Bisnis.com, JAKARTA - Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengungkapkan alasannya melakukan sambungan telepon kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto di tengah rapat audiensi Pimpinan DPR dengan Solidaritas Hakim Indonesia (SHI).

Audiensi tersebut berlangsung di Ruang Komisi III, Kompleks Parlemen Senayan, pada Selasa (8/10/2024). Adapun, pemimpin rapat tersebut adalah Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad dan didampingi oleh Adies Kadir, Cucun Ahmad Syamsurijal, dan Saan Mustopa.

Dasco menerangkan bahwa aspirasi-aspirasi dari para hakim disampaikan langsung ke Presiden terpilih Prabowo Subianto saat rapat tadi lantaran Prabowo lah yang akan memimpin pemerintahan ke depan.

“Untuk supaya ini bisa sinkron, saya tadi langsungkan juga kepada presiden terpilih yang akan memimpin pemerintahan ke depan, supaya aspirasi ini dapat dilanjutkan,” ujarnya kepada wartawan seusai audiensi bersama SHI, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (8/10/2024).

Menurutnya, yang menerima aspirasi dari SHI dalam mewakili para hakim di seluruh Indonesia ini masih pemerintah yang sekarang, sedangkan pada masa transisi pemerintahan nanti mungkin keputusan yang diambil akan bergantung pada pemerintahan yang baru.

“Teman-teman para Solidaritas Hakim ini kan menyampaikan aspirasi dari hakim-hakim di seluruh Indonesia. Pada saat ini yang menerima adalah pemerintah yang sekarang, sehingga pada masa transisi ini mungkin keputusan-keputusan yang diambil juga mempertimbangkan hal-hal hitungan-hitungan ke depan,” tutur Dasco.

Dalam sambungan telepon, Prbaowo berjanji akan memperhatikan kesejahteraan hakim di Indonesia. Dirinya mengakui sudah sejak lama menaruh perhatian yang besar dan sudah memiliki rencana untuk memperbaiki kondisi para hakim.

Prabowo juga mengungkapkan dirinya berencana ingin bertatap muka dan berbincang langsung dengan para hakim.

Menanggapi hal tersebut, Dasco mengatakan rencana tersebut haruslah dijadwalkan terlebih dahulu karena hal ini baru disampaikan pada kesempatan tadi, sehingga belum ada koordinasi lebih lanjut.

“Kalau itu mesti dijadwal, tadi baru disampaikan. Saya belum sempat juga koordinasi kan. Tapi paling tidak, inti dari apa yang disampaikan kedua belah pihak kan tadi sudah sama-sama didengar,” pungkas dia.

Bisnis.com, JAKARTA - Solidaritas Hakim Indonesia (SHI) mengungkapkan bahwa kerja hakim sangat rawan dan rentan ancaman dari pihak luar.

Juru Bicara SHI, Camilla Bania Lombia menceritakan bahwa ada hakim perempuan yang meninggal dunia beberapa waktu lalu di daerah, lantaran sering diteror dan rumah hakim perempuan tersebut juga didatangi oleh orang tidak dikenal.

"Sudah banyak hakim-hakim perempuan yang diteror. Ada juga salah satu hakim perempuan angkatan kami yang sampai meninggal dunia karena teror," tuturnya di Jakarta, Selasa (8/10/2024).

Dia menjelaskan hakim perempuan itu juga tengah menderita sakit autoimun dan telah diteror orang tidak dikenal selama 2 minggu di rumahnya.

"Akhirnya dengan kondisi dia yang stres, autoimunnya meningkat, dan akhirnya dia meninggal dalam kondisi menjalankan tugas konstitusi negara sebaik-baiknya," katanya.

Sayangnya dia tidak mau menjelaskan rinci mengenai identitas hakim perempuan itu. Dia hanya meminta Pemerintah Pusat agar lebih memperhatikan nasib para hakim di seluruh Indonesia.

"Belum lagi jika ada perkara yang mengancam jiwa. Seperti misalnya saya menangani perkara konflik antar warga, yang di mana antar warganya itu sangat tensionnya tinggi, itu sangat mengancam hakim," ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Presiden terpilih Prabowo Subianto berjanji akan memperhatikan kesejahteraan hakim di Indonesia. Dirinya mengakui sudah sejak lama menaruh perhatian yang besar dan sudah memiliki rencana untuk memperbaiki kondisi para hakim.

Hal ini disampaikan Prabowo melalui panggilan telepon saat audiensi Pimpinan DPR RI dengan Solidaritas Hakim Indonesia di Ruang Komisi III, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (8/10/2024).

Prabowo berpendapat bahwa lembaga yudikatif Indonesia harus sangat kuat. Maka dari itu, dia memandang kualitas-kualitas hidup para hakim harus diperbaiki.

“Harus dijamin supaya para hakim itu sangat mandiri dan bisa menjalankan tugas sebagai hakim dengan sebaik-baiknya. Karena itu dari dulu rencana saya ingin memperbaiki remunerasi penghasilan para hakim supaya menjadi sangat baik. Itu pandangan saya dari dulu,” tutur dia.

Lebih lanjut, presiden terpilih itu meminta para hakim untuk sabar sebentar karena begitu dia menerima estafet dan mandat kepemimpinan, dia akan benar-benar memperhatikan para hakim.

Supaya, tambah Prabowo, negara bisa menghilangkan korupsi, para hakim tidak bisa disogok, para hakim tidak bisa dibeli, dan para hakim harus terhormat. Maka dari itu, para hakim harus mendapat perhatian negara dan mendapatkan penghasilan yang memadai.

“Sehingga dia [para hakim] punya harga diri yang sangat tinggi. Dan dia tidak perlu untuk cari tambahan,” ucapnya.

Untuk itu, Prabowo memohon bantuan pada para hakim untuk bersatu membenahi dan meyakinkan semua pihak terutama mereka yang menerima fasilitas negara untuk membayar pajak dengan sebaik-baiknya.

Prabowo juga mengungkapkan dirinya berencana ingin berbincang langsung dengan para hakim.

“Pada saatnya nanti saya bisa minta waktu untuk saya bisa mungkin tatap muka dan bicara langsung sama saudara-saudara,” tutupnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Solidaritas Hakim Indonesia (SHI) bakal melakukan kunjungan ke sejumlah pihak di Jakarta pada hari kedua cuti massal hakim, Selasa (08/10/2025).

Juru bicara Gerakan SHI, Fauzan Arrasyid mengatakan agenda selanjutnya dari cuti massal ini akan berlangsung dengan melakukan rapat dengar pendapat umum (RDPU) di DPR pada 10.00 WIB.

"Mulai 10.00 WIB, kami akan melakukan RDPU dengan pimpinan DPR RI," ujar Fauzan dalam keterangan tertulisnya, Selasa (8/10/2024).

Pada waktu yang sama, Fauzan menambahkan pihaknya bakal menemui Pakar Hukum Tata Negara sekaligus Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Jimly Asshiddiqie. Pertemuan ini bakal dilakukan di Jimly School Gedung Sarinah Lantai 9.

Agenda selanjutnya, SHI melalui Jubir Catur akan melakukan audiensi dengan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional pada 10.00 WIB.

Kemudian, pada 13.00 WIB melalui Jubir SHI Khoiruddin bakal bertemu dengan Buya M Busyro Muqoddas di Kantor PP Muhammadiyah.

"Pada 15.30 melalui Jubit Agus Adhari akan melakukan audiensi dengan Kementerian Keuangan di kantornya," imbuhnya.

Dalam catatan Bisnis, Solidaritas Hakim se-Indonesia menggelar aksi mogok sidang melalui cuti massal selama sepekan mulai tanggal 7-11 Oktober 2024. Alasannya adalah gaji pokok yang dinilai tidak layak karena tak kunjung disesuaikan selama 12 tahun terakhir.

Menurut Fauzan saat ini aturan gaji pokok para hakim masih disamakan dengan aturan gaji pokok Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Menurutnya, hal tersebut akan berdampak pada penghasilan para hakim ketika masuk masa pensiun, karena ketika pensiun para hakim hanya akan menerima gaji pokok.

Adapun, penyesuaian gaji pokok dan tunjangan para hakim juga harus mempertimbangkan besaran insentif yang cukup.

Tujuannya, untuk menarik individu berkualitas agar berminat mendaftarkan diri menjadi hakim di masa depan. Selain itu, penyesuaian gaji juga diharapoan dapat bersaing dengan perusahaan BUMN hingga kantor hukum ternama.

Dia menjelaskan bahwa gaji pokok serta tunjangan para hakim tidak pernah ada penyesuaian sejak 12 tahn yang lalu, hal itu diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012.

"Tanpa kesejahteraan yang memadai, para hakim bisa saja rentan terhadap praktik korupsi karena penghasilan mereka tidak mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari," tutur Fauzan.