Bisnis.com, JAKARTA - Badan Legislasi (Baleg) DPR menyatakan pembahasan revisi Undang-undang (UU) TNI dan UU Polri diputuskan batal untuk periode.

Kedua pembahasan revisi UU tersebut bernasib sama dengan revisi UU Pilkada, yang sebelumnya telah lebih dulu dibatalkan pembahasannya.

Ketua Baleg DPR Wihadi Wiyanto mengatakan, pihaknya hari ini memutuskan akan menunda atau membatalkan pembahasan revisi UU TNI dan UU Polri.

Wihadi menyebut pembahasan kedua revisi UU itu bisa dilakukan oleh DPR periode berikutnya yakni 2024-2029.

"Tetapi ini melihat urgensinya nanti. Jadi baleg memutuskan untuk tidak membahas dulu, ya, dan memunda atau membatalkan pembahasan TNI-Polri," ujarnya di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (26/8/2024).

Wihadi tidak memerinci lebih lanjut alasan di balik pembatalan untuk pembahasan kedua revisi UU tersebut.

Dia mengatakan revisi UU TNI dan UU Polri batal dibahas, sebagaimana revisi UU Pilkada.

"RUU pilkada sudah pasti kita batalkan juga. Nanti jam 13.00 kita rapatkan. Itu aja," kata Politisi Partai Gerindra itu.

Menurut Baleg, DPR periode berikutnya bisa melihat kembali urgensi dari pembahasan RUU TNI, Polri hingga Pilkada.

Dia juga menyebut pemerintah belum mengirimkan daftar inventarisasi masalah (DIM) revisi UU TNI dan UU Polri.

Untuk diketahui, Baleg DPR sebelumnya telah lebih dulu membahas revisi UU Pilkada pekan lalu. Pembahasannya, Rabu (21/8/2024), hanya memakan waktu satu hari usai terbitnya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengubah aturan soal ambang batas pencalonan serta syarat usia calon kepala daerah.

Meski dikebut sehari sebelum dibawa ke paripurna, DPR tidak bisa mengesahkan revisi UU itu menjadi UU karena peserta sidang tidak kunjung memenuhi kuorum, Kamis (22/8/2024).

Apabila ingin dibawa ke paripurna selanjutnya, waktunya sudah bertabrakan dengan pendaftaran calon kepala daerah yakni 27-29 Agustus.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pakar hukum tata negara dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Zainal Arifin Mochtar alias Uceng meminta masyarakat untuk tidak menganggap demokrasi sudah sepenuhnya ditegakkan hanya karena DPR RI membatalkan pengesahan Revisi Undang-Undang (RUU) Pilkada.

Uceng menekankan, masih ada sejumlah rancangan dan revisi undang-undang di DPR RI yang berpotensi menimbulkan masalah.

“Jadi jangan dibilang demokrasi sudah ditegakkan hanya karena UU Pilkada enggak jadi disahkan malam ini, pekerjaan rumahnya masih banyak,” kata Uceng saat dihubungi Kompas.com melalui sambungan telepon, Kamis (22/8/2024) malam.

Uceng mengungkapkan, ada belasan rancangan atau revisi undang-undang yang dinilai dapat mengancam demokrasi, termasuk RUU Penyiaran, RUU Kementerian Negara, RUU Mahkamah Konstitusi (MK), RUU Kepolisian, RUU TNI, RUU Dewan Pertimbangan Presiden (Watimpres), RUU Keimigrasian, dan RUU Statistik.

Dalam informasi yang beredar, terdapat delapan undang-undang yang akan dikebut oleh Badan Legislatif (Baleg) DPR RI. Karena itu, Uceng menyarankan agar masyarakat memperhatikan perkembangan pembahasan RUU tersebut.

“Saya kira begini, uji coba demokrasi bukan cuma UU Pilkada. Ada banyak ini UU yang punya potensi bermasalah,” ujar Uceng.

Sebagai informasi, masyarakat sipil dan akademisi menyoroti keberadaan sejumlah rancangan dan agenda revisi undang-undang yang dinilai membahayakan demokrasi.

Misalnya, RUU Kepolisian dianggap kontroversial karena membuat Polri menjadi lembaga superbody.

Dalam RUU itu, polisi diberi wewenang spionase atau memata-matai dan sabotase yang mengancam kedaulatan nasional.

Jika RUU itu disahkan, Polri memiliki wewenang memeriksa aliran dan dan menggali bahan keterangan atas permintaan kementerian maupun lembaga pemerintah nonkementerian.

RUU itu juga dinilai mengancam independensi lembaga lain seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Sebab, RUU itu menyatakan agar rekrutmen Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) lembaga seperti KPK dan kementerian harus mendapat rekomendasi polisi.

Sementara itu, RUU TNI membuat aparat bisa menduduki sejumlah jabatan sipil yang dikhawatirkan mengembalikan dwifungsi ABRI seperti pada masa Orde Baru. Meski, hal itu sudah dibantah oleh Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto.

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Legislasi (Baleg) DPR menggelar rapat untuk membahas rancangan undang-undang (RUU) yang akan di-carry over ke anggota DPR periode 2024-2029.

Menurut Ketua Baleg DPR Supratman Andi Agtas, rapat ini digelar untuk menyiapkan daftar RUU di Prolegnas 2024-2029.

"Dalam rangka persiapan untuk penyusunan Prolegnas 2024-2025 dan Prolegnas Jangka Menengah 2024-2029 yang seharusnya itu nanti disahkan sebelum idealnya ya, sebelum APBN kita disahkan," kata Supratman di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (6/8/2024).

Supratman menjelaskan, pembahasan ini perlu dilakukan dalam rangka memudahkan anggota DPR yang menjabat di periode selanjutnya.

Dia mendorong agar RUU yang dianggap penting untuk di-carry over ke anggota DPR 2024-2029.

"Kemungkinan, apakah bisa selesai di periode ini atau tidak, tapi dianggap penting oleh kita semua untuk bisa masuk dalam daftar carry over," jelasnya.

Sementara itu, anggota Baleg DPR Fraksi PDI-P Sturman Pandjaitan mengungkit RUU TNI dan RUU Polri yang belum ada daftar inventaris masalah (DIM).

Jika DIM belum keluar, kata Sturman, maka pemerintah belum mau membahas kedua RUU itu.

"Sampai hari ini kita belum menerima DIM, sehingga kelihatannya UU TNI-Polri itu belum bisa dibahas sampai hari ini," kata Sturman.

"Kelihatannya, menurut hemat saya, kalau sampai sekarang belum dikeluarkan, artinya pemerintah pun belum sepakat untuk membahas ini," sambung dia.

Merespons Sturman, Supratman mengingatkan betapa pentingnya rapat yang digelar hari ini.

Dia menyebut mereka harus berjaga-jaga. Jika memang DIM-nya tak kunjung dikeluarkan, maka DPR tidak perlu membahasnya.

"Kalau DIM-nya enggak keluar-keluar, enggak ada yang perlu kita bahas. Nah, itu yang menjadi kebutuhan kita untuk bisa melakukan carry over sehingga tidak perlu memulai dari awal. Sekali lagi, soal anggaran juga termasuk salah satunya pertimbangannya kenapa kita masukkan carry over," imbuh Supratman.

JAKARTA, KOMPAS.com - Massa Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) Kerakyatan melakukan aksi simbolik menolak RUU TNI-Polri di samping Patung Arjuna Wijaya, Gambir, Jakarta Pusat, Selasa (30/7/2024).

Para mahasiswa menyuarakan dengan lantang bahwa reformasi sudah mati di bawah pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Aksi hari ini merupakan awalan, mereka meminta pertanggungjawaban Jokowi atas tindakannya selama ini.

“Orde reformati ini menjadi tagar (tanda pagar) kita, sampai nanti Jokowi mempertanggungjawabkan karena dia telah membunuh Reformasi secara esensial,” ujar Koordinator Pusat BEM SI Kerakyatan, Satria, saat memberikan keterangan di samping Patung Arjuna Wijaya.

Satria menyampaikan, jika dikerucutkan ada dua produk hukum yang sangat bermasalah, yakni RUU TNI dan RUU Polri.

Dia menyebutkan, dua RUU tersebut berpotensi menyerang semangat reformasi karena proses pembuatannya tidak melibatkan aspirasi publik.

“Partisipasi masyarakat sangat minim pada produk hukum ini. Sehingga, untuk itu, kita membuat judul (aksi) bahwa Tolak RUU TNI dan RUU Polri karena akan membuat lembaga superbody aparat penegak hukum itu sendiri,” ungkap Satria.

Dia mengatakan, aksi hari ini merupakan awalan dari rangkaian agenda yang akan digulirkan hingga Presiden Terpilih Prabowo Subianto dilantik pada Oktober 2024.

Satu minggu ke depan, mahasiswa akan kembali melakukan aksi dengan nama pekan reformati. Kemudian, menjelang 17 Agustus, mahasiswa di 14 wilayah akan melakukan aksi serentak. Aksi ini akan diikuti oleh 390 kampus.

Lalu, di bulan September, mahasiswa akan melakukan aksi bersamaan dengan bulan hak asasi manusia. Aksi di bulan ini akan dikenal dengan September Hitam.

“Sehingga, September menjelang bulan Oktober pergantian kekuasaan. Rasanya Jokowi tidak dengan gampang untuk berubah atau transisi kekuasaan di saat dia punya dosa-dosa yang dia namakan nawacita menjadi nawadosa,” lanjut dia.

Dalam aksi simbolik hari ini, massa membuat empat kuburan di depan keranda hitam bertuliskan “reformati”. Pada empat kuburan ini terdapat batu nisan yang masing-masing bertuliskan, “Reformati bin Jokowi”;”Reformati bin Dwifungsi ABRI”; “Reformati bin Dewan Tuli”; dan “Reformati bin Represifitas Polri”.

Salah satu mahasiswa yang dipakaikan kostum posong pun sempat berbaring di depan gundukan tanah yang ada.

Sebelum melakukan aksi di samping Patung Arjuna Wijaya, massa sempat berusaha untuk tetap bergerak menuju ke Istana Negara.

Mereka berjalan melalui Jalan Medan Merdeka Barat di depan Monas yang saat itu masih dibuka dan padat dilalui kendaraan.

Tapi, polisi segera mengambil tindakan dan sempat memasang dinding kawat berduri. Lalu lintas pun berhenti total untuk beberapa menit sebelum akhirnya satu peleton polisi maju untuk memukul mundur puluhan massa ini.

Bentrokan sempat terjadi karena mahasiswa bersikeras untuk tetap melakukan aksi simbolik di depan Istana Negara. Namun, barisan polisi diperketat dan mendorong mundur massa hingga mahasiswa melanjutkan aksi di tempat disediakan.

Saat ini, Jalan Medan Merdeka Barat di depan Gedung Kemenparekraf pun sudah ditutup dan belum dapat dilalui kendaraan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pembahasan revisi Undang-Undang (UU) TNI dan UU Polri yang dianggap minim partisipasi publik dinilai memperlihatkan ada potensi hanya dilakukan buat memuluskan kepentingan kelompok tertentu.

"Perancangan revisi Undang-Undang TNI dan revisi Undang-Undang Polri yang sedari awal tidak melibatkan publik sudah mencerminkan bahwa revisi kedua undang-undang tersebut bukanlah untuk kepentingan publik melainkan kepentingan politik dan segelintir kelompok tertentu," kata Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Dimas Bagus Arya dalam keterangannya, seperti dikutip pada Rabu (24/7/2024).

Dimas dan Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan menilai, seharusnya pembahasan revisi UU TNI dan UU Polri yang mempengaruhi kepentingan masyarakat semestinya melibatkan publik secara luas.

Pelibatan publik itu sepatutnya dimulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan sebagaimana peraturan perundang-perundangan yang berlaku.

"Pemerintah seyogyanya melakukan evaluasi terlebih dahulu terhadap kedua UU ini, apa saja substansi yang dibutuhkan untuk memperkuat profesionalisme kedua instansi ini," papar Dimas.

Seperti diberitakan sebelumnya, DPR sudah menerima Surat Presiden (Surpres) terkait revisi UU TNI dan revisi UU Polri pada 8 Juli 2024.

Saat ini pembahasan kedua beleid itu berada di DPR.

Bisnis.com, JAKARTA — Rancangan Undang-undang tentang Perubahan atas UU No. 34/2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (RUU TNI) tengah menjadi sorotan publik.

Pasalnya, sejumlah poin perubahan dalam beberapa pasal di RUU TNI menjadi polemik. Salah satunya adalah prajurit TNI aktif yang diizinkan menduduki jabatan di kementerian/lembaga sesuai keinginan presiden.

Dalam UU TNI yang berlaku sekarang, prajurit TNI aktif hanya bisa menduduki jabatan sipil di kantor non-kementerian yang membidangi koordinator bidang politik, keamanan, ketahanan, hingga Mahkamah Agung.

Meski demikian, RUU TNI akan memperluas perizinan prajurit TNI aktif untuk menduduki jabatan sipil: selama presiden merasa memerlukan prajurit duduki jabatan di kementerian/lembaga maka anggota TNI aktif bisa ditarik.

DPR sendiri telah menyetujui RUU TNI itu menjadi RUU usul inisiatif DPR dalam rapat paripurna yang digelar pada Selasa (29/5/2024).

Kendati begitu, Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko meminta agar masyarakat tidak perlu khawatir dengan RUU TNI yang tengah menjadi sorotan.

Menurutnya, setiap pihak termasuk KSP akan terus mengawal dan memperhatikan perkembangannya, sehingga masyarakat tidak perlu berlebihan dan khawatir dalam menyikapi RUU TNI.

"Jadi tolongenggakusah terlalu berlebihan untuk khawatir. Bahwa kami para TNI berkomitmen betul-betul ingin menjadi profesional," katanya kepada wartawan usai Rapat Koordinasi Penutupan Penyelesaian Konflik Sosial di Pulau Haruku, Provinsi Maluku di gedung Bina Graha, Jakarta, Senin (22/7/2024).

Purnawirawan Jenderal TNI itu mengatakan bahwa lembaga pertahanan Negara itu akan terus berfokus untuk mengedepankan profesional seperti yang diinginkan masyarakat.

Oleh sebab itu, dia menilai melalui RUU TNI diharapkan lembaga tersebut dapat makin diperkuat.

"Syaratnya apa? Supaya kebutuhan alutsistanya dilengkapi, kesejahteraannya juga diperbaiki. Jadi menurut saya tidak perlu berlebihan menyikapi itu," tutur Moeldoko.

DRAF RUU TNI

Berdasarkan draf RUU TNI yang diterimaBisnis, terdapat sederet pasal yang mengalami perubahan.Pertamaadalah Pasal 47 Ayat 2 yang mengizinkan prajurit TNI aktif menduduki jabatan di kementerian/lembaga sesuai keinginan presiden.

Berikut bunyi ketentuan Pasal 47 Ayat 2:

"Prajurit aktif dapat menduduki jabatan pada kantor yang membidangi koordinator bidang Politik dan Keamanan Negara, Pertahanan Negara, Sekretaris Militer Presiden, Intelijen Negara, Sandi Negara, Lembaga Ketahanan Nasional, Dewan Pertahanan Nasional, Search and Rescue (SAR) Nasional, Narkotika Nasional, dan Mahkamah Agung, serta kementerian/lembaga lain yang membutuhkan tenaga dan keahlian Prajurit aktif sesuai dengan kebijakan Presiden."

Kemudian, Pasal 47 Ayat 6 menyatakan ketentuan mengenai prajurit aktif yang ditugaskan di kementerian akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Selain itu, RUU TNI juga akan mengubah soal usia pensiun prajurit TNI. Pada UU TNI yang berlaku sekarang, prajurit berdinas paling lama di usia 58 tahun bagi perwira dan 53 tahun bagi bintara dan tamtama.

Sementara dalam RUU TNI, batasan maksimal usia pensiun akan diperpanjang: perwira bisa menjabat hingga usia 60 tahun, sementara bintara dan tamtama bisa sampai usia 58 tahun.

Bahkan, untuk jabatan fungsional, prajurit diperbolehkan berdinas sampai usia 65 tahun. Tak sampai situ, untuk perwira bintang empat dapat diperpanjang kembali masa kedinasannya maksimal dua kali dengan sebuah Keputusan Presiden.

Sebagai informasi, usai disetujui sebagai RUU usul inisiatif, DPR akan menyerahkan draf RUU TNI kepada pemerintah. Nantinya, pemerintah akan membalas dengan menyusun daftar inventaris masalah (DIM).

Lalu, DPR dan pemerintah akan membahas DIM tersebut untuk dicari jalan tengah. Setelah materi disetujui oleh DPR dan pemerintah, baru RUU TNI tersebut akan disahkan menjadi UU.

Bisnis.com, JAKARTA — Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko meminta agar masyarakat tidak perlu khawatir dengan Revisi Undang-undang (RUU) TNI yang tengah menjadi sorotan.

Menurutnya, setiap pihak termasuk KSP akan terus mengawal dan memperhatikan perkembangannya, sehingga masyarakat tidak perlu berlebihan dan khawatir dalam menyikapi RUU TNI.

Hal ini disampaikan dalam kesempatan Rapat Koordinasi Penutupan Penyelesaian Konflik Sosial di Pulau Haruku, Provinsi Maluku di gedung Bina Graha, Jakarta, Senin (22/7/2024).

"Jadi tolongenggakusah terlalu berlebihan untuk khawatir. Bahwa kami para TNI berkomitmen betul-betul ingin menjadi profesional," katanya kepada wartawan di Kantor KSP, Bina Graha, Jakarta Pusat, Senin (22/7/2024).

Purnawirawan Jenderal TNI itu mengatakan bahwa lembaga pertahanan Negara itu akan terus berfokus untuk mengedepankan profesional seperti yang diinginkan masyarakat.

Oleh sebab itu, dia menilai melalui RUU TNI diharapkan lembaga tersebut dapat makin diperkuat.

"Syaratnya apa? Supaya kebutuhan alutsistanya dilengkapi, kesejahteraannya juga diperbaiki. Jadi menurut saya tidak perlu berlebihan menyikapi itu," kata Moeldoko.

Panglima TNI 2013–2015 juga memastikan bahwa lembaga tersebut akan selalu netral dan tidak kembali kepada TNI di masa Orde Baru yang ditakutkan masyarakat.

Penyebabnya, kata Moeldoko di dalam reformasi internal TNI itu terdapat 3 fokus.Pertama, mengenai struktur salah satunya yang berkaitan dengan dwifungsi dipastikan olehnya sudah tidak ada.

Moeldoko melanjutkan bahwa poin reformasikeduaadalah doktrin yang dipastikan olehnya tidak akan berubah dan akan terus mengikuti UU.

"Berikutnya reformasi yangketigaadalah kultural. Ini sedang terus berjalan. Karena apa? Karena, ya, masalah kultur ini, kan, enggak begitu saja mudah dirombak. Apa diubah, ini perlu waktu. Nah, konsistensi TNI untuk menuju ke sana tidak pernah bergeser," pungkas Moeldoko.

Sekadar informasi, Rancangan Undang-undang tentang Perubahan atas UU No. 34/2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (RUU TNI) akan mengubah sejumlah ketentuan. Salah satunya adalah prajurit TNI aktif yang diizinkan menduduki jabatan di kementerian/lembaga sesuai keinginan presiden.

DPR sendiri telah menyetujui RUU TNI itu menjadi RUU usul inisiatif DPR dalam rapat paripurna yang digelar pada Selasa (29/5/2024).

Dalam UU TNI yang berlaku sekarang, prajurit TNI aktif hanya bisa menduduki jabatan sipil di kantor non-kementerian yang membidangi koordinator bidang politik, keamanan, ketahanan, hingga Mahkamah Agung.

Meski demikian, RUU TNI akan memperluas perizinan prajurit TNI aktif untuk menduduki jabatan sipil: selama presiden merasa memerlukan prajurit duduki jabatan di kementerian/lembaga maka anggota TNI aktif bisa ditarik.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Joko Widodo (Jokowi) memilih bungkam untuk menanggapi isu terkait dengan Revisi Undang-Undang atau RUU TNI dan Polri yang menjadi sorotan publik.

Orang nomor satu di Indonesia itu pun meminta wartawan menanyakan hal itu kepada parlemen dan kementerian terkait.

"Coba ditanyakan ke DPR, tanyakan ke Menkopolhukam," ujarnya usai meresmikan turnamen sepak bola Piala Presiden Tahun 2024 yang digelar di Stadion Si Jalak Harupat, Kabupaten Bandung, Jumat (19/7/2024).

Sebelumnya, Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko buka suara mengenai draf revisi Undang-Undang (RUU) TNI yang tengah menuai polemik di masyarakat.

Menurutnya, pemerintah tidak pernah menutup telinga untuk menerima setiap aspirasi dari masyarakat. Sehingga, apabila terdapat kebijakan yang kurang tepat, maka pihak yang tak sepakat dapat segera memberikan masukan.

"Ya, itu aspirasi kan kami dengarkan, kita bernegara gak bisa sepihak. Semua punya pandangan dan kami dengarkan. Maknanya negara itu tidak antikritik," katanya kepada wartawan di Gedung Krida Bhakti, Jumat (7/6/2024).

Sekadar informasi, Rancangan Undang-undang tentang Perubahan atas UU No. 34/2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (RUU TNI) akan mengubah sejumlah ketentuan. Salah satunya adalah prajurit TNI aktif yang diizinkan duduki jabatan di kementerian/lembaga sesuai keinginan presiden.

Dalam UU TNI yang berlaku sekarang, prajurit TNI aktif hanya bisa menduduki jabatan sipil di kantor non-kementerian yang membidangi koordinator bidang politik, keamanan, ketahanan, hingga Mahkamah Agung.

Meski demikian, RUU TNI akan memperluas perizinan prajurit TNI aktif untuk duduki jabatan sipil: selama presiden merasa memerlukan prajurit duduki jabatan di kementerian/lembaga maka anggota TNI aktif bisa ditarik.

Dari draf RUU TNI yang diterima Bisnis, berikut bunyi ketentuan Pasal 47 ayat 2:

"Prajurit aktif dapat menduduki jabatan pada kantor yang membidangi koordinator bidang Politik dan Keamanan Negara, Pertahanan Negara, Sekretaris Militer Presiden, Intelijen Negara, Sandi Negara, Lembaga Ketahanan Nasional, Dewan Pertahanan Nasional, Search and Rescue (SAR) Nasional, Narkotika Nasional, dan Mahkamah Agung, serta kementerian/lembaga lain yang membutuhkan tenaga dan keahlian Prajurit aktif sesuai dengan kebijakan Presiden."

Kemudian, Pasal 47 ayat 6 menyatakan ketentuan mengenai prajurit aktif yang ditugaskan di kementerian akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Selain itu, RUU TNI juga akan mengubah soal usia pensiun prajurit TNI. Pada UU TNI yang berlaku sekarang, prajurit berdinas paling lama di usia 58 tahun bagi perwira dan 53 tahun bagi bintara dan tantama.

Sementara dalam RUU TNI, batasan maksimal usia pensiun akan diperpanjang: perwira bisa menjabat hingga usia 60 tahun, sementara bintara dan tantama bisa sampai usia 58 tahun.

Bahkan, untuk jabatan fungsional, prajurit diperbolehkan berdinas sampai usia 65 tahun. Tak sampai situ, untuk perwira bintang empat dapat diperpanjang kembali masa kedinasannya maksimal dua kali dengan sebuah Keputusan Presiden.

Sebagai informasi, usai disetujui sebagai RUU usul inisiatif, DPR akan menyerahkan draf RUU TNI kepada pemerintah. Nantinya, pemerintah akan membalas dengan menyusun daftar inventaris masalah (DIM).

Lalu, DPR dan pemerintah akan membahas DIM tersebut untuk dicari jalan tengah. Setelah materi disetujui oleh DPR dan pemerintah, baru RUU TNI tersebut akan disahkan menjadi UU.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat militer dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Khairul Fahmi berbicara mengenai kesejahteraan prajurit terkait adanya usulan penghapusan Pasal 39 Ayat (3) Undang-Undang (UU) Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI yang mengatur bahwa prajurit tidak boleh terlibat kegiatan bisnis.

Fahmi mengatakan, kesejahteraan prajurit tidak bisa menjadi alasan penghapusan aturan mengenai larangan prajurit berbisnis tersebut. Sebab, masalah kesejahteraan prajurit seharusnya menjadi tanggung jawab pemerintah.

“Terkait pemenuhan kebutuhan anggaran TNI dan kesejahteraan prajurit, sebenarnya itu justru merupakan kewajiban dan tanggung jawab negara sebagaimana diatur juga dalam UU. Itu pekerjaan rumah pemerintah, bukan TNI,” kata Fahmi kepada Kompas.com, Senin (15/7/2024).

Fahmi menyebut bahwa pemerintah seharusnya menjamin TNI tetap menjalankan tugas pokoknya menjaga keamanan dan pertahanan negara tanpa harus terlibat dalam bisnis apa pun.

"Tugas publik justru adalah memastikan agar pemerintah mampu memenuhi kebutuhan TNI secara proporsional dan akuntabel, supaya tugas pokok dapat berjalan baik. Tanpa harus membiarkan TNI terlibat dalam bisnis (sepanjang dimaknai sebagai entitas korporasi),” ujarnya.

Kemudian, dia menegaskan bahwa aturan pelarangan prajurit terlibat bisnis lahir untuk menjaga profesionalisme, integritas, dan efektivitas TNI dalam menjalankan tugas utamanya sebagai penjaga keamanan dan pertahanan negara.

Fahmi lantas menjabarkan, empat alasan kenapa bisnis dilarang bagi prajurit TNI sebagaimana Pasal 39 Ayat 4 UU TNI.

Pertama, alasan profesionalisme. Menurut dia, keterlibatan dalam bisnis bisa mengalihkan bahkan memecah perhatian dan sumber daya dari tugas pokoknya sebagai komponen utama pertahanan.

Kedua, berpotensi timbulkan konflik interest. Sebab, kebijakan, keputusan dan langkah TNI berpeluang dipengaruhi oleh kepentingan bisnis daripada kepentingan nasional.

Ketiga, berpotensi korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Terakhir, demi menjaga keamanan nasional.

Menurut Fahmi, keterlibatan TNI dalam bisnis, menghadirkan risiko penggunaan informasi dan sumber daya strategis untuk kepentingan pribadi atau kelompok. Sehingga, bisa membahayakan keamanan nasional.

“Jadi, kebijakan dan regulasi yang melarang TNI berbisnis itu bukanlah kebijakan yang asal-asalan dan tidak didasarkan pada kajian mendalam terkait seluruh aspek,” ujar Fahmi

"Kebijakan itu memang harus diambil dalam rangka menjaga profesionalisme, integritas, dan efektivitas TNI dalam menjalankan tugas utamanya sebagai penjaga keamanan dan pertahanan negara,” katanya melanjutkan.

Revisi UU TNI

Sebagaimana diberitakan, DPR menyetujui revisi UU TNI dalam sidang Paripurna Ke-18 yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad di Ruang Rapat Paripurna DPR-RI, Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat pada 28 Mei 2024.

Padahal, beberapa pasal yang diubah melalui revisi itu dikhawatirkan kembali membuat TNI menjadi lembaga dwifungsi seperti yang terjadi pada masa Orde Baru.

Dalam draf Pasal 47 mengakomodasi prajurit bisa menduduki jabatan sipil di kementerian/lembaga sesuai kebijakan presiden.

Kemudian, terjadi perubahan Pasal 53 ayat 1 dalam draf UU TNI menjadi berbunyi, “prajurit melaksanakan dinas keprajuritan sampai usia paling tinggi 60 tahun bagi perwira dan paling tinggi 58 tahun bagi bintara dan tamtama”.

Kemudian, pada ayat 2, khusus jabatan fungsional, prajurit dapat melaksanakan dinas keprajuritan sampai usia paling tinggi 65 tahun sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Dalam draf juga mengakomodasi perpanjangan masa dinas sebanyak dua kali bagi perwira tinggi (pati) bintang empat.

“Khusus untuk perwira tinggi bintang 4, prajurit dapat diperpanjang masa dinas keprajuritannya maksimal dua kali yang ditetapkan dengan Keputusan Presiden,” bunyi ayat 3.

Namun, perpanjangan masa dinas keprajuritan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 berlaku paling lama dua tahun dan/atau dapat diperpanjang kembali sesuai dengan persetujuan presiden.

Terbaru, Kababinkum TNI Laksda Kresno Buntoro menyebut bahwa Mabes TNI menitipkan penghapusan aturan mengenai prajurit dilarang terlibat bisnis sebagaimana bunyi Pasal 39 Ayat (3).

Menanggapi usulan tersebut, Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid menegaskan bahwa penghapusan aturan prajurit TNI boleh berbisnis tidak masuk ke dalam draf RUU TNI yang sedang dibahas saat ini.

"Iya tidak ada di draf," ujar Meutya saat dikonfirmasi, Senin (15/7/2024).

"Tidak boleh berbisnis. Jika bentuk koperasi resmi masih dimungkinkan untuk kesejahteraan prajurit saja. Tapi bisnis tidak boleh,” katanya melanjutkan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat militer dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Khairul Fahmi mengatakan bahwa Pasal 39 Ayat (3) UU Nomor 34 tahun 2004 tentang TNI lahir untuk menjaga profesionalisme, integritas, dan efektivitas TNI dalam menjalankan tugas utamanya sebagai penjaga keamanan dan pertahanan negara.

Diketahui, pasal yang melarang prajurit TNI terlibat dalam kegiatan bisnis tersebut diusulkan untuk dihapuskan oleh Mabes TNI, sebagaimana diungkapkan Kepala Badan Pembinaan Hukum (Kababinkum) TNI Laksda Kresno Buntoro.

Oleh karena itu, Fahmi mengatakan, jika hendak diubah sebaiknya diperjelas mengenai batasan ruang lingkup dari bisnis yang dimaksud sehingga tidak multitafsir atau diabaikan.

"Kalau pun perlu diubah, saya kira justru mestinya untuk memperjelas dan mempertegas batasan ruang lingkup dan ancaman sanksi jika dilanggar. Supaya larangan itu tidak multitafsir atau bahkan diabaikan,” kata Fahmi kepada Kompas.com, Senin (15/7/2024).

Namun, Fahmi berpandangan bahwa aktivitas bisnis yang dimaksud dalam Pasal 39 Ayat (3) itu adalah organisasi dan prajurit sebagai entitas korporasi. Sehingga, contoh yang disampaikan Kababinkum tidak relevan jika dikaitkan dengan larangan dalam pasal tersebut.

Diberitakan sebelumnya, Laksda Kresno Buntoro mencontohkan bahwa dia mau tidak mau ikut membantu sang istri yang memiliki usaha warung. Sehingga, mengacu pada Pasal 39 Ayat (3), maka dirinya harus dihukum.

"Prajurit dilarang terlibat di dalam kegiatan bisnis. Saya pasti mau enggak mau terlibat. Wong aku ngantar belanja dan sebagainya. Apakah kemudian ini eksis? Oleh karena itu, kami sarankan ini dibuang,” kata Kresno dalam acara di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat pada 11 Juli 2024, dipantau dari Youtube Kemenko Polhukam.

Atas dasar itulah, Kresno menyebut bahwa aturan mengenai pelarangan terlibat bisnis tersebut dititipkan untuk dihapuskan dalam pembahasan revisi UU TNI di DPR RI.

Fahmi lantas mengatakan, ada empat alasan kenapa bisnis dilarang bagi prajurit TNI sebagaimana Pasal 39 Ayat (3) UU TNI.

Pertama, alasan profesionalisme. Menurut dia, keterlibatan dalam bisnis bisa mengalihkan bahkan memecah perhatian dan sumber daya dari tugas pokoknya sebagai komponen utama pertahanan.

Kedua, berpotensi menimbulkan konflik interest. Sebab, kebijakan, keputusan dan langkah TNI berpeluang dipengaruhi oleh kepentingan bisnis daripada kepentingan nasional.

Ketiga, berpotensi korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Terakhir, demi menjaga keamanan nasional.

Menurut Fahmi, keterlibatan TNI dalam bisnis, menghadirkan risiko penggunaan informasi dan sumber daya strategis untuk kepentingan pribadi atau kelompok. Sehingga, bisa membahayakan keamanan nasional.

“Jadi, kebijakan dan regulasi yang melarang TNI berbisnis itu bukanlah kebijakan yang asal-asalan dan tidak didasarkan pada kajian mendalam terkait seluruh aspek,” ujar Fahmi

"Kebijakan itu memang harus diambil dalam rangka menjaga profesionalisme, integritas, dan efektivitas TNI dalam menjalankan tugas utamanya sebagai penjaga keamanan dan pertahanan negara,” katanya melanjutkan.

Revisi UU TNI

Sebagaimana diketahui, DPR RI menyetujui revisi UU TNI dalam sidang Paripurna Ke-18 yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad di Ruang Rapat Paripurna DPR-RI, Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat pada 28 Mei 2024.

Padahal, beberapa pasal yang diubah melalui revisi itu dikhawatirkan kembali membuat TNI menjadi lembaga dwifungsi seperti yang terjadi pada masa Orde Baru.

Dalam draf rancangan UU TNI, Pasal 47 mengakomodasi prajurit bisa menduduki jabatan sipil di kementerian/lembaga sesuai kebijakan presiden.

Kemudian, terjadi perubahan Pasal 53 ayat 1 dalam draf UU TNI menjadi berbunyi, “prajurit melaksanakan dinas keprajuritan sampai usia paling tinggi 60 tahun bagi perwira dan paling tinggi 58 tahun bagi bintara dan tamtama”.

Selanjutnya, pada ayat 2, khusus jabatan fungsional, prajurit dapat melaksanakan dinas keprajuritan sampai usia paling tinggi 65 tahun sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Dalam draf juga mengakomodasi perpanjangan masa dinas sebanyak dua kali bagi perwira tinggi (pati) bintang empat.

“Khusus untuk perwira tinggi bintang 4, prajurit dapat diperpanjang masa dinas keprajuritannya maksimal dua kali yang ditetapkan dengan Keputusan Presiden,” bunyi ayat 3.

Namun, perpanjangan masa dinas keprajuritan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 berlaku paling lama dua tahun dan/atau dapat diperpanjang kembali sesuai dengan persetujuan presiden.

Terbaru, Kababinkum TNI Laksda Kresno Buntoro menyebut bahwa Mabes TNI mengusulkan penghapusan aturan mengenai prajurit dilarang terlibat bisnis sebagaimana bunyi Pasal 39 Ayat (3).

Menanggapi usulan tersebut, Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid menegaskan bahwa penghapusan aturan prajurit TNI boleh berbisnis tidak masuk ke dalam draf RUU TNI yang sedang dibahas saat ini.

"Iya tidak ada di draf," ujar Meutya saat dikonfirmasi, Senin (15/7/2024).

"Tidak boleh berbisnis. Jika bentuk koperasi resmi masih dimungkinkan untuk kesejahteraan prajurit saja. Tapi bisnis tidak boleh,” katanya melanjutkan.

Jakarta: Anggota Komisi I DPR Dave Akbarshah Fikarno membantah pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) yang dikebut. Sejumlah RUU saat ini sedang dalam tahap pembahasan di DPR, yakni RUU TNI, RUU Polri, Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) dan Kementerian negara.

“Tentunya semua aturan dipatuhi dan tahapan tidak ada yang dipotong,” tutur Dave kepada Media Indonesia, Minggu, 14 Juli 2024.

Dave mengungkapkan, salah satu contoh yaitu RUU Wantimpres jika bisa diselesaikan cepat untuk apa DPR harus memperlambat. Dave juga menuturkan setiap UU punya fungsi dan tujuan tak bisa disamakan kecepatan prosesnya.
“Bila bisa selesai cepat, mengapa harus diperlambat? Beda UU kan beda fungsi dan tujuan,” tegasnya.

Baca juga: Proses Kilat RUU Wantimpres di Masa 'Injury Time' DPR Jadi Sorotan

Sebelumnya, Pakar hukum tata negara dari Universitas Andalas (Unand) Feri Amsari menyebut pembahasan paket UU yang terlalu cepat. Langkah DPR ini dinilai melanggar putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91 dan UU Pembentukan Perundang-undangan.

“Bahwa harus terdapat partisipasi publik, partisipasi yang bermakna dalam pembentukan UU,” ucap Feri.

Menurutnya, pembahasan RUU harus memenuhi tiga hak, yakni, hak didengar, hak diterima pendapatnya dan hak mendapatkan penjelasan, bukan pendapatnya ditolak. Jika dilakukan terburu-terburu, kata Feri, sudah pasti tidak akan memenuhi standar tiga hak tersebut.

“Ini masalah serius dalam pembentukan UU kalau tidak taat terhadap keputusan MK dan UU yang anggota dewan buat sendiri. Namun, kan gaya pemerintahan saat ini adalah mengabaikan seluruh pandangan masyarakat dan memaksakan apa yang ingin mereka lakukan,” tegas Feri.

(END)

Jakarta: Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dinilai terlalu buru-buru dalam pembahasan dan pengesahan sejumlah rancangan undang-undang (RUU). Sejumlah RUU yang sedang dibahas di DPR, yaitu RUU TNI, RUU Polri, Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) dan Kementerian negara.

Pakar hukum tata negara dari Universitas Andalas (Unand) Feri Amsari menyebut pembahasan paket UU yang terlalu cepat. Bahkan Feri menyebut, langkah DPR tersebut melanggar putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91 dan UU Pembentukan Perundang-undangan.

“Bahwa harus terdapat partisipasi publik, partisipasi yang bermakna dalam pembentukan UU,” ucap Feri kepada Media Indonesia, Minggu, 14 Juli 2024.
Menurutnya, pembahasan RUU harus memenuhi tiga hak, yakni, hak didengar, hak diterima pendapatnya dan hak mendapatkan penjelasan, bukan pendapatnya ditolak. Jika dilakukan terburu-terburu, kata Feri, sudah pasti tidak akan memenuhi standar tiga hak tersebut.

“Ini masalah serius dalam pembentukan UU kalau tidak taat terhadap keputusan MK dan UU yang anggota dewan buat sendiri. Namun, kan gaya pemerintahan saat ini adalah mengabaikan seluruh pandangan masyarakat dan memaksakan apa yang ingin mereka lakukan,” tegas Feri.

Baca juga: Proses Kilat RUU Wantimpres di Masa 'Injury Time' DPR Jadi Sorotan

Di titik inilah, lanjut Feri, peran partai-partai politik dipertanyakan. Apalagi, tidak ada parpol yang berani mengkritisi atau mempermasalahkan UU yang sejatinya mereka punya hak untuk menolak atau mengundangkan.

“Jangan-jangan anggota partai-partai terutama oposisi tidak lagi mematuhi garis partai itu sendiri atau sebaliknya partai ikut terlibat menyetujui namun di depan layar mereka kemudian seolah-olah beroposisi,” ujar Feri.

(END)