Bisnis.com, JAKARTA - Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet (APJII) mengungkapkan tiga cara yang bakal dilakukan untuk memberantas praktik jual kembali jasa internet secara ilegal alias RT/RW Net ilegal.

Penyediaan aduan layanan masyarakat, whistleblower atau pusat pelaporan, dan pembentukan satuan tugas (Satgas) menjadi langkah awal dalam memberantas praktik terlarang itu.

Sekretaris Umum APJII Zulfadly Syam menuturkan APJII sudah mulai untuk mengimplementasikan aduan layanan masyarakat.

Kemudian untuk whistleblower, Zulfadly menyebut APJII juga sudah menyelesaikan dashboard yang nantinya digunakan untuk menampung laporan yang ada.

“Satgasnya nanti kita perlu briefing lagi. Kalau sudah tahu tata cara penindakannya, kita akan mulai,” kata Zulfadly saat ditemui di kantor Bisnis, Rabu (16/10/2024).

Sebelumnya, pada Mei 2024 Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi mengatakan bahwa pihaknya telah menindak tegas keberadaan RT/RW Net ilegal.

“Pokoknya kalau ilegal kita tindak keras. Sudah ditindak, karena ini berbahaya kan buat masyarakat,” kata Budi saat ditemui di Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi (BBPPT).

Budi tidak menyebutkan jumlah RT/RW Net ilegal yang telah ditindak. Namun, dia memastikan Kemenkominfo akan terus mencari RT/RW Net ilegal karena dianggap merugikan masyarakat.

Dilansir dari laman Direktorat Jenderal Penyelenggara Pos dan Informatika (DJPPI) Kemenkominfo, terdapat sejumlah bahaya yang ditanggung oleh masyarakat saat menggunakan RT/RW Net Ilegal.

Pertama, ISP ilegal mungkin tidak memiliki infrastruktur yang memadai atau tidak memenuhi standar kualitas yang ditetapkan. Akibatnya, pengguna mungkin mengalami ketidakstabilan jaringan, seringnya gangguan koneksi internet yang merugikan aktivitas pengguna internet.

Kedua, kecepatan internet yang ditawarkan rendah, karena berbagi jaringan dengan banyak pengguna. Hal ini membuat kesulitan saat streaming video, atau saat mengunduh file.

Ketiga, ISP ilegal tidak terikat oleh persyaratan keamanan dan privasi data yang berlaku. Hal ini berarti informasi pribadi pengguna mungkin tidak dilindungi dengan baik, sehingga meningkatkan risiko penyalahgunaan data atau kejahatan cyber.

“Kemudian pemilik jasa ISP yang tidak bertanggung jawab juga bisa saja menyelipkan program berbahaya, alias malware ke komputer atau perangkat yang mengakses Internet ilegal tersebut. Hal ini tentu dapat merugikan keamanan dan kenyamanan pengguna internetnya,” tulis dalam website tersebut

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) bakal bekerja sama dengan Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet (APJII) untuk memberantas praktik jual kembali jasa internet secara ilegal alias RT/RW Net ilegal.

Direktur Jenderal Penyelenggara Pos dan Informatika (PPI) Kemenkominfo, Wayan Toni Supriyanto mengatakan pemberantasan RT/RW Net sangat sulit, terlebih untuk mendeteksi siapa pengguna praktik ilegal tersebut.

Kemenkominfo membutuhkan dukungan APJII guna memberantas praktik RT/RW Net ilegal, mengingat APJII merupakan asosiasi khusus perusahaan internet.

“Makanya kita harus cari satu persatu (pengguna RT/RW Net ilegal), kita harus kerja sama dengan APJII sebagai pemilik internet,” kata Wayan saat ditemui di Kemenkominfo, Senin (14/10/2024).

Sebelumnya, APJII berencana membuat satuan tugas (Satgas) untuk menekan praktik jual kembali jasa internet secara ilegal alias RT/RW Net ilegal.

Sekretaris Umum APJII Zulfadly Syam mengatakan keterbatasan sumber daya manusia menjadi persoalan utama dalam pemberantasan RT/RW Net ilegal saat ini.

Maka dari itu, Zulfadly berencana membuat Satgas yang didalamnya terdapat pihak Kementerian Komunikasi dan Informatika dan Aparat Penegak Hukum (APH).

“Dan kita juga sudah memberikan beberapa hal diskusi gitu dengan penegak hukum dan kita sebenarnya pengen membuat Satgas,” kata Zulfadly saat ditemui di kawasan Kemang, Selasa (8/11/2024).

Satgas tersebut, kata Zulfadly akan bekerja untuk memberikan edukasi kepada penegak hukum sebelum menindak pelaku RT/RW Net ilegal.

Nantinya, Satgas ini akan memberitahu ciri-ciri pelaku RT/RW Net ilegal dan bagaimana cara menindak pelaku tersebut.

“Setelah mereka paham baru oleh melakukan tindakan. Jadi tidak langsung melihat yang RT/RW Net ilegal langsung ditindak, nggak gitu,” ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) menegaskan sangat serius dalam memberantas praktik jual layanan internet secara ilegal atau RT/RW Net ilegal. Regulator telekomunikasi berencana membongkar nama penyedia jasa internet (ISP) yang terbukti memfasilitasi praktik tercela itu.

Direktur Pengendalian Pos dan Informatika Kemenkominfo Dany Suwardany mengatakan praktik RT/RW Net ilegal muncul karena ada ISP yang memfasilitasi pelaku untuk melakukan hal tersebut.

Kemenkominfo mengancam akan memberi efek jera kepada ISP yang terbukti melakukan pelanggaran dengan memberikan bandwidth internet kepada pelaku RT/RW Net ilegal.

“Kami memiliki rencana untuk mengumumkan [ISP Fasilitator RT/RW Net Ilegal] tetapi masih wacana dan ini bekerja sama dengan APJII. Nanti bisa kami kirim blacklist ke ISP nama-nama perusahaan yang telah terbukti memfasilitasi RT/RW Net Ilegal,” kata Dany kepada Bisnis, Jumat (11/10/2024).

Ketua Tim Penertiban Ditjen PPI Kemenkominfo Febran Suriawan mengatakan ISP hakikatnya memiliki kemampuan untuk mengendalikan praktik RT/RW Net ilegal karena dapat memantau trafik internet secara internet.

Lonjakan trafik atau anomali trafik pada suatu wilayah seharusnya dapat dilacak untuk kemudian ditindak dengan mempertanyakan ke pelanggan terkait penggunaan trafik tersebut. Namun sayangnya hal tersebut tidak dilakukan.

Febran menduga pasifnya ISP dalam memberi sanksi kepada para pelanggan terindikasi pelaku RT/RW Net ilegal karena para pelaku membeli bandwidth internet dengan paket dedikasi dan lebih mahal dibandingkan dengan pelanggan rumah pada umumnya.

“Jadi kalau ada pertanyaan ruginya ISP bagaimana? Bandwith itu sudah dibeli. Justru kalau pelanggan biasa itu cuma pakai kecepatannya murah-murah, sedangkan RT/RW Net berlangganan ke ISP, Itu produknya yang dedicated. Tidak sampai 1 gbps, paling 300 Mbps,” kata Febran.

Namun Febran memastikan bahwa praktik RT/RW Net saat ini terus berkurang karena kemudahan perizinan yang diberikan dan gencarnya Kemenkominfo dalam menindak praktirk RT/RW Net ilegal.

“Banyak dari mereka yang insaf yang menjadi ISP karena penegakan hukum,” kata Febran.

Diketahui, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) menemukan 51 pelaku usaha yang menjual kembali jasa internet tanpa izin atau RT/RW net ilegal hingga September 2024. Meski demikian, jumlah tersebut lebih sedikit dibandingkan dengan 2023 dan 2022.

Praktik jual kembali jasa internet tanpa izin ini kerap disebut sebagai RT/RW Net ilegal karena dilakukan di lingkungan RT/RW Net. .

Pada 2022, Kemenkominfo menemukan 89 pelaku RT/RW Net ilegal. Jumlahnya menurun menjadi 77 pada 2023 dan 51 pada September 2024.

Bisnis.com, JAKARTA - Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) akan membuat papan pemantauan khusus kerja sama internet service provider (ISP) dengan mitra reseller guna mencegah praktik RT/RW Net Ilegal.

Praktik jual kembali jasa internet tanpa izin tersebut muncul karena beberapa ISP diduga memfasilitasi praktik para pelaku guna mengejar target atau mengoptimalkan bandwidth yang dimiliki.

Untuk mencegah praktik tersebut, APJII akan membuat papan pemantauan yang dapat memonitor kerja sama yang terjalin antara ISP dan reseller. Papan juga dapat mendeteksi ISP mana yang telah memberikan layanan internet kepada pelaku RT/RW Net ilegal.

“Saat ini di APJII kami akan membuat sebuah dashboard yang akan memperlihatkan anggota telah bekerja sama dengan RT RW Net mana,” kata Sekretaris Umum APJII Zulfadly Syam kepada Bisnis, Rabu (9/10/2024).

Zulfadly mengatakan papan pemantauan tersebut akan disosialisasikan kepada anggota. Sayangnya dia tidak menyebutkan kapan papan tersebut hadir karena masih dalam tahap pengembangan.

“Nanti setelah anggota mengisi kami bisa memonitor,” kata Zulfadly.

Sebelumnya, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) menemukan 51 pelaku usaha yang menjual kembali jasa internet tanpa izin atau RT/RW net ilegal. Meski demikian, jumlah tersebut lebih sedikit dibandingkan dengan 2023 dan 2022.

Praktik jual kembali jasa internet tanpa izin ini kerap disebut sebagai RT/RW Net ilegal karena dilakukan di lingkungan RT/RW Net. .

Direktur Pengendalian Pos Dan Informatika Kemenkominfo Dany Suwardany mengatakan pihaknya menerima 111 aduan mengenai dugaan praktik RT/RW Net ilegal hingga September 2024. Dari jumlah tersebut setengahnya atau 51 aduan terbukti benar.

Para pelaku yang terbukti melanggar diberi sanksi beragam mulai dari teguran hingga ancaman hukum pidana.

“60 pelaku usaha tidak terbukti,” kata Dany dalam acara Selular Business Forum, Selasa (8/11/2024).

Danny menambahkan meski terdapat 51 pelaku usaha yang melakukan praktik RT/RW Net ilegal, jumlahnya menurun dibandingkan dengan 2 tahun lalu.

Pada 2022, Kemenkominfo menemukan 89 pelaku RT/RW Net ilegal. Jumlahnya menurut menjadi 77 pada 2023 dan 51 pada September 2024.

Bisnis.com, JAKARTA - Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) berencana membuat satuan tugas (Satgas) untuk menekan praktik jual kembali jasa internet secara ilegal alias RT/RW Net ilegal.

Sekretaris Umum APJII Zulfadly Syam mengatakan keterbatasan sumber daya manusia menjadi persoalan utama dalam pemberantasan RT/RW Net ilegal saat ini.

Maka dari itu, Zulfadly berencana membuat Satgas yang didalamnya terdapat pihak Kementerian Komunikasi dan Informatika dan Aparat Penegak Hukum (APH).

“Dan kita juga sudah memberikan beberapa hal diskusi gitu dengan penegak hukum dan kita sebenarnya pengen membuat Satgas,” kata Zulfadly saat ditemui di kawasan Kemang, Selasa (8/11/2024).

Satgas tersebut, kata Zulfadly akan bekerja untuk memberikan edukasi kepada penegak hukum sebelum menindak pelaku RT/RW Net ilegal.

Nantinya, Satgas ini akan memberitahu ciri-ciri pelaku RT/RW Net ilegal dan bagaimana cara menindak pelaku tersebut.

“Setelah mereka paham baru oleh melakukan tindakan. Jadi tidak langsung melihat yang RT/RW Net ilegal langsung ditindak, nggak gitu,” ujarnya.

Lebih lanjut, terkait kapan rencana pembentukan Satgas bakal direalisasikan, Zulfadly mengatakan bahwa saat ini pembahasan lebih lanjut oleh APJII, Kemenkominfo, dan Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia (ATSI).

Kemudian, apakah pihak APJII bakal mendorong pembentukan Satgas ini dalam perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, Zulfadly mengaku bahwa pihaknya belum berkeinginan untuk melakukan hal tersebut.

“Kayaknya nggak perlu didorong ke sana (ke UU). Nggak perlu sampai di Undang-Undang gitu, nggak,” ucap Zulfadly.

Sebelumnya, pada Mei 2024 Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi mengatakan bahwa pihaknya telah menindak tegas keberadaan RT/RW Net ilegal.

“Pokoknya kalau ilegal kita tindak keras. Sudah ditindak, karena ini berbahaya kan buat masyarakat,” kata Budi saat ditemui di Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi (BBPPT).

Budi tidak menyebutkan jumlah RT/RW Net ilegal yang telah ditindak. Namun, dia memastikan Kemenkominfo akan terus mencari RT/RW Net ilegal karena dianggap merugikan masyarakat.

Dilansir dari laman Direktorat Jenderal Penyelenggara Pos dan Informatika (DJPPI) Kemenkominfo, terdapat sejumlah bahaya yang ditanggung oleh masyarakat saat menggunakan RT/RW Net Ilegal.

Pertama, ISP ilegal mungkin tidak memiliki infrastruktur yang memadai atau tidak memenuhi standar kualitas yang ditetapkan. Akibatnya, pengguna mungkin mengalami ketidakstabilan jaringan, seringnya gangguan koneksi internet yang merugikan aktivitas pengguna internet.

Kedua, kecepatan internet yang ditawarkan rendah, karena berbagi jaringan dengan banyak pengguna. Hal ini membuat kesulitan saat streaming video, atau saat mengunduh file.

Ketiga, ISP ilegal tidak terikat oleh persyaratan keamanan dan privasi data yang berlaku. Hal ini berarti informasi pribadi pengguna mungkin tidak dilindungi dengan baik, sehingga meningkatkan risiko penyalahgunaan data atau kejahatan cyber.

“Kemudian pemilik jasa ISP yang tidak bertanggung jawab juga bisa saja menyelipkan program berbahaya, alias malware ke komputer atau perangkat yang mengakses Internet ilegal tersebut. Hal ini tentu dapat merugikan keamanan dan kenyamanan pengguna internetnya,” tulis dalam website tersebut

Reporter: Francisca Bertha Vistika | Editor: Francisca bertha

KONTAN.CO.ID - Belakangan ini, keberadaan RT/RW Net ilegal di Indonesia menjadi perhatian, terutama dari perusahaan telekomunikasi yang menawarkan layanan internet rumah (fiber to the home/FTTH). Praktik ini dianggap merugikan penyedia layanan resmi karena mengganggu pola konsumsi dan kualitas jaringan yang mereka tawarkan.

Beberapa penyedia FTTH mengeluhkan peningkatan penggunaan internet di daerah-daerah tertentu, yang diduga disebabkan oleh aktivitas RT/RW Net ilegal. Hal ini membuat mereka menerapkan batasan penggunaan internet untuk menjaga kualitas layanan.

Seperti yang diungkapkan Zulfadly Syam, Sekretaris Umum APJII, bahwa sebenarnya RT/RW Net perlu ada untuk meratakan jaringan internet supaya masyarakat kita juga melek internet. "Tetapi yang mengkhawatirkan ini yang tidak berizin alias ilegal," ungkapnya dalam acara Selular Busniess Forum yang dihadiri KONTAN, Selasa (8/10).

RT/RW Net menjadi pilihan favorit bagi masyarakat karena biaya yang terjangkau yaitu sekitar Rp100 ribu per bulan untuk akses internet sekeluarga. Namun, ada dua sisi dari fenomena ini. Di satu sisi, RT/RW Net dapat meningkatkan akses internet, tetapi di sisi lain, mereka dapat merugikan penyedia layanan resmi yang berinvestasi untuk memberikan layanan berkualitas.

Pemerintah berkomitmen untuk meningkatkan kecepatan internet di Indonesia dengan target minimal 100 Mbps. Dalam konteks ini, RT/RW Net ilegal dapat menjadi penghalang untuk mencapai tujuan tersebut.

Zulfadly menyebutkan bahwa ada puluhan ribu RT/RW Net ilegal yang beroperasi dan mengidentifikasi empat jenis RT/RW Net. "Mazhab reseller yang benar, mazhab kreatifitas, mazhab Robin Hood, dan mazhab pencuri," jelasnya.

Ketua BPKN, Heru Sutadi, mengingatkan bahwa meskipun RT/RW Net menawarkan harga murah, hak-hak konsumen sering kali tidak terpenuhi.

Ia menekankan bahwaaAda kasus ketika musim hujan RT/RW Net ilegal mengalami gangguan, masyarakat melapor, tetapi ternyata pemilik RT/RW Net ilegal ini juga tidak bisa berbuat apa-apa.

Ia menyarankan agar masyarakat memilih layanan yang berizin resmi dan tidak tergiur harga murah, "Pilihlah layanan yang berizin resmi bukan ilegal."

Dari sisi regulasi, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) telah melakukan berbagai langkah untuk menertibkan RT/RW Net ilegal, termasuk sosialisasi dan penegakan hukum.

Dany Suwardany dari Kominfo menyatakan bahwa meskipun jumlah pelanggaran menurun berkat sosialisasi, masih banyak tantangan yang harus dihadapi. "Kami permudah semua aturannya jika ingin menjadi RT/RW Net yang legal," tambahnya.

Pengamat telekomunikasi, Ridwan Effendi, menjelaskan bahwa rendahnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya izin dalam menyediakan layanan internet adalah salah satu penyebab maraknya RT/RW Net ilegal.

Ia mendorong perlunya regulasi yang lebih ketat dan pendidikan untuk masyarakat agar lebih memahami pentingnya memilih penyedia layanan yang resmi.

“Langkah yang harus diambil ya pendidikan masyarakat, adanya insentif dari pemerintah bagi operator untuk membangun jaringannya hingga penegakan hukum supaya yang ilegal ini jera,” tuturnya.

Secara keseluruhan, fenomena RT/RW Net ilegal memberikan tantangan bagi industri internet di Indonesia. Namun, dengan kerja sama antara pemerintah, asosiasi, dan pelaku industri, ada harapan untuk mengubah praktik ilegal menjadi penyedia layanan yang sah demi kemajuan akses internet bagi masyarakat.

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) menemukan 51 pelaku usaha yang menjual kembali jasa internet tanpa izin atau RT/RW net ilegal. Meski demikian, jumlah tersebut lebih sedikit dibandingkan dengan 2023 dan 2022.

Praktik jual kembali jasa internet tanpa izin ini kerap disebut sebagai RT/RW Net ilegal karena dilakukan di lingkungan RT/RW Net. .

Direktur Pengendalian Pos Dan Informatika Kemenkominfo Dany Suwardany mengatakan pihaknya menerima 111 aduan mengenai dugaan praktik RT/RW Net ilegal hingga September 2024. Dari jumlah tersebut setengahnya atau 51 aduan terbukti benar.

Para pelaku yang terbukti melanggar diberi sanksi beragam mulai dari teguran hingga ancaman hukum pidana.

“60 pelaku usaha tidak terbukti,” kata Dany dalam acara Selular Business Forum, Selasa (8/11/2024).

Danny menambahkan meski terdapat 51 pelaku usaha yang melakukan praktik RT/RW Net ilegal, jumlahnya menurun dibandingkan dengan 2 tahun lalu.

Pada 2022, Kemenkominfo menemukan 89 pelaku RT/RW Net ilegal. Jumlahnya menurut menjadi 77 pada 2023 dan 51 pada September 2024.

Kemenkominfo mengklaim turunnya juga pelanggar karena persyaratan yang diberikan Kemenkominfo makin mudah, sehingga reseller yang awalnya ilegal mengurus izin dan beralih menjadi legal.

“Faktor perizinan menyebabkan jumlah pelanggar turun,” kata Danny.

Sebelumnya, pada Mei 2024 Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi mengatakan bahwa pihaknya telah menindak tegas keberadaan RT/RW Net ilegal.

“Pokoknya kalau ilegal kita tindak keras. Sudah ditindak, karena ini berbahaya kan buat masyarakat,” kata Budi saat ditemui di Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi (BBPPT).

Budi tidak menyebutkan jumlah RT/RW Net ilegal yang telah ditindak. Namun, dia memastikan Kemenkominfo akan terus mencari RT/RW Net ilegal karena dianggap merugikan masyarakat.

Dilansir dari laman Direktorat Jenderal Penyelenggara Pos dan Informatika (DJPPI) Kemenkominfo, terdapat sejumlah bahaya yang ditanggung oleh masyarakat saat menggunakan RT/RW Net Ilegal.

Pertama, ISP ilegal mungkin tidak memiliki infrastruktur yang memadai atau tidak memenuhi standar kualitas yang ditetapkan. Akibatnya, pengguna mungkin mengalami ketidakstabilan jaringan, seringnya gangguan koneksi internet yang merugikan aktivitas pengguna internet.

Kedua, kecepatan internet yang ditawarkan rendah, karena berbagi jaringan dengan banyak pengguna. Hal ini membuat kesulitan saat streaming video, atau saat mengunduh file.

Ketiga, ISP ilegal tidak terikat oleh persyaratan keamanan dan privasi data yang berlaku. Hal ini berarti informasi pribadi pengguna mungkin tidak dilindungi dengan baik, sehingga meningkatkan risiko penyalahgunaan data atau kejahatan cyber.

“Kemudian pemilik jasa ISP yang tidak bertanggung jawab juga bisa saja menyelipkan program berbahaya, alias malware ke komputer atau perangkat yang mengakses Internet ilegal tersebut. Hal ini tentu dapat merugikan keamanan dan kenyamanan pengguna internetnya,” tulis dalam website tersebut

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintahan Joko Widodo belum berhasil memberantas praktik RT/RW Net ilegal. Maraknya pratik melanggar hukum ini mengancam bisnis pemain internet eksisting. Presiden terpilih Prabowo Subianto diharapkan melibatkan seluruh pihak dalam memberantas praktik ini.

RT/RW Net ilegal merupakan reseller jasa internet ilegal yang biasarnya berada di lingkungan RT/RW. Praktik RT/RW Net ilegal menjadi momok bagi pemain internet karena mereka kerap menjual layanan dengan harga paket kecil dan harga murah.

Sebagai gambaran, jika operator menjual paket internet rumah seharga Rp300.000 per bulan untuk 50 Mbps, pelaku RT/RW Net ilegal menjual dengan harga Rp100.000 per 10 Mbps.

Ketua Umum Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) Muhammad Arif mengatakan bahwa masih menjamurnya keberadaan RT/RW Net ilegal menjadi salah satu daftar perhatian penting bagi asosiasi.

Praktik RT/RW Net Ilegal berisiko merusak tatanan industri, baik dari sisi harga hingga kualitas layanan ke pelanggan.

“Ini nggak fair [adil], ketika yang ilegal ini tidak diberantas. Dan ini perlu benar-benar kerja keras, bukan dari Kemenkominfo, tetapi dari penegak hukum,” kata Arif saat ditemui di Wisma Bisnis Indonesia, Jakarta, dikutip pada Minggu (6/10/2024).

Menurut Arif, harus ada tindakan tegas untuk memberantas RT/RW Net ilegal yang masih menjamur. Namun, kata dia, langkah pertama yang bagus dilakukan adalah dengan pembinaan.

Dia menjelaskan, tindakan tegas itu harus dilakukan lantaran pemain RT/RW Net ilegal tidak berkontribusi terhadap negara, termasuk tidak membayar pajak.

Untuk itu, Arif juga berpesan agar pemerintah selanjutnya melibatkan seluruh pemangku kepentingan dalam memberantas RT/RW Net ilegal.

Pemberantasan tidak bisa hanya mengandalkan Kemenkominfo.

Perbesar

Sebab, Arif menyampaikan bahwa penyelenggara internet ilegal memiliki jumlah yang lebih banyak dibandingkan Internet Service Provider (ISP) legal.

Adapun, dalam tiga tahun terakhir, APJII mencatat penyelenggara jasa internet telah bertumbuh lebih dari dua kali lipat menjadi 1.170 ISP.

“Mereka [Kemenkominfo] harus melibatkan asosiasi, juga melibatkan penegak hukum dalam hal ini,” ujarnya.

Wabah Ilegal di Wilayah Rural

Tidak hanya di perkotaan, pratik RT/RW atau RT/RW Net ilegal juga telah menyebar hingga daerah rural. Praktik ini menjadi ancaman bagi Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) yang hendak menjajakan paket internet resmi dan sesuai dengan aturan.

Sekretaris dan Pengelola Layanan Akses Internet Bumdes Bedono Sejahtera Rendi Setiawan mengatakan salah satu tantangan dalam mendorong layanan internet di pedesaan adalah bersaingan dengan RT/RW Net ilegal.

Para reseller tak berizin itu menjual kembali layanan internet yang telah ‘dipotong-potong’ dengan harga sangat murah. Tidak hanya itu, para reseller internet ilegal juga melakukan pengrusakan atas infrastruktur internet reseller resmi seperti Bumdes.

“Mereka masih ilegal (RT RW net) mereka menjual lebih murah dan sering merusak infra struktur kami. ODP (Optical Distribution Point) kami hilang, kabel putus beberapa kali,” kata Rendy.

Untuk diketahui, ODP merupakan tempat terminasi kabel yang memiliki sifat tahan korosi, dan tahan cuaca. Alat ini sulit mengalami kerusakan kecuali karena faktor manusia. ODP berfungsi sebagai tempat instalasi sambungan terutama untuk menghubungkan kabel distribusi dan kabel drop.

Dia menjelaskan dari sisi harga, RT/RW Net ilegal menjual layanan hingga Rp75.000-Rp100.000 per bulan. Jauh di bawah harga Bumdes yang juga sudah murah, yang seharga Rp150.000 per bulan. Dengan kondisi ini, Bumdes kesulitan untuk menjual internet ke para pelanggan.

Bumdes Bedono Sejahtera berada di Desa Bedono, Kecamatan Jambu, Semarang, Jawa Tengah. Bumdes Bedono merupakan satu dari puluhan Bumdes yang terlibat dalam program maturasi desa melalui digitalisasi yang digalakan oleh Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (Bakti).

Dalam program tersebut, Bakti bekerja sama dengan penyedia jasa internet (ISP) dan badan usaha bekerja sama dalam menyebarkan internet ke daerah rural.

Internet yang dihadirkan tersebut digunakan untuk berbagai hal seperti menjalankan tata kelola pemerintahan berbasis digital, edukasi, hingga berjualan secara daring.

Khusus untuk Bumdes Bedono, total kapasitas bandwidth yang digunakan sebesar 1 Gbps, yang telah melayani 412 pelanggan rumah, 4 pelanggan sekolah, hingga 2 instansi pemerintahan.

Selain Bumdes Bedono, keresahan yang sama juga dialami oleh Bumdes Serdam Maju Bersama di Kalimantan Barat. Praktik RT/RW Net ilegal telah membuat bisnis internet bumdes terganggu karena pasar lebih memilih berlangganan internet murah meskipun tidak memiliki izin resmi.

“Secara harga mereka lebih rendah. Ini juga yang dikeluhkan oleh provider-provider karena mereka ilegal,” kata Sekretaris Bumdes Serdam Maju Bersama Hermansyah.

Perbesar

Berdasarkan catatan Bisnis, Pulau Jawa menjadi wilayah yang paling banyak ditemukan praktik RT/RW Net ilegal, sejalan dengan tingginya populasi di wilayah itu.

Direktur Jenderal Penyelenggara Pos dan Informatika (PPI) Kemenkominfo Wayan Toni Supriyanto mengatakan bahwa pihaknya terus melakukan upaya bersama para pemangku kepentingan untuk pembinaan dan penertiban berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi serta aduan masyarakat.

Wayan menyatakan bahwa Kemenkominfo melakukan sejumlah tindakan atas praktik RT/RW Net ilegal yang masih terjadi di tengah masyarakat. Salah satunya dengan melakukan penertiban terhadap 150 penyelenggara ilegal selama 2023.

Kemenkominfo juga telah dilakukan sosialisasi ketentuan jual kembali jasa telekomunikasi di lima lokasi, yakni Jakarta, Cirebon (Jawa Barat), Surabaya (Jawa Timur), Salatiga (Jawa Tengah), D.I. Yogyakarta pada Februari—Maret 2024, dan Banten pada April 2024.

Pada 28 Februari 2024, Kemenkominfo juga telah dikirim surat Direktur Pengendalian Pos dan Informatika perihal Kewajiban Memenuhi Ketentuan Jual Kembali Jasa Telekomunikasi Nomor: B-2585/DJPPI.6/ PI.05.03/02/2024 tanggal 13 Februari 2024 kepada seluruh penyelenggara ISP, yaitu 1.003 penyelenggara.

“Yang intinya seluruh ISP wajib mematuhi ketentuan jual kembali jasa telekomunikasi dan pelanggaran atas hal tersebut akan dikenakan sanksi administratif, diharapkan seluruh penyelenggara ISP secara sinergis dan kolaboratif melakukan pencegahan dan upaya untuk turut menurunkan kegiatan ilegal,” terangnya.

Selain itu, lanjut Wayan, juga dilakukan aduan masyarakat terkait pelaku usaha RT/RW Net ilegal dan kemitraan yang tidak sesuai dengan ketentuan pemanggilan kepada penyelenggara NAP dan ISP pada 2–4 April 2024 untuk dilakukan klarifikasi. Serta, terhadap 11 penyelenggara NAP/ISP telah diterbitkan Surat Teguran Pertama.

Serta, pada 7 April 2024 telah dikirim surat Direktur Pengendalian PPI Nomor: B-257/DJPPI.6/PI.05.03/04/2024 tanggal 5 April 2024 perihal pemberitahuan ke seluruh penyelenggara ISP. Surat tersebut agar penyelenggaraan telekomunikasi dapat dilaksanakan setelah memperoleh izin penyelenggaraan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bisnis.com, JAKARTA - Teror reseller internet tidak resmi atau biasa disebut RT/RW Net ilegal menghantui Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) yang merupakan penjual resmi jasa internet. Selain menaruh harga dengan sangat murah, RT/RW Net ilegal disebut juga melakukan perusakan infrastruktur. Lantas apa solusinya?

Ketua Pusat Kajian Kebijakan dan Regulasi Telekomunikasi Institut Teknologi Bandung (ITB) Ian Yosef M. Edward mengatakan masyarakat di daerah rural memiliki daya beli yang tidak merata. Sedangkan transformasi digital menyebabkan beberapa layanan memerlukan internet.

Bisnis.com, JAKARTA - Pratik jual kembali internet secara ilegal melalui jaringan RT/RW atau RT/RW Net ilegal telah menyebar hingga daerah rural. Praktik ini menjadi ancaman bagi Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) yang hendak menjajakan paket internet resmi dan sesuai dengan aturan.

Sekretaris dan Pengelola Layanan Akses Internet Bumdes Bedono Sejahtera Rendi Setiawan mengatakan salah satu tantangan dalam mendorong layanan internet di pedesaan adalah bersaingan dengan RT/RW Net ilegal.

Para reseller tak berizin itu menjual kembali layanan internet yang telah ‘dipotong-potong’ dengan harga sangat murah. Tidak hanya itu, para reseller internet

“Mereka masih ilegal (RT RW net) mereka menjual lebih murah dan sering merusak infra struktur kami. ODP (Optical Distribution Point) kami hilang, kabel putus beberapa kali,” kata Rendy kepada Bisnis, Sabtu (31/8/2024).

Untuk diketahui, ODP merupakan tempat terminasi kabel yang memiliki sifat tahan korosi, dan tahan cuaca. Alat ini sulit mengalami kerusakan kecuali karena faktor manusia. ODP berfungsi sebagai tempat instalasi sambungan terutama untuk menghubungkan kabel distribusi dan kabel drop.

Dia menjelaskan dari sisi harga, RT/RW Net ilegal menjual layanan hingga Rp75.000-Rp100.000 per bulan. Jauh di bawah harga Bumdes yang juga sudah murah, yang seharga Rp150.000 per bulan. Dengan kondisi ini, Bumdes kesulitan untuk menjual internet ke para pelanggan.

Bumdes Bedono Sejahtera berada di Desa Bedono, Kecamatan Jambu, Semarang, Jawa Tengah. Bumdes Bedono merupakan satu dari puluhan Bumdes yang terlibat dalam program maturasi desa melalui digitalisasi yang digalakan oleh Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (Bakti).

Dalam program tersebut, Bakti bekerja sama dengan penyedia jasa internet (ISP) dan badan usaha bekerja sama dalam menyebarkan internet ke daerah rural. Internet yang dihadirkan tersebut digunakan untuk berbagai hal seperti menjalankan tata kelola pemerintahan berbasis digital, edukasi, hingga berjualan secara daring.

Khusus untuk Bumdes Bedono, total kapasitas bandwidth yang digunakan sebesar 1 Gbps, yang telah melayani 412 pelanggan rumah, 4 pelanggan sekolah, hingga 2 instansi pemerintahan.

Selain Bumdes Bedono, keresahan yang sama juga dialami oleh Bumdes Serdam Maju Bersama di Kalimantan Barat. Praktik RT/RW Net ilegal telah membuat bisnis internet bumdes terganggu karena pasar lebih memilih berlangganan internet murah meskipun tidak memiliki izin resmi.

“Secara harga mereka lebih rendah. Ini juga yang dikeluhkan oleh provider-provider karena mereka ilegal,” kata Sekretaris Bumdes Serdam Maju Bersama Hermansyah.

Sebelumnya, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) dan kepolisian bekerja sama dalam memberantas praktik RT/RW Net ilegal. Keduanya bakal melakukan penertiban.

Direktur Jenderal Penyelenggara Pos dan Informatika (PPI) Kemenkominfo Wayan Toni Supriyanto bahwa Kemenkominfo telah membentuk tim untuk memberantas praktik RT/RW Net ilegal yang marak terjadi di tengah masyarakat.

“Teman-teman sudah membentuk tim, dengan direktur pengendalian [Kemenkominfo] dengan teman-teman kepolisian, sudah mempersiapkan untuk melakukan penertiban,” kata Wayan saat ditemui di Ballroom Pondok Indah Golf Course, Jakarta, Minggu (25/8/2024).

Wayan mengatakan bahwa secara pembinaan, Kemenkominfo sudah turun lapangan mengingatkan para operator penyelenggara jasa internet atau Internet Service Provider (ISP) yang berizin untuk melihat kembali database pelanggan.

“Karena kadang-kadang pelanggan ini main sendiri,” imbuhnya.

Lebih lanjut, Wayan menjelaskan bahwa pada prinsipnya, praktik RT/RW Net ilegal merupakan reseller yang secara mandiri berjualan namun tidak mengajukan izin sesuai dengan Peraturan Menteri.

Dia pun mengaku bahwa keberadaan RT/RW Net ilegal sedang dalam pemantauan dari Direktorat Pengendalian Kemenkominfo. Menurut Wayan, sejauh ini sudah ada ratusan RT/RW Net ilegal yang ditindak oleh Kemenkominfo.

Wayan menambahkan bahwa jika ditemukan adanya reseller yang tidak berizin, maka bisa ditindak oleh kepolisian.

“Tetapi kalau dari sisi Kemenkominfo itu harus dihentikan dan tidak boleh berlangganan dengan operator legal,” tandasnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) dan kepolisian bekerja sama dalam memberantas praktik RT/RW Net ilegal. Keduanya bakal melakukan penertiban.

Direktur Jenderal Penyelenggara Pos dan Informatika (PPI) Kemenkominfo Wayan Toni Supriyanto bahwa Kemenkominfo telah membentuk tim untuk memberantas praktik RT/RW Net ilegal yang marak terjadi di tengah masyarakat.

“Teman-teman sudah membentuk tim, dengan direktur pengendalian [Kemenkominfo] dengan teman-teman kepolisian, sudah mempersiapkan untuk melakukan penertiban,” kata Wayan saat ditemui di Ballroom Pondok Indah Golf Course, Jakarta, Minggu (25/8/2024).

Wayan mengatakan bahwa secara pembinaan, Kemenkominfo sudah turun lapangan mengingatkan para operator penyelenggara jasa internet atau Internet Service Provider (ISP) yang berizin untuk melihat kembali database pelanggan.

“Karena kadang-kadang pelanggan ini main sendiri,” imbuhnya.

Lebih lanjut, Wayan menjelaskan bahwa pada prinsipnya, praktik RT/RW Net ilegal merupakan reseller yang secara mandiri berjualan namun tidak mengajukan izin sesuai dengan Peraturan Menteri.

Dia pun mengaku bahwa keberadaan RT/RW Net ilegal sedang dalam pemantauan dari Direktorat Pengendalian Kemenkominfo. Menurut Wayan, sejauh ini sudah ada ratusan RT/RW Net ilegal yang ditindak oleh Kemenkominfo.

Wayan menambahkan bahwa jika ditemukan adanya reseller yang tidak berizin, maka bisa ditindak oleh kepolisian.

“Tetapi kalau dari sisi Kemenkominfo itu harus dihentikan dan tidak boleh berlangganan dengan operator legal,” tandasnya.

Dia mengungkap tumpukan tantangan dalam memberantas praktik jual kembali layanan internet ilegal alias RT/RW Net ilegal di Tanah Air.

Luasnya geografi Indonesia menjadi salah satu tantangan terbesar dalam memberantas praktik RT/RW Net ilegal.

Wayan mengaku kondisi ini menyulitkan Kemenkominfo untuk menelusuri keberadaan pelanggan internet yang melakukan RT/RW Net ilegal dengan membagikan bandwith ke sejumlah orang.

“Masalahnya terlalu luas wilayah kita. Sementara sekarang ini kita di lapangan tidak tahu mana yang menjadi pelanggan, mana yang menjadi dia menjual [RT/RW Net ilegal]. Kita harus cari satu-satu,” kata Wayan

Sebelumnya, pada Mei 2024 Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi mengatakan bahwa pihaknya telah menindak tegas keberadaan RT/RW Net ilegal.

“Pokoknya kalau ilegal kita tindak keras. Sudah ditindak, karena ini berbahaya kan buat masyarakat,” kata Budi saat ditemui di Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi (BBPPT).

Budi tidak menyebutkan jumlah RT/RW Net ilegal yang telah ditindak. Namun, dia memastikan Kemenkominfo akan terus mencari RT/RW Net ilegal karena dianggap merugikan masyarakat.

Dilansir dari laman Direktorat Jenderal Penyelenggara Pos dan Informatika (DJPPI) Kemenkominfo, terdapat sejumlah bahaya yang ditanggung oleh masyarakat saat menggunakan RT/RW Net Ilegal.

Pertama, ISP ilegal mungkin tidak memiliki infrastruktur yang memadai atau tidak memenuhi standar kualitas yang ditetapkan. Akibatnya, pengguna mungkin mengalami ketidakstabilan jaringan, seringnya gangguan koneksi internet yang merugikan aktivitas pengguna internet.

Kedua, kecepatan internet yang ditawarkan rendah, karena berbagi jaringan dengan banyak pengguna. Hal ini membuat kesulitan saat streaming video, atau saat mengunduh file.

Ketiga, ISP ilegal tidak terikat oleh persyaratan keamanan dan privasi data yang berlaku. Hal ini berarti informasi pribadi pengguna mungkin tidak dilindungi dengan baik, sehingga meningkatkan risiko penyalahgunaan data atau kejahatan cyber.

“Kemudian pemilik jasa ISP yang tidak bertanggung jawab juga bisa saja menyelipkan program berbahaya, alias malware ke komputer atau perangkat yang mengakses Internet ilegal tersebut. Hal ini tentu dapat merugikan keamanan dan kenyamanan pengguna internetnya,” tulis dalam website tersebut

Bisnis.com, JAKARTA – Bisnis RT/RW Net memberi penghasilan tambahan bagi beberapa orang. Namun, untuk menjual kembali layanan internet dari penjualan resmi seperti IndiHome, Biznet, XL Home dan lain sebagainya, ada tata tertib yang harus dipatuhi.

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) memiliki aturan mengenai jual kembali layanan internet yang harus diterapkan penjual. Jika tidak diimplementasikan, maka aktivitas penjualan bisa dikategorikan ilegal..

Dalam rangka tertib penyelenggaraan telekomunikasi khususnya untuk ketentuan jual kembali layanan Jasa Telekomunikasi pada Penyelenggara Jasa Akses Internet (Internet Service Provider/ISP), Kemenkominfo telah mengatur dalam UU No.6/2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.

Selain itu, praktik jual beli jasa internet juga diatur dalam Pasal 22 Permenkominfo No.13/2019 tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi dan Pasal 34 Permenkominfo No.1/2021 tentang tentang Perubahan Kedua atas PM Kominfo No13/2019 tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi.

Kemudian, merujuk pada laman resmi Direktorat Jenderal Penyelenggara Pos dan Informatika Kemenkominfo, ketentuan menjual kembali layanan internet tertuang pada Permenkominfo no.13/2019 tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi dan No.3/2021 tentang Standar Kegiatan Usaha kegiatan reseller hanya dapat dilaksanakan setelah memenuhi perizinan berusaha dari pemerintah pusat, yakni dengan memperoleh Sertifikat Standar Jasa Jual Kembali Jasa Telekomunikasi (KBLI 61994) melalui oss.go.id.

Perbesar

Pelaksanaan jual kembali jasa Internet yang diperbolehkan dan simulasinya

Pertama, retailer dapat menggunakan merek dagang layanan penyelenggara jasa telekomunikasi (internet service provider/ISP) yang dijual kembali, dan menambahkan merek dagang sendiri kepada pelanggan (end user).

Kedua, retailer wajib memenuhi ketentuan standar kualitas pelayanan jasa telekomunikasi yang telah dikomitmenkan.

Ketiga, seluruh pendapatan dari pelaksanaan jual kembali jasa telekomunikasi menjadi pendapatan dari dan dibukukan oleh penyelenggara jasa telekomunikasi.

Keempat, penagihan (billing) wajib mencantumkan merek dagang penyelenggara jasa telekomunikasi.

Kelima, dalam hal penjualan ritel berbasis protokol internet, peritel wajib menggunakan alamat protokol internet (internet protocol address) publik dan nomor sistem otonom (autonomous system number) milik ISP.

Adapun, ISP berwenang memutuskan kerja sama jual kembali jasa telekomunikasi dengan peritel dalam 2 kondisi.

Yakni, peritel tidak melakukan pencatatan terpisah dan tidak melaporkannya kepada ISP atas seluruh pendapatan penjualan; dan, peritel melanggar ketentuan ISP yang diatur dalam ketentuan perundang undangan.