Bisnis.com, JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah resmi merilis Peraturan OJK (POJK) Nomor 13 tahun 2024 tentang Transparansi dan Publikasi Suku Bunga Dasar Kredit bagi Bank Umum Konvensional. Aturan ini berlaku sejak diundangkan pada 12 Agustus 2024.

Dalam keterangan resminya, Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan dan Komunikasi OJK Aman Santosa mengatakan penerbitan ini merupakan salah satu amanat Pasal 8A UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, sebagaimana diubah terakhir dalam UU No.4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

"Yaitu kewajiban bank umum melakukan transparansi suku bunga untuk mendorong efisiensi penetapan suku bunga perbankan guna mendukung pembiayaan perekonomian," ujarnya dalam rilis, Senin (26/8/2024).

Dengan aturan tersebut, format publikasi suku bunga dasar kredit (SBDK) perbankan akan lebih informatif. Pasalnya, bank wajib mengumumkan masing-masing komponen pembentuk SBDK, di antaranya Harga pokok dana untuk kredit (HPDK), overhead cost, dan margin.

Sebelumnya, pengumuman SBDK perbankan kepada masyarakat hanya mencantumkan besaran SBDK per jenis kredit, seperti kredit korporasi, kredit retail, kredit mikro, kemudian kredit konsumsi yang terbagi menjadi KPR dan Non-KPR.

Selain itu, bank juga bakal menambahkan jenis SBDK sektor UMKM yang lebih detail, misalnya publikasi kredit menengah dan kredit kecil.

"Penerbitan POJK SBDK diharapkan dapat meningkatkan tata kelola perhitungan, pengumuman, dan penyampaian SBDK dalam rangka meningkatkan keterbandingan, edukasi dan pelindungan konsumen, serta transmisi kebijakan moneter," tambah Aman.

Sementara untuk penyampaikan laporan SBDK kepada OJK akan lebih detail dan tervalidasi dengan laporan terintegrasi OJK-BI-LPS. Komponen informasi laporan kepada OJK terdiri dari harga pokok dana untuk kredit (cost of fund); biaya overhead (overhead cost); margin keuntungan; SBDK; estimasi premi risiko; SBK; dan rata-rata tertimbang SBK realisasi.

"Dalam penyusunan SBDK, BUK [bank umum konvensional] agar mempertimbangkan suku bunga acuan dari otoritas yang berwenang dan perkembangan kondisi ekonomi," tulis Aman.

OJK juga meminta bank untuk memperhatikan aspek pelindungan kepada konsumen dalam bentuk pemberitahuan perubahan suku bunga dan konversi flat ke efektif dalam offering letter.

Untuk waktu penyampaian publikasi kepada masyarakat, bank diminta memberikan pengumuman setiap adanya perubahan penetapan SBDK. Sementara, penyampaian laporan detail SBDK kepada OJK paling lambat tanggal 15 atas posisi akhir bulan sebelumnya.

"Sanksi kesalahan pengumuman SBDK bergradasi, termasuk denda paling banyak Rp15 miliar," tulis OJK.

Regulator juga memiliki kewenangan tertentu untuk penyesuaian SBDK dan SBK berdasarkan pertimbangan tertentu. Adapun, pengumuman laporan publikasi SBDK dan penyampaian laporan rincian SBDK mulai berlaku sejak posisi data Oktober 2024.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan Peraturan OJK Nomor 13 Tahun 2024 tentang Transparansi dan Publikasi Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK) bagi Bank Umum Konvensional. Dalam aturan baru ini, OJK meminta SDBK bank mencerminkan harga pokok dana untuk kredit (HPDK), overhead cost, dan margin.

Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan dan Komunikasi OJK Aman Santosa mengatakan POJK ini merupakan bagian dari upaya OJK memperkuat penerapan prinsip tata kelola suku bunga dasar kredit (SBDK). Selain itu, aturan ini juga merupakan upaya OJK untuk mendorong efisiensi dalam penetapan suku bunga perbankan guna mendukung pembiayaan perekonomian.

Berikut ini poin-poin yang diatur dalam Peraturan OJK mengenai SBDK tersebut:
1. SBDK sebagai indikasi suku bunga efektif terendah yang mencerminkan Harga Pokok Dana untuk Kredit (HPDK), overhead cost, dan margin, untuk selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam penetapan suku bunga kredit.
2. Format publikasi SBDK lebih informatif. Bank mengumumkan masing-masing komponen pembentuk SBDK, misalnya HPDK, overhead, dan margin, serta menambahkan jenis SBDK pada sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang lebih detail. Misalnya, publikasi kredit menengah dan kredit kecil.
3. Dalam penyusunan SBDK, bank umum konvensional agar mempertimbangkan suku bunga acuan dari otoritas yang berwenang dan perkembangan kondisi ekonomi
4. Bank umum konvensional agar memperhatikan aspek pelindungan konsumen dalam bentuk pemberitahuan perubahan suku bunga dan konversi suku bunga flat ke efektif dalam offering letter (surat penawaran).
5. Penyampaian laporan SBDK kepada OJK yang lebih detail dan tervalidasi dengan laporan terintegrasi OJK - BI - LPS, yang terdiri atas:
a. Harga Pokok Dana untuk Kredit (HPDK) yang antara lain terdiri atas biaya dana pihak ketiga (giro, tabungan, dan deposito), serta biaya non-dana pihak ketiga
b. Biaya overhead yang mencakup biaya sumber daya manusia di bank umum konvensional, biaya promosi terkait kredit, dan penyusutan aset
c. Margin yang ditetapkan oleh bank umum konvensional dalam kegiatan penyaluran kredit dengan mempertimbangkan target Return on Asset (ROA) yang ingin dicapai sesuai rencana bisnis bank setelah memperhitungkan pajak yang harus dibayar dengan mempertimbangkan going concern kinerja BUK.
6. Pengumuman kepada masyarakat setiap ada perubahan penetapan SBDK
7. Penyampaian laporan detail SBDK kepada OJK paling lambat tanggal 15 atas posisi akhir bulan sebelumnya
8. Sanksi kesalahan pengumuman SBDK bergradasi, termasuk denda maksimal Rp 15 miliar
9. Kewenangan tertentu bagi OJK termasuk penyesuaian SBDK dan SBK berdasarkan pertimbangan tertentu
10. Pengumuman Laporan Publikasi SBDK dan penyampaian Laporan Rincian SBDK mulai berlaku sejak posisi data Oktober 2024
11. POJK berlaku sejak tanggal diundangkan, yakni 30 Juli 2024

Bisnis.com, JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi menerbitkan Peraturan OJK Nomor 13 tahun 2024 tentang Transparansi dan Publikasi Suku Bunga Dasar Kredit bagi Bank Umum Konvensional (POJK SBDK BUK).

Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan dan Komunikasi OJK Aman Santosa mengatakan penerbitan POJK ini merupakan salah satu amanat Pasal 8A Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana diubah terakhir dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan yaitu kewajiban bank umum melakukan transparansi suku bunga.

"[Yaitu yang mencakup] cost of fund, margin, dan overhead cost untuk mendorong efisiensi penetapan suku bunga Perbankan guna mendukung pembiayaan perekonomian,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Senin (26/8/2024).

Hal-hal yang diatur dalam POJK baru tersebut, yaitu pertama, POJK ini mengatur SBDK sebagai indikasi suku bunga efektif terendah yang mencerminkan Harga Pokok Dana untuk Kredit (HPDK), overhead cost, dan margin, untuk selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam penetapan suku bunga kredit.

Kedua, POJK SBDK ini mengatur format publikasi SBDK akan menjadi lebih informatif, yaitu dengan mengumumkan masing-masing komponen pembentuk SBDK, yaitu HPDK, overhead, dan margin serta menambahkan jenis SBDK pada sektor UMKM yang lebih detail dengan adanya publikasi kredit menengah dan kredit kecil.

Ketiga, dalam penyusunan SBDK, BUK agar mempertimbangkan suku bunga acuan dari otoritas yang berwenang dan perkembangan kondisi ekonomi.

Keempat, POJK SBDK dimaksudkan agar BUK memperhatikan aspek pelindungan kepada konsumen dalam bentuk pemberitahuan perubahan suku bunga dan konversi flat ke efektif dalam offering letter.

Kelima, POJK SBDK ini mengatur adanya penyampaian laporan SBDK kepada OJK yang lebih detil dan tervalidasi dengan laporan terintegrasi OJK-BI-LPS, yang terdiri atas :

a. Harga Pokok Dana untuk Kredit (HPDK) yang antara lain terdiri dari biaya dana pihak ketiga (i.e. giro, tabungan, dan deposito) dan biaya non-dana pihak ketiga.

b. Biaya overhead yang mencakup antara lain biaya sumber daya manusia di BUK, biaya promosi terkait kredit, dan penyusutan aset.

c. Margin yang ditetapkan oleh BUK dalam kegiatan penyaluran kredit dengan mempertimbangkan target Return on Asset (ROA) yang ingin dicapai sesuai rencana bisnis bank setelah memperhitungkan pajak yang harus dibayar dengan mempertimbangkan going concern kinerja BUK.

Keenam, POJK SBDK ini mengatur pengumuman kepada masyarakat setiap adanya perubahan penetapan SBDK.

Ketujuh, peraturan OJK ini mengatur adanya penyampaian laporan detail SBDK kepada OJK paling lambat tanggal 15 atas posisi akhir bulan sebelumnya.

Kedelapan, POJK SBDK ini ikut mengatur sanksi kesalahan pengumuman SBDK bergradasi, termasuk denda paling banyak Rp15 Miliar.

Terakhir, adanya kewenangan tertentu bagi OJK termasuk penyesuaian SBDK dan SBK berdasarkan pertimbangan tertentu.

Reporter: Adrianus Octaviano | Editor: Wahyu T.Rahmawati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Di saat kondisi beban bunga yang tinggi, perbankan tampaknya tak bisa serta-merta meningkatkan bunga kredit yang dimiliki. Bukan tanpa alasan, bank tetap perlu mempertimbangkan persaingan untuk menjaga pangsa pasar kredit.

Dalam laporan terbarunya, Bank Indonesia (BI) mencatat Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK) turun terbatas pada Mei 2024 sehingga kembali pada level Maret 2024. SBDK Mei 2024 menurun sebesar 3 basis poin (bps) menjadi 8,81%, setelah meningkat dengan besaran yang sama di bulan sebelumnya.

Adapun, penurunan terjadi relatif merata pada seluruh kelompok bank, dengan penurunan terbesar pada BPD dan Kantor Cabang Bank Asing (KCBA) sebesar 2 bps. Selain itu, spread atau selisih antara suku bunga acuan (BI-Rate) dengan SBDK yang makin menipis menunjukkan adanya efisiensi pricing perbankan.

“Penurunan SBDK merupakan indikasi upaya perbankan untuk menjaga daya saing suku bunga di pasar kredit, di tengah berlanjutnya kenaikan biaya dana,” ungkap laporan BI, Rabu (17/7).

Direktur Kepatuhan PT Bank Oke Indonesia Tbk (DNAR) Efdinal Alamsyah membenarkan bahwa memang ada persaingan antar bank dengan mempertahankan suku bunga kredit bank tetap kompetitif. Alhasil, dia menyebutkan belum ada kenaikan bunga kredit sepanjang 2024 ini di OK Bank.

Jika dilihat lebih lanjut, OK Bank terakhir menaikkan bunga kredit pada November 2023. Kala itu, OK Bank menaikkan SBDK sekitar 25 bps untuk semua segmen, antara lain kredit korporasi, kredit mikro, kredit ritel dan kredit konsumsi.

“Jika bank lain tidak menaikkan suku bunga, jika ada bank yang menaikkan suku bunga, yang bersangkutan bisa kehilangan pangsa pasar,” ujar Efdinal.

Lebih lanjut, Efdinal bilang alasan lain adalah bank ingin mendorong pertumbuhan kredit untuk menghasilkan pendapatan bunga lebih besar dari pinjaman baru. Dengan menahan suku bunga, dia melihat OK Bank dapat mempertahankan atau meningkatkan permintaan kredit nasabah.

Memang, jika mengacu pada laporan keuangan per Mei 2024, OK Bank masih mampu mencatatkan pertumbuhan kredit dobel digit. Pada periode tersebut, kredit OK Bank naik 10,29% secara tahunan (YoY) menjadi Rp 8,82 triliun.

Sementara itu, EVP Corporate Communication & Social Responsibility PT Bank Central Asia Tbk (BCA) Hera F. Haryn bilang pihaknya berupaya menjaga tingkat suku bunga kredit pada level yang dapat diterima oleh pasar.

Hera mengungkapkan BCA akan senantiasa mencermati kondisi pasar, likuiditas, dan profil risiko sebelum menentukan berbagai kebijakan dan penyesuaian termasuk dalam menentukan besaran SBDK.

Hingga saat ini, SBDK BCA yang paling tinggi berada di segmen ritel yang mencapai 8,10%. Sementara, SBDK paling rendah ada di segmen kredit konsumsi untuk non KPR yang berada di level 5,96%.

“Kami mencermati perkembangan suku bunga Bank Indonesia serta dinamika makroekonomi dan kondisi likuiditas sektor perbankan,” ujarnya.

Dengan SBDK yang juga tak naik, hal tersebut juga cukup mengakselerasi pertumbuhan kredit yang disalurkan oleh bank milik Grup Djarum ini. Per Mei 2024, penyaluran kredit BCA naik sekitar 19,5% YoY atau senilai Rp 826,7 triliun.

Sedikit berbeda, Direktur Keuangan PT Bank Mandiri Tbk Sigit Prastowo bilang bank berlogo pita emas ini telah melakukan repricing secara selektif pada kredit korporasi terutama yang memang pricing-nya berdasarkan suku bunga acuan.

Namun, ia menegaskan pihaknya tetap menjaga tingkat profitabilitas di antaranya adalah mengoptimalkan portfolio mix, yakni mendorong portofolio yang memiliki return yang lebih tinggi. Dari sisi DPK, Bank Mandiri memperkuat basis dana murah yang besar untuk dapat mempertahankan biaya dana tetap rendah.

“Diperlukan strategi pengelolaan profitabilitas baik dari aset maupun DPK agar NIM tetap terjaga optimal,” ujar Sigit.

Sementara itu, Presiden Direktur PT Bank CIMB Niaga Tbk Lani Darmawan juga mengungkapkan telah meningkatkan bunga kredit yang dimiliki. Dalam sebulan terakhir, Lani menyebut telah menaikkan bunga kredit 50 bps secara overall.

Dalam meningkatkan bunga kredit, ia menjelaskan berbeda-beda untuk tiap segmen bisnis. Khusus untuk kredit korporasi, peningkatan bunga akan berdasarkan relationship serta melihat total pendapatan korporasi tersebut.

Sejalan dengan hal tersebut, CIMB Niaga pun harus rela mencatatkan pertumbuhan kredit yang lebih lambat dibandingkan bank-bank lainnya. Per Juni 2024, ia mencatat pertumbuhan kredit hanya tumbuh sekitar 6% secara tahunan.

Lani menjelaskan, hal tersebut dipengaruhi oleh pinjaman kredit korporasi yang melandai dengan pertumbuhan di bawah 5%t. Meskipun, pinjaman yan difokuskan ke UKM mampu tumbuh dobel digit.

“Market loan di dominasi loan korporasi terutama dari Himbara,” tandasnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melaporkan bahwa rancangan peraturan atau RPOJK mengenai transparansi suku bunga dasar kredit bagi Bank Umum Konvensional (BUK) sedang dalam tahap akhir harmonisasi di Kemenkumham.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Edina Rae mengatakan sesuai dengan POJK 37/2019 dan SEOJK 8/2020 mengenai ketentuan terkait SBDK yang saat ini masih berlaku, nasabah dapat melihat SBDK pada website dan papan pengumuman jaringan kantor bank.

Sejalan dengan hal tersebut, bank-bank juga telah menginformasikan suku bunga yang ditawarkan atau suku bunga kredit (SBK) pada media yang sama.

“Diharapkan [transparansi SDBK] dalam waktu dekat dapat diterbitkan,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Senin (15/7/2024).

Sebagaimana diketahui, SBDK merupakan suku bunga terendah yang mencerminkan kewajaran biaya yang dikeluarkan oleh bank termasuk ekspektasi keuntungan yang akan diperoleh.

Komponen SBDK terdiri dari Harga Pokok Dana Kredit (HPDK) yang timbul dari kegiatan penghimpunan dana, biaya overhead, dan marjin keuntungan bank.

Sementara itu dalam pengungkapan suku bunga kredit kepada OJK juga mencakup estimasi premi risiko yang tentunya akan disesuaikan dengan profil risiko masing-masing debitur.

Kata Dian, melalui kebijakan tersebut, diharapkan persaingan suku bunga antar bank akan semakin sehat, bank terpacu untuk semakin efisien agar dapat menawarkan suku bunga yang lebih kompetitif.

Sementara itu, bagi masyarakat sendiri kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan literasi masyarakat sehingga dapat memahami dan membandingkan SBDK antar bank dan pada akhirnya akan menciptakan mekanisme pasar yang baik.

“OJK juga akan terus melakukan pengawasan khususnya terkait tata kelola pelaporan dan perhitungan komponen pembentuk SBDK tersebut,” ucap Dian.

Untuk diketahui, aturan ini sebenarnya telah mengemuka di publik sejak pertengahan 2023. Akan tetapi, perilisan kebijakan ini justru molor dari waktu yang ditargetkan untuk rampung dan siap diterbitkan pada akhir 2023.

Saat itu, aturan ini mencuat di tengah upaya pengendalian margin bunga bersih atau net interest margin (NIM) perbankan yang dinilai masih tinggi dan terus naik.

NIM sendiri merupakan selisih antara suku bunga kredit yang diberikan perbankan dengan suku bunga yang dibayarkan kepada pemilik dana pihak ketiga (DPK) dalam bentuk simpanan atau pinjaman dana dari pihak lainnya.

Makin besar angka NIM mengindikasikan bahwa potensi keuntungan perbankan dari dana yang disalurkan semakin besar.

Melansir data The Global Economy, sepanjang tahun 2021 posisi NIM perbankan RI berada di urutan ke-31 secara global sebesar 5,06%.

Di wilayah se-Asia Tenggara, posisi NIM perbankan RI duduk pada urutan kedua atau mengekor di belakang Kamboja dengan margin bunga bersih pada 2021 sebesar 5,35% atau selisih 29 basis poin (bps).

Adapun, berdasarkan Statistik Perbankan Indonesia, NIM perbankan saat ini mencapai 4,56% per April 2024, turun dibanding bulan sebelumnya yang mencapai 4,59%. Secara tahunan, NIM juga terpantau turun 21 basis poin (bps) dari sebelumnya 4,77% per April 2023.

Sebelumnya, Senior Vice President Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) Trioksa Siahaan juga mengamini tujuan dari aturan ini untuk mengendalikan margin bunga bersih (net interest margin/NIM) dan makin membuat nasabah teredukasi soal komponen dalam penetapan suku bunga.

Trioksa menyebut transparansi akan membuat masyarakat memilih bunga yang rendah, hingga tercipta efisiensi dan NIM yang terkendali.

Akan tetapi, dia mengingatkan, di tengah proses perilisan aturan baru ini, regulator perlu menaruh perhatian dalam mekanisme aturan seberapa jauh transparansi yang perlu dipublikasikan perbankan.

"Sehingga ketika publikasi dilakukan tidak membuat yang rahasia di bank juga diketahui oleh masyarakat, [perlu diatur] seberapa detail komponen yang perlu dipublikasikan," jelasnya.