JAKARTA - Amerika Serikat (AS) menjatuhkan sanksi terhadap armada kapal tanker yang mengangkut minyak Iran , setelah Israel digempur habis-habisan oleh Teheran. Menanggapi hal itu, juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Esmail Baghaei mengatakan, AS tidak berhak memberikan sanksi kepada sektor armada energi Iran.

Ia menggambarkan serangan terhadap Israel, sebagai tindakan pertahanan diri yang "sah". Sebelumnya pada Jumat kemarin, Departemen Keuangan AS mengumumkan sanksi terhadap armada kapal tanker yang dituduh mengangkut minyak Iran.

Departemen Luar Negeri secara bersamaan menjatuhkan sanksi terhadap enam perusahaan asing yang diduga terlibat dalam perdagangan minyak Iran. Departemen Keuangan mengatakan, hukuman ini diberlakukan "sebagai tanggapan atas serangan Iran pada 1 Oktober terhadap Israel," di mana Iran menembakkan sekitar 200 rudal balistik ke sasaran militer Israel.

Sementara itu berbicara kepada wartawan di Teheran pada hari Minggu, Baghaei menggambarkan, sanksi itu sebagai tindakan "ilegal dan tidak dapat dibenarkan."

Ditekankan juga olehnya bahwa, serangan rudal Iran ? yang terjadi setelah Israel membunuh pemimpin Hamas Ismail Haniyeh di Teheran, pemimpin Hizbullah Hassan Nasrallah, dan seorang jenderal senior Iran di Beirut ? dilakukan "sesuai dengan hukum internasional untuk menggunakan hak yang melekat pada pertahanan yang sah," ungkap Baghaei menurut kantor berita IRNA Iran.

Di sisi lain Israel disebutkan masih mempertimbangkan untuk memberikan respons lanjutan terhadap serangan rudal itu, dan secara luas diperkirakan akan menargetkan infrastruktur minyak atau nuklir Teheran. AS telah memperingatkan Yerusalem Barat terhadap kedua arah tersebut, dan Baghaei mengecam sanksi terbaru sebagai upaya Washington untuk menenangkan Israel agar menunda serangan sektor energi Iran.

"Langkah AS untuk menjatuhkan sanksi tidak memiliki dasar hukum atau logis dan sama dengan membayar tebusan kepada rezim Israel yang nakal," katanya.

Setiap serangan terhadap sektor nuklir Iran akan membawa risiko eskalasi yang serius, sementara kerusakan pada industri minyaknya akan menyebabkan harga global meroket. Hingga pada gilirannya menaikkan biaya bahan bakar di Amerika menjelang pemilihan presiden bulan depan.

Dalam sebuah pernyataan pada hari Jumat, Departemen Keuangan AS mengklaim bahwa sanksi terbaru akan menghambat upaya Iran "dalam menyalurkan pendapatan dari industri energinya untuk membiayai aktivitas yang mematikan dan mengganggu ? termasuk pengembangan program nuklirnya, proliferasi rudal balistik dan kendaraan udara tak berawak (drone), dan dukungan untuk proksi teroris regional."

Namun, AS percaya bahwa program senjata nuklir Iran telah tertidur selama dua dekade terakhir, seperti dilaporkan Reuters pada hari Jumat, mengutip dua pejabat Amerika. "Kami menilai bahwa Pemimpin Tertinggi belum membuat keputusan untuk melanjutkan program senjata nuklir yang ditangguhkan Iran pada tahun 2003," kata juru bicara Kantor Direktur Intelijen Nasional (ODNI) kepada kantor berita itu, mengacu pada Pemimpin Tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei.

JAKARTA - Beijing mengancam akan mengambil langkah-langkah yang diperlukan terhadap Amerika Serikat (AS) atas sanksi pemerintahan Biden pekan lalu terhadap puluhan perusahaan China terkait dugaan dukungan terhadap invasi Rusia ke Ukraina .

Dalam sebuah pernyataan pada hari Minggu, juru bicara Kementerian Perdagangan China mengatakan, Beijing "dengan tegas menentang" masuknya Amerika Serikat terhadap entitas dan perusahaan China dalam daftar pengawasan ekspor.

"Tindakan AS adalah contoh khas sanksi sepihak dan kepanjangan tangan yurisdiksi yang merusak tatanan dan aturan perdagangan internasional. Menghambat pertukaran ekonomi dan perdagangan internasional yang normal dan memengaruhi keamanan dan stabilitas rantai industri dan pasokan global," kata juru bicara itu.

"China mendesak AS untuk segera menghentikan praktiknya yang salah dan akan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk dengan tegas melindungi hak dan kepentingan sah perusahaan China," sambungnya.

Sebagai informasi, pemerintahan Biden pada hari Jumat mengumumkan bahwa mereka menambahkan 123 entitas, termasuk 42 perusahaan di China, ke dalam daftar pengawasan ekspornya untuk pengiriman barang-barang asal AS dan bermerek ke Rusia.

Pejabat Biro Industri dan Keamanan AS menggambarkan, entitas tersebut sebagai perusahaan cangkang dan transhippers yang mendapatkan untung dengan membantu perang Rusia melawan Ukraina, yang dimulai 24 Februari 2022.

"Faktanya bahwa hampir setengah dari entitas ini berlokasi pada negara-negara di luar Rusia, sebagai pengingat yang jelas: tidak masalah apakah Anda berada di Republik Rakyat Tiongkok atau T�rkiye ? jika Anda mengirim item Daftar Prioritas Tinggi Umum (atau berbagai item lainnya) ke Rusia, Anda berisiko masuk ke Daftar Entitas BIS," ucap Asisten Menteri Perdagangan untuk Penegakan Ekspor, Matthew Axelrod dalam sebuah pernyataan resmi.

Apa yang disampaikan Departemen Perdagangan pada hari Jumat bertepatan dengan Departemen Keuangan dan Negara AS yang menjatuhkan sanksi kepada hampir 400 orang dan entitas di Rusia dan negara-negara lain, termasuk China.

Sebelumnya pemerintahan Biden pada Februari juga menambahkan 93 entitas, termasuk delapan di antaranya berada di China, ke daftar entitas ekspor. Sejak invasi Rusia, sudah ada lebih dari 1.056 entitas masuk ke Daftar Hitam Entitas sebagai tanggapan atas perang Ukraina.

JAKARTA - Perusahaan raksasa energi Rusia , Rosatom memperingatkan, larangan Amerika Serikat atau AS atas impor uranium dari Moskow bersifat diskriminatif dan dapat merusak pasar bahan bakar nuklir global. Sebelumnya Presiden AS, Joe Biden telah menyetujui larangan impor Uranium Rusia.

Hal itu ditandai saat Biden menandatangani RUU menjadi undang-undang pada awal pekan kemarin, yang melarang impor bahan bakar reaktor nuklir Rusia, yang akan mulai berlaku dalam 90 hari.

"Kami menganggap undang-undang AS yang diberlakukan melarang impor uranium Rusia sebagai diskriminatif dan tidak berorientasi pasar," kata Rosatom dalam sebuah pernyataan tertulis kepada RIA Novosti.

"Jelas bahwa keputusan semacam itu, yang memiliki konteks politik, merusak fungsi keberlanjutan ... industri nuklir," kata perusahaan itu.

Rosatom mengatakan, secara terpisah bahwa mereka tetap mempertahankan posisi yang kuat sebagai pemimpin global dalam teknologi nuklir dan akan terus mengembangkan hubungan dengan mitra asing yang tertarik pada kerja sama jangka panjang.

Rusia menyediakan hampir seperempat uranium yang diperkaya yang menjadi bahan bakar reaktor nuklir komersial AS pada tahun 2022, menjadikannya pemasok bahan bakar asing utama Amerika tahun itu, menurut Administrasi Informasi Energi AS.

Sementara itu AS memiliki deposit uranium sendiri, mereka tidak cukup untuk memenuhi permintaan. Sedangkan Rusia menjadi tuan rumah pengayaan uranium terbesar di dunia, terhitung hampir setengah dari kapasitas global.

Pada tahun 2022, Rusia merupakan eksportir uranium yang diperkaya terbesar di pasar global, menyumbang sekitar 35% dari penjualan di seluruh dunia dengan perkiraan nilai ekspor mencapai USD2 miliar.

Pada Oktober 2023, Gedung Putih menyerukan larangan jangka panjang impor uranium yang diperkaya dari Rusia, yang digambarkan sebagai "prioritas keamanan nasional." Dalam lembar fakta pada saat itu, pemerintahan Biden berpendapat bahwa "ketergantungan pada sumber uranium Rusia menciptakan risiko bagi ekonomi AS."

Kremlin meyakinkan media pada hari Selasa bahwa larangan itu tidak akan memiliki efek "kritis" pada industri nuklir Rusia, yang diklaim "salah satu yang paling maju di dunia."

"Washington telah terpaksa memberikan sanksi impor uranium Rusia karena ketidakmampuannya untuk bersaing dengan industri nuklir negara itu," kata juru bicara Kremlin Dmitry Peskov.

Duta Besar Rusia untuk Washington Anatoly Antonov memperingatkan langkah itu bisa menjadi bumerang bagi ekonomi AS.