TEMPO.CO, Jakarta - Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) menuntut pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai presiden dan wakil presiden baru segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Masyarakat Adat dalam 100 hari pertama kepemimpinannya.

“UU ini adalah amanat konstitusi dan akan menjadi landasan hukum yang kuat untuk mengakui dan melindungi hak-hak kami, serta memberikan kepastian hukum atas wilayah adat yang selama ini diabaikan,” tutur Sekretaris Jenderal AMAN, Rukka Sumbolinggi dalam pernyataan politik AMAN merespons pelantikan Prabowo-Gibran dalam Sidang Paripurna MPR yang berlangsung di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Ahad, 20 Oktober 2024.

Selain mendesak pemerintahan Prabowo segera mengesahkan RUU Masyarakat Adat, AMAN juga menekankan beberapa poin lain yang penting untuk menjadi perhatian pemerintahan selanjutnya.

Poin kedua yang tertulis dalam pernyataan resmi AMAN adalah permintaan percepatan pengakuan hak masyarakat adat atas wilayah adat dan penyelesaian konflik agraria. Hal ini sekaligus penghentian seluruh perampasan tanah untuk pembangunan proyek strategis nasional (PSN), bisnis pengusaha, dan kebijakan pro pemodal asing lainnya yang dikerjakan di atas wilayah adat.

Poin selanjutnya, AMAN mendesak agar Presiden Prabowo mencabut UU Cipta Kerja, UU Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, UU Mineral dan Batubara, dan berbagai peraturan perundang-undangan lainnya yang mendiskriminasi masyarakat adat, petani, nelayan, buruh, perempuan, dan kelompok marginal lainnya. AMAN juga menuntut Presiden Prabowo untuk memulihkan Kedaulatan Bangsa Indonesia atas tanah dan kekayaan alamnya serta mewujudkan kesejahteraan dengan menjalankan Reforma Agraria yang sejati sesuai mandat Konstitusi, TAP MPR No.IX Tahun 2001, dan UU Pokok Agraria tahun 1960.

Guna melindungi hak-hak masyarakat adat, AMAN mendesak pemerintah Prabowo-Gibran untuk menegakkan supremasi hukum tanpa berpihak pada kepentingan modal atau korporasi besar semata. Selain itu, melakukan pemulihan terhadap masyarakat adat yang telah ditangkap, dituntut, dan dihukum di pengadilan karena berjuang mempertahankan haknya dan memberikan jaminan perlindungan hukum bagi masyarakat adat dan pembela masyarakat adat yang memperjuangkan hak atas wilayah adatnya.

AMAN juga menuntut pemerintahan terbaru untuk mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk berpartisipasi dalam setiap tahapan penyusunan regulasi sebagai pihak yang akan merasakan dampaknya secara langsung. Kemudian, AMAN mendesak dilakukannya pemulihan lingkungan hidup dan penegakan hukum terhadap korporasi perusak penjahat lingkungan dan pelanggar hak asasi manusia.

Terakhir, AMAN mendorong pemerintahan Prabowo-Gibran mendukung upaya pelestarian budaya dan memberikan akses pendidikan yang sesuai dengan kearifan lokal. Pendidikan yang menghargai bahasa, nilai, dan pengetahuan lokal akan memperkuat identitas kami dan memastikan keberlanjutan kebudayaan adat di tengah arus globalisasi.

Menurut data yang diarsipkan AMAN hingga tahun 2024, terdapat 687 konflik agraria di wilayah adat seluas 11,07 juta hektar yang mengakibatkan lebih dari 925 orang warga masyarakat adat yang dikriminalisasi dalam 10 tahun terakhir. Dari jumlah tersebut, 60 orang di antaranya mendapatkan tindakan kekerasan dari aparat negara, dan satu orang meninggal dunia.

TEMPO.CO, Jakarta - Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) menuntut pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai presiden dan wakil presiden baru segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Masyarakat Adat dalam 100 hari pertama kepemimpinannya.

“UU ini adalah amanat konstitusi dan akan menjadi landasan hukum yang kuat untuk mengakui dan melindungi hak-hak kami, serta memberikan kepastian hukum atas wilayah adat yang selama ini diabaikan,” tutur Sekretaris Jenderal AMAN, Rukka Sumbolinggi dalam pernyataan politik AMAN merespons pelantikan Prabowo-Gibran dalam Sidang Paripurna MPR yang berlangsung di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Ahad, 20 Oktober 2024.

Selain mendesak pemerintahan Prabowo segera mengesahkan RUU Masyarakat Adat, AMAN juga menekankan beberapa poin lain yang penting untuk menjadi perhatian pemerintahan selanjutnya.

Poin kedua yang tertulis dalam pernyataan resmi AMAN adalah permintaan percepatan pengakuan hak masyarakat adat atas wilayah adat dan penyelesaian konflik agraria. Hal ini sekaligus penghentian seluruh perampasan tanah untuk pembangunan proyek strategis nasional (PSN), bisnis pengusaha, dan kebijakan pro pemodal asing lainnya yang dikerjakan di atas wilayah adat.

Poin selanjutnya, AMAN mendesak agar Presiden Prabowo mencabut UU Cipta Kerja, UU Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, UU Mineral dan Batubara, dan berbagai peraturan perundang-undangan lainnya yang mendiskriminasi masyarakat adat, petani, nelayan, buruh, perempuan, dan kelompok marginal lainnya. AMAN juga menuntut Presiden Prabowo untuk memulihkan Kedaulatan Bangsa Indonesia atas tanah dan kekayaan alamnya serta mewujudkan kesejahteraan dengan menjalankan Reforma Agraria yang sejati sesuai mandat Konstitusi, TAP MPR No.IX Tahun 2001, dan UU Pokok Agraria tahun 1960.

Guna melindungi hak-hak masyarakat adat, AMAN mendesak pemerintah Prabowo-Gibran untuk menegakkan supremasi hukum tanpa berpihak pada kepentingan modal atau korporasi besar semata. Selain itu, melakukan pemulihan terhadap masyarakat adat yang telah ditangkap, dituntut, dan dihukum di pengadilan karena berjuang mempertahankan haknya dan memberikan jaminan perlindungan hukum bagi masyarakat adat dan pembela masyarakat adat yang memperjuangkan hak atas wilayah adatnya.

AMAN juga menuntut pemerintahan terbaru untuk mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk berpartisipasi dalam setiap tahapan penyusunan regulasi sebagai pihak yang akan merasakan dampaknya secara langsung. Kemudian, AMAN mendesak dilakukannya pemulihan lingkungan hidup dan penegakan hukum terhadap korporasi perusak penjahat lingkungan dan pelanggar hak asasi manusia.

Terakhir, AMAN mendorong pemerintahan Prabowo-Gibran mendukung upaya pelestarian budaya dan memberikan akses pendidikan yang sesuai dengan kearifan lokal. Pendidikan yang menghargai bahasa, nilai, dan pengetahuan lokal akan memperkuat identitas kami dan memastikan keberlanjutan kebudayaan adat di tengah arus globalisasi.

Menurut data yang diarsipkan AMAN hingga tahun 2024, terdapat 687 konflik agraria di wilayah adat seluas 11,07 juta hektar yang mengakibatkan lebih dari 925 orang warga masyarakat adat yang dikriminalisasi dalam 10 tahun terakhir. Dari jumlah tersebut, 60 orang di antaranya mendapatkan tindakan kekerasan dari aparat negara, dan satu orang meninggal dunia.

TEMPO.CO, Jakarta - Berita-berita terpopuler ekonomi dan bisnis hingga Jumat malam, 11 Oktober 2024 dimulai dari pergantian pemerintahan dari Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin kepada Presiden Terpilih Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, semakin dekat.

Disusul, Wakil Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mirza Adityaswara mengatakan industri keuangan syariah tumbuh pesat. Bidang perbankan syariah hingga pasar modal syariah meningkat dibanding tahun sebelumnya.

Selanjutnya, ratusan masyarakat adat dari berbagai wilayah berkumpul di depan Gedung DPR, Jumat, 11 Oktober 2024. Jauh-jauh datang dari berbagai penjuru Tanah Air, massa yang tergabung dalam Gerakan Rakyat Kawal Masyarakat Adat (Gerak Masa) ini menggelar aksi untuk menuntut komitmen pemerintah melindungi kelompok masyarakat adat.

Berikutnya, PT Net Visi Media Tbk. atau Net TV baru saja mengumumkan jajaran direksi dan komisaris barunya pada Kamis, 10 Oktober 2024 malam. Sekretaris Perusahaan Net TV Shinta Trisnawati mengumumkan enam nama yang di dalamnya ada Manoj Punjabi sebagai direktur utama perseroan yang baru.

Terakhir, pencurian pasir laut yang dilakukan dua kapal berbendera Malaysia dan dipergoki oleh Menteri Kelautan Sakti Wahyu Trenggono di perairan Kepulauan Riau, telah merugikan negara lebih dari Rp 223 miliar.

Kelima berita ini paling banyak diakses pembaca kanal Ekonomi dan Bisnis Tempo.co.

Berikut ringkasan lima berita yang trending tersebut:

Selanjutnya: 1. Daftar Menteri Jokowi yang Dikabarkan Lanjut di Kabinet Prabowo....

<!--more-->

1. Daftar Menteri Jokowi yang Dikabarkan Lanjut di Kabinet Prabowo, Ada Bahlil hingga Pratikno

Pergantian pemerintahan dari Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin kepada Presiden Terpilih Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, semakin dekat. Menyusul hal itu, Prabowo Subianto disibukkan dengan perumusan struktur menteri di kabinetnya, Kabinet Indonesia Maju.

Terbaru, mantan perwira TNI itu mengisyaratkan adanya sejumlah menteri dari periode Presiden Jokowi dalam kabinetnya. Hal ini menguatkan sinyal ihwal adanya orang-orang Jokowi yang akan membantu Prabowo dalam menjalankan pemerintahan mendatang.

"Bahkan dalam saya menyusun kabinet, kok saya melihat banyak juga, ya, menteri-menteri yang akan datang yang berada di kabinet sekarang," kata Prabowo saat memberikan pidato di Forum BNI Investor Daily Summit 2024, dipantau dari YouTube Investor Daily, dikutip pada Kamis, 10 Oktober 2024.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia juga mengungkapkan menteri-menteri ekonomi di pemerintahan Prabowo-Gibran, masih orang-orang lama. Namun, dia tidak mengelaborasi nama-nama menteri yang dimaksud.

Berita selengkapnya baca di sini.

2. OJK Sebut Kinerja Industri Jasa Keuangan Syariah Moncer, Total Aset Tembus Rp2.742 Triliun

Wakil Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mirza Adityaswara mengatakan industri keuangan syariah tumbuh pesat. Bidang perbankan syariah hingga pasar modal syariah meningkat dibanding tahun sebelumnya.

Mirza mengatakan total aset industri ini per Agustus mencapai Rp 2.742 triliun atau meningkat 12,9 persen dari periode yang sama di tahun 2023.

“Ini menunjukkkan sektor syariah memiliki peran penting mendorong pertumbuhan ekonomi nasional,” kata dia dalam Ijtima’ Sanawi atau pertemuan tahunan Dewan Syariah nasional - MUI bersama OJK di Hotel Mercure Jakarta, Jumat 11 Oktober 2024.

Berita selengkapnya baca di sini.

Selanjutnya: 3. Gelar Aksi di Depan DPR, Masyarakat Adat Tagih Janji....

<!--more-->

3. Gelar Aksi di Depan DPR, Masyarakat Adat Tagih Janji Sahkan RUU Masyarakat Adat

Ratusan masyarakat adat dari berbagai wilayah berkumpul di depan Gedung DPR, Jumat, 11 Oktober 2024. Jauh-jauh datang dari berbagai penjuru Tanah Air, massa yang tergabung dalam Gerakan Rakyat Kawal Masyarakat Adat (Gerak Masa) ini menggelar aksi untuk menuntut komitmen pemerintah melindungi kelompok masyarakat adat.

"Aksi ini kami gelar dalam rangka menagih komitmen dan janji politik pemerintah terkait perlindungan serta pemenuhan hak-hak masyarakat adat di Indonesia," ucap Sekretaris Jenderal Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), Rukka Sombolinggi, dalam keterangan tertulis, Jumat, 11 Oktober 2024.

Rukka mengatakan, aksi damai ini akan diikuti oleh perwakilan masyarakat adat dari berbagai wilayah Indonesia dan organisasi jaringan. Tuntutan yang mereka suarakan yakni perlindungan wilayah adat, pengakuan hak-hak masyarakat adat, hingga penyelesaian konflik agraria. "Aksi ini juga bertujuan untuk menyoroti satu dekade pemerintahan Presiden Jokowi yang dinilai belum sepenuhnya menepati janji politik terhadap masyarakat adat," katanya.

Berita selengkapnya baca di sini.

4. Net TV Umumkan Pergantian Direksi dan Komisaris Baru, Manoj Punjabi Jadi Dirut

PT Net Visi Media Tbk. atau Net TV baru saja mengumumkan jajaran direksi dan komisaris barunya pada Kamis, 10 Oktober 2024 malam. Sekretaris Perusahaan Net TV Shinta Trisnawati mengumumkan enam nama yang di dalamnya ada Manoj Punjabi sebagai direktur utama perseroan yang baru.

Selain Manoj Dhamoo Punjabi yang akan menjabat sebagai dirut, jajaran direksi akan diisi oleh Priyadarshi Anand dan Surya Hadiwinata. Sementara itu, jajaran komisaris yang baru yakni Shania Manoj Punjabi (komisaris utama), Sanjeva Advani (komisaris), dan Dian Adhitama (komisaris independen).

"Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan akan berlaku efektif setelah tercatatnya saham tambahan," kata Shinta dalam pernyataan resmi di laman keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia (BEI).

Berita selengkapnya baca di sini.

Selanjutnya: 5. Menteri Kelautan Pergoki Pencurian Pasir Laut oleh Kapal Malaysia....

<!--more-->

5. Menteri Kelautan Pergoki Pencurian Pasir Laut oleh Kapal Malaysia, Negara Rugi Ratusan Miliar

Pencurian pasir laut yang dilakukan dua kapal berbendera Malaysia dan dipergoki oleh Menteri Kelautan Sakti Wahyu Trenggono di perairan Kepulauan Riau, telah merugikan negara lebih dari Rp 223 miliar.

“Jadi kerugian total yang negara kita alami setahun ini kita rugi Rp 223 miliar, kalau ada 10 kapal bisa dikalikan lagi,” kata Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut (PKRL) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Victor Gustaaf Manoppo di Batam, Kepri, Kamis, 10 Oktober 2024.

Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) menghentikan dan memeriksa dua kapal berbendera Malaysia yang kedapatan sedang mengeruk pasir laut di perairan Kepri pada 9 Oktober, ketika berpapasan dengan kapal Menteri Sakti Wahyu Trenggono saat kunjungan kerja ke Pulau Nipa.

Atas perintah Menteri KKP, penyidik PSDKP langsung melakukan penghentian dan pemeriksaan terhadap dua kapal yang dinahkodai oleh dua warga negara Indonesia (WNI), dengan anak buah kapal (ABK) dari China sebanyak 13 orang dan Malaysia 1 orang.

Berita selengkapnya baca di sini.

TEMPO.CO, Jakarta - Ratusan masyarakat adat dari berbagai wilayah berkumpul di depan Gedung DPR, Jumat, 11 Oktober 2024. Jauh-jauh datang dari berbagai penjuru Tanah Air, massa yang tergabung dalam Gerakan Rakyat Kawal Masyarakat Adat (Gerak Masa) ini menggelar aksi untuk menuntut komitmen pemerintah melindungi kelompok masyarakat adat.

"Aksi ini kami gelar dalam rangka menagih komitmen dan janji politik pemerintah terkait perlindungan serta pemenuhan hak-hak masyarakat adat di Indonesia," ucap Sekretaris Jenderal Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), Rukka Sombolinggi, dalam keterangan tertulis, Jumat, 11 Oktober 2024.

Rukka mengatakan, aksi damai ini akan diikuti oleh perwakilan masyarakat adat dari berbagai wilayah Indonesia dan organisasi jaringan. Tuntutan yang mereka suarakan yakni perlindungan wilayah adat, pengakuan hak-hak masyarakat adat, hingga penyelesaian konflik agraria. "Aksi ini juga bertujuan untuk menyoroti satu dekade pemerintahan Presiden Joko Widodo yang dinilai belum sepenuhnya menepati janji politik terhadap masyarakat adat," katanya.

Berpakaian khas Melayu dengan sarung melingkari pundaknya, Yulinas Muchtar, 72 tahun, turut hadir di aksi itu. Berangkat menggunakan bus dari Kampung Sampali, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, sejak Senin, 7 Oktober 2024, dia bersama lima orang lain rombongannya menagih janji Jokowi dalam Nawacita untuk melindungi masyarakat adat. "Ini namanya perjuangan," katanya saat ditemui Tempo di lokasi aksi.

Dia juga menuntut parlemen untuk segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang Masyarakat Adat yang telah dibahas sejak 2010. Dengan nihilnya beleid itu, tanah-tanah di kampung Muchtar banyak dirampas oleh pengembang dan orang-orang tak bertanggung jawab. "Enggak ada perlindungan, cuma angin segar janji janji cuma janji, tapi di balik itu yang lainnya tetap menindas kami," ujarnya.

Rukmini Petoheke, warga Ngata Toro, sebuah desa di dekat Taman Nasional Lore Lindu, Kecamatan Kulawi, Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah, mengungkapkan hal serupa. Berpakaian adat Kulawi, dia menyampaikan kekhawatirannya karena DPR tak segera mengesahkan RUU Masyarakat Adat. Dengan tak adanya undang-undang itu, dia mengatakan negara terus-menerus merampas tanah-tanah masyarakat adat.

Dia mengeluhkan banyaknya perusahaan sawit dan tambang yang masuk wilayahnya akibat nihilnya perlindungan dari pemerintah. Padahal, menurut dia, parlemen telah mejanjikan pengesahan RUU itu sejak 2012 silam. "Pemerintah hanya suka baju adatnya, tapi tak menghargai tanah, kearifan, dan ulayat," ucapnya kepada Tempo.

Perempuan berusia 53 tahun itu menambahkan, posisi hakim adat terancam oleh keberadaan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Beleid itu, kata dia, mengambil alih proses peradilan masyarakatt yang selama turun-menurun mereka kerjakan. "Buat kami, UU KUHP itu pembodohan dan pengkhiatan buat hukum adat kami," katanya.

TEMPO.CO, Jakarta - Ratusan masyarakat adat dari berbagai wilayah berkumpul di depan Gedung DPR, Jumat, 11 Oktober 2024. Jauh-jauh datang dari berbagai penjuru Tanah Air, massa yang tergabung dalam Gerakan Rakyat Kawal Masyarakat Adat (Gerak Masa) ini menggelar aksi untuk menuntut komitmen pemerintah melindungi kelompok masyarakat adat.

"Aksi ini kami gelar dalam rangka menagih komitmen dan janji politik pemerintah terkait perlindungan serta pemenuhan hak-hak masyarakat adat di Indonesia," ucap Sekretaris Jenderal Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), Rukka Sombolinggi, dalam keterangan tertulis, Jumat, 11 Oktober 2024.

Rukka mengatakan, aksi damai ini akan diikuti oleh perwakilan masyarakat adat dari berbagai wilayah Indonesia dan organisasi jaringan. Tuntutan yang mereka suarakan yakni perlindungan wilayah adat, pengakuan hak-hak masyarakat adat, hingga penyelesaian konflik agraria. "Aksi ini juga bertujuan untuk menyoroti satu dekade pemerintahan Presiden Joko Widodo yang dinilai belum sepenuhnya menepati janji politik terhadap masyarakat adat," katanya.

Berpakaian khas Melayu dengan sarung melingkari pundaknya, Yulinas Muchtar, 72 tahun, turut hadir di aksi itu. Berangkat menggunakan bus dari Kampung Sampali, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, sejak Senin, 7 Oktober 2024, dia bersama lima orang lain rombongannya menagih janji Jokowi dalam Nawacita untuk melindungi masyarakat adat. "Ini namanya perjuangan," katanya saat ditemui Tempo di lokasi aksi.

Dia juga menuntut parlemen untuk segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang Masyarakat Adat yang telah dibahas sejak 2010. Dengan nihilnya beleid itu, tanah-tanah di kampung Muchtar banyak dirampas oleh pengembang dan orang-orang tak bertanggung jawab. "Enggak ada perlindungan, cuma angin segar janji janji cuma janji, tapi di balik itu yang lainnya tetap menindas kami," ujarnya.

Rukmini Petoheke, warga Ngata Toro, sebuah desa di dekat Taman Nasional Lore Lindu, Kecamatan Kulawi, Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah, mengungkapkan hal serupa. Berpakaian adat Kulawi, dia menyampaikan kekhawatirannya karena DPR tak segera mengesahkan RUU Masyarakat Adat. Dengan tak adanya undang-undang itu, dia mengatakan negara terus-menerus merampas tanah-tanah masyarakat adat.

Dia mengeluhkan banyaknya perusahaan sawit dan tambang yang masuk wilayahnya akibat nihilnya perlindungan dari pemerintah. Padahal, menurut dia, parlemen telah mejanjikan pengesahan RUU itu sejak 2012 silam. "Pemerintah hanya suka baju adatnya, tapi tak menghargai tanah, kearifan, dan ulayat," ucapnya kepada Tempo.

Perempuan berusia 53 tahun itu menambahkan, posisi hakim adat terancam oleh keberadaan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Beleid itu, kata dia, mengambil alih proses peradilan masyarakatt yang selama turun-menurun mereka kerjakan. "Buat kami, UU KUHP itu pembodohan dan pengkhiatan buat hukum adat kami," katanya.

TEMPO.CO, Jakarta - Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) turut mengucapkan selamat atas pelantikan atas pelantikan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI yang dilaksanakan pada Selasa, 1 Oktober 2024. AMAN juga menyatakan bahwa pihaknya akan terus berkomitmen untuk memantau dan mengawasi kinerja DPR RI dan DPD RI periode 2024-2029 untuk menunjukkan dedikasi dan keberpihakannya pada masyarakat adat.

“Dan berharap para anggota dewan yang baru dilantik dapat menunjukkan dedikasi dan keberpihakan yang tulus kepada masyarakat adat dan seluruh rakyat Indonesia, demi mewujudkan bangsa Indonesia yang berdaulat, mandiri dan bermartabat,” ujar Sekretaris Jenderal AMAN, Rukka Sombolinggi dalam pernyataan sikap AMAN yang diterimaTempopada Selasa, 1 Oktober 2024.

Menurut Rukka, pengesahan Rancangan Undang-Undang Masyarakat Adat yang telah menjadi pembahasan oleh dewan legislasi periode sebelumnya sudah lama tertunda. Akibatnya, masyarakat adat tidak memiliki perlindungan hukum yang kuat. Sehingga, masyarakat adat kerap tersisih dan menjadi korban.

AMAN mencatat, dalam 10 tahun terakhir terjadi 687 konflik agraria yang merampas 11,7 juta hektare wilayah adat. Hal itu mengakibatkan 925 warga masyarakat adat dikriminalisasi. Sebanyak 60 orang warga masyarakat adat mengalami kekerasan dan luka-luka. Bahkan ada yang meninggal karena mempertahankan tanah adat mereka.

"Untuk itu menjadi sangat penting untuk ada sebuah Undang-Undang yang mengakui, melindungi, dan memajukan hak-hak masyarakat adat," ujar Rukka.

AMAN mendesak DPR RI dan DPD RI untuk segera membahas dan mengesahkan Undang-Undang Masyarakat Adat yang telah gagal disahkan pada periode 2019-2024. “Supaya regulasi yang dihasilkan benar-benar mencerminkan kehendak dan kebutuhan Masyarakat Adat di Indonesia,” lanjut Rukka.

Rukka berharap, anggota dewan yang dilantik hari ini dapat menjalankan fungsi pengawasan dengan tegas dan tanpa kompromi terhadap praktik-praktik yang dapat merugikan kepentingan rakyat, terutama masyarakat adat. "Kami menolak segala bentuk penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan atau kolusi, korupsi dan nepotisme yang dapat merusak kepercayaan rakyat," ujarnya.

Sebelumnya, AMAN mencatat pada 2020 ada 1.919.708 hektar wilayah adat yang dirampas untuk perizinan sektor pertambangan. AMAN menilai PP Nomor 25 Tahun 2024 ini akan membuat situasi masyarakat adat semakin memburuk.

Tak hanya itu, AMAN juga menyoal sikap pemerintah yang membagi-bagi izin tambang ke ormas keagamaan. Hal tersebut dikhawatirkan bakal membuat posisi masyarakat adat yang selama ini banyak menjadi korban tambang semakin terjepit. Langkah pemerintah tersebut juga bisa menimbulkan konflik horizontal antara masyarakat adat dengan ormas keagamaan.

Kondisi ini semakin buruk, kata AMAN, ketika DPR menunda pengesahan UU Masyarakat Adat yang merupakan payung hukum bagi masyarakat adat. AMAN menyebut dengan UU Masyarakat Adat perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional masyarakat adat akan terjamin.

Adil Al Hasanberkontribusi dalam penulisan artikel ini.