Jakarta -

Kementerian Perdagangan (Kemendag) bersama Satuan Tugas (Satgas) Pengawasan Barang Impor Ilegal kembali melakukan ekspose hasil pengamanan produk tekstil yang terduga impor ilegal. Kali ini, produk tekstil yang diduga impor ilegal berupa kain gulungan asal China sebanyak 90 ribu rol dengan nilai Rp 90 miliar.

Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengatakan total 90 ribu rol kain gulungan itu berasal dari dua gudang. Lebih rinci, sebanyak 60 ribu rol disita di Gudang Kamal Muara, Penjaringan, Jakarta Utara dan sisanya di Gudang Roa Malaka Jakarta Barat.

"Jadi, pada hari ini tim Satgas impor seperti yang sudah dilakukan sebelumnya melakukan penyitaan barang ilegal, kain tekstil dan produk tekstil berupa kain gulungan yg diduga ilegal. Sebenarnya ada di dua lokasi, pertama di gudang ditemukan sebanyak 60 ribu rol senilai Rp 60 miliar di Gudang Kamal Muara dan satunya di Roa Malaka Jakarta Barat sebanyak 30 ribu rol dengan nilai 30 miliar, totalnya Rp 90 miliar," kata Budi dalam acara Konferensi Pers, di Gudang Kamal Muara, Jakarta Utara, Jumat (8/11/2024).

Budi menjelaskan produk tekstil tersebut diduga impor ilegal lantaran tidak memenuhi persyaratan impor, seperti tidak adanya persetujuan impor (PI), tidak ada Laporan Surveyor (LS) dan registrasi barang keamanan, keselamatan, kesehatan dan lingkungan (K3L).

Lebih lanjut, kain gulungan tersebut berasal dari China. Informasi ini didapatkan Budi dari keterangan pemilik produk tersebut. Untuk sementara ini, Budi menyebut produk tekstil tersebut akan disita.

Pihaknya masih menunggu itikad baik pelaku usaha agar memenuhi dokumen persyaratan impor. Namun, tidak menutup kemungkinan puluhan ribu kain gulungan tersebut akan dimusnahkan apabila tetap tidak dapat memenuhi dokumen persyaratan impor.

"Berdasarkan keterangan dari pemilih barangnya, ini barang dari China. Nah kemudian nanti bagaimana proses selanjutnya, kita akan serahkan ke Satgas Impor. Nanti kita akan segera ketemu ya, ini barang harus diapakan. Yang jelas, ini sampai sekarang, secara administrasi melakukan pelanggaran karena tidak ada dokumen, dokumen impor," imbuh Budi.

Dia menilai penyelundupan produk tekstil inilah yang menyebabkan industri tekstil dalam negeri tidak berkembang. Untuk itu, sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto, pihaknya akan terus melakukan pemberantasan produk impor ilegal.

"Ini salah satunya yang membuat industri tekstil kita tidak berkembang dengan baik karena adanya barang ilegal. Sesuai dengan arahan Bapak Presiden agar terus melakukan pemberantasan, penyelundupan. Mudah-mudahan ke depannya tidak ada lagi barang penyelundupan seperti ini sehingga industri kita tidak dirugikan dan konsumen tidak dirugikan," jelas Budi.

Sementara itu, Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (PKTN) Kemendag, Rusmin Amin mengatakan proses investigasi untuk memastikan produk tersebut ilegal membutuhkan waktu berbulan-bulan. Namun, pihaknya memberi tenggat waktu hingga 3 minggu agar pelaku usaha tersebut melengkapi persyaratan impor.

"Dapat info-info ini, terus ada target, kita coba minta teman-teman di lapangan untuk memastikan terkait kelengkapan dokumen dan sebagainya. Nah sampai kita kasih waktu, kalau tidak salah sampai 1 November ya, itu kita belum dapat dokumen secara lengkap, ya udah," kata Rusmin.

Meski puluhan ribu gulungan kain itu disita, pihaknya masih memberi kelonggaran sampai minggu ini agar pelaku usaha dapat melengkapi persyaratan impor. Apabila sampai tenggat waktu yang diberikan tidak kunjung melengkapi, pihaknya akan memusnahkan barang tersebut.

"Nanti tim Satgas bertemu (pihak perusahaan). Tapi secara aturan kan dimusnahkan (barangnya)," imbuh Rusmin.

(kil/kil)

Jakarta -

Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso menyampaikan masa tugas Satuan Tugas (Satgas) Pengawasan Barang Tertentu yang Diberlakukan Tata Niaga Impor berpotensi diperpanjang. Hal ini sejalan dengan akan berakhirnya masa tugas Satgas tersebut pada bulan Desember mendatang.

Pembentukan Satgas Barang Impor Ilegal tertuang dalam Keputusan Menteri Perdagangan (Kemendag) Nomor 932 Tahun 2024 yang ditetapkan mulai 18 Juli 2024. Satgas Barang Impor Ilegal akan bekerja sampai 31 Desember 2024.

Sebelum memutuskan untuk memperpanjang waktu tugas Satgas Barang Impor Ilegal itu, Budi mengatakan akan melihat situasi ke depan. Apabila ke depannya produk ilegal sudah tidak membanjiri pasar dalam negeri, Satgas akan diberhentikan. Jika sebaliknya, pihaknya akan memperpanjang masa tugas Satgas.

"Ya bisa saja, ini kan kita lihat ya kalau misalnya mudah-mudahan sih habis itu tidak ada barang ilegal ya, mudah-mudahan kan harapannya kita seperti itu. Tapi kalau ternyata masih ada (barang ilegal), ya bisa kita teruskan," kata Budi usai menghadiri ekspose barang impor ilegal, di Gudang Kamal Muara, Penjaringan, Jakarta Utara, Jumat (8/11/2024).

Budi mengakui maraknya produk ilegal, khususnya tekstil yang masuk membuat industri tekstil dalam negeri terpuruk. Dia menyebut bahkan tidak berkembang akibat serbuan barang impor ilegal.

Pembentukan satgas barang impor ilegal menjadi salah satu upaya untuk melindungi industri dalam negeri, termasuk industri tekstil dan produk tekstil. Selain itu, pihaknya juga telah melakukan penyitaan barang-barang impor ilegal.

"Ya salah satunya ini (penyitaan barang impor ilegal). Saya pikir banyak yang ingin bahwa industri kita itu tumbuh dengan baik, ya salah satunya banyak instrumen yang kita lakukan ya. Ini yang paling banyak atau paling sering dikeluhkan adalah barang-barang penyelundupan," imbuh Budi.

Sebagai informasi, Menteri Perdagangan (Mendag) sebelumnya Zulkifli Hasan memberikan keputusan dilanjut atau tidaknya masa tugas Satgas Barang Impor Ilegal pada pemerintahan Prabowo Subianto.

"(Satgas sampai akhir tahun 2024?) Selesai. Ya lanjut (atau tidak) terserah pemerintahan baru," kata Zulhas saat ditemui di Kawasan Kp Bangkong Reang, Wangunharjo Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Kamis (26/9/2024).

Saksikan juga video: Sidang Perdana Praperadilan Tom Lembong Digelar Senin 18 November

[Gambas:Video 20detik]

(kil/kil)

Polisi menangkap tiga orang inisial F (35 tahun), A (33), dan I (32) di Kabupaten Aceh Selatan, Provinsi Aceh. Ketiganya menyelundupkan 216 etnis Rohingya.

Kabid Humas Polda Aceh, Kombes Pol Joko Krisdiyanto, menuturkan tindakan pidana ketiganya terungkap bermula dari temuan mayat di Pelabuhan Labuhan Haji, Aceh Selatan, pada Kamis (17/10).

Polisi kemudian melakukan penyelidikan terkait temuan tersebut.

Lalu, sehari setelahnya, Jumat (18/10), polisi mendapatkan laporan adanya kapal yang terombang-ambing 4 mil dari Pelabuhan Labuhan Haji.

Kapal tersebut ternyata memuat 150 etnis Rohingya. Tiga di antaranya sudah meninggal. Setelah ditelusuri, ternyata ada kaitannya.

“Ternyata ada 150 etnis Rohingnya di dalamnya, di mana tiga di antaranya sudah meninggal dunia," kata Joko dalam keterangannya, Selasa (22/10).

Joko bilang, setelah diselidiki, kapal tersebut ternyata berangkat dari Kota Cox’s Bazar, Bangladesh. Mereka berangkat sejak 9 Oktober menuju Laut Andaman. Lalu, berlanjut ke Aceh.

"Etnis Rohingya itu dari Andaman dilansir oleh kapal nelayan KM Bintang Raseuki milik masyarakat Labuhan Haji untuk dibawa ke daratan. Kapal yang membawa warga etnis Rohingya itu dibeli pelaku sekitar sebulan lalu dengan harga Rp 580 juta," jelasnya.

Sementara itu, Dirreskrimum Polda Aceh Ade Harianto menambahkan, kapal tersebut diketahui milik warga Aceh berinisial H.

Mereka membayar dengan sejumlah biaya kepada para pelaku. Namun, tidak dirinci jumlah pembayaran masing-masing imigran.

“Dari Andaman ke Malaysia etnis Rohingya diduga membayar sejumlah uang sebagai biaya untuk keberangkatan ke negara tertentu. Diketahui, jumlah awal etnis Rohingya ada 216,” kata dia.

“Tetapi 50 orang diduga telah berhasil menuju ke Pekanbaru dengan biaya sebesar Rp 20 juta, tetapi yang disetor baru Rp 10 juta untuk ongkos jalan,” sambungnya.

Dalam kasus ini, polisi masih memburu 8 terduga pelaku lainnya.

"Penanganan perkara terhadap pelaku yang telah diamankan dilakukan oleh tim gabungan Ditreskrimum Polda Aceh dan Satreskrim Polres Aceh Selatan. Sedangkan penanganan etnis Rohingya akan dikoordinasikan dengan imigrasi, IOM, UNHCR, dan instansi terkait lainnya," ujarnya.

Menteri Koordinator Politik dan Keamanan, Budi Gunawan (BG) akan fokus menangani kasus penyelundupan barang dari luar negeri. Menurutnya, masalah ini masuk dalam atensi Presiden Prabowo Subianto.

Hal ini ia sampaikan usai resmi berkantor di bekas kantor Menko Polhukam, Jakarta pada Selasa (22/10). Menurutnya, masalah penyelundupan adalah salah satu fokus utama permasalahan dalam negeri yang akan ia tuntaskan.

“Untuk dalam negeri, ada beberapa juga yang menjadi prioritas kita, tadi sebagaimana disampaikan oleh bapak presiden telah menekankan menjadi prioritas menangani kasus penyelundupan,” ujarnya.

Ia mengaku ingin menertibkan masalah penyelundupan barang ke Indonesia agar devisa yang seharusnya di dapatkan oleh negara dapat masuk ke dalam kas. Tujuannya, agar Indonesia dapat lebih maju dan sejahtera.

“Banyak kebocoran-kebocoran yang terjadi selama ini itu harus bisa ditertibkan agar semua devisa itu bisa masuk ke kas negara untuk membangun Indonesia menjadi lebih maju dan sejahtera,” ujarnya.

Usai dilantik menjadi Menko Polkam kabinet Merah Putih pada Senin (21/10), BG telah resmi berkantor di bekas kantor Kemen Polhukam, Jakarta pada Selasa (22/10).

Ia menjalani Serah terima jabatan tertutup dengan Menko Polhukam kabinet Indonesia maju Hadi Tjahjanto. Setelahnya, BG melepas kepergian Hadi dari kantornya ini.

Dalam pekerjaannya, BG akan dibantu oleh Lodewijk F. Paulus yang menjabat Wamenko Polkam. Lodewijk juga telah dilantik di hari yang sama dengan BG.

Polisi menggagalkan penyelundupan 100 ribu benih bening lobster (BBL) di kawasan Pesawaran, Lampung. Satu orang pelaku berinisial B ditangkap dalam pengungkapan ini.

Kasubdit Gakkum Korpolairud Baharkam Polri, Kombes Donny Charles Go, mengatakan penangkapan bermula saat pihaknya mendapat informasi adanya pengiriman BBL ilegal.

"Kemudian, pada saat kami hentikan, kami periksa, di situ kami dapati, seseorang, yang berprofesi sebagai driver. Kemudian, kami dapatkan juga 20 box stirofoam, yang berisi sejumlah 100 ribu benih-benih lobster," kata Donny dalam jumpa pers, Kamis (17/10).

Dari hasil pemeriksaan, pelaku mengaku membeli benih itu dari seseorang. Kemudian akan dijual kembali ke daerah Jambi.

"Yang bersangkutan mengakui, bahwa barang ini, beliau dapatkan, juga secara terputus. Kemudian, barang ini pun juga nanti direncanakan akan dibawa ke Jambi," ungkap Donny.

Donny menyebut, dengan pengungkapan ini, pihaknya telah menyelamatkan kerugian negara hingga Rp 25 miliar.

"Dengan adanya jalur distribusi penyelundupan, pengiriman yang dilakukan secara ilegal ini, jelas sangat merugikan bangsa, merugikan masyarakat juga," papar dia.

Hingga kini, polisi masih melakukan pendalaman guna mengungkap pelaku lainnya dalam kasus ini. Sementara, terhadap B telah dijerat sebagai tersangka dan dijerat Pasal 92 UU Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan.

"Ancaman hukumannya 8 tahun, kemudian denda Rp 1,5 miliar," pungkasnya.

Benih Lobster Akan Dilepaskan

Dalam kesempatan yang sama, Perwakilan Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut (PSPL) Ditjen Pengelolaan Ruang Laut KKP, Dani, mengatakan benih lobster yang disita akan kembali dilepaskan ke alam.

"Bahwa dari hasil benih lobster sebagian untuk barang bukti. Tapi yang hidup itu dilepasliarkan di sekitar Perairan Kelapa Kuncir di Kabupaten Pesawaran," jelas Dani.

"Sehingga keberlangsungan hidupnya panjang dan harapannya bisa menjadi peningkatan ekonomi untuk masyarakat di sekitar perairan yang ditebarkan," lanjut dia.

Jakarta -

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menguak modus baru penyelundupan benih bening lobster (BBL). Hal ini terungkap saat menggagalkan sebanyak 88.200 ekor penyelundupan benih lobster di Batam, Kepulauan Riau.

Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Pung Nugroho Saksono mengatakan pelaku penyelundupan menggunakan modus berbeda dari sebelumnya, yakni dengan menggunakan kapal cepat.

Pria yang akrab disapa Ipunk ini menjelaskan pihaknya sempat kejar-kejaran dengan pelaku. Namun, pelaku berhasil meloloskan diri dan meninggalkan kapalnya.

"Alhamdulillah, tadi malam Tim PSDKP berhasil mengamankan pelaku penyelundupan, yang akan memindahkan 49 box berupa BBL ke kapal cepat. Sempat terjadi kejar-kejaran dengan pelaku, namun pelaku mengandaskan kapalnya di sebuah pulau kemudian pelakunya melarikan diri. Sedangkan barang bukti kami amankan. Apabila diuangkan mencapai Rp 13, 2 miliar," ujar Ipunk dalam keterangan tertulis, dikutip Jumat (11/10/2024).

Ipunk menambahkan barang bukti lainnya dibawa ke Pangkalan PSDKP Batam untuk dilepasliarkan di perairan Kepulauan Riau dan sebagian dibudidayakan di Balai Perikanan Budi Daya Laut Batam, Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya.

"Sekali lagi, KKP hadir melalui PSDKP untuk melakukan operasi rutin untuk menjaga perairan Batam dari mereka para pelaku yang ingin menyelundupkan BBL ke negara tetangga," terangnya.

Berdasarkan catatan detikcom, ada sejumlah modus yang dilakukan oleh pelaku untuk meloloskan benur lobster ke luar negeri. Di antaranya, penyelundupan dilakukan melalui jalur udara dan menggunakan koper.

"Jadi dari nelayan dibawa ke gudang transit kemudian dilakukan penyegaran. Lokasi dipilih dekat dengan bandara supaya lebih dekat mobilisasi. Ini daerah Parung. Koper-koper dibawa dari kurir, dibawa melalui pesawat," terang Ipunk dalam konferensi pers, Senin (9/9/2024) lalu.

Sebelum dikemas ulang benur yang didapatkan pelaku dari nelayan disimpan terlebih dahulu. Kemudian dikemas lagi secara kering, barulah disimpan di koper.

Selanjutnya, koper akan dibawa oleh kurir dibawa menggunakan mobil menuju bandara. Kemudian kurir akan membawa melalui pesawat dan diselundupkan ke tempat atau negara tujuan.

Selain itu, ada juga modus operandi melalui jalur darat. Saat melakukan pengiriman via darat, kata dia, modus operandi pelaku biasanya berganti ganti mobil untuk mengelabui petugas.

Bahkan tak jarang menggunakan mobil-mobil mewah. Menurutnya hal ini yang seringkali menjadi hambatan untuk melakukan penangkapan meski pihaknya sudah mendapatkan informasi yang valid.

"Dari mulai Sukabumi misalnya, sampai Bogor ganti mobil. Nyebrang Merak ganti mobil. Mereka seperti itu untuk mengelabui petugas. Sampai-sampai pernah pakai mobil mewah. Ini memang karena nilai ekonomi BBL ini besar sekali," ungkap Ipunk dalam keterangan tertulis, Senin (6/5/2024) lalu.

Dia menjelaskan jalur darat biasanya dipakai untuk pengiriman BBL di wilayah Indonesia. Sedangkan penyelundupan keluar negeri menggunakan jalur-jalur tikus di laut dan bandara.

Simak Video: PSDKP Batam Gagalkan Penyelundupan Benih Lobster Senilai Rp 13 Miliar

[Gambas:Video 20detik]

(hns/hns)

Menteri Keuangan Sri Mulyani menyambut baik capaian 10 tahun terakhir dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). Ia mengungkapkan pengawasan dan penindakan terhadap barang-barang ilegal meningkat 25 persen setiap tahunnya.

Sri Mulyani menyebut dalam beberapa tahun terakhir, penindakan NPP (Narkotika Prekursor Psikotropika) yang telah dilakukan Bea Cukai bersama aparat penegak hukum mencapai 6 ton per tahun.

Penindakan terhadap perdagangan barang ilegal lainnya juga dilakukan secara masif terhadap ratusan juta batang rokok ilegal, minuman beralkohol, balpres, kendaraan, barang telekomunikasi, sumber daya alam, serta barang perdagangan lainnya yang masuk dan keluar wilayah Indonesia secara ilegal.

"Ini adalah ancaman nyata bagi masyarakat Indonesia. Tidak hanya dari sisi jumlah yang ditegah, namun ancaman bagi kualitas sumber daya manusia Indonesia yang akan mengalami dampak kesehatan dan biaya rehabilitasi yang mencapai triliunan rupiah," ujar Sri Mulyani melalui keterangan tertulis usai Apel Khusus dalam rangka peringatan Hari Bea Cukai ke-78 di kompleks DJBC Rawamangun, Jakarta Timur, Jumat (11/10).

Sri Mulyani mengungkapkan Bea Cukai berperan penting dan nyata dalam menjaga perekonomian Indonesia, mulai dalam memfasilitasi perdagangan luar negeri, mendukung kegiatan industri, melindungi masyarakat, mengumpulkan penerimaan negara untuk bisa terus mendukung pertumbuhan, hingga menciptakan kesempatan kerja.

Meski begitu, kondisi perekonomian global dan geopolitik pada saat ini mengalami ketidakpastian yang makin tinggi. Sehingga, kata Sri Mulyani, DJBC harus terus meningkatkan kewaspadaan dan kemampuan dalam menjaga industri domestik, termasuk melalui enforcement atau penegakan hukum.

Sri Mulyani berharap DJBC menjadi institusi yang bisa diandalkan dalam menjaga perekonomian dan menciptakan kepastian hukum. "Ini adalah misi dan tugas mulia. Laksanakan dengan sungguh-sungguh dan keikhlasan. Berikan yang terbaik bagi Indonesia, karena Anda tidak pernah lelah mencintai Indonesia," ungkap Sri Mulyani.

Selaras dengan tema peringatan HUT DJBC tahun ini yaitu 'Berkarya Bersama Membangun Bangsa', Sri Mulyani mengajak seluruh jajaran Bea Cukai untuk bekerja sesuai dengan nilai-nilai Kemenkeu. Hal itu bisa membuat DJBC Kemenkeu bisa menjadi institusi yang diandalkan dalam menjaga perekonomian.

"Berkarya bersama berarti kita selalu harus bekerja bersama sesuai dengan nilai-nilai yang tadi telah disampaikan, bersinergi di dalam dan bersinergi di dalam keluarga Kementerian Keuangan, maupun dengan seluruh pihak, baik itu pemerintah, masyarakat, dunia usaha, agar kita terus mampu menjaga Indonesia. Membangun Indonesia menjadi negara yang maju, mandiri, dan sejahtera," tutur Sri Mulyani.

Hi!Pontianak - Polisi berhasil gagalkan 47 kilogram sabu dari Pontianak, Kalimantan Barat yang akan dibawa masuk ke Banjarmasin, Kalimantan Selatan pada Selasa, 8 Oktober 2024.

"Satu orang diamankan dengan barang bukti sabu jumlahnya lebih besar dari yang sebelumnya kita ungkap," ujar Kapolda Kalimantan Tengah, Irjen Pol Djoko Poerwanto.

Irjen Pol Djoko bilang, sebelumnya polisi telah mengamankan 33,8 kilogram.

"Kami masih dilakukan pengembangan terhadap kasus ini. Pengungkapan ini terbesar dalam kurung waktu lima tahun terakhir," tambahnya.

Kapolda Kalteng juga memberikan apresiasi kepada Polres Lamandau yang telah berhasil melakukan penangkapan.

Kerugian akibat peredaran narkoba bagi bangsa dan negara sangat besar. Kejahatan narkoba berpotensi menjadi proxy war dalam melemahkan negara melalui pelemahan sumber daya manusianya. Selain itu, perdagangan gelap dan penyalahgunaan narkoba merupakan underground economy yang dapat menyebabkan kerugian keuangan negara terkait pembiayaan akibat terganggunya sektor sosial, ekonomi, ketertiban, dan keamanan.

Melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba (UU Narkoba), pemerintah mengatur antara lain izin khusus dan surat persetujuan impor ekspor, peredaran, serta upaya Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba (P4GN).

Dalam rangka melaksanakan P4GN tersebut, dibentuklah Badan Narkoba Nasional (BNN). Kemudian, untuk meningkatkan kualitas pengawasan terhadap kejahatan narkoba, pemerintah melakukan upaya melalui Rencana Aksi Nasional (RAN) P4GN yang melibatkan seluruh kementerian/lembaga termasuk pemerintah daerah.

Seluruh pihak yang terlibat dalam RAN P4GN difokuskan dalam bidang dan tugas masing-masing. Pertama, Bidang Pencegahan meningkatkan kampanye publik tentang bahaya penyalahgunaan narkoba, mendeteksi penyalahgunaan narkoba secara dini, mengembangkan pendidikan antinarkoba, serta mengelola kawasan rawan dan rentan narkoba.

Kedua, Bidang Pemberantasan membersihkan tempat dan kawasan rawan peredaran narkoba, memperkuat pengawasan pintu masuk negara Republik Indonesia, mengembangkan sistem interdiksi terpadu, serta memperketat sistem pengawasan prekursor.

Selanjutnya, Bidang Rehabilitasi meningkatkan kapasitas dan aksesibilitas layanan rehabilitasi korban penyalahgunaan narkoba serta meningkatkan SDM dalam layanan rehabilitasi bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba. Terakhir, Bidang Penelitian, Pengembangan, Data, dan Informasi, yang meneliti serta menyajikan data dan informasi P4GN.

Terbaru, rencana aksi tersebut disampaikan dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2020, yang mengatur salah satunya tentang pelaksanaan tugas di bidang pemberantasan bagian pembersihan tempat dan kawasan rawan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba.

Aturan tersebut mengamanatkan pengefektifan tim khusus terpadu intelijen narkoba dalam pengungkapan daftar pencarian orang, penyelidikan terhadap tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba, dan peningkatan pengawasan lalu lintas orang dan barang ke dan dari Indonesia.

Hal itu diwujudkan dengan pencegahan dan pemberantasan peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba, peningkatan kerja sama nasional dan internasional dalam pencegahan dan penanganan kejahatan transnasional, serta peningkatan kapasitas pengawasan dan efektivitas penegakan hukum berbasis lima pilar, yaitu follow the goods, follow the money, follow the transporter, follow the documents, dan follow the people.

Pengawasan penyelundupan narkoba khususnya ditujukan untuk menangkal pemasukan ilegal narkoba dari luar wilayah Indonesia. Hingga saat ini, beberapa faktor utama yang memengaruhi maraknya peredaran narkoba di tanah air, antara lain masih tingginya angka pengguna (demand), adanya disparitas harga antara negara produsen dengan Indonesia, dan semakin beragamnya jenis narkoba serta berkembangnya modus operandi penyelundupan narkoba dari waktu ke waktu.

Dalam 10 tahun terakhir, modus penyelundupan yang kerap ditemui ialah narkotika dibawa langsung melalui perbatasan darat, laut, dan bandara (hand carry).

Modus tersebut kerap melibatkan para kru moda transportasi yang membawa penumpang masuk ke dalam perbatasan Indonesia, menyembunyikan narkotika ke ruang-ruang dalam koper (concealment passanger baggage), dan memasukkan narkotika pada kontainer barang melalui pelabuhan dan bandara (concealment container/cargo).

Modus lainnya adalah dengan menempelkan pada badan (strap on body), menelan serta memasukkan melalui rongga badan (on body swallow), atau melalui perusahaan jasa titipan dengan disamarkan menjadi barang kiriman (mail service).

Faktor lainnya yang memengaruhi maraknya penyelundupan narkoba ke tanah air ialah banyaknya alternatif entry point bandara, pelabuhan laut, serta lintas batas resmi/tidak resmi, dikarenakan kondisi geografis Indonesia yang terbuka dan luas.

Data penindakan narkoba dalam lima tahun terakhir mencatat daerah paling rawan penyelundupan narkoba ialah melalui jalur laut dari sekitar pesisir barat Sumatra, perairan Selat Malaka, Kepulauan Riau, perairan Kalimantan Utara, Selat Makassar, sampai Selat Lombok. Jalur tersebut berisiko tinggi karena dimanfaatkan sindikat narkoba internasional Malaysia dan Thailand.

Apabila melalui jalur darat, perbatasan Kalimantan Barat dan Kalimantan Utara merupakan jalur yang dianggap berisiko tinggi dimanfaatkan sindikat narkoba internasional Malaysia.

Untuk mengawasi entry point tersebut, pemerintah menyadari pentingnya pengamanan wilayah rawan dan wilayah perbatasan Indonesia untuk menangkal segala gangguan yang berasal dari luar wilayah Indonesia. Terutama, yang bersifat transnational organized crime, termasuk di dalamnya penyelundupan narkoba.

Pengawasan ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan. Untuk setiap penyelundupan, termasuk penyelundupan narkoba, terdapat sanksi pidana yang diatur oleh perundang-undangan yang berlaku.

Kolaborasi antarinstansi pemerintah, aparat penegak hukum (APH), dan masyarakat pun digalakkan sebagai upaya pemerintah membangun jaringan antipenyelundupan narkoba ke Indonesia.

Hasilnya, pengawasan terhadap peredaran gelap narkoba yang berasal dari luar wilayah Indonesia yang dilakukan secara sinergi oleh kementerian/lembaga dan APH telah berhasil mengungkap 7.013 kasus dalam 10 tahun terakhir dengan 43.053,41 kilogram barang bukti.

Dalam 10 tahun terakhir, tren pemasukan narkoba ke wilayah Indonesia secara ilegal paling banyak dilakukan melalui perlintasan udara dengan frekuensi pengungkapan sejumlah 3.367 kasus dengan jumlah barang bukti sebanyak 6.870,59 kg.

Adapun jumlah pengungkapan dengan jumlah barang bukti terbanyak, yaitu melalui perlintasan laut dengan frekuensi pengungkapan sejumlah 803 kasus dengan jumlah barang bukti sebanyak 22,510,64 kg.

Gencarnya pengawasan terhadap penyelundupan narkoba selama 10 tahun terakhir juga telah mampu menyelamatkan sekitar 111,63 juta jiwa masyarakat Indonesia dari ancaman penyalahgunaan narkoba. Diharapkan, kerja sama antara pemerintah dan masyarakat dapat mewujudkan Indonesia bebas dari narkoba.

Artikel ini dibuat oleh kumparan Studio

Empat orang ditangkap jajaran Ditpolair Korpolairud Baharkam Polri di wilayah Kampung Rempong, Kabupaten Lebak, Banten, pada tanggal 1 Oktober lalu karena hendak menyelundupkan benih bening lobster (BBL) secara ilegal.

Sebanyak 134 ribu BBL diamankan oleh polisi sebagai barang bukti dalam pengungkapan itu. Sementara keempat tersangka berinsial DS, DD, DE, dan AM.

"Dari pengungkapan yang kami lakukan ini, kami berhasil mengamankan benih-benih lobster sebanyak 134 ribu benih," ujar Kasubdit Gakkum Ditpolair Korpolairud Baharkam Polri, Kombes Donny Charles Go, di Ditpolair Korpolairud Baharkam Polri, Tanjung Priok, Jakarta Utara, Jumat (4/10).

Donny menjelaskan pengungkapan itu bermula dari informasi yang diterima dari masyarakat. Polisi lalu melakukan penyelidikan dan mendapati para pelaku melakukan aksinya di sebuah gudang sewaan. Polisi langsung menggerebek gudang itu dan mendapati ratusan ribu BBL di sana.

"Kami lakukan pemeriksaan pendalaman terhadap 5 orang yang kami amankan ini. Ternyata dari 5 orang ini kita bisa menaikkan statusnya sebagai tersangka sebanyak 4 orang," ucap dia.

Donny menyebut, 4 orang yang telah ditetapkan jadi tersangka mempunyai perannya masing-masing. DS berperan sebagai kepala gudang, mengontrol, dan mencari pekerja. Lalu, DD dan DE berperan sebagai pengemas benih lobster, serta AM berperan sebagai perantara antara pemilik dan penyewa gudang. Mereka menyewa gudang itu sejak September 2024.

"AM inilah yang berperan sebagai perantara antara pemilik lahan dengan penyewa. Yang bersangkutan juga bertugas sebagai driver untuk mengangkat, menjemput para pekerja dan juga mengangkat barang bukti BBL," ujar dia.

Kini, Donny menambahkan, pihaknya masih melakukan pendalaman untuk mengetahui negara yang dikirimi BBL secara ilegal oleh para pelaku. Polisi juga melakukan pendalaman untuk mengetahui dalang di balik bisnis penyelundupan BBL secara ilegal tersebut.

"Kami jajaran Ditpolair, Korpolairud berhasil menyelamatkan kerugian negara dengan total Rp 32.867.600.000," ujar dia.

"Kita mohon waktu, kita akan kejar sampai kepada aktor intelektualnya," lanjut dia.

Akibat perbuatannya, para pelaku disangkakan Undang-undang Perikanan Nomor 45 Tahun 2009 sebagaimana Perubahan dari Undang-undang 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Pasal 92 dan diancam dengan pidana penjara hingga 8 tahun.

JAKARTA - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) kembali menggagalkan upaya penyelundupan 49.701 ekor benih bening lobster (BBL) pada 5 September 2024. Dirjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) KKP Pung Nugroho Saksono menuturkan BBL yang telah digagalkan tersebut senilai Rp 7,4 miliar.

?Berhasil diamankan enam pekerja packing dan BBL sebanyak 49.701 ekor kemudian nilainya kurang lebih sekitar Rp 7,4 miliar,? kata Pung dalam konferensi pers penggagalan penyelundupan BBL di Kantor KKP, Senin (9/9/2024).

Penyelundupan ini berhasil digagalkan setelah rumah penyegaran dan packing yang berlokasi di Sentra land, Jalan Pisang Raya Blok K11 No. 2, Parung Panjang, Bogor digerebek.

"Atas laporan masyarakat serta pengamatan dari Angkatan Laut dan kami, pada 5 September atau kamis lalu, pengawas perikanan dan Angkatan Laut melakukan penggerebekan aktifitas penyegaran dan packing BBL," kata Pung dalam konferensi pers, Senin (9/9/2024).

"Penggerebekan dilakukan pada pukul 4 dini hari dan diamankan 6 pekerja packing dan BBK sebanyak 49.701 dengan nilai kurang lebih Rp 7,5 miliar," lanjutnya.

Pung merinci, dari 49.701 ekor BBL, sebanyak 48.031 ekor merupakan lobster pasir, kemudian 745 ekor lobster mutiara, dan 925 ekor lobster jarong. Selain BBL, barang bukti yang disita termasuk juga 4 unit sepeda motor, koper, filter air, pompa, dan alat-alat penyegaran dan packing lainnya.

Modus operandi yang dilakukan menurut Pung adalah lokasi pengerebekan merupakan tempat transit dari lokasi penangkapan atau pengepul. BBL transit di lokasi ini kemudian dikeluarkan dari kantong dan disimpan dalam keranjang yang disusun dalam bak penampungan air laut.

Selanjutnya BBL akan dipacking ulang dengan packing kering dan disimpan dalam koper. Kemudian koper akan dibawa oleh kurir ke bandara untuk selanjutnya kurir akan membawa melalui pesawat dan diselundupkan ke negara lain.

"Jadi ada yang lewat udara ada juga lewat speedboat seperti yang kemarin kita gagalkan di Batang," ujar Pung.

Pung menyebut para pelaku telah melakukan aksi penyelundupan sebanyak 6 kali, di mana satu minggu kurang lebih dilakukan 2-3 kali pengiriman, di mana ancaman sanksi bagi pelaku adalah pidana penjara paling lama 8 tahun dan pidana denda paling banyak Rp1,5 miliar.

Hal ini sesuai dengan dengan pasal 27 angka 26 ko. Pasal 27 angka 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang atas perubahan Pasal 92 Jo Pasal 55 Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan.

Jakarta -

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah menggagalkan penyelundupan benih bening lobster (BBL) atau benur mencapai 2,8 juta ekor. Nilai yang telah diselamatkan dari penggagalan penyelundupan itu mencapai Rp 368,6 miliar.

Angka itu merupakan penggabungan pertama penggagalan yang dilakukan KKP bersinergi dengan aparat penegak hukum yakni dilakukan 24 kali di 11 lokasi. Jumlah benur yang digagalkan mencapai 2 juta benur.

"Melalui sinergi ini KKP telah menggagalkan penyelundupan sebanyak 24 kali di 11 lokasi dengan total 2 juta BBL (yang digagalkan penyelundupannya) digalak-galakan senilai Rp 278,6 miliar," kata Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dalam rapat dengan Komisi IV DPR RI, di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (3/9/2024).

Kedua penggagalan yang dilakukan oleh KKP sendiri, pertama di Cilacap mencapai 16.000 ekor benur, kedua di Perairan Pulau Panjang, Kepulauan Riau mencapai 795.000 ekor benur, dan Binuangen, Banten mencapai 20.000 ekor benur. Total jumlahnya 831.000 ekor benur dengan estimasi nilai Rp 90 miliar.

"Selain itu upaya yang sama juga membuahkan hasil di Cilacap, Perairan Pulau Panjang, dan Binuangen, Banten," terangnya.

Dengan begitu jika digabungkan kinerja KKP bersama aparat penegak hukum sebanyak 2 juta benur Rp 278,6 miliar dan KKP sendiri 831.000 ekor Rp 90 miliar, maka benur yang telah diselamatkan mencapai 2,8 juta benur dengan nilai Rp 368 miliar.

Lihat juga Video: TNI AL Gagalkan Penyelundupan 99 Ribu Benih Lobster Senilai Rp 15 M

[Gambas:Video 20detik]

(ada/kil)