Reporter: kompas.com | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Presiden Partai Buruh, Said Iqbal memahami cepatnya respons pemerintah terhadap tuntutan kenaikan gaji yang disuarakan oleh Solidaritas Hakim Indonesia (SHI).

Menurut dia, hakim pantas mendapatkan perhatian lebih karena gaji mereka belum naik selama 12 tahun.

“Hakim itu sudah tidak naik upah selama 12 tahun. Jadi, wajar (cepat direspon). Kalau buruh kan naik upah setiap tahun,” ujar Said Iqbal saat ditemui di Pulo Gadung, Jakarta Timur, Jumat (11/10/2024).

Said menegaskan, buruh mendukung perjuangan hakim dalam menuntut haknya, terutama karena peran hakim sangat penting dalam menjaga keadilan di Indonesia.

“Keadilan gerbang terakhirnya adalah di tangan hakim. Oleh karena itu kesejahteraannya harus menjadi perhatian,” lanjutnya.

Said Iqbal juga mengapresiasi langkah Presiden Terpilih Prabowo Subianto yang merespons tuntutan para hakim dan berjanji akan menaikkan gaji mereka sesuai aspirasi.

Said percaya bahwa Prabowo, yang telah ia jalin komunikasi intens selama 10 tahun, juga akan memperhatikan kesejahteraan buruh.

Ia optimistis bahwa pada 2025, akan ada komitmen untuk menaikkan upah buruh melalui Menteri Tenaga Kerja yang baru.

“Kami berkeyakinan Pak Prabowo akan memperhatikan secara sungguh-sungguh kenaikan upah (buruh) di tahun 2025. Dan, kami percaya Menteri Tenaga Kerja yang baru akan ada arahan untuk komitmen itu,” tambah Said.

Sebelumnya, ribuan hakim di seluruh Indonesia melakukan aksi cuti bersama selama lima hari dari 7 hingga 11 Oktober 2024 sebagai bentuk protes karena belum adanya kenaikan gaji.

Juru Bicara SHI, Fauzan Arrasyid, mengungkapkan bahwa gaji pokok hakim saat ini masih mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 94 Tahun 2012, dengan rentang Rp 2.000.000 hingga Rp 4.000.000.

Untuk mencapai gaji Rp 4.000.000, hakim golongan III harus mengabdi setidaknya selama 30 tahun, sementara hakim golongan IV membutuhkan 24 tahun.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Tuntutan Naik Gaji Hakim Direspons Cepat, Said Iqbal: Wajar, Sudah 12 Tahun Tak Naik", Klik untuk baca: https://megapolitan.kompas.com/read/2024/10/12/08401621/tuntutan-naik-gaji-hakim-direspons-cepat-said-iqbal-wajar-sudah-12-tahun.

Bisnis.com, JAKARTA - Presiden terpilih Prabowo Subianto berencana melakukan realokasi anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN 2025 untuk menaikan gaji para hakim di Indonesia.

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan tim ekonomi Prabowo Subianto kini tengah menghitung sekaligus melakukan realokasi anggaran untuk para hakim sehingga tidak ada lagi hakim yang menerima gaji kecil di masa pemerintahan Prabowo-Gibran.

"Tim ekonomi Pak Prabowo akan melakukan realokasi anggaran [APBN] 2025 untuk memenuhi kebutuhan para hakim," tuturnya di Jakarta, Rabu (9/10).

Tak hanya itu, menurut Dasco, pihaknya juga segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Jabatan Hakim untuk periode DPR RI 2024-2029.

Harapannya, kata Dasco, tugas para hakim dalam memenuhi kebutuhan rakyat atas keadilan tidak terhambat. Selain itu hakim juga sejahtera dan tidak mudah disuap oleh siapapun

“Insya Allah kami semua sudah sama-sama sepakat, ada beberapa hal yang kita akan perbaiki termasuk tadi kita akan secepatnya dalam periode DPR yang baru pada saat ini, untuk kemudian meluncurkan kembali RUU Jabatan Hakim," katanya.

Sebelumya, Prabowo Subianto mengaku terkejut mendengar dan mengetahui kondisi para hakim selama ini, terutama soal keluhan para hakim terkait permintaan kenaikan gaji.

Untuk itu, Prabowo meminta para hakim bersabar sampai dirinya resmi dilantik sebagai Presiden pada 20 Oktober 2024 karena dia menyatakan sudah memiliki rencana untuk memperbaiki kondisi para hakim.

“Mohon sabar, saya juga kaget mendengar kondisi kalian, tapi saya sudah merencanakan bagaimana kita memperbaiki kondisi kalian,” kata Prabowo melalui panggilan telepon saat audiensi Pimpinan DPR RI dengan Solidaritas Hakim Indonesia (SHI) di Ruang Komisi III, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (8/10/2024).

IDXChannel - Solidaritas Hakim Indonesia (SHI) melakukan audiensi bersama Kementerian Keuangan (Kemenkeu) terkait tuntutan untuk peningkatan kesejahteraan para hakim di seluruh Indonesia di Kantor Pusat Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (8/10/2024).

Terkait hasil pertemuannya dengan pejabat di Kemenkeu tersebut, Juru Bicara SHI Bagus Sujatmiko mengaku belum bisa dibuka ke publik atas permintaan dari Kemenkeu.

"Hal tersebut masih menjadi informasi yang dikecualikan untuk dibuka publik. Kami pun harus memahami hal tersebut juga. Tapi kami memahami kenapa rekan-rekan dari Kementerian Keuangan saat ini belum bisa membuka hal tersebut. Karena termasuk informasi rahasia atau dikecualikan untuk dibuka," ujar Bagus saat ditemui di Kantor Kemenkeu.

Meski demikian, Bagus berterima kasih kepada jajaran Kemenkeu yang telah menerima audiensi Solidaritas Hakim Indonesia. Pertemuan tersebut juga sekaligus sebagai ajang bertukar pikiran, baik dari perspektif pemerintah maupun perspektif hakim terkait pengelolaan anggaran.

Bagus Sujatmiko menjelaskan, dalam kunjungannya hari ini diterima oleh Sekretaris Jenderal Kemenkeu Heru Pambudi, hingga Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis Yustinus Prastowo.

"Kita di Kemenkeu bertemu Pak Sekjen, dan pejabat lain termasuk Yustinus Prastowo. Kita membicarakan banyak hal, salah satunya kita sharing pandangan. Termasuk bagaimana Kemenkeu mengatur kesejahteraan pegawainya," ujar dia.

Lebih lanjut, Bagus menilai adanya pemahaman yang berbeda antara Kementerian Keuangan selaku pengelola keuangan negara, dengan perspektif para hakim soal kemerdekaan anggaran di bidang hukum.

"Mungkin karena kita punya latar belakang yang berbeda, kita juga menjelaskan bagaimana konsep kemerdekaan anggaran di bidang hukum, agar kedepan badan peradilan kita itu betul betul independen, baik secara peradilan maupun anggaran," kata dia.

(Dhera Arizona)

IDXChannel - Solidaritas Hakim Indonesia (SHI) menyambangi kantor Kementerian Keuangan (Kemenkeu) terkait tuntutan peningkatan kesejahteraan para hakim di seluruh Indonesia, Selasa (8/10/2024).

Juru Bicara SHI, Bagus Sujatmiko, menjelaskan dalam kunjungannya hari ini diterima oleh Sekretaris Jenderal Kemenkeu Heru Pambudi hingga Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis Yustinus Prastowo.

"Kita di Kemenkeu bertemu pak Sekjen, dan pejabat lain termasuk Yustinus Prastowo. Kita membicarakan banyak hal, salah satunya kita sharing pandangan, termasuk bagaimana Kemenkeu mengatur kesejahteraan pegawainya," ujarnya saat ditemui di Kemenkeu.

Lebih lanjut, Bagus menilai adanya pemahaman yang berbeda antara Kemenkeu selaku pengelola keuangan negara, dengan perspektif para hakim soal kemerdekaan anggaran di bidang Hukum.

"Mungkin karena kita punya latar belakangyang berbeda, kita juga menjelaskan bagaimanakonsep kemerdekaan anggaran di bidang hukum, agar ke depan badan peradilan kita itu betul-betul independen, baik secara peradilan maupun anggaran," kata Bagus.

Lebih lanjut, dia mengungkapkan tidak ada hasil spesifik terkait tuntutan SHI untuk meningkatkan kesejahteraan dengan para hakim di Indonesia.

"Kalau mengenai hal itu (sinyal positif tuntutan hakim), tadi disampaikan, hal tersebut masih menjadi informasi yang dikecualikan untuk dibuka ke publik, kami jugaharus memahami hal tersebut," tutur Bagus.

(Febrina Ratna)

Bisnis.com, JAKARTA - Solidaritas Hakim Indonesia (SHI) menegaskan bahwa aksi mogok kerja atau cuti berjamaah para hakim tidak akan mengganggu penanganan perkara di semua pengadilan.

Juru Bicara Solidaritas Hakim Indonesia Bagus Sudjatmiko mengemukakan bahwa perkara yang masuk ke pengadilan tetap akan dilayani para hakim dengan baik, mengingat banyak masyarakat yang ingin mencari keadilan di setiap pengadilan.

"Apalagi perkara-perkara yang memang harus diselesaikan di hari itu, kami [pengadilan] tetap akan melayani dengan baik," tuturnya di Jakarta, Selasa (8/10).

Menurut Bagus, tidak ada pengadilan yang ditutup sementara karena aksi mogok kerja para hakim di seluruh Indonesia.

Bahkan, dia memastikan seluruh layanan tetap bakal dibuka dan akan dilayani di semua pengadilan di Indonesia.

"Artinya cuti bersama kita ini tidak akan mengganggu pelayanan di pengadilan mana pun," katanya.

Presiden terpilih Prabowo Subianto berjanji akan memperhatikan kesejahteraan hakim di Indonesia. Dirinya mengakui sudah sejak lama menaruh perhatian yang besar dan sudah memiliki rencana untuk memperbaiki kondisi para hakim.

Hal ini disampaikan Prabowo melalui panggilan telepon saat audiensi Pimpinan DPR RI dengan Solidaritas Hakim Indonesia di Ruang Komisi III, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (8/10/2024).

Prabowo berpendapat bahwa lembaga yudikatif Indonesia harus sangat kuat. Maka dari itu, dia memandang kualitas-kualitas hidup para hakim harus diperbaiki.

“Harus dijamin supaya para hakim itu sangat mandiri dan bisa menjalankan tugas sebagai hakim dengan sebaik-baiknya. Karena itu dari dulu rencana saya ingin memperbaiki remunerasi penghasilan para hakim supaya menjadi sangat baik. Itu pandangan saya dari dulu,” tutur dia.

Lebih lanjut, presiden terpilih itu meminta para hakim untuk sabar sebentar karena begitu dia menerima estafet dan mandat kepemimpinan, dia akan benar-benar memperhatikan para hakim.

Supaya, tambah Prabowo, negara bisa menghilangkan korupsi, para hakim tidak bisa disogok, para hakim tidak bisa dibeli, dan para hakim harus terhormat. Maka dari itu, para hakim harus mendapat perhatian negara dan mendapatkan penghasilan yang memadai.

“Sehingga dia [para hakim] punya harga diri yang sangat tinggi. Dan dia tidak perlu untuk cari tambahan,” ucapnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) memastikan bahwa pemerintah tengah mengkaji memberikan kenaikan gaji bagi para hakim yang saat ini melakukan aksi mogok kerja atau cuti berjamaah.

“Semuanya [kenaikan gaji hakim] masih dalam kajian dan perhitungan di Menpan RB, Menkumham, dan juga Kemenkeu. Semuanya baru hitung dikalkulasi,” ujarnya kepada wartawan di JCC Senayan, Selasa (8/10/2024).

Menurut catatan Bisnis, Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin disebut tidak pernah melakukan penyesuaian terhadap gaji ribuan hakim.

Akibatnya, ribuan hakim ingin melakukan aksi mogok massal karena tak pernah merasakan penyesuaian besaran gaji pokok selama 12 tahun terakhir.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim, dijelaskan gaji pokok hakim akan mengikuti gaji PNS golongan IIIA.

Hakim yang memiliki masa kerja 0 tahun akan mendapatkan gaji pokok sebesar Rp2 juta per bulan. Sementara itu, untuk gaji tertinggi hakim setara golongan IV E PNS yakni sebesar Rp4,97 juta per bulan.

Namun, itu semua hanya gaji pokok, belum termasuk tunjangan dan fasilitas seperti rumah dinas, fasilitas transportasi, jaminan kesehatan, jaminan keamanan, biaya perjalanan dinas, kedudukan protokol, dan penghasilan pensiun.

Sementara itu, Solidaritas Hakim Indonesia (SHI) mengungkapkan ada 148 orang hakim yang melakukan aksi cuti berjamaah atau mogok kerja selama satu pekan sejak Senin (7/10/2024).

Juru Bicara Solidaritas Hakim Indonesia Camilla Bania Lombia mengemukakan meskipun hanya 148 hakim yang ikut aksi mogok kerja, namun ada 1.800 hakim dari seluruh Indonesia yang mendukung aksi tersebut dan memberikan donasi.

"Jadi yang mendukung aksi gerakan ini tuh mulai dengan berbagai donasi dan segala macamnya itu 1.800-an hakim," tuturnya di Jakarta, Selasa (8/10).

Camilla juga mengungkapkan alasan para hakim tersebut menggelar demo lantaran sudah mengangkat 'bendera putih' atas gaji yang mereka terima selama ini.

"Jadi keadaan hidup di daerah yang sangat mahal, itu sudah tidak bisa lagi untuk kami [para hakim] bertahan dengan keadaan seperti ini," katanya.

Bisnis.com, JAKARTA - Solidaritas Hakim Indonesia (SHI) mengungkapkan ada 148 orang hakim yang melakukan aksi cuti berjamaah atau mogok kerja selama satu pekan sejak Senin (7/10/2024).

Juru Bicara Solidaritas Hakim Indonesia Camilla Bania Lombia mengemukakan meskipun hanya 148 hakim yang ikut aksi mogok kerja, namun ada 1.800 hakim dari seluruh Indonesia yang mendukung aksi tersebut dan memberikan donasi.

"Jadi yang mendukung aksi gerakan ini tuh mulai dengan berbagai donasi dan segala macamnya itu 1.800-an hakim," tuturnya di Jakarta, Selasa (8/10).

Camilla juga mengungkapkan alasan para hakim tersebut menggelar demo lantaran sudah mengangkat 'bendera putih' atas gaji yang mereka terima selama ini.

"Jadi keadaan hidup di daerah yang sangat mahal, itu sudah tidak bisa lagi untuk kami [para hakim] bertahan dengan keadaan seperti ini," katanya.

Bahkan, kata dia, untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari tidak sedikit hakim yang mengambil pekerjaan sampingan, seperti mengajar dan berjualan. Namun, dia memastikan hal tersebut dilakukan tanpa melanggar kode etik hakim

"Kalau saya, untuk tetap menjaga integritas, saya banyak mengambil side job ya seperti translation atau mengajar yang masih sesuai dengan kode etik hakim," ujar Camilla.

Bisnis.com, JAKARTA - Solidaritas Hakim Indonesia (SHI) mengungkapkan ada 148 orang hakim yang melakukan aksi cuti berjamaah selama satu pekan sejak Senin (7/10/2024).

Juru Bicara Solidaritas Hakim Indonesia Camilla Bania Lombia mengemukakan meskipun hanya 148 hakim yang ikut aksi mogok kerja, namun ada 1.800 hakim dari seluruh Indonesia yang mendukung aksi tersebut dan memberikan donasi.

"Jadi yang mendukung aksi gerakan ini tuh mulain dengan berbagai donasi dan segala macamnya itu 1.800an hakim," tuturnya di Jakarta, Selasa (8/10).

Camilla juga mengungkapkan alasan para hakim tersebut menggelar demo lantaran sudah mengangkat bendera putih atas gaji yang diterimanya selama ini.

"Jadi keadaan hidup di daerah yang sangat mahal, itu sudah tidak bisa lagi untuk kamk bertahan di keadaan seperti ini," katanya.

Bahkan, kata dia, untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari tidak sedikit hakim yang ambil pekerjaan sampingan seperti mengajar dan berjualan, tanpa melanggar kode etik hakim

"Kalau saya, untuk tetap menjaga integritas saya, saya banyak mengambil side job ya seperti translation atau mengajar yang masih sesuai dengan kode etik hakim," ujar Camilla.

Bisnis.com, JAKARTA - Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengungkapkan alasannya melakukan sambungan telepon kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto di tengah rapat audiensi Pimpinan DPR dengan Solidaritas Hakim Indonesia (SHI).

Audiensi tersebut berlangsung di Ruang Komisi III, Kompleks Parlemen Senayan, pada Selasa (8/10/2024). Adapun, pemimpin rapat tersebut adalah Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad dan didampingi oleh Adies Kadir, Cucun Ahmad Syamsurijal, dan Saan Mustopa.

Dasco menerangkan bahwa aspirasi-aspirasi dari para hakim disampaikan langsung ke Presiden terpilih Prabowo Subianto saat rapat tadi lantaran Prabowo lah yang akan memimpin pemerintahan ke depan.

“Untuk supaya ini bisa sinkron, saya tadi langsungkan juga kepada presiden terpilih yang akan memimpin pemerintahan ke depan, supaya aspirasi ini dapat dilanjutkan,” ujarnya kepada wartawan seusai audiensi bersama SHI, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (8/10/2024).

Menurutnya, yang menerima aspirasi dari SHI dalam mewakili para hakim di seluruh Indonesia ini masih pemerintah yang sekarang, sedangkan pada masa transisi pemerintahan nanti mungkin keputusan yang diambil akan bergantung pada pemerintahan yang baru.

“Teman-teman para Solidaritas Hakim ini kan menyampaikan aspirasi dari hakim-hakim di seluruh Indonesia. Pada saat ini yang menerima adalah pemerintah yang sekarang, sehingga pada masa transisi ini mungkin keputusan-keputusan yang diambil juga mempertimbangkan hal-hal hitungan-hitungan ke depan,” tutur Dasco.

Dalam sambungan telepon, Prbaowo berjanji akan memperhatikan kesejahteraan hakim di Indonesia. Dirinya mengakui sudah sejak lama menaruh perhatian yang besar dan sudah memiliki rencana untuk memperbaiki kondisi para hakim.

Prabowo juga mengungkapkan dirinya berencana ingin bertatap muka dan berbincang langsung dengan para hakim.

Menanggapi hal tersebut, Dasco mengatakan rencana tersebut haruslah dijadwalkan terlebih dahulu karena hal ini baru disampaikan pada kesempatan tadi, sehingga belum ada koordinasi lebih lanjut.

“Kalau itu mesti dijadwal, tadi baru disampaikan. Saya belum sempat juga koordinasi kan. Tapi paling tidak, inti dari apa yang disampaikan kedua belah pihak kan tadi sudah sama-sama didengar,” pungkas dia.

Bisnis.com, JAKARTA - Solidaritas Hakim Indonesia (SHI) mengungkapkan bahwa kerja hakim sangat rawan dan rentan ancaman dari pihak luar.

Juru Bicara SHI, Camilla Bania Lombia menceritakan bahwa ada hakim perempuan yang meninggal dunia beberapa waktu lalu di daerah, lantaran sering diteror dan rumah hakim perempuan tersebut juga didatangi oleh orang tidak dikenal.

"Sudah banyak hakim-hakim perempuan yang diteror. Ada juga salah satu hakim perempuan angkatan kami yang sampai meninggal dunia karena teror," tuturnya di Jakarta, Selasa (8/10/2024).

Dia menjelaskan hakim perempuan itu juga tengah menderita sakit autoimun dan telah diteror orang tidak dikenal selama 2 minggu di rumahnya.

"Akhirnya dengan kondisi dia yang stres, autoimunnya meningkat, dan akhirnya dia meninggal dalam kondisi menjalankan tugas konstitusi negara sebaik-baiknya," katanya.

Sayangnya dia tidak mau menjelaskan rinci mengenai identitas hakim perempuan itu. Dia hanya meminta Pemerintah Pusat agar lebih memperhatikan nasib para hakim di seluruh Indonesia.

"Belum lagi jika ada perkara yang mengancam jiwa. Seperti misalnya saya menangani perkara konflik antar warga, yang di mana antar warganya itu sangat tensionnya tinggi, itu sangat mengancam hakim," ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Presiden terpilih Prabowo Subianto berjanji akan memperhatikan kesejahteraan hakim di Indonesia. Dirinya mengakui sudah sejak lama menaruh perhatian yang besar dan sudah memiliki rencana untuk memperbaiki kondisi para hakim.

Hal ini disampaikan Prabowo melalui panggilan telepon saat audiensi Pimpinan DPR RI dengan Solidaritas Hakim Indonesia di Ruang Komisi III, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (8/10/2024).

Prabowo berpendapat bahwa lembaga yudikatif Indonesia harus sangat kuat. Maka dari itu, dia memandang kualitas-kualitas hidup para hakim harus diperbaiki.

“Harus dijamin supaya para hakim itu sangat mandiri dan bisa menjalankan tugas sebagai hakim dengan sebaik-baiknya. Karena itu dari dulu rencana saya ingin memperbaiki remunerasi penghasilan para hakim supaya menjadi sangat baik. Itu pandangan saya dari dulu,” tutur dia.

Lebih lanjut, presiden terpilih itu meminta para hakim untuk sabar sebentar karena begitu dia menerima estafet dan mandat kepemimpinan, dia akan benar-benar memperhatikan para hakim.

Supaya, tambah Prabowo, negara bisa menghilangkan korupsi, para hakim tidak bisa disogok, para hakim tidak bisa dibeli, dan para hakim harus terhormat. Maka dari itu, para hakim harus mendapat perhatian negara dan mendapatkan penghasilan yang memadai.

“Sehingga dia [para hakim] punya harga diri yang sangat tinggi. Dan dia tidak perlu untuk cari tambahan,” ucapnya.

Untuk itu, Prabowo memohon bantuan pada para hakim untuk bersatu membenahi dan meyakinkan semua pihak terutama mereka yang menerima fasilitas negara untuk membayar pajak dengan sebaik-baiknya.

Prabowo juga mengungkapkan dirinya berencana ingin berbincang langsung dengan para hakim.

“Pada saatnya nanti saya bisa minta waktu untuk saya bisa mungkin tatap muka dan bicara langsung sama saudara-saudara,” tutupnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Solidaritas Hakim Indonesia (SHI) bakal melakukan kunjungan ke sejumlah pihak di Jakarta pada hari kedua cuti massal hakim, Selasa (08/10/2025).

Juru bicara Gerakan SHI, Fauzan Arrasyid mengatakan agenda selanjutnya dari cuti massal ini akan berlangsung dengan melakukan rapat dengar pendapat umum (RDPU) di DPR pada 10.00 WIB.

"Mulai 10.00 WIB, kami akan melakukan RDPU dengan pimpinan DPR RI," ujar Fauzan dalam keterangan tertulisnya, Selasa (8/10/2024).

Pada waktu yang sama, Fauzan menambahkan pihaknya bakal menemui Pakar Hukum Tata Negara sekaligus Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Jimly Asshiddiqie. Pertemuan ini bakal dilakukan di Jimly School Gedung Sarinah Lantai 9.

Agenda selanjutnya, SHI melalui Jubir Catur akan melakukan audiensi dengan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional pada 10.00 WIB.

Kemudian, pada 13.00 WIB melalui Jubir SHI Khoiruddin bakal bertemu dengan Buya M Busyro Muqoddas di Kantor PP Muhammadiyah.

"Pada 15.30 melalui Jubit Agus Adhari akan melakukan audiensi dengan Kementerian Keuangan di kantornya," imbuhnya.

Dalam catatan Bisnis, Solidaritas Hakim se-Indonesia menggelar aksi mogok sidang melalui cuti massal selama sepekan mulai tanggal 7-11 Oktober 2024. Alasannya adalah gaji pokok yang dinilai tidak layak karena tak kunjung disesuaikan selama 12 tahun terakhir.

Menurut Fauzan saat ini aturan gaji pokok para hakim masih disamakan dengan aturan gaji pokok Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Menurutnya, hal tersebut akan berdampak pada penghasilan para hakim ketika masuk masa pensiun, karena ketika pensiun para hakim hanya akan menerima gaji pokok.

Adapun, penyesuaian gaji pokok dan tunjangan para hakim juga harus mempertimbangkan besaran insentif yang cukup.

Tujuannya, untuk menarik individu berkualitas agar berminat mendaftarkan diri menjadi hakim di masa depan. Selain itu, penyesuaian gaji juga diharapoan dapat bersaing dengan perusahaan BUMN hingga kantor hukum ternama.

Dia menjelaskan bahwa gaji pokok serta tunjangan para hakim tidak pernah ada penyesuaian sejak 12 tahn yang lalu, hal itu diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012.

"Tanpa kesejahteraan yang memadai, para hakim bisa saja rentan terhadap praktik korupsi karena penghasilan mereka tidak mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari," tutur Fauzan.