN)

Jakarta: Anggota Komisi X DPR RI Fraksi Partai NasDem, Ratih Megasari Singkarru, mendorong pemerintah lebih memperhatikan dunia pendidikan. Utamanya, dari segi anggaran.

Ratih menyebut pemerintah tak boleh ragu mengeluarkan anggaran besar untuk pendidikan. Sebab, alokasi anggaran pendidikan tak bisa dilihat sebagai pengeluaran.

"Kalau kita bicara pendidikan gitu ya, anggaran itu tidak bisa dilihat sebagai cost namun itu sebuah investasi," ujar Ratih dalam acara FGD 1 Pemenuhan Hak Pendidikan pra-Kongres III Partai NasDem di NasDem Tower Jakarta, Senin, 22 Juli 2024.
Dia menuturkan pada tahun depan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) hanya menerima anggaran sebesar Rp98 triliun. Jumlah tersebut hanya 15 persen dari Rp665 triliun anggaran fungsi pendidikan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Ratih menyebut Komisi X DPR RI sedang berupaya menaikkan anggaran tersebut. Dia menilai anggaran fungsi pendidikan perlu ditambah.

"Dan kita bahkan berharapannya bisa ratusan triliun, minimal Rp200 triliun. Itu angka minimal menurut saya," tutur dia.

Dia berharap pemerintah bisa memperbesar alokasi anggaran pendidikan dalam APBN. Sehingga, anggaran yang dapat dikucurkan ke Kemendikbudristek bisa lebih besar lagi.

Baca juga: Anggaran Pendidikan di Kemendikbusristek Mesti Minimal Rp200 Triliun

(REN)