TEMPO.CO, Jakarta - Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) turut mengucapkan selamat atas pelantikan atas pelantikan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI yang dilaksanakan pada Selasa, 1 Oktober 2024. AMAN juga menyatakan bahwa pihaknya akan terus berkomitmen untuk memantau dan mengawasi kinerja DPR RI dan DPD RI periode 2024-2029 untuk menunjukkan dedikasi dan keberpihakannya pada masyarakat adat.

“Dan berharap para anggota dewan yang baru dilantik dapat menunjukkan dedikasi dan keberpihakan yang tulus kepada masyarakat adat dan seluruh rakyat Indonesia, demi mewujudkan bangsa Indonesia yang berdaulat, mandiri dan bermartabat,” ujar Sekretaris Jenderal AMAN, Rukka Sombolinggi dalam pernyataan sikap AMAN yang diterimaTempopada Selasa, 1 Oktober 2024.

Menurut Rukka, pengesahan Rancangan Undang-Undang Masyarakat Adat yang telah menjadi pembahasan oleh dewan legislasi periode sebelumnya sudah lama tertunda. Akibatnya, masyarakat adat tidak memiliki perlindungan hukum yang kuat. Sehingga, masyarakat adat kerap tersisih dan menjadi korban.

AMAN mencatat, dalam 10 tahun terakhir terjadi 687 konflik agraria yang merampas 11,7 juta hektare wilayah adat. Hal itu mengakibatkan 925 warga masyarakat adat dikriminalisasi. Sebanyak 60 orang warga masyarakat adat mengalami kekerasan dan luka-luka. Bahkan ada yang meninggal karena mempertahankan tanah adat mereka.

"Untuk itu menjadi sangat penting untuk ada sebuah Undang-Undang yang mengakui, melindungi, dan memajukan hak-hak masyarakat adat," ujar Rukka.

AMAN mendesak DPR RI dan DPD RI untuk segera membahas dan mengesahkan Undang-Undang Masyarakat Adat yang telah gagal disahkan pada periode 2019-2024. “Supaya regulasi yang dihasilkan benar-benar mencerminkan kehendak dan kebutuhan Masyarakat Adat di Indonesia,” lanjut Rukka.

Rukka berharap, anggota dewan yang dilantik hari ini dapat menjalankan fungsi pengawasan dengan tegas dan tanpa kompromi terhadap praktik-praktik yang dapat merugikan kepentingan rakyat, terutama masyarakat adat. "Kami menolak segala bentuk penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan atau kolusi, korupsi dan nepotisme yang dapat merusak kepercayaan rakyat," ujarnya.

Sebelumnya, AMAN mencatat pada 2020 ada 1.919.708 hektar wilayah adat yang dirampas untuk perizinan sektor pertambangan. AMAN menilai PP Nomor 25 Tahun 2024 ini akan membuat situasi masyarakat adat semakin memburuk.

Tak hanya itu, AMAN juga menyoal sikap pemerintah yang membagi-bagi izin tambang ke ormas keagamaan. Hal tersebut dikhawatirkan bakal membuat posisi masyarakat adat yang selama ini banyak menjadi korban tambang semakin terjepit. Langkah pemerintah tersebut juga bisa menimbulkan konflik horizontal antara masyarakat adat dengan ormas keagamaan.

Kondisi ini semakin buruk, kata AMAN, ketika DPR menunda pengesahan UU Masyarakat Adat yang merupakan payung hukum bagi masyarakat adat. AMAN menyebut dengan UU Masyarakat Adat perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional masyarakat adat akan terjamin.

Adil Al Hasanberkontribusi dalam penulisan artikel ini.

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Ulil Abshar Abdalla enggan menanggapi kekhawatiran kelompok masyarakat adat setelah NU memutuskan menerima izin tambang dari pemerintah. Salah satu kekhawatiran itu adalah potensi konflik horizontal terjadi antara ormas dan masyarakat adat.

Ulil tak menjawab pertanyaanTemposoal mitigasi NU terhadap potensi konflik horizontal antara ormas dan masyarakat adat. "Nanti kita lihat saja," kata Ulil, menjawab mitigasi NU perihal konflik horizontal, di pelataran Kantor PBNU, di Jalan Kramat Raya, Senen, Jakarta Pusat, Senin, 12 Agustus 2024.

KepadaTempo, Ulil hanya berujar singkat bahwa organisasi keagamaan ini akan mengelola tambang dengan memperhitungkan aspek lingkungan. "Intinya kami akan mengelola tambang yang konsesinya diberikan oleh pemerintah kepada kami sebaik-baiknya," ujarnya.

Ulil meninggalkan kantor PBNU dengan menumpang ojekonline. Beberapa pertanyaan perihal masalah lingkungan dan was-was komunitas masyarakat perihal konflik horizontal tak dijawab oleh Ulil. Dia beralasan harus berangkat karena ditunggu pengendara ojek online tersebut. Ulil beranjak setelah mengikuti acara perkenalan Kejuaran Nasional & Pagar Nusa Championship V 2024 di Kantor Pusat PBNU.

Sekretaris Jenderal Aliansi Masyarakat Adat Nusantara atau AMAN, Rukka Sombolinggi, menyatakan was was perihal potensi konflik horizontal dari langkah Presiden Joko Widodo atau Jokowi bagi-bagi izin tambang pada organisasi kemasyarakatan atau Ormas keagamaan.

Saat ini sejumlah ormas keagamaan besar seperti NU dan Muhammadiyah menyatakan bersedia menerima IUP yang ditawarkan pemerintah meski mereka menuai banyak kritik dari publik. Sikap dua ormas itu berbeda dengan Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) dan Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia yang menyatakan tak menerima IUP.

Menurut Rukka, selama ini masyarakat adat banyak menjadi korban industri tambang. Banyak hutan, termasuk hutan adat dirusak industri tambang. NU dan Muhammadiyah serta ormas keagamaan lain adalah kelompok yang kerap bersama masyarakat adat membela kelestarian hutan dari tambang.

Dia mengatakan, NU dan Muhammadiyah adalah dua organisasi keagamaan yang turut terlibat dalam aliansi agama dan kepercayaan untuk hutan tropis. "Selama ini, mereka (Ormas keagamaan) kami anggap sebagai sekutu," kata Rukka kepadaTempodi sela kegiatan Konferensi Internasional Hari Masyarakat Adat Sedunia di Hotel Le Meridien, Jakarta Pusat, Jumat, 9 Agustus 2024.

Masyarakat adat juga kerap berhadapan dengan perusahaan saat berupaya melindungi tanah atau hutan adat mereka dari tambang. Tidak jarang masyarakat adat terpaksa berhadapan dengan aparat pemerintah yang membela industri tambang. Dia tidak berharap nanti masyarakat adat akan berhadapan dengan ormas keagamaan. “Akan makin berat hidup kami,” ujarnya.

TEMPO.CO, Jakarta - Pembangunan Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara yang berpusat di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, menggerus wilayah masyarakat adat setempat. Belum adanya perlindungan hukum membuat posisi masyarakat adat lemah dan rentan terusir dari wilayah adat mereka.

"Bicara tanggung jawab dalam konteks IKN, kalau dilihat dari segi hukum pemerintah belum punya satu kebijakan perlindungan terhadap masyarakat adat," kata Ketua Badan Pelaksana Harian Wilayah Aliansi Masyarakat Adat Nusantara atau AMAN Kalimantan Timur, Saiduani Nyuk, di Hotel Le Meridien, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Jumat, 9 Agustus 2024.

Padahal AMAN sudah terus mendorong agar ada peraturan pengakuan, perlindungan, serta pemberdayaan masyarakat adat. Sehingga dengan konteks itu, masyarakat adat belum memiliki apa namanya legalitas secara hukum. Pernyataan ini disampaikan di sela Konferensi Internasional Hari Masyarakat Adat Sedunia di Hotel Le Meridien.

Pertama, Saiduani menerangkan, masyarakat adat saat ini tidak memiliki kepastian hukum atas wilayah dan tanah mereka. "Tentu itu kekhawatiran buat kami, getir. Bagi masyarakat adat di kawasan IKN sampai saat ini mengerikan bagi mereka," ucap Saiduani.

Dia mengatakan, saat ini masyarakat adat di sana was-was akan tergusur. Bahkan ada masyarakat yang dikriminalisasi saat membela wilayah adat mereka. "Itu sudah terjadi kepada masyarakat adat yang berjuang membela wilayah adatnya," ucap dia.

Saiduani menerangkan dampak proyek pembangunan IKN sudah memakan korban kriminalisasi sebanyak 9 orang. Seperti terjadi kepada masyarakat adat di Pantai Lango pada 2023. Selain itu ada pengusiran masyarakat adat Pemaluan, Kecamatan Sepaku. "Diberikan surat untuk keluar dari rumah," ucap dia.

Dia menyebutkan ada empat wilayah adat yang terdampak proyek IKN. Empat wilayah ini dihuni 7 ribu jiwa warga adat berdasarkan data yang dihimpun AMAN bersama Badan Registrasi Wilayah Adat (BRWA). Keempat wilayah adat itu, yakni Balik Sepaku, Balik Pemaluan, komunitas adat Maridan, dan Mentawir.

AMAN juga mendesak Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang Masyarakat Adat. Peraturan itu diajukan sejak 2009. AMAN menyebutkan tiga kali masuk Program Legislasi Nasional sejak 2014, tapi tak kunjung disahkan DPR.

TEMPO.CO, Jakarta - Pembangunan Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara yang berpusat di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, menggerus wilayah masyarakat adat setempat. Belum adanya perlindungan hukum membuat posisi masyarakat adat lemah dan rentan terusir dari wilayah adat mereka.

"Bicara tanggung jawab dalam konteks IKN, kalau dilihat dari segi hukum pemerintah belum punya satu kebijakan perlindungan terhadap masyarakat adat," kata Ketua Badan Pelaksana Harian Wilayah Aliansi Masyarakat Adat Nusantara atau AMAN Kalimantan Timur, Saiduani Nyuk, di Hotel Le Meridien, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Jumat, 9 Agustus 2024.

Padahal AMAN sudah terus mendorong agar ada peraturan pengakuan, perlindungan, serta pemberdayaan masyarakat adat. Sehingga dengan konteks itu, masyarakat adat belum memiliki apa namanya legalitas secara hukum. Pernyataan ini disampaikan di sela Konferensi Internasional Hari Masyarakat Adat Sedunia di Hotel Le Meridien.

Pertama, Saiduani menerangkan, masyarakat adat saat ini tidak memiliki kepastian hukum atas wilayah dan tanah mereka. "Tentu itu kekhawatiran buat kami, getir. Bagi masyarakat adat di kawasan IKN sampai saat ini mengerikan bagi mereka," ucap Saiduani.

Dia mengatakan, saat ini masyarakat adat di sana was-was akan tergusur. Bahkan ada masyarakat yang dikriminalisasi saat membela wilayah adat mereka. "Itu sudah terjadi kepada masyarakat adat yang berjuang membela wilayah adatnya," ucap dia.

Saiduani menerangkan dampak proyek pembangunan IKN sudah memakan korban kriminalisasi sebanyak 9 orang. Seperti terjadi kepada masyarakat adat di Pantai Lango pada 2023. Selain itu ada pengusiran masyarakat adat Pemaluan, Kecamatan Sepaku. "Diberikan surat untuk keluar dari rumah," ucap dia.

Dia menyebutkan ada empat wilayah adat yang terdampak proyek IKN. Empat wilayah ini dihuni 7 ribu jiwa warga adat berdasarkan data yang dihimpun AMAN bersama Badan Registrasi Wilayah Adat (BRWA). Keempat wilayah adat itu, yakni Balik Sepaku, Balik Pemaluan, komunitas adat Maridan, dan Mentawir.

AMAN juga mendesak Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang Masyarakat Adat. Peraturan itu diajukan sejak 2009. AMAN menyebutkan tiga kali masuk Program Legislasi Nasional sejak 2014, tapi tak kunjung disahkan DPR.

TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Jenderal Aliansi Masyarakat Adat Nusantara atau AMAN, Rukka Sombolinggi, mengatakan kekhawatirannya perihal potensi konflik horizontal dari langkah Presiden Joko Widodo atau Jokowi bagi-bagi izin tambang pada organisasi kemasyarakatan atau Ormas keagamaan. Saat ini sejumlah Ormas keagamaan besar seperti Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah menyatakan menerima izin usaha pertambangan (IUP) yang ditawarkan pemerintah.

Menurut Rukka, selama ini masyarakat adat banyak yang menjadi korban industri tambang. Banyak hutan, termasuk hutan adat yang dirusak industri tambang. NU dan Muhammadiyah serta Ormas keagamaan lain adalah kelompok yang kerap bersama masyarakat adat membela kelestarian hutan dari tambang.

NU dan Muhammadiyah adalah dua organisasi keagamaan yang turut terlibat dalam aliansi agama dan kepercayaan untuk hutan tropis. "Selama ini, mereka (Ormas keagamaan) kami anggap sebagai sekutu," kata Rukka kepadaTempodi sela kegiatan Konferensi Hari Internasional Masyarakat Adat Sedunia di Hotel Le Meridien, Jakarta Pusat, Jumat, 9 Agustus 2024.

Aliansi yang dimaksud Rukka adalah peluncuran Interfaith Rainforest Initiative (IRI) Januari 2020. Tercatat lebih dari 250 pemimpin agama hadir di Jakarta. Mereka menyatakan kesepakatan perlindungan hutan hujan tropis Indonesia pada peluncuran IRI di Jakarta.

Pertemuan itu mempertemukan pimpinan agama dan perwakilan masyarakat adat dari kawasan hutan di seluruh Indonesia bersama perwakilan dari peneliti, pemerintahan, lembaga swadaya masyarakat, serta perwakilan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Saat itu, salah satu penggagas adalah Muhammad Sirajuddin Syamsuddin alias Din Syamsuddin, kini mantan Ketua Muhammadiyah.

Pun NU dan Muhammadiyah, kata Rukka, kerap menjadi organisasi keagamaan yang menjadi tempat masyarakat adat mengadu. Namun sekarang seolah pemerintah hendak membenturkan Ormas keagamaan dengan masyarakat adat dalam hal tambang. Ironisnya, NU dan Muhammadiyah kini justru menerima pemberian izin tambang tersebut. Hal tersebut dikhawatirkan bakal menimbulkan perselisihan antara NU dan Muhammadiyah dengan masyarakat adat.

"Mereka seperti berbalik badan dari masyarakat adat. Saya lantas bertanya-tanya, komitmenya ada di mana?" kata Rukka.

Rukka mengatakan, selama ini masyarakat adat kerap berhadapan dengan perusahaan saat berupaya melindungi tanah atau hutan adat mereka dari tambang. Tidak jarang masyarakat adat terpaksa berhadapan dengan aparat pemerintah yang membela industri tambang. Dia tidak berharap nanti masyarakat adat akan berhadapan dengan Ormas keagamaan. “Akan makin berat hidup kami,” ujarnya.

Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Abdul Mu'ti, mengatakan Muhammadiyah sudah mengantisipasi berbagai kekhawatiran yang disampaikan para aktivis lingkungan tentang dampak kerusakan lingkungan. Termasuk kemungkinan konflik sosial hingga independensi politik.

"Muhammadiyah sudah mengantisipasi dengan tiga pola pemberdayaan masyarakat untuk menghindari kemungkinan terjadinya konflik," kata Mu'ti melalui aplikasi perpesanan pada Jumat, 9 Agustus 2024.

Tiga antisipasi itu, yakni pertama, memberikan kesempatan bekerja kepada masyarakat sekitar tambang. "Yang tidak memiliki kemampuan akan diberikan pelatihan," ucap dia. Kedua, melibatkan masyarakat dalam proses penambangan, misalnya penyediaan kebutuhan pekerja. Terakhir memprioritaskan distribusi tanggung jawab sosial (CSR) kepada masyarakat terdekat.

Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf belum merespons pertanyaanTempoperihal kekhawatiran potensi konflik sosial yang dikhawatirkan aktivis AMAN tersebut.Tempotelah mengirim pertanyaan dan menelepon ke nomor Yahya. Namun hingga berita ini ditulis, Yahya belum merespons pertanyaan tersebut.

Tempojuga meminta konfirmasi yang sama melalui sambungan telepon dan mengirim pesan ke Ketua PBNU Bidang Hukum dan Media Syaff'i Alieha. Tapi ia belum menjawab pertanyaan perihal kekhawatiran masyarakat adat tersebut.

TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Jenderal Aliansi Masyarakat Adat Nusantara atau AMAN, Rukka Sombolinggi, mengatakan kekhawatirannya perihal potensi konflik horizontal dari langkah Presiden Joko Widodo atau Jokowi bagi-bagi izin tambang pada organisasi kemasyarakatan atau Ormas keagamaan. Saat ini sejumlah Ormas keagamaan besar seperti Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah menyatakan menerima izin usaha pertambangan (IUP) yang ditawarkan pemerintah.

Menurut Rukka, selama ini masyarakat adat banyak yang menjadi korban industri tambang. Banyak hutan, termasuk hutan adat yang dirusak industri tambang. NU dan Muhammadiyah serta Ormas keagamaan lain adalah kelompok yang kerap bersama masyarakat adat membela kelestarian hutan dari tambang.

NU dan Muhammadiyah adalah dua organisasi keagamaan yang turut terlibat dalam aliansi agama dan kepercayaan untuk hutan tropis. "Selama ini, mereka (Ormas keagamaan) kami anggap sebagai sekutu," kata Rukka kepadaTempodi sela kegiatan Konferensi Hari Internasional Masyarakat Adat Sedunia di Hotel Le Meridien, Jakarta Pusat, Jumat, 9 Agustus 2024.

Aliansi yang dimaksud Rukka adalah peluncuran Interfaith Rainforest Initiative (IRI) Januari 2020. Tercatat lebih dari 250 pemimpin agama hadir di Jakarta. Mereka menyatakan kesepakatan perlindungan hutan hujan tropis Indonesia pada peluncuran IRI di Jakarta.

Pertemuan itu mempertemukan pimpinan agama dan perwakilan masyarakat adat dari kawasan hutan di seluruh Indonesia bersama perwakilan dari peneliti, pemerintahan, lembaga swadaya masyarakat, serta perwakilan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Saat itu, salah satu penggagas adalah Muhammad Sirajuddin Syamsuddin alias Din Syamsuddin, kini mantan Ketua Muhammadiyah.

Pun NU dan Muhammadiyah, kata Rukka, kerap menjadi organisasi keagamaan yang menjadi tempat masyarakat adat mengadu. Namun sekarang seolah pemerintah hendak membenturkan Ormas keagamaan dengan masyarakat adat dalam hal tambang. Ironisnya, NU dan Muhammadiyah kini justru menerima pemberian izin tambang tersebut. Hal tersebut dikhawatirkan bakal menimbulkan perselisihan antara NU dan Muhammadiyah dengan masyarakat adat.

"Mereka seperti berbalik badan dari masyarakat adat. Saya lantas bertanya-tanya, komitmenya ada di mana?" kata Rukka.

Rukka mengatakan, selama ini masyarakat adat kerap berhadapan dengan perusahaan saat berupaya melindungi tanah atau hutan adat mereka dari tambang. Tidak jarang masyarakat adat terpaksa berhadapan dengan aparat pemerintah yang membela industri tambang. Dia tidak berharap nanti masyarakat adat akan berhadapan dengan Ormas keagamaan. “Akan makin berat hidup kami,” ujarnya.

Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Abdul Mu'ti, mengatakan Muhammadiyah sudah mengantisipasi berbagai kekhawatiran yang disampaikan para aktivis lingkungan tentang dampak kerusakan lingkungan. Termasuk kemungkinan konflik sosial hingga independensi politik.

"Muhammadiyah sudah mengantisipasi dengan tiga pola pemberdayaan masyarakat untuk menghindari kemungkinan terjadinya konflik," kata Mu'ti melalui aplikasi perpesanan pada Jumat, 9 Agustus 2024.

Tiga antisipasi itu, yakni pertama, memberikan kesempatan bekerja kepada masyarakat sekitar tambang. "Yang tidak memiliki kemampuan akan diberikan pelatihan," ucap dia. Kedua, melibatkan masyarakat dalam proses penambangan, misalnya penyediaan kebutuhan pekerja. Terakhir memprioritaskan distribusi tanggung jawab sosial (CSR) kepada masyarakat terdekat.

Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf belum merespons pertanyaanTempoperihal kekhawatiran potensi konflik sosial yang dikhawatirkan aktivis AMAN tersebut.Tempotelah mengirim pertanyaan dan menelepon ke nomor Yahya. Namun hingga berita ini ditulis, Yahya belum merespons pertanyaan tersebut.

Tempojuga meminta konfirmasi yang sama melalui sambungan telepon dan mengirim pesan ke Ketua PBNU Bidang Hukum dan Media Syaff'i Alieha. Tapi ia belum menjawab pertanyaan perihal kekhawatiran masyarakat adat tersebut.

TEMPO.CO, Jakarta - Pengurus Besar Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (PB AMAN) mengecam aksi penculikan terhadap lima orang warga masyarakat adat Sihaporas di Buntu Pangaturan, Desa Sihaporas, Kecamatan Pamatang Sidamanik, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara. Penculikan dilakukan oleh puluhan orang tak dikenal itu terjadi pada Senin dini hari, 22 Juli 2024 sekira pukul 03.00 WIB, ketika warga tengah tidur.

Sekretaris Jenderal AMAN, Rukka Sombolinggi, mengatakan tindakan itu sangat tidak berperikemanusiaan. Mereka mendatangi rumah warga saat sedang tidur, lalu menculiknya. Warga juga tak punya kesempatan untuk membela diri, sebab langsung dibawa ke dalam mobil. "Para penculik masuk ke dalam beberapa rumah dan membangunkan warga dengan memukul kaki mereka, kemudian menangkap lima orang tanpa alasan yang jelas," kata Rukka di Jakarta pada Senin malam dalam keterangan tertulis.

Kelima warga masyarakat adat Sihaporas yang diculik yakni Jonny Ambarita, Thomson Ambarita, Prado Tamba, Gio Ambarita, dan Kwin Ambarita. Menurut Rukka, tindakan ini sudah melanggar hak asasi manusia. "PB AMAN mengutuk cara-cara kekerasan seperti ini, menculik orang di saat sedang tidur tanpa memberi kesempatan membela diri. Ini pelanggaran hak asasi manusia (HAM)."

Ketua Pengurus Harian Wilayah AMAN Tano Batak, Jhontoni Tarihoran, menilai penculikan ini terkesan sudah direncanakan. Para penculik mengendarai dua mobil sekuriti milik PT Toba Pulp Lestari (TPL).

AMAN Tano Batak telah melaporkan kasus ini kepada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), karena sudah melanggar HAM. “Kasus penculikan ini sudah kami laporkan ke Komnas HAM,” kata dia.

Kronologi penculikan

Waktu menunjukkan sekitar pukul 03.00 WIB, ketika 50 orang tak dikenal berpakaian biasa mendatangi warga Sihaporas di Buntu Pangaturan, Desa Sihaporas, Kecamatan Pamatang Sidamanik, Simalungun, Sumatera Utara yang sedang tidur. Mereka mengendarai dua mobil sekuriti milik PT TPL dan satu truk colt diesel.

Orang-orang tersebut membangunkan warga dengan memukul kaki mereka, lalu menangkap lima orang dari komunitas Masyarakat Adat Sihaporas tanpa alasan dan informasi yang jelas. Setelah memborgol warga, kata Jhontoni mereka juga melakukan kekerasan fisik. Mulai dari memukul, menendang bagian dagu dan kepala, sehingga menyebabkan luka robek di kepala.

“Lima orang masyarakat adat Sihaporas kemudian dibawa ke luar kampung dan keberadaan mereka tidak diketahui sampai saat ini,” tutur Jhontoni.

Nurinda Napitu yang merupakan istri dari salah satu korban bernama Jonny Ambarita menceritakan peristiwa penculikan tersebut. Berdasarkan keterangan Nurinda, saat penculikan itu terjadi, para penculik juga membakar rumah-rumah warga di sekitar lokasi penculikan.

Pada awal kejadian, dia sempat ditahan dan diborgol. Namun, akhirnya dilepaskan setelah mengetahui bahwa Nurinda seorang perempuan.

Dia menyebut, kasus penculikan ini merupakan buntut dari perjuangan masyarakat adat Sihaporas. Masyarakat setempat menuntut tanah adat mereka yang telah jadi areal konsesi PT TPL. TPL disebut telah merampas tanah adat mereka dengan cara mengklaim sepihak tanah adat sebagai areal konsesi perusahaan.

Sejak 1998, kata Nurinda masyarakat adat Sihaporas telah memperjuangkan persoalan ini ke pemerintah. Namun hingga kini, belum jua ada penyelesaian. Dia menuturkan, aparat sering mendatangi warga Sihaporas dalam beberapa tahun terakhir karena mengelola wilayah adat mereka dan melarang aktivitas TPL di atas wilayah adat.

“Hak kami mengelola tanah adat milik leluhur, kenapa justru kami diusir dari tanah adat kami? Bahkan, sampai diculik,” kata Nurinda sembari menangis.

Dia mendesak pemerintah, terutama aparat keamanan untuk segera menemukan para penculik suaminya dan segera membebaskannya. “Siapa pun pelakunya, pastinya mereka telah menculik suami saya dari rumah. Ini negara hukum, pelakunya harus ditindak,” ujar Nurinda.