REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG -- Rektor Universitas Diponegoro (Undip) Suharnomo mengkritik keputusan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menangguhkan Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Anestesi Undip di Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Dr.Kariadi buntut kasus kematian Aulia Risma Lestari (ARL). Menurutnya keputusan tersebut tak relevan.

“Cobalah dipertimbangkan lagi, direnungkan ulang, lebih banyak manfaat atau mudaratnya dari keputusan itu (penangguhan PPDS Anestesia Undip di RSUP Dr.Kariadi)," kata Suharnomo dalam keterangan tertulis, Jumat (6/9/2024).

Suharnomo mengaku prihatin atas penangguhan PPDS Anestesi Undip di RSUP Dr.Kariadi. Menurutnya hal itu menyebabkan para mahasiswa atau dokter residen terganggu kelancaran belajarnya.

"Semua tahu kita kekurangan dokter spesialis, tentu bukan sikap bijak kalau proses pendidikannya dihentikan. Apalagi dikaitkan dengan pemeriksaan, tidak relevan karena yang berada di situ statusnya mahasiswa dan pengajar. Otoritas kegiatannya pun ada di pengelola Rumah Sakit Kariadi. Terlalu jauh, untuk tidak menyebut mengada-ada kalau itu dikait-kaitkan," kata Suharnomo.

Dia turut menyorot keputusan RSUP Dr.Kariadi, yang merupakan RS di bawah naungkan Kemenkes, menangguhkan praktik Dekan Fakultas Kedokteran (FK) Undip Yan Wisnu Prajoko di RS tersebut. Suharnomo berpendapat, penangguhan praktik Yan di RSUP Dr.Kariadi tak memiliki relevansi dengan kematian ARL yang kini sudah menjadi kasus hukum.

"Apa kaitannya coba? Tidak ada relevansinya (penangguhan praktik Yan), tapi merugikan banyak pihak,” ujarnya.

Kemenkes diketahui telah menangguhkan PPDS Anestesi Undip di RSUP Dr.Kariadi. Keputusan itu diambil menyusul kematian ARL, mahasiswi PPDS Anestesi Undip. Dia diduga bunuh diri karena mengalami perundungan dari para seniornya.

Dalam surat tertanggal 14 Agustus 2024, Kemenkes mengatakan penangguhan PPDS Anestesia Undip di RSUP Dr.Kariadi akan dilakukan hingga adanya investigasi dan langkah-langkah yang dapat dipertanggungjawabkan oleh RSUP Dr.Kariadi serta FK Undip. Surat penangguhan itu ditandatangani Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kemenkes Azhar Jaya.

Kemudian pada 28 Agustus 2024, Direktur RSUP Dr.Kariadi, Agus Akhmadi, menerbitkan surat penangguhan praktik Dekan FK Undip Yan Wisnu Prajoko di RS tersebut.

"Menindaklanjuti surat Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Nomor TK.02.02/D/44137/2024 tanggal 14 Agustus 2024 hal Pemberhentian Program Anestesi Universitas Diponegoro di RS Kariadi dan berdasarkan dugaan kasus perundungan pada PPDS Program Studi Anestesiologi dan Terapi Intensif, bersama ini disampaikan bahwa aktivitas klinis Saudara sementara dihentikan untuk menghindari konflik kepentingan sampai dengan proses penanganan kasus tersebut selesai dilakukan," demikian isi surat tersebut.

Berdasarkan informasi dari aplikasi RSUP Dr.Kariadi, yakni Kariadi Mobile, Yan Wisnu Prajoko merupakan ahli bedah onkologi yang berpraktik di Klinik Bedah Onkologi RSUP Dr.Kariadi.

REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG -- Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mengatakan, Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Dr Kariadi tidak mengatur jam kerja mahasiswa yang melaksanakan Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) di RS tersebut. Kemenkes justru menyebut jam kerja para peserta PPDS diatur Fakultas Kedokteran (FK) dari universitas terkait.

"Mengenai jam kerja, selama ini pengaturan jam kerja PPDS ini tidak diatur oleh RS karena (mereka) ini peserta pendidikan yang merupakan peserta dari universitas," kata Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kemenkes, Siti Nadia Tarmizi, kepada Republika lewat pesan singkat ketika dimintai konfirmasi perihal tudingan Universitas Diponegoro (Undip) tentang adanya jam kerja eksesif mahasiswa PPDS di RSUP Dr Kariadi, Selasa (3/9/2024).

Siti menambahkan, RSUP Dr Kariadi hanya mengatur jam kerja dokter yang berpraktik di RS tersebut. "Karena selama ini antara RS dan FK tidak ada MoU (nota kesepahaman) yang mengatur terkait hal ini," ujarnya.

Republikabertanya kepada Siti tentang apakah Kemenkes mengetahui dugaan bahwa para peserta PPDS anestesia di RSUP Dr Kariadi bekerja hingga 80 jam sepekan. "Data persisnya ada di tim investigasi," jawab Siti merujuk pada tim yang menyelidiki kasus kematian Aulia Risma Lestari (ARL), mahasiswi PPDS Anestesia Undip di RSUP Dr.Kariadi.

Republikakemudian bertanya pada Siti, jika ada temuan tentang jam kerja eksesif bagi para peserta PPDS, apakah Kemenkes akan melakukan evaluasi. "Iya pasti. Tapi (jam kerja) ini kan dari fakultas yang mengatur," kata Siti.

Dia kemudian merespons pernyataan Undip yang menduga bahwa ARL mengakhiri hidupnya karena mengalami tekanan akibat jam kerja berlebih di RSUP Dr Kariadi. "Penyebab kematian nanti tentunya akan disampaikan pihak berwenang. Kemenkes dalam hal ini melakukan investigasi dalam rangka mencari apakah ada faktor perundungan yang terjadi pada almarhumah," ucap Siti.

Sebelumnya, Wakil Rektor IV Undip, Wijayanto, mengatakan, dia menginginkan adanya investigasi komprehensif dalam kasus kematian ARL. Dokter residen anestesi berusia 30 tahun itu diduga bunuh diri karena mengalami perundungan dari para seniornya.

Alih-alih menyoroti dugaan praktik perundungan, Wijayanto menempatkan perhatiannya pada jam kerja berlebih yang harus dijalani peserta PPDS anestesia. "Sebenarnya akarnya kan ada kebijakan dari (RSUP) Kariadi, yang juga kebijakan Kemenkes sebenarnya, bahwa jam kerja itu minimal 80 jam seminggu. Jadi bisa luar biasa berlebihan," katanya kepada awak media seusai menghadiri apel di Fakultas Kedokteran (FK) Undip, Semarang, Jawa Tengah, Senin (2/9/2024).

Menurutnya, dengan kebijakan tersebut, seorang dokter anestesia, termasuk kelompok residen, bisa bekerja 24 jam sehari. "Ini aturan dari (RSUP) Kariadi yang arahannya dari Kemenkes. Praktik itu yang membuat siapa pun yang ada di sana, mau dokter PPDS, mau dokter senior, semua akan mengalami bekerja dalam tekanan yang luar biasa," ucap Wijayanto.

Dia menduga, jam kerja eksesif para peserta PPDS anestesia tidak hanya terjadi di RSUP Dr Kariadi. Wijayanto meyakini kondisi tersebut juga berlangsung di RS-RS besar yang menjalin kerja sama dengan FK-FK di Indonesia. "Jadi tidak hanya di (RSUP) Kariadi. Hanya saja Kariadi salah satu contoh di mana overwork kerja itu luar biasa," katanya.

Sementara itu manajemen RSUP Dr Kariadi menolak pandangan bahwa mereka mempekerjakan para peserta PPDS. Manajer Hukum Humas RSUP Dr Kariadi, Vivi Vira Viridianti, mengatakan, sebagai rumah sskit rujukan untuk Jawa Tengah dan Kalimantan, RSUP Dr Kariadi membuka layanan operasi 24 jam.

"Kita melayani masyarakat luas dalam pelayaan kesehatan. IGD harus 24 jam. Rawat inap juga harus 24 jam. Juga operasi yang gawat darurat, yang tengah malam, itu juga harus ada," kata Vivi saat ditemui awak media di RSUP Dr Kariadi, Semarang, Senin lalu.

Vivi kemudian merespons pertanyaan tentang apakah mahasiswa PPDS anestesia ikut membantu pelayanan RSUP Dr Kariadi. "Sebenarnya bukan membantu. PPDS itu peserta pendidikan dokter spesialis. Artinya bukan membantu, tapi pendidikan," ucapnya.

"Kalau kata membantu tuh gimana ya. Mereka kan sekolah, pendidikan. Berarti di sini sedang pendidikan. Jadi bukan diperbantukan, bukan dipekerjakan. Bahasanya agak salah," kata Vivi.

Dia pun menolak jika mahasiswa PPDS anestesia disebut dipekerjakan. "Kalau dipekerjakan tidak begitu ya. Ibaratnya sekolah magang, itu bukan dipekerjakan. Proses pendidikan," ujar Vivi.

Manajemen RSUP dr Kariadi membantah mahasiswa Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Undip di rumah sakitnya dibebani jam kerja yang berlebihan.

"RS Kariadi kalau operasi segera dan darurat, IGD buka 24 jam, operasi pun sebenarnya ada yang buka 24 jam. Jadi bukan overload ya, rumah sakit ini menyediakan operasi-operasi yang gawat darurat 24 jam, kan tidak mungkin ada kecelakaan jam 1 butuh operasi cepat kejaran-kejaran nyawa, kalau nggak 24 jam bagaimana?" ujar Manajer Hukum dan Humas RS Dr Kariadi Semarang, Vivi Vira Viridianti, Senin (2/8).

Ia justru menilai kondisi ini yang diuntungkan masyarakat. Sebab, dokter selalu siap sedia selama 24 jam untuk melakukan tindakan atau penyelamatan.

"Sebenarnya itu yang diuntungkan masyarakat. Kita RSUP dr Kariadi melayani masyarakat luas dalam bidang kesehatan," jelas dia.

Ia juga menolak bila mahasiswa PPDS itu disebut dipekerjakan. Menurutnya, PPDS seperti mahasiswa yang sedang magang di sebuah tempat.

"Mereka itu kan sekolah, pendidikan, berarti di sini pendidikan, bukan diperbantukan atau dipekerjakan, nanti bahasanya agak salah, tidak pas. Jadi pendidikan, seperti saya magang gitu," imbuh Vivi.

Untuk itu, dalam hal kerja sama antara FK Undip dan RSUP dr Kariadi, rumah sakit hanya menyediakan lahan atau wahana pendidikan bagi calon dokter.

"RS Kariadi kami hanya menyediakan lahan atau wahana pendidikan. Kami RS pemerintah wajib memberikan lahan, wahana pendidikan untuk dokter, dokter spesialis, perawat, bidan, apoteker semuanya belajar di sini. Tapi yang mengatur teknisnya pendidikan," sebut Vivi.

Ia juga menyebut, hingga saat ini kerja sama antara FK Undip dengan RSUP dr Kariadi masih terus berjalan. Mahasiswa PPDS yang magang di rumah sakit ini juga hanya mahasiswa Undip.

"PPDS yang di sini hanya Undip. Sampai saat in RSUP dr Kariadi masih bekerja sama dengan FK Undip," kata Vivi.

Sebelumnya Undip meminta investigasi Kemenkes dan polisi terkait meninggalnya dokter Aulia Risma Lestari dilakukan hingga ke akarnya. Termasuk, soal beban kerja yang sangat berat untuk mahasiswa program pendidikan dokter spesialis (PPDS).

Dokter Aulia ditemukan meninggal bunuh diri di kosannya. Dia diduga tak kuat menahan bullying saat menjalani PPDS Undip di RS Kariadi.

Wakil Rektor IV Undip Wijayanto, PhD mengatakan masalah dokter atau mahasiswa PPDS adalah jam kerja. Mereka bisa bekerja 24 jam sehari. Jam kerja berlebihan ini membuat para dokter dan mahasiswa PPDS mengalami tekanan yang sangat berat.

"Bisa seorang dokter itu bekerja 24 jam sehari. Ini aturan dari (RSUP) Kariadi yang arahannya dari Kemenkes. Praktik itu yang membuat siapa pun yang ada di sana, mau dokter PPDS, mau dokter senior, semua akan mengalami bekerja dalam tekanan yang luar biasa," ujar Wijayanto.

Ia juga menyangkan banyaknya stigma buruk yang ditujukan untuk Undip terkait kematian dr Aulia. Sebab, menurutnya, salah satu akar permasalahan yang terjadi adalah beratnya jam kerja.

"Saat ini seakan-akan hanya Undip yang bersalah, satu-satunya. Apa pun hasil investigasi, kita akan support. Tapi ketika akar strukturalnya, yaitu jam kerja luar biasa berlebihan, yang itu sebenarnya kebijakan dari rumah sakit dan mengikuti Kemenkes," imbuh Wijayanto.

Tingginya tekanan dan jam kerja dokter, katanya, tidak hanya terjadi di RSUP Dr Kariadi. Ia berharap permasalahan seperti itu yang kerap muncul di rumah sakit bisa ditangani.

"Maka selama itu belum dipecahkan, ini akan menjadi masalah seluruh FK-FK yang ada di Indonesia. Dalam hal ini Undip ini menarik ya karena Kariadi itu kan RS yang sangat terkenal di Jateng. Banyak sekali pasien hadir, sehingga itu menjadi dimensi yang lain," kata dia.

Manajemen RSUP Dr. Kariadi memastikan pelayanan di rumah sakit tidak terganggu buntut riuh kasus bullying di Program Studi Anestesi Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) FK Universitas Diponegoro (Undip) di RSUP Kariadi.

RSUP Dr. Kariadi juga menegaskan kebutuhan dokter anestesi masih cukup, menyusul dihentikannya aktivitas klinis Dekan FK Undip Dr. Yan Wisnu imbas kasus bullying di PPDS Undip.

"Sampai detik ini pelayanan tidak terganggu, artinya pelayanan di rumah sakit masih berlangsung, pelayanan operasi juga berlangsung. Tidak ada gangguan pelayanan," ujar Manajer Hukum dan Humas RS Dr. Kariadi Semarang, Vivi Vira Viridianti, Senin (2/8).

Ia juga mengatakan, tidak ada pembatasan tindakan operasi bagi pasien imbas dihentikannya PPDS Undip program studi anestesi. Antrean merupakan hal yang wajar lantaran RSUP Dr. Kariadi merupakan rumah sakit rujukan utama.

"Tidak ada pembatasan, semua operasi kami jadwalkan. RSUP Dr. Kariadi itu terbesar dan rumah sakit rujukan pusat Jateng dan Kalimantan, jadi banyak antrean, bukan karena kasus," ujar Vivi.

Selain itu, kebutuhan dokter anestesi dan dokter bedah konsultan kanker juga masih tercukupi, meski dokter Wisnu dihentikan sementara dan PPDS anestesi juga dihentikan. Dokter Wisnu merupakan Dokter Spesialis Bedah Onkologi.

"Tidak ada (kekurangan) karena pelayanan di onkologi itu tim, tidak mungkin satu dokter saja, jadi nanti ada wewenang dari tim. Kita ini prioritasnya pelayanan kesehatan terhadap masyarakat, tidak boleh dong ada yang telantar. Bagaimana kalau telantar? Maka, tim yang akan menyelesaikan," tegasnya.

Ia juga berharap, pengungkapan kasus kematian Aulia bisa segera mendapatkan hasil agar masalah ini tidak berlarut-larut, dan Wisnu dapat kembali menjalankan aktivitas klinisnya di rumah sakit.

"Mohon doanya cepat selesai, nanti beliau bisa bergabung lagi memberi pelayanan terhadap pasien. Ini hasil evaluasi bersama supaya lebih fokus menghadapi masalah ini bersama," kata Vivi.

Bisnis.com, JAKARTA - Dekan Fakultas Kedokteran (FK) Universitas Diponegoro (Undip) Yan Wisnu diberhentikan sementara oleh RS Kariadi.

Pemberhentian tersebut menyangkut masalah perundungan atau bullying yang menyebabkan seorang dokter Program Studi Dokter Spesialis (PPDS) bunuh diri.

Masalah menangguhan praktik dokter Yan pun menuai pro dan kontra. Di mana Undip menilai bahwa RS telah merugikan banyak pihak, termasuk dokter residen lain hingga pasien.

Pemberhentian dokter Yan juga dinilai kurang tepat dan tergesa-gesa, lantaran proses investigasi masih berjalan hingga saat ini.

"Di dalam kasus PPDS, Undip sudah melakukan investigasi internal," kata
Wakil Rektor IV Universitas Diponegoro Wijayanto di Semarang, Sabtu (1/9/24), menanggapi ditangguhkannya praktik dokter Yan Wisnu Prajoko di RSUP dr Kariadi Semarang.

Menurut dia, Undip terbuka dengan hasil investigasi dari pihak luar, baik kepolisian maupun Kementerian Kesehatan.

Bahkan jika memang terbukti ada perundungan maka hukuman untuk pelaku jelas dan tegas, yakni drop out alias dikeluarkan.

Sejumlah civitas akademika Undip pun turut memberikan dukungan untuk dokter Yan, setelah diberhentikan oleh RS Kariadi.

Profil Dokter Yan Wisnu

Yan Wisnu memiliki nama lengkap dan gelar Dr. dr. Yan Wisnu Prajoko, M.Kes, Sp.B (K) Onk yang menjabat sebagai dokter mitra spesialis di RS Kariadi.

Dokter Spesialis Bedah Onkologi tersebut merupakan lulusan pendidikan spesialis Bedah Onkologi di Universitas Diponegoro pada 2005.

Ia kemudian melanjutkan pendidikannya (M.Kes) di Universitas Padjajaran dan lulus pada 2007. Dirinya juga lulus menjadi Spesialis Bedah Onkologi di tahun yang sama.

Tak sampai situ, Yan Wisnu masih melanjutkan studinya untuk meraih gelar Doktor di Universitas Gadjah Mada. Ia pun lulus pada tahun 2013.

Dokter Yan Wisnu juga terdaftar di berbagai organisasi seperti Perhimpunan Ahli Bedah Onkologi Indonesia (PABOI) dan Ikatan Dokter Indonesia (IDI).

Di Undip, ia resmi menjabat sebagai Dekan FK untuk periode 2024-2029. Pelantikannya resmi dilakukan oleh Rektor Undip Prof. Dr. Yos Johan Utama, S.H., M.Hum pada 15 Januari 2024 di Gedung Prof. Sudarto S.H., Kampus Undip Tembalang.

Melansir dari fk.undip.ac.id, Yan Wisnu juga tercatat menjadi sekretaris senat Fakultas Kedokteran.