Reporter: Lailatul Anisah | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menilai reformasi pajak perlu dilakukan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi sebesar 8% seperti yang ditargetkan Presiden terpilih 2024 Prabowo Subianto.

Ketua Umum Kadin Periode 2024-2029, Anindya Bakrie mengatakan bahwa untuk mendorong pertumbuhan itu diperlukan modal. Menurutnya, hal yang berpotensi besar meningkatkan modal adalah dengan memperbesar penerimaan negara melalui pajak.

"Seperti kita ketahui bahwa APBN itu sekitar Rp 3.600 triliun, sedangkan PDB kita Rp 22.000 triliun. Jadi gap dari macem-macem, ada domestic consumption, ada juga investasi, ekspor, dan lain-lain,” kata Anindya Bakrie dalam acara Diskusi Ekonomi Pengusaha Internasional Senior Kadin Indonesia di Menara Kadin, Jakarta, Senin (7/10).

Menurutnya perlu pelepasan Badan Penerimaan Negara dari tubuh Kemeterian Keuangan (Kemenkeu). Untuk itu, ia mendukung rencana Prabowo membentuk Kementerian Penerimaan Negara dalam susunan kabinet terbarunya mendatang.

"Tentu di dalam membuat reformasi pajak ini wajar kita harus pikirkan baik-baik bersama. Tidak boleh ada yang 100% untung maupun 100% buntung. Dan inilah salah satu yang saya sering dengar, memang dicanangkan dan juga didorong oleh Pak Prabowo. Karena memang apapun kita bicara, kita butuh uang," lanjutnya.

Selain itu, hal yang tak kalah penting menurutnya adalah pemberdayaan dan peningkatan potensi daerah.

Oleh sebab itu, Kadin meminta pelaku usaha melalui asosiasi dibawah Kadin turut dilibatkan dalam pembentukan kebijakan di berbagai sektor.

Wakil Ketua Dewan Pembina Gerindra Hasim Djojohadikusumo mengklaim presiden terpilih Prabowo Subianto berkomitmen dalam mendorong pertumbuhan ekonomi sebesar 8%.

Pihaknya juga mengatakan salah satu upaya yang dilakukan memang melalui perbaikan penerimaan negara. Untuk itu, ke depan Kementerian Penerimaan Negara memang akan menjadi kementerian baru yang bakal ada di pemerintahan Prabowo.

"Menterinya ini sudah ada, disitu juga jelas bahwa Prabowo Gibran akan menuju penerimaan negara bisa 23% dari PDB," kata Hasyim.

Hasyim menjelaskan saat ini pendapatan negara dari pajak baru sebesar 12,7% dari PDB dan jauh lebih rendah dari pendapatan Cambdia yang sebesar 18% dari PDB dan Vietnam yang telah mencapai 23% dari PDB mereka.

"Ini kenapa, karena di Cambodia dan Vietnam penegakan aturan udah maksimal, sementara Indonesia belum," ujar Hasyim.

Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Presiden terpilih Prabowo Subianto berencana akan mengoptimalkan penerimaan pajak dari orang super kaya atau crazy rich di Indonesia.

Wakil Komandan Tim Kampanye Nasional Pemilih Muda (TKN Fanta) Prabowo-Gibran Anggawira mengatakan bahwa kebijakan untuk mengoptimalkan penerimaan pajak dari orang kaya akan menjadi bagian dari strategi fiskal pemerintahan selanjutnya.

"Dalam konteks pemerintahan baru di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto, ada kemungkinan besar bahwa kebijakan untuk memaksimalkan penerimaan pajak dari orang kaya akan menjadi bagian dari strategi fiskal yang lebih luas," ujar Anggawira kepada Kontan.co.id, Senin (30/9).

Hanya saja, Anggawira tidak memastikan kapan kebijakan tersebut akan diterapkan, apakah akan diterapkan pada tahun pertama kepemimpinannya atau pun pada tahun-tahun berikutnya. Yang pastinya, pihaknya akan melakukan penyesuaian terlebih dahulu.

Kendati begitu, Anggawira menyebut, salah satu fokus yang mungkin diambil oleh Prabowo adalah memperkuat sistem perpajakan yang lebih adil dan efisien, termasuk membidik kelompok berpenghasilan tinggi yang selama ini potensi pajaknya belum tergali sepenuhnya.

Ia memandang, potensi pajak dari orang kaya di Indonesia memang menjadi salah satu isu penting dalam memperluas basis penerimaan negara.

"Di berbagai negara, pajak dari kelompok berpenghasilan tinggi atau pemilik aset besar seringkali menjadi sumber pendapatan yang signifikan," katanya.

Terkait regulasinya, ada beberapa opsi yang kemungkinan akan dipertimbangkan.

Pertama, penguatan pengawasan dan kepatuhan pajak. Dalam hal ini, pemerintah bisa memperketat pengawasan terhadap kepatuhan pajak orang kaya dengan memanfaatkan teknologi dan kerjasama antar lembaga untuk memastikan bahwa mereka melaporkan dan membayar pajak sesuai ketentuan.

Kedua, penerapan pajak kekayaan atau wealth tax. Ia menyebut, ada kemungkinan juga untuk mempertimbangkan pajak kekayaan bagi individu dengan aset yang sangat besar, meskipun ini masih memerlukan kajian mendalam terkait dampak dan penerapannya.

Ketiga, reformasi pajak penghasilan (PPh). Dalam hal ini melakukan revisi tarif PPh untuk kelompok berpenghasilan tinggi, atau pemberlakuan pajak tambahan (surtax) bagi mereka yang memiliki penghasilan di atas batas tertentu.

"Semua ini tentu memerlukan proses regulasi yang matang dan perencanaan yang cermat agar kebijakan ini tidak hanya meningkatkan penerimaan negara, tetapi juga memastikan keadilan sosial dan ekonomi yang lebih baik," kata Anggawira.

Diberitakan KONTAN sebelumnya, dalam laporan Ketimpangan Ekonomi Indonesia 2024 yang diterbitkan Celios, potensi pajak kekayaan dari 50 orang super kaya di Indonesia mencapai Rp 81,6 triliun dalam setahun.

Sejak 2020, kekayaan tiga orang terkaya telah meningkat lebih dari tiga kali lipat, sementara pertumbuhan upah pekerja hanya sebesar 15%. Tak ayal, jumlah kekayaan 50 triliuner terkaya di Indonesia bisa membayarkan gaji seluruh pekerja penuh dalam angkatan kerja sepanjang tahun.

Gambaran ketimpangan di Indonesia sebenarnya tak mengabarkan gejala baru. Temuan global mencatatkan penghitungan 2.500 miliarder dengan akumulasi kekayaan sebesar Rp214 kuadriliun hanya berkontribusi sekitar Rp 726 triliun atau 0,35% dari kekayaannya.

JAKARTA, investor.id - Investor Daily  menerima penghargaan dari  Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sebagai salah satu media yang ikut berpartispasi dalam mendukung reformasi pajak. DJP terus melibatkan sejumlah pemangku kepentingan terkait saat menjalankan reformasi perpajakan. DJP konsisten  melanjutkan reformasi agar dapat memberikan pelayanan yang optimal ke wajib pajak.

"Dalam konteks reform kami memerlukan media, semua pihak yang mendukung reformasi kami apresiasi ,” ucap Dirjen Pajak Suryo Utomo dalam acara Malam Penghargaan dan Apresiasi Hari Pajak 2024 di Kantor Pusat DJP pada Jumat (26/7/2024).

Sinergi DJP dan media massa terus dilakukan untuk menyebarluaskan kabar terkait kebijakan perpajakan.  Reformasi perpajakan dilakukan agar meningkatkan transparansi terhadap wajib pajak. "Ujungnya adalah transparansi governance yang lebih baik sehingga tidak ada lagi yang tersembunyikan adalah antara aparat pajak dan wajib pajak semua menjadi terbuka dan menjadi lebih mudah," terang Suryo.

Dalam kesempatan yang sama, Pemimpin Redaksi Investor Daily Djaka Susila mengapresiasi penghargaan yang diberikan DJP. Selama ini Investor Daily turut  memberitakan kegiatan DJP mengenai reformasi perpajakan.

“Ini suatu kebanggaan, artinya kami dianggap sebagai media massa yang dianggap membantu reformasi pajak,” terang Djaka.

Dia mengatakan bahwa bahwa media massa turut berperan dalam mengabarkan kebijakan pajak. Media massa diharapkan turut berpartisipasi untuk meningkatkan literasi masyarakat tentang kebijakan dan manfaat pajak.

"Menurut saya  media mempunyai tugas mensosialisasikan agar ini bisa diserap oleh masyarakat dan masyarakat bisa paham pentingnya membayar pajak,” kata dia.

Berikut daftar media massa yang menerima penghargaan sebagai  pendukung reformasi pajak:

- Kompas

- DDTC News

- Investor Daily

- Bisnis Indonesia

- Tempo

- Antara

- Pajak.com

- SCTV

- CNN Indonesia

- Kumparan

Editor: Indah Handayani (indah.handayani26@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News