Bisnis.com, JAKARTA -- Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) mencatat rasio klaim Dana Jaminan Sosial (DJS) program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) BPJS Kesehatan pada semester I/2024 membengkak ke level 107,9%. Artinya, dana yang dikeluarkan untuk membayar klaim JKN lebih besar dari pendapatan iuran yang diterima BPJS Kesehatan.

Pada 2023, pendapatan iuran DJS Kesehatan tercatat sebesar Rp151,69 triliun, lebih kecil dari beban jaminan kesehatan sebesar Rp158,85 triliun. Tren tersebut berlanjut sampai semester I/2024.

"Rasio klaim pada 2023 telah mencapai 104,7%. Adapun, sampai dengan bulan Juni 2024 juga telah mencapai 107,9%," kata Ketua Komisi Pengawasan Monitoring dan Evaluasi DJSN Muttaqien kepada Bisnis, Senin (23/9/2024).

Muttaqien menegaskan tren negatif tersebut harus menjadi perhatian untuk memastikan kesehatan dan ketahanan DJS ke depan.

"BPJS Kesehatan harus melakukan best effort untuk meningkatkan pendapatan, seperti melakukan reaktifasi peserta nonaktif maupun melakukan kendali mutu dan kendali biaya dari sisi pengeluaran," kata Muttaqien.

Pemerintah sendiri telah membentuk tim bersama lintas kementerian untuk menghitung penyesuaian tarif dan manfaat program JKN untuk diterapkan ketika Kelas Rawat Inap (KRIS) diterapkan tahun depan.

Muttaqien mengatakan dalam pembahasan yang sedang berlangsung tersebut setidaknya dalam regulasi yang terbit nantinya perlu mengakomodir 3 hal.

"Tiga opsi kebijakan yang dapat dilakukan yaitu pertama penyesuaian iuran, kedua penyesuaian manfaat, atau ketiga melalui bantuan pemerintah. Ketiga opsi ini tentu harus disimulasikan dengan baik," tandasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Direktur Utama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti mengakui pihaknya tidak bisa hanya mengandalkan hasil investasi untuk menutup besaran klaim jaminan kesehatan yang ditanggung BPJS Kesehatan.

Pada 2023, pendapatan iuran Dana Jaminan Sosial (DJS) Kesehatan mencapai Rp151,69 triliun, lebih kecil dibanding beban jaminan kesehatan yang mencapai Rp158,85 triliun. Kondisi ini memburuk dibanding 2022 ketika pendapatan iuran mampu menutup jumlah beban klaim, yang masing-masing nilainya Rp144,04 triliun dibanding Rp113,47 triliun.

Pada 2023, DJS Kesehatan masih surplus berkat pendapatan investasi yang mencapai Rp5,71 triliun, yang meningkat 97,92% dibanding Rp2,88 triliun pada 2022.

"Kita masih punya aset [dari] hasil investasi segala macam. Tetapi memang sudah waktunya [besaran iuran] untuk disesuaikan karena setiap dua tahun [memungkinkan dievaluasi]," kata Ghufron kepada Bisnis, dikutip pada Minggu (22/9/2024).

Meski secara regulasi BPJS Kesehatan memungkinkan melakukan evaluasi tarif dua tahun sekali, nyatanya pemerintah sudah menahan tarif iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) BPJS Kesehatan selama 4 tahun. Terakhir kali iuran BPJS Kesehatan naik yakni pada 1 Juli 2020 melalui Peraturan Presiden (Perpres) nomor 64 Tahun 2020.

Kondisi ini kemudian semakin menantang ketika terjadi inflasi medis di mana perkiraan dari Mercer Marsh Benefits (MMB) Health Trends 2024 inflasi medis di Indonesia masih akan berada di angka 13% pada 2024.

Dengan iuran yang belum naik meski ada inflasi medis, Ghufron mengatakan BPJS Kesehatan mengambil strategi antara lain dengan melakukan pengendalian fraud atau kecurangan. Fraud ini membuat BPJS Kesehatan harus membayar klaim lebih besar dari yang semestinya.

"Colllection rate juga kita naikkan dengan kerjasama dengan berbagai channel payment, jadi pembayarannya sudah lebih dari 190.000 channel. Jadi dipermudah," kata Ghufron.

Adapun untuk besaran iuran BPJS Kesehatan saat ini, bagi peserta JKN segmen Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) atau peserta mandiri kelas I iurannya Rp150.000, kelas II Rp100.000 dan kelas III Rp42.000 per orang per bulan dengan subsidi sebesar Rp7.000 per orang per bulan dari pemerintah, sehingga yang dibayarkan peserta kelas III hanya Rp35.000.

Saat ini dengan adanya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 59 Tahun 2024 membuka ruang dilakukan penyesuaian tarif BPJS Kesehatan. Regulasi ini mengamatkan Penerapan Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) BPJS Kesehatan akan dilaksanakan paling lambat Juni 2025.

Ghufron mengatakan apabila KRIS berlaku, akan dilakukan kenaikan tarif khususnya bagi kelas I dan II. "Bisa. Bisa naik. Saya kira ini sudah waktunya naik juga. Kalau kelas III tidak akan naik," ujarnya.

Bisnis.com, MEDAN - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Kantor Wilayah Sumut-Aceh telah membayarkan klaim sebesar Rp6,05 triliun kepada sejumlah fasilitas kesehatan di wilayah ini hingga Juni 2024. Klaim tersebut disalurkan ke 259 rumah sakit yang menjadi mitra BPJS Kesehatan di wilayah tersebut.

Asisten Deputi Sumber Daya Manusia, Umum, dan Komunikasi Kantor Kedeputian Wilayah I BPJS Kesehatan Syafrizal mengatakan sebagai perbandingan, sepanjang 2023 pihaknya membayar klaim sebesar Rp11,65 triliun.

Dia menyebut saat ini cakupan kepesertaan masyarakat Sumut dalam jaminan kesehatan nasional atau BPJS Kesehatan baru mencapai 91,41% atau sekitar 14,07 juta jiwa. Sedangkan data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Sumatra Utara tahun 2024, jumlah penduduk di wilayah ini mencapai 15,5 juta jiwa.

Realiasi cakupan kepesertaan Sumut masih tertinggal dibanding Aceh. Baru-baru ini Aceh bahkan mendapat penghargaan UHC tingkat nasional yang diserahkan langsung oleh Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin.

Hal itu karena Pemerintah Aceh berhasil mewujudkan cakupan perlindungan kepesertaan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) lebih dari yang ditargetkan, yakni minimal 95% dari total penduduk di setiap daerah.

"Dari catatan kami, cakupan kepesertaan Aceh per Juni sudah lebih dari 98%. Tapi kalau dibulatkan, bisa dikatakan sudah 100% karena ditambah dengan yang ditanggung pemerintah setempat lewat JKA (Jaminan Kesehatan Aceh)," ujar Syafrizal.

Syafrizal mengatakan pihaknya terus berupaya meningkatkan cakupan keanggotaan masyarakat dalam program JKN khususnya di Sumut karena dinilai masih rendah dibanding daerah lain di Indonesia yang rata-rata telah lebih dari 95%.

Apalagi, pemerintah melalui rencana pembangunan jangka menengah (RPJMN) RI menargetkan agar minimal 98% masyarakat terlindungi kesehatannya di tahun 2024 ini.

Pendekatan dengan berbagai pihak jadi jalan yang dipilih BPJS Kesehatan guna mewujudkan perlindungan kesehatan yang merata bagi seluruh masyarakat, di samping terus menguatkan citra BPJS Kesehatan lewat beragam perbaikan yang dilakukan seperti membuka layanan informasi maupun aduan langsung bagi masyarakat di RS mitra.

"Masing-masing provinsi sudah dapat arahan dari pemerintah pusat melalui Inpres No.1 tahun 2022 bagaimana mengoptimalkan program JKN. Target cakupan kepesertaan 98% itu salah satunya yang harus sama-sama dikejar oleh semua, baik kementerian juga lembaga, dan didukung," ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan bisa memutus sepihak kerja sama dengan fasilitas kesehatan (faskes) seperti rumah sakit (RS) ketika terbukti melakukan fraud seperti melakukan klaim fiktif.

Dengan demikian, BPJS Kesehatan tidak lagi berkewajiban membayarkan klaim pelayanan kesehatan kepada faskes tersebut menggunakan Dana Jaminan Sosial (DJS).

Koordinator Advokasi BPJS Watch Timboel Siregar memandang hal tersebut tidak berperan besar memangkas beban klaim yang ditanggung BPJS Kesehatan.

"Dampaknya ya tidak signifikan karena pasien Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) akan tetap mencari RS yang bekerja sama. Namun, akan menambah kesulitan pasien JKN saja, karena harus cari RS yang lain. Jadi ya tetap ke RS dan akan menjadi tanggungan JKN. Jadi kalau dibilang pemutusan hubungan kerja sama akan menghemat pembiayaan JKN, ya nggak juga sih," kata Timboel kepada Bisnis, Selasa (30/07/2024).

Pada 2023 beban klaim yang ditanggung BPJS Kesehatan melebihi dari pendapatan iuran yang dikumpulkan. Beban klaim jaminan kesehatan mencapai Rp158,85 triliun, lebih besar dari pendapatan iuran Rp151,69 triliun.

Namun kekurangan tersebut bisa ditutup dengan pendapatan-pendapatan lain seperti pendapatan SiLPA Kapitasi Rp117,95 miliar, pendapatan investasi Rp5,71 triliun, dan pendapatan lainnnya Rp596,9 miliar yang membuat BPJS Kesehatan pada 2023 surplus Rp157,22 miliar.

"Jadi di 2023 [BPJS Kesehatan] masih terjadi surplus, walaupun rasio klaim 104,6%. Justru seharusnya proses kerja sama dipermudah sehingga lebih banyak lagi RS yang bekerja sama sehingga akses peserta ke rawat inap dan rawat jalan di RS lebih mudah," kata Timboel.

Bahkan, Timboel menyarakan penetrasi sasaran mitra BPJS Kesehatan diperluas dengan mewajibkan RS swasta bekerja sama dengan BPJS Kesehatan, bukan hanya RS milik pemerintah yang diwajibkan.

Dihubungi terpisah, Kepala Humas BPJS Kesehatan Rizky Anugrah enggan menyebutkan berapa jumlah RS yang sudah diputus kontrak sepanjang 2024 ini.

"Jumlahnya dinamis. Namun yang perlu digarisbawahi adalah bahwa sebagai penyelenggara Program JKN, BPJS Kesehatan selalu berupaya memastikan pesertanya terlayani dengan baik sesuai haknya. Karena itulah, BPJS Kesehatan menggandeng fasilitas kesehatan yang lolos credentialing sebagai mitra melalui perjanjian kerja sama," kata Rizky.

Adapun, jumlah fasilitas kesehatan yang kerja sama dengan BPJS Kesehatan dalam 2014-2023 menanjak drastis. Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) pada 2014 sebanyak 18.437 naik 28,22% menjadi 23.639 pada 2023.

Sementara Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL) pada 2014 jumlahnya sebanyak 1.681 naik 85,60% menjadi 3.120 pada 2023.

Kemudian Fasilitas Kesehatan Penunjang (optik dan apotek) jumlahnya pada 2014 2.275 naik 141,49% menjadi 5.494 pada 2023.

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebutkan, pengajuan klaim fiktif (phantom billing) ke Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) juga mungkin dilakukan pengelola rumah sakit (RS) pemerintah.

Adapun rumah sakit pemerintah berada di bawah naungan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) atau biasa dikenal Rumah sakit Vertikal. Sementara RSUD di bawah pemerintah daerah.

Adapun tim gabungan yang terdiri dari KPK, Kementerian Kesehatan, BPJS, dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menemukan tiga RS swasta yang melakukan kecurangan hingga merugikan negara puluhan miliar rupiah.

“Jadi kita bilang ini swasta, tapi kita yakin di RSUD, rumah sakit vertikal gitu enggak tertutup kemungkinan dilakukan hal yang sama,” kata Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahala Nainggolan kepada wartawan, Jumat (26/7/2024).

Pahala mengatakan, sejauh ini pihaknya baru menemukan kecurangan dengan modus phantom billing di RS swasta.

Menurut mantan auditor Bank Dunia tersebut, jika kecurangan itu dilakukan RS Vertikal, akan lebih mudah diusut KPK.

Sebab, pengelolanya merupakan penyelenggara negara dan memenuhi kriteria kasus korupsi yang bisa ditangani KPK.

"Dirutnya copot aja langsung. Pelayanan enggak berubah. Dokter-dokter yang terlibat cabutin saja. Bisa diganti,” tutur Pahala.

Sebelumnya, KPK, Kemenkes, BPKP, dan BPJS menerjunkan tim untuk memeriksa enam RS di 3 provinsi sebagai sampel, menindaklanjuti temuan dugaan fraud dari laporan BPJS.

Hasilnya, salah satu rumah sakit di Provinsi Sumatera Utara (Sumut) diduga melakukan phantom billing dengan nilai kerugian negara Rp 1 miliar sampai Rp 3 miliar.

Kemudian, satu RS di Provinsi Sumut dengan nilai klaim Rp 4 miliar sampai Rp 10 miliar.

Lalu, RS di Jawa Tengah dengan nilai Rp 20 miliar sampai Rp 30 miliar.

Pahala mengungkapkan, rumah sakit tersebut melaporkan dokumen klaim fiktif untuk mendapatkan dana dari BPJS.

Tindakan ini dilakukan dengan rapi mulai dari dokumen kependudukan pasien sampai rekam medis palsu.

“Di tiga rumah sakit ada tagihan klaim 4.341 kasus tapi sebenarnya ada 1.000 kasus di buku catatan medis,” kata Pahala.

“Jadi sekitar 3.000-an itu diklaim sebagai fisioterapi tapi sebenarnya enggak ada di catatan medis (fiktif),” tambahnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut, potensi kerugian negara akibat fraud (kecurangan) pihak rumah sakit (RS) dalam mengajukan klaim ke Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) bisa menembus lebih dari Rp 1 triliun.

Adapun KPK, Kementerian Kesehatan, BPJS, dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mengungkap terdapat tiga rumah sakit yang mengajukan klaim fiktif (phantom billing) ke BPJS yang merugikan negara puluhan miliar.

Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan mengatakan, potensi nilai kerugian itu bisa tembus Rp 1 triliun jika kerugian negara dihitung dari RS secara nasional.

“Ya tembus lah,” kata Pahala kepada wartawan, Kamis (25/7/2024).

Pahala mengatakan, perkiraan itu berkaca pada temuan fraud pemerintah Amerika Serikat (AS) dalam pelaksanaan jaminan sosial Obamacare.

Pahala mengungkapkan, sekitar tahun 2018 pihaknya telah berkunjung ke AS untuk mempelajari pengelolaan dan potensi fraud dalam pelaksanaan jaminan sosial.

Menurut Pahala, dugaan fraud dalam pengelolaan Obamacare mencapai 3 sampai 10 persen.

Pihak Federal Bureau of Investigation (FBI) saat itu mengatakan bahwa temuan itu langsung dibawa ke ranah pidana.

“Dia bilang kalau FBI sana bilang, ‘Pak kalau yang beginian langsung kamu pidanain’, bukan soal kecil atau gedenya, biar orang takut’,” kata Pahala menceritakan percakapannya.

Sementara itu, di Indonesia belum pernah diusut dugaan kecurangan dalam pengajuan klaim oleh pihak RS ke BPJS dengan modus klaim fiktif atau phantom billing.

KPK meminta tidak semua kecurangan dibawa ke ranah pidana. Sebab, beberapa bentuk kecurangan mudah dibantah dengan berbagai alasan oleh pelaku, dalam hal ini pihak RS atau dokter.

Menurutnya, modus phantom billing merupakan kecurangan yang paling mudah dibuktikan karena pihak RS tidak lagi bisa mengelak.

“Makanya kita pilih yang ini (phantom billing) saja dulu yang paling gampang,” tutur Pahala.

Sebelumnya, Tim Penanganan Kecurangan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) menerjunkan tim untuk memeriksa enam RS di 3 provinsi sebagai sampel, menindaklanjuti temuan dugaan fraud dari laporan BPJS.

Hasilnya, ada RS di Provinsi Sumatera Utara (Sumut) diduga melakukan phantom billing dengan nilai kerugian negara Rp 1 miliar sampai Rp 3 miliar.

Kemudian, lalu RS di Provinsi Sumut dengan nilai klaim Rp 4 miliar sampai Rp 10 miliar.

Dan RS di Provinsi di Jawa Tengah senilai Rp 20 miliar sampai Rp 30 miliar.

Pahala mengungkapkan, rumah sakit tersebut melaporkan dokumen klaim fiktif untuk mendapatkan dana dari BPJS.

Tindakan ini dilakukan dengan rapi mulai dari dokumen kependudukan pasien sampai rekam medis palsu.

“Di tiga rumah sakit ada tagihan klaim 4.341 kasus tapi sebenarnya ada 1.000 kasus di buku catatan medis,” kata Pahala dalam diskusi di KPK, Rabu (24/7/2024).

“Jadi sekitar 3.000-an itu diklaim sebagai fisioterapi tapi sebenarnya enggak ada di catatan medis (fiktif),” tambah Pahala.

Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan adanya fraud atas klaim BPJS di tiga rumah sakit. Data itu didapat berdasarkan hasil kerja sama dengan Kementerian Kesehatan (Kemenkes), BPJS, dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

“KPK bersama Kemenkes, BPJS dan BPKP membentuk tim bersama untuk penanganan fraud ini karena kita pikir sudah ngumpulin iuran susah ternyata penggunaannya ada orang secara sengaja mengajukan klaim fiktif dan menggembosi pengeluaran,” kata Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Rabu, 24 Juli 2024.

Temuan itu diketahui usai tim yang dibuat melakukan audit atas klaim BPJS yang dilakukan tiga rumah sakit di provinsi berbeda. KPK enggan memerinci nama perusahaannya, namun, dipastikan rumah sakitnya milik swasta di Sumatra Utara (Sumut) dan Jawa Tengah (Jateng).
Modus kecurangan terjadi berupa manipulasi catatan medis. Total temuan lebih dari tiga ribu klaim fiktif.

“Ternyata di tiga rumah sakit ada tagihan klaim 4.341 kasus tapi sebenarnya ada 1.000 kasus di buku catatan medis. Jadi sekitar tiga ribuan itu diklaim sebagai fisioterapi tapi sebenarnya enggak ada di catatan medis,” ujar Pahala.

Baca juga: Lolos Seleksi Administrasi Capim KPK, Sudirman Said Harap Proses Transparansi Dijaga

Menurut Pahala, sebagian dari mereka menggelembungkan jumlah penanganan medis untuk mendapatkan keuntungan lebih. Sebagian temuan bahkan menggunakan nama peserta BPJS yang tidak pernah berobat untuk melakukan klaim.

“Kita lihat juga katarak di tiga rumah sakit 39 pasien kita sama, sebenarnya hanya 14 pasien yang patut dioperasi katarak, tapi diklaim lah semua dioperasi katarak, kita cek, kita bilang 'ini dioperasinya satu mata diklaim nya dua mata', kira-kira begitu waktu itu,” ucap Pahala.

KPK mengindikasikan dua jenis fraud dalam klaim BPJS ini. Pertama yakni phantom billing yakni klaim tanpa ada pasien, lalu, medical diagnose yang tidak pas.

“Kalau medical diagnose orangnya ada terapinya ada klaimnya kegedean, kira-kira gitu ya, secara sengaja terapi dua kali diklaim sepuluh kali,” papar Pahala.

Permainan kotor itu merugikan negara miliaran. Pahala menjelaskan temuan di salah satu rumah sakit Sumut merugikan negara Rp1 miliar sampai Rp3 miliar.

Lalu, rumah sakit di Sumut merugikan negara Rp4 miliar sampai Rp10 miliar. Terakhir, rumah sakit di Jateng merugikan negara Rp20 miliar sampai Rp30 miliar.

(END)

Bisnis.com,JAKARTA - BPJS Kesehatan memperkenalkan inovasi digital terbaru yaitu Face Recognition BPJS Kesehatan (Frista) dalam pelayanan Jaminan Kesehatan Keuangan (JKN). Layanan pengenalan wajah ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan akurasi layanan.

Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti mengatakan bahwa pengadopsian Frista di klaim dapat membuat proses verifikasi identitas peserta menjadi lebih cepat dan akurat, yang nantinya dapat mengurangi antrean dan meminimalisir kesalahan.

"Sistem face recognition yang digunakan dalam Frista mampu mengenali wajah baik pada foto, video, maupun secara real-time dengan tingkat keakuratan yang tinggi," jelas Ghufron dalam peluncuran FRISTA, Senin (8/6/2024).

Dia mengungkapkan teknologi ini memiliki potensi besar dalam memastikan bahwa hanya peserta yang berhak yang dapat mengakses layanan JKN.Penerapan teknologi ini juga menjadi langkah yang besar untuk mencegah penipuan dan penyalahgunaan identitas.

Inovasi ini juga mendapat dukungan dengan Addendum Kelima Perjanjian Kerjasama Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dengan BPJS Kesehatan.Kemudian, perjanjian dengan nomor 100.4.7.1/7412/DUKCAPIL dan 203/KTR/0423 dalam hal nilai kemiripan atas akses data kependudukan berupa Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan foto wajah.Ghufron menuturkan bahwa teknologi ini memungkinkan penerapan single identity menggunakan KTP Elektronik sebagai alternatif pengganti Kartu JKN dalam verifikasi dan validasi eligibilitas peserta.

Hal ini juga dinilai dapat meningkatkan validitas dan kualitas data peserta, sesuai kepemilikan NIK pada KTP Elektronik, dan juga memanfaatkan elemen data foto dari Dukcapil sebagai dasar validasi pada implementasi sistem face recognition.

Implementasi Frista akan diterapkan secara nasional dalam layanan JKN. Ghufron juga menuturkan bahwa BPJS Kesehatan berkomitmen untuk terus berinovasi dalam memberikan layanan terbaik.

"Harapannya melalui inovasi Frista menjawab tantangan yang selama ini dihadapi dalam sistem pelayanan kesehatan, sehingga dapat teratasi dengan lebih baik. Selain itu, inovasi ini juga diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi sektor-sektor lain dalam meningkatkan kualitas layanan publik di Indonesia,” terangnya.

Jakarta -

PCare BPJS adalah Primary Care atau Pcare Eclaim BPJS Kesehatan, yang merupakan sistem informasi pelayanan pasien. PCare meliputi pendataan, registrasi pasien yang datang, mencatat data skrining kesehatan pasien, hingga verifikasi sasaran.

Mungkin masih banyak masyarakat yang belum mengetahui apa itu PCare beserta cara loginnya. Untuk itu, kenali lebih lanjut mengenai Pcare, cara loginnya, alur, hingga manfaatnya.

Apa Itu PCare?

PCare atau Primary Care adalah layanan menggunakan internet dan berbasis komputer dari BPJS Kesehatan. Menurut jurnal berjudul Penerapan Aplikasi Primary Care (P-Care) BPJS Kesehatan di UPTD Puskesmas Gilingan dan UPTS Puskesmas Kratonan Kota Surakarta, layanan tersebut dibuat agar fasilitas kesehatan primer dapat memberikan kemudahan akses data ke server BPJS, baik terkait pendaftaran maupun pelayanan.

Meski begitu, tak semua peserta BPJS bisa menggunakan layanan PCare. Untuk mengaksesnya, pengguna perlu username dan password yang dimasukkan saat login. Laman Dinas Kesehatan Gunungkidul menjelaskan, PCare adalah aplikasi verifikasi kepesertaan JKN untuk layanan primer yaitu Puskesmas dan klinik swasta yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan.

Cara Login PCare

Cara login Pcare dapat dilakukan melalui website PCare BPJS Kesehatan. Menurut laman Portal Informasi Indonesia, peserta bisa melakukan pendaftaran layanan kesehatan serta melakukan pengisian data mengenai jenis kunjungan, tekanan darah, keluhan, pemeriksaan kesehatan, dan sebagainya. Berikut cara login PCare:

• Buka website https://pcarejkn.bpjs-kesehatan.go.id/eclaim/
• Masukkan username dan password yang didapat dari kantor BPJS Kesehatan
• Masukkan CAPTCHA
• Klik Sign In.

Selain melalui website, login PCare juga bisa dilakukan lewat aplikasi PCare. Pengguna bisa download aplikasi tersebut dan lakukan login dengan memasukkan username dan password.

Alur Menggunakan PCare

Berikut alur yang akan dalam penggunaan PCare di fasilitas kesehatan, mengutip laman Pemkab Sumedang:

1. Alur Pelayanan

• Pasien datang ke Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP), dengan menunjukkan identitas Peserta BPJS Kesehatan.
• FKTP melakukan pengecekan eligibilitas Peserta melalui PCare.
• Dokter melakukan pemeriksaan, pengobatan, serta konsultasi medis maupun layanan kesehatan lain sesuai indikasi medis.
• Petugas administrasi/yang ditunjuk melakukan entri pelayanan sesuai yang diterima peserta.
• Peserta menandatangani bukti pelayanan (SPP) pada lembar yang telah disediakan.
• Peserta pulang.

2. Alur Klaim Tagihan

• Petugas FKTP/administrasi yang ditunjuk melakukan pencetakan SPP sesuai dengan pelayanan yang diterima dan ditandatangani peserta.
• FKTP mengumpulkan berkas kelengkapan klaim (termasuk SPP) yang akan dilakukan pengajuan klaim
• FKTP melakukan entri tagihan berdasarkan data-data pelayanan yang diterima peserta dan mencetak FKPP (Formulir Klaim Pelayanan Primer)
• FKTP mengajukan FPK (Formulir Pengajuan Klaim)
• Menyampaikan berkas ke BPJS Kesehatan.

Manfaat PCare BPJS Kesehatan

Pcare tentunya mempunyai sejumlah manfaat yang memudahkan faskes dan peserta BPJS Kesehatan dalam berbagai hal. Berikut di antaranya.

1. Pendaftaran Pasien Lebih Cepat

Ketika pasien melakukan pendaftaran, faskes hanya memasukkan nomor kepesertaan BPJS. Nantinya, seluruh data pasien akan tersimpan dalam sistem.

2. Diagnosa Lebih Cepat

Pasien tidak perlu lagi melakukan tes atau check up jika data rekam medis sudah tercatat melalui PCare BPJS Kesehatan. Sehingga, pasien yang datang langsung mendapat penanganan yang semestinya didapat.

3. Mempunyai Fitur Antrean

Fitur antrean bisa dimanfaatkan faskes untuk memudahkan pasien yang aman berobat. Hal ini pun dapat mencegah antrean yang terlalu banyak di faskes.

Itulah informasi mengenai PCare beserta cara login dan manfaatnya. Semoga membantumu detikers.

(row/row)