Jakarta: Kasus yang melibatkan Saaih Halilintar baru-baru ini menyorot pentingnya Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Sebagai identitas bagi wajib pajak, NPWP tidak hanya berfungsi untuk kepentingan perpajakan, tetapi juga memiliki peranan penting dalam berbagai aspek lain.

Berikut penjelasan mengenai apa itu NPWP dan fungsinya, dikutip dari laman Sahabat Pegadaian.

Pengertian NPWP

NPWP adalah Nomor Pokok Wajib Pajak yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sebagai tanda pengenal resmi bagi wajib pajak, baik individu maupun badan usaha.

Setiap wajib pajak yang terdaftar akan memiliki nomor NPWP yang bersifat unik, terdiri dari 15 digit, dan digunakan untuk mengelola hak serta kewajiban perpajakan.

Baca juga: Integrasi NIK dan NPWP, Ini Dampak Bagi Wajib Pajak dan Rekomendasinya

Jenis NPWP

1. NPWP Pribadi
   NPWP ini diberikan kepada individu yang memiliki penghasilan dan diwajibkan untuk membayar pajak. Biasanya diberikan kepada mereka yang bekerja sebagai karyawan, menjalankan usaha, atau pekerja bebas.
2. NPWP Badan
   NPWP Badan diberikan kepada entitas bisnis atau badan usaha, baik milik pemerintah maupun swasta, yang beroperasi di Indonesia.

Fungsi NPWP

NPWP memiliki beberapa fungsi yang penting, baik dalam urusan pajak maupun non-pajak. Berikut beberapa fungsi NPWP yang perlu diketahui:

1. Syarat Pengajuan Restitusi Pajak
   Wajib pajak yang membayar pajak lebih dari jumlah yang seharusnya bisa mengajukan pengembalian dana tersebut (restitusi). Untuk mengajukan restitusi, NPWP diperlukan sebagai dokumen identitas wajib pajak.
2. Pengurangan Tarif Pajak
   Kepemilikan NPWP dapat memberikan manfaat berupa pengurangan tarif pajak, misalnya pada Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21. Wajib pajak yang tidak memiliki NPWP akan dikenai tarif pajak yang lebih tinggi, yaitu 20% lebih besar dari tarif yang berlaku untuk pemilik NPWP.
3. Dokumen Penting untuk Urusan Non-Pajak
   NPWP juga sering menjadi syarat penting dalam berbagai urusan non-pajak. Misalnya, NPWP dibutuhkan dalam proses pengajuan kredit atau ketika mengurus perizinan usaha seperti Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP).

Cara Membuat NPWP

Bagi yang belum memiliki NPWP, proses pembuatan NPWP bisa dilakukan dengan mudah baik secara online maupun offline. Proses online melalui situs Dirjen Pajak lebih praktis, sementara cara offline bisa dilakukan dengan mengunjungi kantor pajak terdekat.

NPWP bukan hanya sebagai identitas pajak, tetapi juga berfungsi dalam berbagai urusan keuangan dan administratif lainnya. Oleh karena itu, memiliki NPWP adalah langkah penting bagi setiap warga negara yang memiliki penghasilan. Semoga membantu. (Zein Zahiratul Fauziyyah)

(ANN)

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) membantah kabar bahwa YoutuberSaaih Halilintar tidak memiliki nomor pokok wajib pajak (NPWP).

Hal ini berkaitan dengan kabar Saaih gagal mengikuti perhelatan Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI Aceh-Sumut 2024 karena belum memiliki NPWP dan BPJS Kesehatan.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Kemenkeu Dwi Astuti mengatakan, berdasarkan data DItjen Pajak, Saaih telah memiliki NPWP sejak 2020.

"Sebagaimana telah diakui oleh Saaih, yang bersangkutan telah mempunyai NPWP sejak tahun 2020," ujar Dwi Astuti saat dikonfirmasi Kompas.com, Selasa (10/9/2024).

Kendati demikian, dia menegaskan, kegagalan kepesertaan Saaih Halilintar dalam PON 2024 tidak terkait dengan tugas dan fungsi DItjen Pajak. Pasalnya, persyaratan kepemilikan NPWP dalam kepesertaan PON merupakan ketentuan dari penyelenggara.

"Kekuranglengkapan pemenuhan pemberian NPWP sebagai syarat keikutsertaan bukan berarti yang bersangkutan belum memiliki NPWP," kata Dwi.

Sebelumnya, Youtuber Saaih Halilintar disebut-sebut gagal ikut PON XXI Aceh-Sumut 2024 karena belum memiliki BPJS Kesehatan dan NPWP. Adik Atta Halilintar itu awalnya akan mewakili Provinsi Banten dalam cabang olahraga (cabor) golf.

Manajer Tim Cabor Golf Pronvinsi Banten, Paulus Rudy, memastikan bahwa Saaih Halilintar bukan termasuk lima atlet yang didaftarkan mengikuti PON 2024.

Menurut Rudy, pihaknya melakukan seleksi atlet golf pada Januari-Maret 2024. Dari seleksi tersebut, diambil 16 atlet untuk didaftarkan.

"Untuk yang rangking 1 dan 2 akan lolos otomatis ke long list, dan itu sudah kami lakukan. Benar, Saaih adalah nomor 1, makanya kami secara fair memasukkan Saaih ke dalam Iong list," ujar Rudy melalui akun Instagram-nya, @papi.b.o, Senin (2/9/2024).

Rudy lalu meminta mereka melengkapi berkas administrasi pendaftaran PON 2024. Berkas tersebut antara lain KTP atau KIA, BPJS Kesehatan, Kartu Keluarga, dan NPWP.

Saaih baru mengirimkan NPWP dan BPJS Kesehatan pada 1 Agustus 2024. Padahal, surat keputusan penunjukan lima atlet golf dari Banten keluar hari itu juga dan tidak bisa digantikan. Akibatnya, Saaih gagal mengikuti PON 2024.

Konsekuensi tidak punya NPWP

Dwi Astuti menjelaskan, sistem pemungutan pajak di Indonesia ialah self assessment, di mana wajib pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung, memperhitungkan, dan melaporkan sendiri kewajiban pajaknya, termasuk untuk mendaftarkan dirinya agar mendapatkan NPWP.

Dengan demikian, wajib pajak yang tidak memiliki NPWP maka tidak dapat memenuhi hak dan kewajiban sebagai warga negara.

Misalnya dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan, mendapatkan layanan yang mensyaratkan NPWP seperti pengajuan kredit perbankan, pembuatan izin usaha atau SIUP, melamar pekerjaan, dan sebagainya.

"Untuk itu, bagi Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif namun tidak mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP, maka DJP berhak untuk menerbitkan NPWP secara jabatan dengan kewajiban perpajakannya yang dimulai sejak syarat subjektif dan objektif terpenuhi. Hal ini diatur berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (4) dan (4a) UU KUP," jelasnya.

Selanjutnya, NPWP wajib dimiliki oleh setiap orang yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif berdasarkan ketentuan perundangan perpajakan.

Persyaratan subjektif meliputi keberadaan subjek pajak, misalnya bagi orang pribadi yaitu berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam 12 bulan, sedangkan persyaratan objektif yaitu menerima penghasilan yang melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dalam setahun.

Saaih Halilintar gagal mengikuti PON XXI Aceh-Sumut 2024. Hal itu terjadi karena adik Atta Halilintar itu tidak  tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan BPJS Kesehatan.

Asal tahu saja, NPWP dan kepesertaan BPJS merupakan salah satu syarat administrasi ikut PON.

Manajer Tim PON Cabor Golf dari Provinsi Banten, Paulus Rudy mengungkap semua atlet harus memenuhi syarat administrasi KTP, NPWP, BPJS, Kartu Keluarga, hingga KIA.

"Pihak Saaih sampai tanggal 30 Juli ada WA ke saya, masih menanyakan 'Om apakah bisa NPWP-nya pakai orang tuanya?' Pertanyaan saya berarti, satu belum diurus, kedua saat itu juga saya menjawab, 'Maaf, Saaih belum bisa ikut PON karena tidak lolos sebagai administrasi'," ungkap Paulus Rudy, dikutip dari detik.com.

Saaih merupakan YouTuber muda dan cukup dikenal di Indonesia. Pada usianya menginjak 22 tahun, Saaih memiliki 12 juta subscriber.

Seperti diketahui penghasilan sebagai YouTuber bisa sangat fantastis apalagi dengan pengikut yang cukup banyak. Sebagai warga negara yang telah berpenghasilan, diwajibkan untuk membayar pajak yang ditandai dengan memiliki NPWP.

Kepemilikan NPWP diatur dalam Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-04/PJ/2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Administrasi Nomor Pokok Wajib Pajak, Sertifikat Elektronik dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak. Dalam aturan itu kepemilikan NPWP wajib bagi mereka yang sudah di atas 17 tahun dan memiliki penghasilan.

"Setiap Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak dan kepadanya diberikan NPWP," bunyi aturan tersebut.

Jakarta -

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan buka suara terkait Youtuber Saaih Halilintar yang gagal mengikuti PON XXI Aceh-Sumut 2024 karena tidak memenuhi persyaratan administrasi. Syarat yang tidak bisa dipenuhi salah satunya yakni Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo mengatakan akan memeriksanya terlebih dahulu terkait kepemilikan NPWP dan kepatuhan pajak Saaih Halilintar.

"Aku nggak tahu, nanti aku lihat dulu," kata Suryo kepada wartawan di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (9/9/2024).

Dihubungi terpisah Direktur Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat DJP Dwi Astuti mengatakan kegagalan kepesertaan Saaih Halilintar dalam PON tidak terkait dengan tugas dan fungsinya. Persyaratan kepemilikan NPWP dalam kepesertaan PON disebut merupakan ketentuan dari panitia penyelenggara.

"Kegagalan kepesertaan Saaih Halilintar dalam PON tidak terkait dengan tugas dan fungsi DJP. Persyaratan kepemilikan NPWP dalam kepesertaan PON merupakan ketentuan dari panitia penyelenggara," ucap wanita yang akrab disapa Ewie.

Terlepas dari itu, Ewie menyebut kekuranglengkapan Saaih Halilintar dalam memenuhi pemberian NPWP sebagai syarat keikutsertaan PON bukan berarti ia belum memiliki NPWP.

"Kekuranglengkapan pemenuhan pemberian NPWP sebagai syarat keikutsertaan bukan berarti yang bersangkutan belum memiliki NPWP," ucapnya.

DJP mengingatkan bahwa sistem pemungutan pajak di Indonesia adalah self assessment, di mana wajib pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung, memperhitungkan dan melaporkan sendiri kewajiban pajaknya, termasuk untuk mendaftarkan dirinya agar mendapatkan NPWP.

Ketentuan tersebut telah diatur dalam UU KUP dan PMK 147/PMK.03/2017 yang menetapkan persyaratan subjektif untuk mendaftarkan diri agar memperoleh NPWP, serta sarat objektif untuk membayar pajak penghasilan apabila penghasilannya sudah di atas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).

Sebelumnya, kegagalan Saaih Halilintar mengikuti PON diungkapkan Manajer Tim PON Cabor Golf dari Provinsi Banten, Paulus Rudy. Selain NPWP, persyaratan administrasi yang diminta di antaranya yakni Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan BPJS.

"Pihak Saaih sampai 30 Juli ada WA ke saya, masih menanyakan 'Om apakah bisa NPWP-nya pakai orang tuanya?' Pertanyaan saya berarti, satu belum diurus, kedua saat itu juga saya menjawab, 'Maaf, Saaih belum bisa ikut PON karena tidak lolos sebagai administrasi'," kata Paulus Rudy dalam penjelasannya, Jumat (6/9).

(aid/kil)

Jakarta -

Saaih Halilintar gagal mengikuti PON XXI Aceh-Sumut 2024. Hal itu terjadi karena adik Atta Halilintar itu tidak memenuhi syarat administrasi karena tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan BPJS Kesehatan.

Manajer Tim PON Cabor Golf dari Provinsi Banten, Paulus Rudy mengungkap semua atlet harus memenuhi syarat administrasi KTP, NPWP, BPJS, Kartu Keluarga, hingga KIA.

"Pihak Saaih sampai tanggal 30 Juli ada WA ke saya, masih menanyakan 'Om apakah bisa NPWP-nya pakai orang tuanya?' Pertanyaan saya berarti, satu belum diurus, kedua saat itu juga saya menjawab, 'Maaf, Saaih belum bisa ikut PON karena tidak lolos sebagai administrasi'," ungkap Paulus Rudy, dikutip dari detikHot.

Saaih merupakan YouTuber muda dan cukup dikenal di Indonesia. Pada usianya menginjak 22 tahun, Saaih memiliki 12 juta subscriber.

Seperti diketahui penghasilan sebagai YouTuber bisa sangat fantastis apalagi dengan pengikut yang cukup banyak. Sebagai warga negara yang telah berpenghasilan, diwajibkan untuk membayar pajak yang ditandai dengan memiliki NPWP.

Kepemilikan NPWP diatur dalam Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-04/PJ/2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Administrasi Nomor Pokok Wajib Pajak, Sertifikat Elektronik dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak. Dalam aturan itu kepemilikan NPWP wajib bagi mereka yang sudah di atas 17 tahun dan memiliki penghasilan.

"Setiap Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak dan kepadanya diberikan NPWP," bunyi aturan tersebut.

Konsekuensi Tak Punya NPWP

Kepemilikan NPWP menjanjikan banyak kemudahan fasilitas. Pasalnya setiap kegiatan yang bersinggungan dengan sisi keuangan mulai dari memperoleh pinjaman kredit, sampai transaksi perdagangan harus dilengkapi dengan NPWP.

"Tidak memiliki NPWP berarti mempersempit ruang gerak sendiri. Bahkan, sering terjadi kegiatan bisnis yang sarat dengan berbagai macam bentuk transaksi akan terkendala, mulai bisnis dari skala kecil hingga besar," tulis informasi publik dalam laman Kementerian Keuangan yang diunggah tahun 2008.

Dengan memiliki NPWP, akan terhindar dari sanksi hukum. Dimana ketentuan ini sesuai dengan UU KUP Pasal 39, bahwa akan terkena sanksi bagi wajib pajak yang tidak melaksanakan kewajiban.

Kepemilikan BPJS Kesehatan

Terkait kepemilikan BPJS Kesehatan, setiap penduduk Indonesia diwajibkan untuk ikut serta dalam program jaminan kesehatan ini, termasuk bayi yang baru lahir.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 86 Tahun 2013, tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Pemberi Kerja selain Penyelenggara Negara dan Setiap Orang Selain Pemberi Kerja, Pekerja dan Penerima Iuran dalam Penyelenggara Sosial, setiap warga negara Indonesia diwajibkan memiliki BPJS Kesehatan yang tertuang pada Pasal 4.

"Setiap orang, selain pemberi kerja, Pekerja, dan penerima bantuan iuran yang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan wajib: a. mendaftarkan dirinya dan anggota keluarganya sebagai peserta kepada BPJS; dan b. memberikan data dirinya dan anggota keluarganya secara lengkap dan benar kepada BPJS," bunyi aturan tersebut.

Kemudian dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 86 Tahun 2013 juga telah diatur sanksi bagi siapa saja yang tidak memiliki BPJS Kesehatan. "Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan setiap orang, selain pemberi kerja, Pekerja, dan penerima bantuan iuran yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dikenai sanksi administratif," bunyi pasal 5 ayat 1.

Adapun sanksi administratif sebagaimana dimaksud dapat berupa pertama teguran tertulis, denda dan tidak mendapat pelayanan publik tertentu.

(ada/rrd)

Jakarta -

Youtuber Saaih Halilintar gagal mengikuti PON XXI Aceh-Sumut 2024 karena tidak memenuhi persyaratan administrasi. Syarat yang tidak bisa dipenuhi salah satunya yakni kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Hal itu diungkapkan Manajer Tim PON Cabor Golf dari Provinsi Banten, Paulus Rudy. Selain NPWP, persyaratan administrasi yang diminta di antaranya yakni Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan BPJS.

"Pihak Saaih sampai 30 Juli ada WA ke saya, masih menanyakan 'Om apakah bisa NPWP-nya pakai orang tuanya?' Pertanyaan saya berarti, satu belum diurus, kedua saat itu juga saya menjawab, 'Maaf, Saaih belum bisa ikut PON karena tidak lolos sebagai administrasi'," kata Paulus Rudy dalam penjelasannya, Jumat (6/9/2024).

Bicara soal kepemilikan NPWP diatur dalam Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-04/PJ/2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Administrasi Nomor Pokok Wajib Pajak, Sertifikat Elektronik dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak. Kepemilikan NPWP wajib bagi mereka yang sudah di atas 17 tahun dan memiliki penghasilan.

"Setiap Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak dan kepadanya diberikan NPWP," bunyi aturan tersebut.

Memiliki NPWP tidak hanya dianggap sebagai warga negara yang baik, melainkan juga menjadi persyaratan berbagai kegiatan beraroma bisnis. Kini banyak pembuatan dokumen penting juga tak luput dari keharusan memiliki NPWP.

Selain itu, kepemilikan NPWP menjanjikan banyak kemudahan fasilitas. Pasalnya setiap kegiatan yang bersinggungan dengan sisi keuangan mulai dari memperoleh pinjaman kredit, sampai transaksi perdagangan harus dilengkapi dengan NPWP.

"Tidak memiliki NPWP berarti mempersempit ruang gerak sendiri. Bahkan, sering terjadi kegiatan bisnis yang sarat dengan berbagai macam bentuk transaksi akan terkendala, mulai bisnis dari skala kecil hingga besar," tulis informasi publik dalam laman Kementerian Keuangan yang diunggah tahun 2008.

(aid/kil)

Jakarta -

Saaih Halilintar gagal mengikuti PON XXI Aceh-Sumut 2024 karena tidak memenuhi syarat administrasi yakni kepemilikan NPWP dan BPJS.

Dikutip dari detikhot, Manajer Tim PON Cabor Golf dari Provinsi Banten, Paulus Rudy, Saaih gagal melengkapi administrasi, KTP, NPWP, BPJS, Kartu Keluarga, hingga KIA. Pihak Saaih telat memberikan administrasi NPWP dan BPJS.

BPJS Kesehatan sendiri adalah salah satu bentuk pelayanan pemerintah terhadap masyarakat di dalam sektor kesehatan. Setiap penduduk Indonesia diwajibkan untuk ikut serta dalam program jaminan kesehatan ini, termasuk untuk bayi yang baru lahir.

Aturannya berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 86 Tahun 2013, tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Pemberi Kerja selain Penyelenggara Negara dan Setiap Orang Selain Pemberi Kerja, Pekerja dan Penerima Iuran dalam Penyelenggara Sosial, sertiap warga negara Indonesia diwajibkan memiliki BPJS Kesehatan yang tertuang pada Pasal 4.

"Setiap orang, selain pemberi kerja, Pekerja, dan penerima bantuan iuran yang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan wajib: a. mendaftarkan dirinya dan anggota keluarganya sebagai peserta kepada BPJS; dan b. memberikan data dirinya dan anggota keluarganya secara lengkap dan benar kepada BPJS," bunyi aturan tersebut dikutip, Jumat (6/5/2024).

Ketentuan soal bayi yang baru lahir diwajibkan untuk jadi peserta BPJS Kesehatan tertera dalam Peraturan Presiden (Perpres) 82/2018 tentang Jaminan Kesehatan.

"Bayi yang dilahirkan oleh ibu kandung yang terdaftar sebagai Peserta PBI Jaminan Kesehatan secara otomatis ditetapkan sebagai Peserta PBI Jaminan Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan," bunyi Pasal 10.

Kemudian dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 86 Tahun 2013 juga telah diatur sanksi bagi siapa saja yang tidak memiliki BPJS Kesehatan. "Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan setiap orang, selain pemberi kerja, Pekerja, dan penerima bantuan iuran yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dikenai sanksi administratif," bunyai pasal 5 ayat 1.

Adapun sanksi administratif sebagaimana dimaksud dapat berupa pertama teguran tertulis, denda dan tidak mendapat pelayanan publik tertentu.

Dalam pasal 9 dituliskan bagi saja yang tidak memiliki BPJS Kesehatan tidak dapat mengakses pembuat Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Surat Izin Mengemudi (SIM), sertifikat tanah, paspor, dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK).

Sebagai informasi, pemilik Muhammad Saaih Halilintar itu merupakan adik dari YouTuber Atta Halilintar. Lahir 16 Maret 2002, Saaih merupakan anak keenam dari kesebelasan keluarga Halilintar. Di usianya yang cukup muda yakni menginjak 22 tahun, Saaih juga YouTuber terkenal dengan 12 juta subscriber.

(ada/rrd)

Jakarta -

Saaih Halilintar gagal mengikuti PON XXI Aceh-Sumut 2024. Dia gagal mengikuti ajang olahraga tersebut karena tidak memenuhi syarat administrasi yakni kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Menurut keterangan Manajer Tim PON Cabor Golf dari Provinsi Banten, Paulus Rudy, Saaih gagal melengkapi administrasi, KTP, NPWP, BPJS, Kartu Keluarga, hingga KIA. Pihak Saaih telat memberikan administrasi NPWP dan BPJS. Paulus Rudy mengatakan pihak Saaih menayakan apakah boleh menggunakan NPWP orang tua.

"Pihak Saaih sampai tanggal 30 Juli ada WA ke saya, masih menanyakan 'Om apakah bisa NPWP-nya pakai orang tuanya?' Pertanyaan saya berarti, satu belum diurus, kedua saat itu juga saya menjawab, 'Maaf, Saaih belum bisa ikut PON karena tidak lolos sebagai administrasi'," ungkap Paulus Rudy, dikutip dari detikhot.

Pemilik Muhammad Saaih Halilintar itu merupakan adik dari YouTuber Atta Halilintar. Lahir 16 Maret 2002, Saaih merupakan anak keenam dari kesebelasan keluarga Halilintar.

Di usianya yang cukup muda yakni menginjak 22 tahun, Saaih juga YouTuber terkenal dengan 12 juta subscriber. Seperti diketahui penghasilan sebagai YouTuber terkenal sangat fantastis apalagi dengan pengikut yang cukup banyak.

Lantas, umur berapa warga negara Indonesia (WNI) wajib memiliki NPWP atau sebagai Wajib Pajak?

Aturan terkait kewajiban kepemilikan NPWP sebagai wajib pajak diatur dalam Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-04/PJ/2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Administrasi Nomor Pokok Wajib Pajak, Sertifikat Elektronik, dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak.

"Setiap Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak dan kepadanya diberikan NPWP," bunyi aturan tersebut.

Kemudian dalam pasal 8 Ayat 2 dituliskan "bagi anak di bawah umur 18 tahun dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pajak Penghasilan, tidak dapat mendaftarkan dirinya untuk memperoleh NPWP atas nama dirinya sendiri," lanjut aturan tersebut.

Artinya bagi anak di atas 18 tahun wajib memiliki NPWP. Terutama orang dewasa di atas umur 18 tahun harus memiliki NPWP jika sudah mempunyai penghasilan, khususnya sudah memenuhi upah minimum setiap daerah, diwajibkan untuk memiliki NPWP.

Penggunaan NPWP sebagai kode yang digunakan dalam setiap urusan perpajakan agar data kamu tidak tertukar dengan wajib pajak lainnya.

Dengan memiliki NPWP, akan terhindar dari sanksi hukum. Dimana ketentuan ini sesuai dengan UU KUP Pasal 39, bahwa akan terkena sanksi bagi wajib pajak yang tidak melaksanakan kewajiban.

(ada/rrd)