Bisnis.com, JAKARTA — Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) mengungkap alasan di balik tuntutan kenaikan upah minimum provinsi atau UMP 2025 sebesar 8–10%.

Presiden KSPI dan Partai Buruh Said Iqbal mengatakan bahwa dalam lima tahun terakhir, buruh merasa dirugikan lantaran tidak adanya kenaikan upah yang signifikan.

Menurutnya, kondisi upah yang diterima buruh berbeda dengan pegawai negeri sipil (PNS) dan TNI/Polri yang mendapatkan kenaikan upah yang layak, yakni sebesar 8% per 1 Januari 2024.

“Buruh dalam 5 tahun itu nombok, tidak naik upah. Pegawai negeri saja sudah naik. PNS, TNI, Polri [upah naik] 8%, kita setuju. Tapi kenapa buruh swasta nombok 1,3%?” kata Iqbal di area Patung Kuda, Jakarta, Kamis (24/10/2024).

Iqbal menjelaskan bahwa dalam lima tahun terakhir, upah buruh tidak mengalami kenaikan. Pada tiga tahun pertama, kata dia, upah buruh naik 0% alias tidak naik, sedangkan harga barang mengalami kenaikan sebsar 3%.

Lalu, dua tahun berikutnya, upah buruh hanya naik 1,58%. Padahal, lanjut Iqbal, tingkat inflasi berada di angka 2,8%. “Jadi upah itu tidak naik, nombok 2,8% naik barang, naik upah 1,58%, nombok berarti 1,3%,” tuturnya.

Iqbal pun menyinggung penurunan harga barang dan jasa alias deflasi yang terjadi lima bulan beruntun. Menurutnya, ini akibat upah yang diberikan tidak layak.

“Maka deflasi, uang beredar berkurang. Di kelas bawah, kayak kita, jurnalis, buruh, karyawan, pekerja, dia tidak naik gaji 3 tahun, 0%. 2 tahun, nombok gajinya 1,3%, maka uangnya kurang untuk beli barang,” terangnya.

Lebih lanjut, dia juga tidak sepakat dengan pemerintah dan pengusaha yang menilai kenaikan upah minimum berdasarkan inflasi, pertumbuhan ekonomi, indeks tertentunya 0,1–0,3, dengan batas bawah dan batas atas.

Sebelumnya, ekonom memperkirakan pemerintah hanya akan mengerek UMP 2025 di kisaran 2,7%—3,8%, atau dengan rata-rata single digit atau sekitar 3,1%.

Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede memprediksi pemerintah masih akan menggunakan formula yang sama untuk menghitung UMP 2025 seperti tahun sebelumnya, berdasarkan inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan koefisien kontribusi tenaga kerja.

Josua memperkirakan ada beberapa daerah tertentu yang kemungkinan mengalami kenaikan UMP yang lebih tinggi, tergantung pada faktor-faktor lokal seperti tingkat inflasi regional, pertumbuhan ekonomi, dan kontribusi tenaga kerja.

Sederet daerah yang berpotensi mengalami kenaikan UMP lebih tinggi di antaranya Jawa Barat, Jawa Tengah, dan DI Yogyakarta, yang diperkirakan memiliki pertumbuhan UMP antara 3,3%—3,7%.

Kemudian, wilayah Sulawesi Tengah dan Sulawesi Tenggara juga diperkirakan mengalami kenaikan yang lebih tinggi antara 5,7%—5,9%. Kenaikan UMP 2025 di wilayah ini didorong oleh pertumbuhan produk domestik regional bruto (PDRB) yang solid.

Selain itu, Josua juga memperkirakan Maluku dan Papua berpotensi mengalami kenaikan UMP. Di mana, pertumbuhan UMP dapat mencapai 5,3%—7,8% karena pertumbuhan PDRB di daerah tersebut.

Dia menjelaskan bahwa faktor yang mempengaruhi kenaikan UMP ini termasuk pertumbuhan ekonomi regional, inflasi, serta tingkat pengangguran dan komposisi tenaga kerja formal di setiap daerah.

Bisnis.com, JAKARTA -- Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Hadi Tjahjanto memperingatkan intelijen TNI-Polri untuk melakukan pengawasan ketat terhadap Pilkada Serentak 2024.

Dia menyampaikan, dinamika kerawanan saat pemilihan umum selalu ada saja, termasuk pada Pilkada. Oleh sebab itu, pihaknya telah melakukan pemetaan kerawanan pada Pilkada 2024 ini melalui pihak terkait, seperti kepolisian.

"Saya selalu wangi-wanti kepada aparat intelijen karena kekuatan kita TNI-polri dibagi habis di seluruh wilayah, sehingga aparat intelijen harus bekerja 24 jam, mengantisipasi jangan sampai ada gangguan," ujarnya dalam acara Bawaslu, di Jakarta, Senin (26/8/2024).

Dia menambahkan, intelijen baik TNI maupun Polri harus bekerja lebih ekstra. Tujuannya, untuk mengantisipasi seluruh kemungkinan ancaman yang bakal mengganggu perhelatan Pilkada 2024.

"Artinya, intelijen ini harus benar-benar memperhatikan, melihat jangan sampai ada kerawanan sekecil pun," tambahnya.

Di samping itu, Hadi juga menyatakan kondisi stabilitas politik di Tanah Air merupakan hal yang menjadi sorotan oleh pihaknya. Sebab, stabilitas politik ini juga dapat mempengaruhi jalannya Pilkada 2024.

Alhasil, eks Panglima TNI itu menegaskan bakal menjaga sinergitas antara kementerian lembaga terkait sesuai aturan yang berlaku.

"Kemenkopolhukam sebagai kementerian koordinator akan terus mendorong terselenggaranya sinergitas antara kementerian lembaga, dan akan terus meningkatkan nya melalui koordinasi sinkronisasi dan pengendalian sesuai dengan regulasi yang berlaku," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Badan Legislasi (Baleg) DPR menyatakan pembahasan revisi Undang-undang (UU) TNI dan UU Polri diputuskan batal untuk periode.

Kedua pembahasan revisi UU tersebut bernasib sama dengan revisi UU Pilkada, yang sebelumnya telah lebih dulu dibatalkan pembahasannya.

Ketua Baleg DPR Wihadi Wiyanto mengatakan, pihaknya hari ini memutuskan akan menunda atau membatalkan pembahasan revisi UU TNI dan UU Polri.

Wihadi menyebut pembahasan kedua revisi UU itu bisa dilakukan oleh DPR periode berikutnya yakni 2024-2029.

"Tetapi ini melihat urgensinya nanti. Jadi baleg memutuskan untuk tidak membahas dulu, ya, dan memunda atau membatalkan pembahasan TNI-Polri," ujarnya di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (26/8/2024).

Wihadi tidak memerinci lebih lanjut alasan di balik pembatalan untuk pembahasan kedua revisi UU tersebut.

Dia mengatakan revisi UU TNI dan UU Polri batal dibahas, sebagaimana revisi UU Pilkada.

"RUU pilkada sudah pasti kita batalkan juga. Nanti jam 13.00 kita rapatkan. Itu aja," kata Politisi Partai Gerindra itu.

Menurut Baleg, DPR periode berikutnya bisa melihat kembali urgensi dari pembahasan RUU TNI, Polri hingga Pilkada.

Dia juga menyebut pemerintah belum mengirimkan daftar inventarisasi masalah (DIM) revisi UU TNI dan UU Polri.

Untuk diketahui, Baleg DPR sebelumnya telah lebih dulu membahas revisi UU Pilkada pekan lalu. Pembahasannya, Rabu (21/8/2024), hanya memakan waktu satu hari usai terbitnya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengubah aturan soal ambang batas pencalonan serta syarat usia calon kepala daerah.

Meski dikebut sehari sebelum dibawa ke paripurna, DPR tidak bisa mengesahkan revisi UU itu menjadi UU karena peserta sidang tidak kunjung memenuhi kuorum, Kamis (22/8/2024).

Apabila ingin dibawa ke paripurna selanjutnya, waktunya sudah bertabrakan dengan pendaftaran calon kepala daerah yakni 27-29 Agustus.

Reporter: Arif Ferdianto | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Koalisi Masyarakat Sipil mendorong Komnas HAM untuk memberhentikan rencana revisi Undang-Undang (UU) TNI dan UU Polri. Pasalnya, pembentukan kedua revisi UU tersebut dinilai tak transparan.

Wakil Ketua Advokasi Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Arif Maulana mengatakan pihaknya mendorong Komnas HAM untuk ambil sikap terkait munculnya revisi UU TNI dan UU Polri yang bakal dibahas DPR dan Pemerintah.

“Pembahasan rancangan undang-undang dua lembaga penting negara ini sangat tertutup, terburu-buru dan tidak demokratis. Jadi secara prosedural ini tidak sesuai dengan prinsip demokrasi dan ketentuan pembentukan peraturan perundang undangan yang baik,” ujarnya saat ditemui di Kantor Komnas HAM, Jakarta, Rabu (7/8).

Arif menjelaskan, substansi revisi UU ini berbahaya untuk keberlangsungan demokrasi dan kedua baleid tersebut bahkan dinilai seolah kembali ke masa orde baru. Untuk itu, pihaknya mendesak Komnas HAM untuk bersikap dan menolak hal tersebut agar tak dibahas di DPR.

“Kita tahu Presiden dan DPR sudah di masa masa kadaluarsa, mereka juga sudah mau berakhir masa jabatannya tapi masih mau membahas dua RUU yang sangat strategis bagi masa depan bangsa ini. Saya kira harus disetop,” jelas dia.

Arif mengungkapkan, revisi UU TNI dan Polri tak sesuai prosedur di mana ini langsung dilakukan pembahasan dengan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan HAM. Selain itu, undangan untuk pembahasannya pun tak melibatkan masyarakat.

“Tidak boleh seperti itu, ini tidak demokratis, ini tidak sesuai dengan prinsip pembentukan perundang-undangan yang baik sebagaimana undang-undang nomor 12 tahun 2012,” ungkap dia.

Asal tahu saja, Presiden Joko Widodo (Jokowi) melayangkan surat presiden (Surpres) ke DPR untuk membahas revisi UU kedua instansi strategis Indonesia.

Namun, Arif menyoroti, Surpres tersebut telah diterima DPR tetapi tidak memiliki Daftar Inventarisasi Masalah (DIM). Menurutnya, Surpres perlu dibarengi dengan DIM. “Artinya rancangan undang-undang ini bermasalah sejak awal,” tandasnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri menolak Rancangan Undang-undang (RUU) TNI-Polri yang sedang bergulir di DPR.

Penolakan itu Megawati tegaskan ketika menjadi pembicara utama dalam musyawarah kerja nasional (Mukernas) Partai Perindo di iNews Tower, Jakarta Pusat pada Selasa (30/7/2024).

"UU, nanti kalau saya ngomong gini, 'Bu Mega enggak setuju', ya enggak setuju lah, yang RUU TNI-Polri gitu. Loh kok enggak dilihat sumbernya, itu Tap MPR loh," ujar Megawati.

Dia menjelaskan, MPR sudah mengeluarkan Ketetapan No. VI/MPR/2000 tentang Peran TNI dan Polri. Dalam beleid itu, dipertegas pemisahan antara Polri dengan TNI.

Megawati lalu meresmikan pemisahan Polri dari TNI melalui penandatanganan UU No. 2/2002 tentang Pertahanan Negara dan UU No. 34/2004 tentang TNI.

"Tap MPR harus dijalankan yaitu pemisahan antara TNI-Polri, loh kok sekarang disetarakan? Saya enggak ngerti maksudnya apa? Ya sudah enggak usah deh ini-ini dulu," ujarnya.

Presiden ke-5 RI ini khawatir RUU tersebut akan kembali menyetarakan wewenang Polri dengan TNI. Dia pun meminta agar DPR dan pemerintah kembali melihat sumber hukum pemisahan Polri dan TNI dalam Tap MPR No. VI/2000.

Jika landasan hukumnya tidak jelas maka Megawati meminta RUU TNI-Polri tidak buru-buru disahkan. Dia juga ingin pihak-pihak yang berkepentingan bersuara ihwal persoalan tersebut.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Ke-5 Republik Indonesia Megawati Soekarnoputri tidak setuju dengan rencana revisi Undang-Undang (UU) tentang TNI dan UU tentang Polri. Dia menilai, revisi UU tersebut berpotensi bakal menyetarakan kedua institusi tersebut.

Ketika ia menjabat sebagai wakil presiden, kata Mega, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI telah mengeluarkan Ketetapan (TAP) MPR Nomor 6/MPR/2000 tentang Pemisahan TNI dan Polri. Dia pun meminta perancangan UU tersebut agar merujuk kembali kepada Ketetapan MPR tersebut.

"TAP MPR harus dijalankan yaitu pemisahan antara TNI-Polri, loh kok sekarang disetarakan? Saya nggak ngerti maksudnya apa," kata Megawati saat berpidato pada Mukernas Partai Perindo di Jakarta, Selasa (30/7/2024).

Jika disetarakan, dia berpikiran bahwa TNI AU dan Polri bakal sama-sama memiliki pesawat. Namun, dia mengaku sudah ada yang memberitahukan kepadanya bahwa kedua Rancangan UU tersebut hanya berbicara soal usia masa pensiun.

"Ya persoalan umur ya sudah saja, nggak perlu disetara-setarakan gitu, apa toh maunya," katanya.

Sebelumnya pada Mei 2024, Rapat Paripurna DPR RI ke-18 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2023-2024 menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) yang diajukan Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menjadi RUU usul inisiatif DPR RI.

Kemudian DPR RI juta menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang diajukan Baleg DPR RI menjadi RUU usul inisiatif DPR RI.

Sejauh ini, pemerintah melalui Staf Khusus Presiden RI Bidang Hukum Dini Purwono mengatakan, empat RUU terkait TNI dan Polri, Imigrasi, dan Kementerian Negara telah sampai pada proses penyusunan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) oleh kementerian terkait.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Joko Widodo (Jokowi) memilih bungkam untuk menanggapi isu terkait dengan Revisi Undang-Undang atau RUU TNI dan Polri yang menjadi sorotan publik.

Orang nomor satu di Indonesia itu pun meminta wartawan menanyakan hal itu kepada parlemen dan kementerian terkait.

"Coba ditanyakan ke DPR, tanyakan ke Menkopolhukam," ujarnya usai meresmikan turnamen sepak bola Piala Presiden Tahun 2024 yang digelar di Stadion Si Jalak Harupat, Kabupaten Bandung, Jumat (19/7/2024).

Sebelumnya, Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko buka suara mengenai draf revisi Undang-Undang (RUU) TNI yang tengah menuai polemik di masyarakat.

Menurutnya, pemerintah tidak pernah menutup telinga untuk menerima setiap aspirasi dari masyarakat. Sehingga, apabila terdapat kebijakan yang kurang tepat, maka pihak yang tak sepakat dapat segera memberikan masukan.

"Ya, itu aspirasi kan kami dengarkan, kita bernegara gak bisa sepihak. Semua punya pandangan dan kami dengarkan. Maknanya negara itu tidak antikritik," katanya kepada wartawan di Gedung Krida Bhakti, Jumat (7/6/2024).

Sekadar informasi, Rancangan Undang-undang tentang Perubahan atas UU No. 34/2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (RUU TNI) akan mengubah sejumlah ketentuan. Salah satunya adalah prajurit TNI aktif yang diizinkan duduki jabatan di kementerian/lembaga sesuai keinginan presiden.

Dalam UU TNI yang berlaku sekarang, prajurit TNI aktif hanya bisa menduduki jabatan sipil di kantor non-kementerian yang membidangi koordinator bidang politik, keamanan, ketahanan, hingga Mahkamah Agung.

Meski demikian, RUU TNI akan memperluas perizinan prajurit TNI aktif untuk duduki jabatan sipil: selama presiden merasa memerlukan prajurit duduki jabatan di kementerian/lembaga maka anggota TNI aktif bisa ditarik.

Dari draf RUU TNI yang diterima Bisnis, berikut bunyi ketentuan Pasal 47 ayat 2:

"Prajurit aktif dapat menduduki jabatan pada kantor yang membidangi koordinator bidang Politik dan Keamanan Negara, Pertahanan Negara, Sekretaris Militer Presiden, Intelijen Negara, Sandi Negara, Lembaga Ketahanan Nasional, Dewan Pertahanan Nasional, Search and Rescue (SAR) Nasional, Narkotika Nasional, dan Mahkamah Agung, serta kementerian/lembaga lain yang membutuhkan tenaga dan keahlian Prajurit aktif sesuai dengan kebijakan Presiden."

Kemudian, Pasal 47 ayat 6 menyatakan ketentuan mengenai prajurit aktif yang ditugaskan di kementerian akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Selain itu, RUU TNI juga akan mengubah soal usia pensiun prajurit TNI. Pada UU TNI yang berlaku sekarang, prajurit berdinas paling lama di usia 58 tahun bagi perwira dan 53 tahun bagi bintara dan tantama.

Sementara dalam RUU TNI, batasan maksimal usia pensiun akan diperpanjang: perwira bisa menjabat hingga usia 60 tahun, sementara bintara dan tantama bisa sampai usia 58 tahun.

Bahkan, untuk jabatan fungsional, prajurit diperbolehkan berdinas sampai usia 65 tahun. Tak sampai situ, untuk perwira bintang empat dapat diperpanjang kembali masa kedinasannya maksimal dua kali dengan sebuah Keputusan Presiden.

Sebagai informasi, usai disetujui sebagai RUU usul inisiatif, DPR akan menyerahkan draf RUU TNI kepada pemerintah. Nantinya, pemerintah akan membalas dengan menyusun daftar inventaris masalah (DIM).

Lalu, DPR dan pemerintah akan membahas DIM tersebut untuk dicari jalan tengah. Setelah materi disetujui oleh DPR dan pemerintah, baru RUU TNI tersebut akan disahkan menjadi UU.