Bisnis.com, JAKARTA – Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Haedar Nashir mengaku bahwa organisasi yang dipimpinnya memiliki rencana untuk membuat kantor di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Menurutnya, organisasi masyarakat (ormas) keagamaannya tersebut ingin turut mengambil peran dalam pembangunan sumber daya manusia (SDM) di Ibu Kota baru tersebut.

"Di IKN dan kawasan lain, satu, ya, kami mengembangkan kantor Muhammadiyah sebagaimana di sini kan," katanya usai bertemu dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (17/9/2024).

Selain membangun kantor, Haedar menuturkan bahwa Muhammadiyah akan mengembangkan institusi pendidikan di IKN. Menurutnya, sejauh ini ormasnya sudah mempunyai universitas swasta di sekitar IKN yang berlokasi di Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara.

Ke depan, Muhammadiyah bakal mengembangkan lembaga pendidikan di tingkat dasar menengah, di sekitar Ibu Kota baru yang dibangun di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur itu.

Tak hanya pendidikan, kata Haedar, pihaknya juga akan mengembangkan lembaga kesehatan dan juga ekonomi yang memberdayakan masyarakat

"Kemudian juga lembaga kesehatan rumah sakit. Kita sudah punya fakultas kedokteran, dan kita akan mengembangkan rumah sakit, dan tentu nanti program-program ekonomi dan pemberdayaan masyarakat yang itu, di mana Muhammadiyah akan concern di situ," pungkas Haedar.

Bisnis.com, BANDUNG -- BPJS Kesehatan Cabang Bandung memastikan pemutusan kerja sama dengan Rumah Sakit Muhammadiyah Bandung (RSMB) sudah berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak serta hasil dari evaluasi.

Kepala BPJS Kesehatan Cabang Bandung Greisthy Esthy Liana memastikan pemutusan kerja sama yang berlaku per 1 Agustus 2024 bukan dikarenakan tunggakan pembayaran klaim dari pasien peserta JKN yang menjadi tanggung jawab BPJS Kesehatan.

"Bisa dilihat sebelumnya, bahwa tidak ada tunggakan pembayaran klaim sama sekali oleh BPJS Kesehatan kepada RSMB," ungkap dia di Bandung, Rabu (31/7/2024).

Bahkan, Greisthy memastikan dalam dua tahun terakhir BPJS Kesehatan selalu menunaikan kewajiban pembayaran klaim kepada fasilitas Kesehatan yang bekerja sama.

"Pembayaran tergantung dari pihak rumah sakit apakah mereka tepat waktu atau tidak," ungkap dia.

Greisthy mengatakan pemutusan kerja sama ini lantaran ada klausul yang terbukti dilanggar oleh salah satu pihak. Namun ia tidak merinci klausul apa yang sudah dilanggar dalam perjanjian kerja sama antara keduanya tersebut hingga terjadi pemutusan kerja sama.

Namun ia memastikan klausul ini sudah sesuai dengan apa yang tertera dalam undang-undang yang mengatur kerja sama antara BPJS Kesehatan dengan fasilitas Kesehatan.

Setelah dilakukan evaluasi menyeluruh oleh kedua belah pihak, maka jika ada hal yang tidak dipenuhi atau dilanggar maka kerja sama yang sudah dijalin bisa dihentikan sementara.

"Sehingga apabila terbukti salah satu pihak misalnya ada hal-hal yang tidak terpenuhi dalam klausul yang tertuang alam perjanjian kerja sama, maka tentu salah satu konsekuensinya adalah pengakhiran kerja sama," ungkap dia.

Hal yang dievaluasi pun kata dia cukup banyak, mulai dari mutu layanan hingga pertanggung jawaban pembiayaan kepada negara. Untuk pelayanan biasanya bagaimana fasilitas kesehatan memberikan layanan kepada peserta JKN, sedangkan pembiayaan yang diklaim ke BPJS Kesehatan harus bisa dipertanggungjawabkan karena berkaitan dengan uang negara.

Ia mengatakan, pihaknya mengevaluasi kerja sama dengan fasilitas kesehatan secara berkala setiap harinya. Sehinga Ketika ada rumah sakit yang dianggap tidak tepat secara aturan akan langsung diketahui.

Bisnis.com, JAKARTA - Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan bisa memutus sepihak kerja sama dengan fasilitas kesehatan (faskes) seperti rumah sakit (RS) ketika terbukti melakukan fraud seperti melakukan klaim fiktif.

Dengan demikian, BPJS Kesehatan tidak lagi berkewajiban membayarkan klaim pelayanan kesehatan kepada faskes tersebut menggunakan Dana Jaminan Sosial (DJS).

Koordinator Advokasi BPJS Watch Timboel Siregar memandang hal tersebut tidak berperan besar memangkas beban klaim yang ditanggung BPJS Kesehatan.

"Dampaknya ya tidak signifikan karena pasien Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) akan tetap mencari RS yang bekerja sama. Namun, akan menambah kesulitan pasien JKN saja, karena harus cari RS yang lain. Jadi ya tetap ke RS dan akan menjadi tanggungan JKN. Jadi kalau dibilang pemutusan hubungan kerja sama akan menghemat pembiayaan JKN, ya nggak juga sih," kata Timboel kepada Bisnis, Selasa (30/07/2024).

Pada 2023 beban klaim yang ditanggung BPJS Kesehatan melebihi dari pendapatan iuran yang dikumpulkan. Beban klaim jaminan kesehatan mencapai Rp158,85 triliun, lebih besar dari pendapatan iuran Rp151,69 triliun.

Namun kekurangan tersebut bisa ditutup dengan pendapatan-pendapatan lain seperti pendapatan SiLPA Kapitasi Rp117,95 miliar, pendapatan investasi Rp5,71 triliun, dan pendapatan lainnnya Rp596,9 miliar yang membuat BPJS Kesehatan pada 2023 surplus Rp157,22 miliar.

"Jadi di 2023 [BPJS Kesehatan] masih terjadi surplus, walaupun rasio klaim 104,6%. Justru seharusnya proses kerja sama dipermudah sehingga lebih banyak lagi RS yang bekerja sama sehingga akses peserta ke rawat inap dan rawat jalan di RS lebih mudah," kata Timboel.

Bahkan, Timboel menyarakan penetrasi sasaran mitra BPJS Kesehatan diperluas dengan mewajibkan RS swasta bekerja sama dengan BPJS Kesehatan, bukan hanya RS milik pemerintah yang diwajibkan.

Dihubungi terpisah, Kepala Humas BPJS Kesehatan Rizky Anugrah enggan menyebutkan berapa jumlah RS yang sudah diputus kontrak sepanjang 2024 ini.

"Jumlahnya dinamis. Namun yang perlu digarisbawahi adalah bahwa sebagai penyelenggara Program JKN, BPJS Kesehatan selalu berupaya memastikan pesertanya terlayani dengan baik sesuai haknya. Karena itulah, BPJS Kesehatan menggandeng fasilitas kesehatan yang lolos credentialing sebagai mitra melalui perjanjian kerja sama," kata Rizky.

Adapun, jumlah fasilitas kesehatan yang kerja sama dengan BPJS Kesehatan dalam 2014-2023 menanjak drastis. Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) pada 2014 sebanyak 18.437 naik 28,22% menjadi 23.639 pada 2023.

Sementara Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL) pada 2014 jumlahnya sebanyak 1.681 naik 85,60% menjadi 3.120 pada 2023.

Kemudian Fasilitas Kesehatan Penunjang (optik dan apotek) jumlahnya pada 2014 2.275 naik 141,49% menjadi 5.494 pada 2023.

Bisnis.com, BANDUNG — BPJS Kesehatan Cabang Bandung membenarkan Rumah Sakit Muhammadiyah Bandung (RSMB) tidak akan lagi melayani pasien peserta JKN.

Kebijakan tersebut dipastikan akan mulai berlaku mulai 1 Agustus 2024. Hal tersebut dikarenakan antara keduanya telah mengakhiri kerja sama.

Kepala BPJS Kesehatan Cabang Bandung dr. Greisthy E. L. Borotoding mengatakan, pohaknya mengutamakan prinsip kehati-hatian dalam setiap pengambilan keputusan yang berdampak pada akses pelayanan kesehatan peserta JKN.

“Terhitung mulai 1 Agustus 2024, dengan berat hati kami menyampaikan bahwa RS Muhammadiyah tidak bekerja sama lagi dengan BPJS Kesehatan sehingga tidak dapat melayani peserta JKN,” ungkap dia kepada Bisnis, Senin malam (29/7/2024)

Menurutnya, keputusan pengakhiran kerja sama tidak dilakukan sepihak oleh BPJS Kesehatan, melainkan melalui mekanisme sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Sebagai solusinya, peserta JKN yang biasanya dirujuk ke RS Muhammadiyah, kini dapat mengakses pelayanan kesehatan di 48 FKRTL yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan termasuk di antaranya 22 FKRTL yang menyediakan pelayanan hemodialisa.

“Pasien JKN yang selama ini mendapatkan Pelayanan tidak perlu merasa khawatir tidak dapat mengakses pelayanan. Ini adalah komitmen BPJS Kesehatan untuk memastikan peserta JKN tetap terlayani dengan baik sesuai dengan haknya,” ungkap dia.

Sebelumnya, Rumah Sakit Muhammadiyah Bandung (RSMB) memastikan memberhentikan sementara layanan terhadap pasien peserta BPJS Kesehatan.

Hal tersebut diklaim hasil kesepakatan antara Manjanen RSMB dan BPJS Kesehatan. Dalam keterangan resmi yang diedarkan lewat akun resmi @rs_muhammadiyah_bandung, layanan akan diberhentikan mulai 1 Agustus 2024.

“Atas nama manajemen RSMB, kami sampaikan permohonan maaf karena tidak dapat memberikan layanan bagi pasien BPJS Kesehatan per 1 Agustus 2024, Kecuali pasien hemodialisa, masih dilayani hingga 31 Agustus 2024,” dalam keterangan yang ditandatangani Direksi RSMB tersebut.

Selain itu, pemberhentian sementara layanan terhadap pasien BPJS Kesehatan ini juga disebutkan dilakukan manajemen RSMB dalam rangka perbaikan internal dan skenario pelayanan prima jangka panjang.

“Mohon doanya, agar proses perbaikan internal dapat segera kami lakukan secara komprehensif untuk memberikan layanan RSMB yang lebih baik,” tutup surat tersebut.

RS Muhammadiyah Bandung berlokasi di Jalan KH Ahmad Dahlan No. 53, Bandung, Jawa Barat. Rumah sakit ini memberikan layanan 24 jam yang mencakup Unit Gawat Darurat (UGD), laboratorium, rawat inap, diagnostik, hingga hemodialisa.

Bisnis.com, BANDUNG — Dinas Kesehatan Kota Bandung akan memindahkan pasien-pasien yang menggunakan layanan BPJS Kesehatan di Rumah Sakit Muhammadiyah Bandung (RSMB) ke rumah sakit lain.

Hal tersebut menyusul rencana pemberhentian sementara layanan bagi peserta BPJS Kesehatan di RSMB per 1 Agustus 2024 mendatang. Hal tersebut diklaim kesepakatan antara Manajemen RSMB dan BPJS Kesehatan.

Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandung Anhar Hadian memastikan pelayanan kesehatan bagi para peserta BPJS Kesehatan yang melakukan pelayanan di RSMB akan dialihkan ke rumah sakit lain agat segeta ditangani.

"Sebanyak 80% pasien RS Muhammadiyah, pasien BPJS. Tapi ini tidak menjadi masalah karena pasien-pasiennya bisa dipindahkan ke rumah sakit yang lain," katanya di Balai Kota Bandung, Senin (29/7/2024).

Menurut data, jumlah tempat tidur di 42 Rumah Sakit di Kota Bandung mencapai 7.057 tempat tidur. Sementara yang telah bekerja sama dengan BPJS mencapai 32 Rumah Sakit dengan jumlah tempat tidur mencapai 6.227 tempat tidur.

Sedangkan jumlah tempat tidur di RS Muhammadiyah Kota Bandung mencapai 159 tempat tidur. Anhar menyebut saat ini jumlah keterisian rumah sakit di Kota Bandung mencapai 60% atau 3.766 tempat tidur.

"Dengan data tersebut masih terdapat 2.511 tempat tidur yang kosong di rumah sakit yang menerima BPJS. Sehingga kita masih punya cadangan dalam tanda kutip ya tempat tidur yang kosong itu kurang lebih 2500-an tempat tidur," ujarnya.

"Sedangkan tempat tidur Muhammadiyah hanya ada 159 TT. Jadi sebenarnya pengalihan ini di atas kertas tentu saja tidak terlalu menjadi masalah. Karena pasien-pasiennya bisa dipindahkan ke rumah lain," imbuhnya.

Ia menyebut yang menjadi tantangan adalah aspek psikologis, karena pasien yang sudah biasa di Rumah Sakit Muhammadiyah dipindahkan ke rumah sakit lain.

Untuk itu, Dinkes akan terus melakukan edukasi terutama dari pihak rumah sakit yang akan menerima pemindahan pasien BPJS.

"Kita akan sampaikan agar mereka juga mendapatkan pelayanan ya prima," ujarnya.

Ia juga menginstruksikan kepada Puskesmas untuk merujuk pasien ke beberapa RS lain yang dekat dengan domisili pasien BPJS.

"Kita akan arahkan pasien ke RS terdekat. Prinsipnya yang terdekat. Sekarang Muhammadiyah ditutup, jadi rumah sakit terdekat lainnya akan terbuka," ungkapnya.