SMP Kristen Petra 3 (yang sebelumnya ditulis 2) dan SMA Kristen Petra 2 Surabaya berseteru dengan warga Perumahan Tompotika. Hal ini terkait dengan masalah kenaikan iuran keamanan dan kemacetan.

Berikut profil lokasi kedua sekolah Petra tersebut:

SMP Kristen Petra 3 dan SMA Kristen Petra 2 Surabaya terletak di Jalan Manyar Tirtoasri Nomor 1-3, Kelurahan Manyar Sabrangan. Lokasi sekolah tersebut berada di ujung jalan sebelah kanan dari arah masuk.

Kabag Legal Perhimpunan Pendidikan dan Pengajaran Kristen Petra, Christin Novianty Panjaitan, mengatakan sekolah tersebut telah berdiri setelah ada Perumahan Tompotika dari sekitar tahun 1980-an.

"(Dari tahun) 1980-an. Pastinya perumahan dulu, tetapi kan pada saat itu masih sepi. Akhirnya developer mendatangi Petra mengajak Petra yuk bangun sekolah di sini. Karena kan nanti kalau bangun di sini kan enak sekolahannya di perumahan. Nanti anak-anaknya warga kalau sekolah kan dekat. Akhirnya Petra beli lahan di sana untuk dibangun sekolah," ujar Christin kepada kumparan, Sabtu (3/8).

Christin menjelaskan, dua sekolah itu berada di wilayah RW 3. Sedangkan, RW 3 tidak termasuk dalam lingkungan Perumahan Tompotika. Hanya saja, akses jalan menuju ke sekolah tersebut melewati komplek perumahan.

"Secara domisili kami RW 3, Kelurahan Manyar Sabrangan. Jadi memang RW 4, RW 5, RW 7 ini karena jalannya aja yang kita lewati. Tetapi kalau domisili itu kita di RW 3," jelasnya.

Dengan akses seperti itu, hanya sekolah Petra saja yang dikenakan iuran keamanan Perumahan Tompotika. Sedangkan warga RW 3 tidak dikenakan biaya iuran.

"RW 3 tidak ikut bayar karena kan RW 3 tidak mempunyai akses pintu untuk Petra masuk. Jadi kita ikutnya RW 4, 5, 7 (untuk akses jalannya). Iuran untuk keamanan," terangnya.

Perumahan Tompotika sendiri dibagi oleh beberapa wilayah. RW 4 Menur Pumpungan, Kelurahan Menur Pumpungan, Kecamatan Sukolilo, RW 5 Manyar Sabrangan, Kelurahan Manyar Sabrangan, Kecamatan Mulyorejo, dan RW 7 Klampis Ngasem, Kelurahan Klampis Ngasem, Kecamatan Sukolilo.

"Oh beda. RW 4, 5, 7 ini beda-beda kelurahan," kata dia.

Ia menyampaikan bahwa total murid saat ini berjumlah sekitar 1.700 dan ada sejumlah warga sekitar yang bersekolah di dua sekolah tersebut.

"Kami kurang tahu ya (jumlah siswa yang berasal dari warga sekitar), cuma ada lah yang sekolah di sana," ungkapnya.

Warga Perumahan Tompotika, Surabaya, dengan SMP Kristen Petra 2 dan SMA Petra 2 Surabaya, berseteru terkait dengan penarikan uang keamanan hingga adanya penutupan jalan.

Warga juga memperkarakan terkait kemacetan di wilayahnya yang terjadi setiap pagi dan sore hari, saat orang tua murid menjemput atau mengantar anaknya.

Kabag Legal Perhimpunan Pendidikan dan Pengajaran Kristen Petra, Christin Novianty Panjaitan, menjelaskan bahwa pihak sekolah ditarik iuran keamanan oleh pihak RW Perumahan Tompotika mulai tahun 2017 hingga awal 2024.

Selama itu, terdapat kenaikan uang iuran keamanan sebanyak lima kali. "Awal pada 2017 Rp 18,5 juta. Naik jadi Rp 23 juta, naik lagi jadi Rp 30 juta, naik lagi jadi Rp 32 juta sampai akhirnya mengalami kenaikan lagi menjadi Rp 35 juta. Lima kali kenaikan ini, lima kali pihak Petra tidak pernah diajak rundingan," jelas Christin kepada kumparan, Sabtu (3/8).

Pada awal tahun 2024, pihak Petra diberikan surat edaran terkait kenaikan iuran keamanan per bulan menjadi Rp 35 juta. Petra pun membalas surat tersebut dengan menyatakan keberatan atas kenaikan iuran.

"Akhirnya tidak ada kesepakatan, mereka meminta Rp 35 juta, kami meminta Rp 25 juta," katanya. Pihak RW menyampaikan bahwa harus menuruti aturan tersebut dan ada perihal ancaman penutupan akses jalan menuju sekolah. "Karena memang kalau kita tidak mengikuti terkait kenaikan itu, akses jalan menuju sekolah ditutup," ucapnya.

Hingga pada akhirnya, Jalan Manyar Tirtoasri, akses menuju sekolah SMP dan SMA Kristen Petra 2 Surabaya, ditutup oleh warga pada tanggal 15 Mei 2024. Namun, tak sampai sehari, portal tersebut dibuka kembali oleh warga.

Atas kejadian tersebut, Petra melaporkan ke Komisi C DPRD Surabaya. Pihak Petra dan warga pun dipertemukan. Di situ membahas terkait dengan kenaikan iuran keamanan, penutupan akses jalan, dan permintaan laporan keuangan selama ini oleh Petra. "Tapi tiba-tiba tanggal 15 Mei jalannya ditutup saja. Pada saat itu, portal sudah dibuka. Jadi cuma sehari. Timbul lah kita ke Komisi C itu karena penutupan jalan itu," terangnya.

Pihak Petra dan RW Perumahan Tompotika diarahkan ke Bidang Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Pemkot Surabaya untuk pembahasan iuran keamanan. Di situ, warga memberikan laporan keuangan iuran keamanan dari periode bulan Mei 2023 sampai dengan Februari 2024.

Petra lalu menyelidiki dengan menanyakan kepada sekuriti kompleks perihal kesesuaian laporan keuangan tersebut. "Saya bilang bahwa laporan pertanggungjawaban itu tidak dapat kami validasi kebenarannya. Contohnya, ada pembayaran BPJS dibayarkan kepada sekuriti. Tetapi ketika kami tanyakan kepada sekuriti apakah dipakai untuk pembayaran BPJS, ada sekuriti yang berkata bahwa tidak, kami memakai untuk rokok dan BBM juga," ungkapnya.

Setelah itu, mereka kembali dipanggil di Komisi C DPRD Surabaya pada tanggal 17 Juli 2024. Saat pertemuan tersebut, pihak warga menyatakan bahwa Petra dibebaskan dari pembayaran iuran keamanan per 1 Juli 2024. Sehingga, Petra mulai Maret 2024 saat kenaikan Rp 34 juta hingga sekarang, tidak ada pembayaran iuran.

Alasan warga menaikkan iuran keamanan dijelaskan oleh Juru Bicara Kompleks Perum Tompotika yang juga warga RW 4, Triawan Kustiya. Ia menyebutkan bahwa pihaknya menaikkan iuran keamanan mencapai Rp 35 juta karena ingin menaikkan gaji satpam kompleks yang berjumlah sekitar 40 orang.

"Awal mulanya awal tahun 2024 kita menaikkan iuran dari Rp 32 juta menjadi Rp 35 juta. Pada Januari ke belakang, Petra masih bayar Rp 32 juta. Jadi mekanismenya itu di sini keluar iuran Rp 32 juta. Rp 32 juta ini 3 RW dengan Petra itu memasukkan ke kas yang ditampung oleh bendahara keamanan. Bendahara keamanan ini yang mengelola keuangan dari masing-masing Rp 32 juta ini dikumpulkan, dikelola bendahara keamanan, termasuk untuk bayar satpam," kata Tri.

"Satpam kami itu jumlahnya sekitar 40. Satpam kami ini hampir 4 tahun tidak naik (gajinya). Jadi per satpam dibayar Rp 2,7 jutaan. Terus kami berinisiatif untuk menaikkan paling tidak mendekati UMR. Akhirnya naik menjadi Rp 3 juta. Itu sudah kami perhitungkan tiap-tiap RW dikenakan jadi Rp 35 juta. Kami sudah memberi tahu ke Petra bahwa akan terjadi kenaikan Rp 35 juta. Di sinilah awal mulanya Petra tidak mau membayar Rp 35 juta. Padahal 3 RW ini tetap membayar Rp 35 juta ini," lanjutnya.

Terkait dengan laporan keuangan, Tri menyatakan bahwa dari awal memang tidak ada kesepakatan untuk melaporkan setiap bulannya. "Pada waktu Rp 32 juta Petra tidak pernah meminta laporan keuangan dan kita tidak punya agreement dengan Petra untuk membuat laporan keuangan, tidak ada pertanggungjawaban dari RW memberi laporan keuangan ke Petra," ungkapnya.

Warga juga mengeluhkan kemacetan setiap harinya di pagi dan sore hari saat orang tua murid SMP dan SMA Kristen Petra 2 Surabaya mengantar atau menjemput anaknya.

"Petra itu jumlah siswanya sekitar 1.700, ini pengakuan Petra saat rapat di Komisi C. Kita katakan 1.000 saja itu setiap hari mengantar sekolah itu kita anggap 1.000 kendaraan masuk ke sini. Begitu juga pulang sekolahnya itu ya hampir 1.000 kendaraan. Sehingga membuat trouble. Padahal, masalah kemacetan itu kami 7 pintu itu kami buka semua dan masih macet," bebernya.

"Kedua, untuk penurunan anak sekolah itu ada 3 tempat yang disediakan, perempatan Manyar Tirtomulyo, Tirtoasri ada 2. Itu macet sekali. Dengan macet seperti itu, kami merasa tidak nyaman. Karena pikiran kami kalau terjadi sesuatu misalnya ada kebakaran sementara Petra mengantar/jemput anak sekolah sementara pintu masuknya itu macet, terus mobil damkar harus segera menuju ke sini, bagaimana pertanggungjawabannya? Itulah yang menjadi persoalan di warga kami sehingga warga kami sebenarnya keberatan dengan adanya Petra di sini," lanjutnya.

Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) mengaku sudah banyak calon investor yang masuk ke megaproyek IKN. Hal itu ditandai dengan 423 letter of intent (LoI) dari berbagai negara untuk menggarap proyek di sana.

Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi OIKN, Agung Wicaksono merinci, sebanyak 29 LoI berasal dari Singapura. Kemudian 26 LoI berasal dari China, 25 LoI dari Jepang, 22 LoI dari Malaysia, 12 LoI dari Korea Selatan, 10 LoI dari Amerika Serikat (AS), 4 LoI dari Finlandia, 4 LoI dari Spanyol dan 3 LoI dari Jerman, dan selain 288 LoI dari pihak lainnya.

Agung mengatakan, sekitar setengah dari total LoI tersebut berupa investasi. Sementara sisanya, merupakan ketertarikan untuk menjadi vendor atau pun konsultan.

“Jadi sekitar setengahnya yang betul-betul minatnya investasi dan kita lagi sisir lagi, kita dipercepat terutama dengan terbitnya Perpres 75 tahun 2024 tentang Percepatan Pembangunan IKN,” katanya dalam acara ASN FEST 2024 Gerakan Bangun Nusantara di Jakarta, Sabtu (3/8).

Adapun Percepatan investasi didorong dengan terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2024. Dengan terbitnya Perpres tersebut, OIKN mendapat banyak sekali dukungan dan kepastian hukum untuk proses investasi yang selama ini diprioritaskan dalam negeri.

“Tapi setelahnya, investor asing kita lihat akan bisa masuk lebih banyak. Contohnya investor asing beberapa minggu lalu pak Presiden ke Uni Emirat Arab, kita ketemu dengan Masdar,” tutur Agung.

Dirinya, juga menyatakan, sudah ada investor swasta yang masuk untuk menggarap proyek di IKN dengan total komitmen Rp 51 triliun dan sudah groundbreaking. Namun sayangnya, Agung tidak merinci nama-nama investor tersebut.

Ia hanya mencontohnya, dari Abu Dhabi yakni Future Energy PJSC atau Masdar berencana melakukan studi kelayakan untuk mengembangkan proyek energi terbarukan sebesar 2 Gigawatt (GW) di IKN.

“Kita menyerahkan letter to proceed atau surat melanjutkan tahapan investasi dengan studi kelayakan. Itu salah satu bagaimana investor asing mulai masuk dan mulai melakukan tahapan-tahapannya di IKN,” terang Agung.

Sebelumnya, memang Badan Otorita IKN melaporkan sebanyak Rp51,35 triliun uang dari investor sudah masuk ke IKN untuk membangun berbagai macam fasilitas kota. Total nilai investasi tersebut merupakan akumulasi dari acara groundbreaking tahap I sampai tahap VI.

Pada Groundbreaking Tahap VI yang berlangsung pada 4-5 Juni kemarin, lima badan usaha sektor pendidikan dan riset serta tiga badan usaha sektor pendukung turut berpartisipasi, dengan total investasi yang terealisasi mencapai Rp 1,75 triliun.

OIKN mencatat setidaknya untuk membangun IKN perlu membutuhkan dana sekitar USD 32 miliar atau Rp 467 triliun. Dana tersebut berasal dari APBN 20 persen dan pihak swasta atau dunia usaha 80 persen.

Video perseteruan sekolah swasta dengan warga di Surabaya viral di media sosial. Perseteruan itu diduga karena pihak sekolah menolak membayar iuran keamanan Rp 105 juta, sehingga warga menutup salah satu akses jalan ke sekolah.

kumparan mendatangi sekolah tersebut, yakni SMP Kristen Petra 2 dan SMA Kristen Petra 2 Surabaya di Jalan Raya Manyar Tirtosari, Kecamatan Sukolilo. Mereka berseteru dengan warga sekitar dari Perum Tompotika.

Juru Bicara Kompleks Perum Tompotika yang juga warga RW 4, Triawan Kustiya, mengklarifikasi terkait informasi yang menyebut pihak Petra membayar iuran keamanan sebesar Rp 105 juta per bulan untuk RW 3, RW 4 dan RW 7 perumahan tersebut.

Ia menjelaskan bahwa Petra bukan membayar iuran ke 3 RW tersebut dengan nilai total Rp 105 juta, melainkan Petra bersama dengan RW 4, RW 5, RW 7, membayar iuran masing-masing Rp 32 juta yang rencananya naik sebesar Rp 35 juta.

Sehingga, jika ditotal dari 3 RW serta Petra (masing-masing Rp 35 juta) menjadi Rp 140 juta per bulan untuk iuran keamanan kompleks.

"Awal mulanya awal tahun 2024 kita menaikkan iuran dari Rp 32 juta menjadi Rp 35 juta," ucapnya.

Wakil Wali Kota Surabaya, Armuji ikut turun langsung mengecek hal tersebut. Ia menuturkan masalah iuaran ini muncul karena sekolah Petra merasa keberatan dengan kenaikan harga iuran tersebut.

"Dari awalnya Rp 25 juta (per bulan), naik Rp 32 juta. Rp 32 juta, Petra masih mau bayar terus dinaikan lagi jadi Rp 35 juta itu, Petra nggak mau, keberatan," ujar Armuji kepada wartawan, Jumat (2/8).

"Rp 35 juta itu kali 4, jadi seratus sekian per bulan untuk gaji satpam, lah satpam dihitung seluruh kompleks itu satpamnya sekitar 25-30-an," lanjutnya.

Armuji menerangkan karena masalah itu warga menutup salah satu akses jalan menuju sekolahan menggunakan portal. Hal itu menimbulkan kemacetan di wilayah sekitar SMP 2 dan SMA 2 Petra Surabaya.

Menurut Armuji, jalan yang ditutup itu merupakan salah satu akses menuju sekolah yang berada di dalam kompleks perumahan. Jalan itu, katanya, merupakan jalan milik Pemkot.

"Mereka dengan asumsi sekolah itu memakai jalan warga yang ada di situ, padahal itu jalan pemkot sudah diserahkan tahun 70 sekian itu sudah milik pemkot," ucap Armuji.

Penutupan akses jalan ke sekolah tersebut dilakukan warga sejak 15 Mei 2024 karena Petra tidak mau membayar iuran dengan tarif yang baru.

Juru Bicara Kompleks Perum Tompotika yang juga warga RW 4, Triawan Kustiya mengungkapkan iuran keamanan itu digunakan menggaji satpam yang bekerja di kompleks tersebut. Jumlahnya sekitar 40 orang yang bekerja dalam tiga shift.

Alasan pihak RW menaikkan harga iuran karena berinisiatif untuk menaikkan gaji para satpam yang 5 tahun terakhir belum ada kenaikan.

"Jadi per satpam dibayar Rp 2,7 jutaan. Terus kami berinisiatif untuk menaikkan paling tidak mendekati UMR. Akhirnya naik menjadi Rp 3 juta. Itu sudah kami perhitungkan tiap-tiap RW dikenakan jadi Rp 35 juta. Kami sudah memberi tahu ke Petra bahwa akan terjadi kenaikan Rp 35 juta. Di sinilah awal mulanya Petra tidak mau membayar Rp 35 juta. Padahal 3 RW ini tetap membayar Rp 35 juta ini," ucapnya.

Tri juga menyampaikan bahwa setiap pagi dan sore hari, di kompleks tersebut terjadi kemacetan yang diakibatkan dari orang tua murid yang mengantar maupun menjemput.

"Jalan yang ada di Tompotika ini kan bulan jalan kelas satu yang tidak bisa diisi dengan kendaraan yang banyak. Sehingga membuat trouble. Padahal, masalah kemacetan itu kami 7 pintu itu kami buka semua dan masih macet," ungkapnya.

"Kedua, untuk penurunan anak sekolah itu ada 3 tempat yang disediakan, perempatan Manyar Tirtomulyo, Tirtoasri ada 2. Itu macet sekali. Jadi sampai saya pun kalau nganter anak sekolah itu jam 6 kurang harus segera berangkat. Karena kalau saya mengantar jam 6 lebih saya pasti akan terjebak macet. Macetnya itu jam pagi sama setengah 4 itu pasti macet luar biasa," lanjutnya.

Atas kemacetan itu, warga di kompleks merasa tidak nyaman karena aksesnya terhambat. "Misalnya ada kebakaran sementara Petra mengantar/jemput anak sekolah sementara pintu masuknya itu macet, terus mobil damkar harus segera menuju ke sini, bagaimana pertanggungjawabannya? Belum lagi emergency warga misalnya kena serangan jantung harus pergi dijemput ambulans ndak bisa juga. Itulah yang menjadi persoalan di warga kami sehingga warga kami sebenarnya keberatan dengan adanya Petra di sini," bebernya.

Pihak sekolahan menolak karena merasa keberatan dan tidak pernah dilibatkan saat penetapan kenaikan iuran. Mereka juga tidak mendapat laporan penggunaan iuran tersebut.

"Yang kita permasalahkan ketika menaikkan iuran tahun 2024 tidak pernah diundang mengenai kenaikan iuran. Petra dianggap oleh RW setempat sejenis 1 RW, jadi kita dianggap membayar setara 1 RW," kata Kabag Legal Perhimpunan Pendidikan Dan Pengajaran Kristen Petra, Christin Novianty Panjaitan kepada wartawan, Jumat (2/8).

"Kenaikan iuran tanpa melibatkan kita itu sering, sejak tahun 2017 sampai 2024 ini kita tidak pernah dilibatkan kenaikan iuran," lanjutnya.

Selain itu, pihak sekolahan juga tidak pernah mendapat laporan keuangan dari RW atas pembayaran tersebut. Pihak Petra menyebut bahwa mereka telah bersurat namun tidak direspons.

Kabag Legal Perhimpunan Pendidikan Dan Pengajaran Kristen Petra, Christin Novianty, mengungkapkan kasus ini sudah beberapa kali dimediasi. Pada 27 Mei 2024, Komisi C DPRD Surabaya memediasi warga dengan pihak sekolah dan Pemkot.

Dalam pertemuan di Komisi C DPRD Surabaya tersebut, pihak Petra meminta agar jalan akses menuju sekolah tidak boleh ditutup dengan alasan merupakan fasilitas umum.

Selain itu, pihak Dinas Perhubungan (Dishub) Surabaya diminta untuk mengkaji lalu lintas di sekitar sekolah terkait kemacetan di wilayah tersebut.

"Resume rapat, dishub segera melakukan kajian analisis dampak lalu lintas terkait lalu lintas di Jalan Menur Pumpungan, Jalan Manyar Airdes, Jalan Manyar Tirto Yoso, Jalan Manyar Tirto Asri, Jalan Manyar Tirto Mulyo keluar masuk Petra atau titik macetnya. Akses menuju sekolah Petra tidak boleh ditutup karena fasum (fasilitas umum). Akses jalan itu sudah fasum dan sudah diserahkan ke BPN," ujarnya.

Kemudian, pihak Petra dengan warga diminta untuk ke Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Pemkot Surabaya soal perseteruan biaya iuran.

"Akhirnya ketemu di bagian Kesra bahas iuran, kita tidak menemukan kesepakatan terkait itu pihak mereka maunya Rp 35 juta, pihak kita Rp 25 juta. Kami tidak mau bayar Rp 35 juta karena laporan yang diberikan pihak RW tidak transparansi dan kita sulit membuktikan kebenaran terkait laporan yang diberikan pihak RW ke kita," ucapnya.

Lalu, kedua belah pihak kembali dipanggil oleh Komisi C DPRD Surabaya pada tanggal 17 Juli 2024. Di situ, pihak warga menyatakan walkout karena tidak setuju dengan pertanyaan laporan keuangan dan fasilitas umum jalan.

Polsek juga memediasi masalah ini. Warga akhirnya mau membuka akses ke sekolah tersebut usai mediasi tersebut. Namun soal jumlah kenaikan iuran keamanan belum ada kesepakatan.