Bisnis.com, JAKARTA -- Sekjen PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto memenuhi panggilan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dengan kasus suap jalur kereta di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan (DJKA Kemenhub).

Namun, pemeriksaan Hasto ternyata dijadwalkan ulang oleh KPK.

Hasto memenuhi panggilan penyidik hari ini, Kamis (15/8/2024), setelah sebelumnya dipanggil pertama kali di kasus tersebut, Jumat (19/7/2024).

Usai menjalani pemeriksaan, Hasto mengaku telah dijadwalkan untuk hadir di KPK besok, Jumat (16/8/2024). Namun, dia menyebut besok ada acara Pidato Kenegaraan oleh Presiden RI di DPR.

Kemudian, dia juga menyebut sudah ada agenda diskusi yang terjadwalkan sejak dua pekan lalu.

"Sehingga hari Senin kemarin saya berkirim surat, untuk memohon agar bisa dijadwalkan pada hari ini. Dimajukan satu hari," kata Hasto kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (15/8/2024).

Kendati sudah hadir, Hasto mengungkap belum diperiksa KPK dan masuk ke materi penyidikan.

Dia mengatakan bahwa keduanya sepakat untuk penjadwalan ulang pemeriksaan pekan depan, Selasa (20/8/2024).

"Tetapi KPK rupanya sangat sibuk, dan kami memaklumi hal tersebut, sehingga akhirnya tadi disepakati untuk dijadwalkan ulang pada 20 Agustus hari Selasa jam 10 pagi," ucapnya.

Hasto lalu mengatakan dia akan memberikan keterangan yang diperlukan dengan sebaik-baiknya, dengan sejujur-jujurnya.

Adapun, dalam perkara yang sama, lembaga antirasuah telah lebih dulu memeriksa Wakil Sekjen PDIP Yoseph Aryo Adhie Dharmo sebagai saksi, Kamis (18/7/2024).

Seperti halnya Hasto, Adhie tidak dipanggil terkait dengan jabatannya di PDIP.

KPK mengonfirmasi bahwa keduanya dipanggil dalam perkara yang sama, yakni pengembangan kasus suap proyek kalur kereta di DJKA Kemenhub.

Kasus itu berawal dari operasi tangkap tangan (OTT) KPK April 2023 lalu. Meski demikian, dia enggan memerinci lebih lanjut ihwal apa yang didalami dari keterangan Adhie.

Dia menyebut substansi pemanggilan sudah masuk ke materi penyidikan sehingga tidak bisa diungkap ke publik.

Di sisi lain, Adhie justru memberikan keterangan berbeda saat memberikan keterangan ke wartawan di Yogyakarta, Sabtu (20/7/2024).

Menurut salah satu petinggi DPP PDIP itu, dia memberikan keterangan kepada penyidik soal operasional Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Maruf Amin pada Pilpres 2019 lalu.

Adhie menceritakan saat itu dia diberi tugas sebagai Kepala Sekretariat TKN Jokowi-Maruf Amin.

Adapun, tim pemenangan Jokowi untuk periode kedua pemerintahannya saat itu dipimpin oleh Ketua Erick Thohir dan Sekjen Hasto Kristiyanto.

Dia lalu mengklaim pemanggilannya oleh penyidik KPK di kasus DJKA berkaitan turut menyangkut peran Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi.

“Pemeriksaan dipanggil terkait adanya foto saya bersama dengan Pak Budi Karya Sumadi,” kata Adhie, dikutip dari siaran pers.

Bisnis.com, JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah menyesuaikan waktu untuk melayangkan pemanggilan ulang terhadap Sekjen PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto.

Hasto sebelumnya dipanggil untuk diperiksa sebagai saksi dalam dua kasus yang berbeda itu. Politisi itu dipanggil dan memenuhi panggilan penyidik di kasus buronan Harun Masiku, Senin (10/6/2024). Kemudian, dia juga dipanggil di kasus DJKA Kemenhub, Jumat (19/7/2024). Bedanya, dia tidak memenuhi panggilan penyidik di kasus tersebut.

Lembaga antirasuah sebelumnya telah mengemukakan bahwa Hasto akan diperiksa lagi pada kasus tersebut. Apalagi, khusus di kasus Harun Masiku, ponsel dan buku catatan miliknya disita oleh penyidik sebagai barang bukti. Namun, sampai dengan saat ini, KPK belum kembali memanggil Hasto baik di kasus Harun maupun DJKA.

Juru Bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto menjelaskan bahwa pemanggilan terhadap Hasto tinggal menunggu kesiapan penyidik. Dia menyebut tim penyidik sudah menyusun rencana kegiatan penyidikan dia dua kasus tersebut.

"Menunggu kesiapan penyidik menyesuaikan rencana penyidikan yang telah dibuat," ungkap Tessa kepada wartawan, Rabu (7/8/2024).

Berdasarkan catatan Bisnis, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata pernah menyampaikan bahwa Hasto telah meminta agar dijadwalkan untuk kembali diperiksa terkait dengan kasus Harun Masiku pada Juli 2024.

"Saya diberi tahu akan dipanggil lagi. Cuma Pak Hasto sendiri yang akan datang sendiri jadi enggak perlu panggilan kalau enggak salah bulan Juli yang bersangkutan minta dijadwalkan," kata Alex, sapaannya, pada Juni 2024 tak lama setelah pemeriksaan Hasto di KPK.

Namun demikian, sampai dengan awal Agustus, Hasto belum kunjung dipanggil lagi sebagai saksi di kasus Harun Masiku. Mantan anggota DPR itu justru dipanggil ke KPK pada Juli 2024 terkait dengan kasus lain yaitu suap jalur kereta.

Pada Jumat (19/7/2024), sekjen partai terbesar di DPR itu justru dipanggil dalam kapasitasnya sebagai konsultan pada perkara di DJKA Kemenhub. Sehari sebelum Hasto dipanggil, Kamis (18/7/2024), Wasekjen PDIP Yoseph Aryo Adhie Dharmo lebih dulu diperiksa penyidik KPK.

Menurut pengakuan Yoseph, dia menjelaskan kepada penyidik KPK ihwal operasional Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Maruf Amin pada Pilpres 2019 lalu. Pada saat itu, dia mengaku diberi tugas sebagai Kepala Sekretariat TKN Jokowi-Maruf, yang dipimpin oleh Ketua Erick Thohir dan Sekretaris Hasto Kristiyanto.

Dia lalu mengklaim pemanggilannya oleh penyidik KPK di kasus DJKA berkaitan turut menyangkut peran Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi.

"Pemeriksaan dipanggil terkait adanya foto saya bersama dengan Pak Budi Karya Sumadi," kata Yoseph, dikutip dari siaran pers.

JAKARTA - Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menyoroti soal data manipulatif kebijakan impor beras dari pemerintah di tengah mencuatnya skandal demurrage Rp294,5 miliar yang diduga melibatkan Bapanas dan Bulog. Hasto beranggapan bahwa pemerintah telah memanipulasi data impor beras lantaran terbukti pada 2024 Indonesia harus melakukan impor beras sebanyak 6 juta ton.

"Kami selama ini getol menolak impor beras sekarang terbukti bahwa data-data yang sebelumnya disampaikan ternyata manipulatif," ujar Hasto dikutip, Senin, (5/8/2024).

Hasto menegaskan kebijakan impor beras harus dapat dipertanggungjawabka. Ia juga menyinggung soal permintaan maaf Jokowi baru-baru ini.

"Kebijakan-kebijakan itulah yang harus dipertanggungjawabkan terlebih dahulu kepada rakyat, dan itu harus di kedepankan, bukan permintaan maafnya dulu," jelas Hasto.

Sebagaimana diketahui, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Studi Demokrasi Rakyat (SDR) melakukan koordinasi guna mendalami data terkait keterlibatan Bapanas-Bulog dalam skandal demurrage atau denda beras impor sebesar Rp 294,5 miliar.

Pihak KPK telah meminta keterangan dan data terkait keterlibatan Bulog dan Bapanas di dalam skandal demurrage sebesar Rp294,5 miliar.

Sebelumnya, dokumen hasil riviu sementara Tim Riviu Kegiatan Pengadaan Beras Luar Negeri menemukan adanya masalah dalam dokumen impor hingga menyebabkan biaya demurrage atau denda sebesar Rp294,5 miliar.

Dalam penjelasannya, Tim Riviu menyebutkan bahwa ada masalah dalam dokumen impor yang tidak proper dan komplit sehingga menyebabkan biaya demurrage atau denda beras impor Bapanas-Bulog yang terjadi di wilayah pabean/pelabuhan Sumut, DKI Jakarta, Banten dan Jatim.

Akibat tidak proper dan komplitnya dokumen impor dan masalah lainya telah menyebabkan biaya demurrage atau denda beras impor Bulog-Bapanas senilai Rp294,5 miliar. Rinciannya, wilayah Sumut sebesar Rp22 miliar, DKI Jakarta Rp94 miliar, dan Jawa Timur Rp177 miliar.

Reporter: kompas.com | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P Hasto Kristiyanto tidak memenuhi panggilan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini, Jumat (19/7/2024).

Hasto sedianya akan diperiksa dalam kapasitasnya sebagai konsultan terkait kasus dugaan korupsi pembangunan dan perawatan jalur kereta api.

Proyek itu dilaksanakan di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA), Kementerian Perhubungan (Kemenhub).

“Sampai saat ini belum hadir sebagaimana tadi teman-teman ada yang menyampaikan kemungkinan bertabrakan dengan kegiatan,” kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto saat ditemui di Gedung Merah Putih KPK, Jumat.

Tessa mengatakan, penyidik masih menunggu informasi resmi dari pihak kuasa hukum Hasto mengenai alasannya absen dari jadwal pemeriksaan hari ini.

Lebih lanjut, Tessa menyebut penyidik akan menjadwalkan ulang pemeriksaan terhadap Hasto. “Kurang lebih seperti itu,” tutur Tessa.

Terpisah, kuasa hukum Hasto, Ronny Talapessy menyebut kliennya tidak bisa memenuhi panggilan penyidik karena tengah mengikuti kegiatan lain.

Menurut Ronny, surat panggilan penyidik baru diterima Hasto Jumat pagi ini. “Kami masih mempelajari materi pemanggilan ini dan kami pastikan akan tetap menghormati proses hukum yang berlangsung,” tutur Ronny.

Sebagai informasi, KPK tengah mengusut kasus dugaan korupsi pembangunan dan perawatan jalur kereta api di DJKA, Kementerian Perhubungan.

Kasus itu terus berkembang karena korupsi diduga terjadi di banyak titik pembangunan jalur kereta, baik di Jawa Bagian Tengah, Bagian Barat, Bagian Timur; Sumatera; dan Sulawesi.

Kasus di DJKA diawali dengan perkara PT Istana Putra Agung (IPA) Dion Renato Sugiarto yang menyuap Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Balai Teknik Perkeretaapian (BTP) Semarang, Bernard Hasibuan dan Kepala BTP Kelas 1 Semarang, Putu Sumarjaya.

Perkara itu kemudian terus berkembang hingga proyek-proyek pembangunan di Jawa Barat, Sumatera, dan Sulawesi.

Suap yang diberikan bervariasi yang mengacu pada persentase dari nilai proyek yang mencapai puluhan hingga ratusan miliar.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Hasto Tak Penuhi Panggilan, KPK Bakal Jadwalkan Ulang Pemeriksaan",