Jakarta -

Digitalisasi saat ini menjadi pilar penting dalam memperkuat pondasi pemerintahan modern di era perkembangan teknologi yang semakin pesat. Digitalisasi tidak hanya sekadar adaptasi teknologi, tetapi juga sebuah langkah strategis yang mendukung terciptanya sistem pemerintahan yang lebih transparan, inklusif, dan efisien.

Dengan adanya teknologi digital, proses administrasi dan pelayanan publik dapat dijalankan dengan lebih cepat, akurat, dan terintegrasi, sehingga mampu meningkatkan kualitas layanan yang diterima oleh masyarakat.

Direktur Digital Business Peruri Farah Fitria Rahmayanti menyampaikan bahwa Pemanfaatan Big Data dan AI dalam pemerintahan dapat membantu proses pengambilan keputusan dan merumuskan kebijakan yang sesuai berdasarkan kebutuhan masyarakat.

Peruri sebagai GovTech Indonesia yang diberi nama INA DIGITAL merupakan penyelenggara keterpaduan layanan digitalisasi pemerintah yang fokus terhadap penggunaan teknologi terkini guna menyediakan layanan dengan prinsip user-centric, di mana desain dan pengembangannya berfokus pada kebutuhan dan pengalaman pengguna.

Dalam diskusi tersebut, Imam Resti M selaku Kepala Bidang Tata Kelola BSrE, menggarisbawahi tiga kunci penting dalam upaya transformasi digital yaitu growth mindset, innovation, dan teamwork.

Imam menjelaskan, membangun pola pikir yang adaptif sangat penting untuk perkembangan yang berkelanjutan dan menciptakan budaya yang terbuka terhadap kemajuan. Ia juga menyatakan bahwa keberhasilan transformasi digital bergantung pada sinergi dan keterlibatan semua pihak.

Setiaji selaku Chief of DTO Kementerian Kesehatan juga membagikan pengalamannya dalam penerapan teknologi digital di sektor kesehatan. Ia menjelaskan bagaimana data dapat membantu dalam pengambilan keputusan yang lebih tepat dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Setiaji berharap bahwa kolaborasi antara teknologi dan industri kesehatan dapat terus ditingkatkan untuk mencapai sistem dan kualitas layanan kesehatan yang lebih baik ke depannya.

INA DIGITAL sebagai bagian dari PERURI menyoroti pentingnya mengutamakan pengalaman pengguna (user experience) dalam mengembangkan produk atau layanan digital untuk memastikan bahwa produk yang diciptakan benar-benar memenuhi kebutuhan masyarakat. Setiap fitur dirancang untuk memudahkan akses pengguna dan memastikan bahwa pengguna dapat memahami dan memanfaatkan layanan yang tersedia dengan baik.

Median Yuli Hartanto selaku Head of Government Digital Solution and Service Digital PERURI mengharapkan kegiatan ini dapat menjadi solusi untuk meningkatkan kualitas layanan publik di Indonesia. "Kami berharap kegiatan ini dapat mendorong pemanfaatan teknologi dalam menghadapi tantangan di masa depan dan menjadi langkah awal untuk dapat memanfaatkan teknologi dan menciptakan solusi yang inovatif," ujar Median.

Ditunjuk sebagai GovTech Indonesia berdasarkan Perpres 82/2023, PERURI berkolaborasi dengan Balai Sertifikasi Elektronik Badan Siber dan Sandi Negara (BSrE-BSSN) menyelenggarakan acara BE TALK dengan tema "Big Data and AI for Digital Government Improvement" di Balai Subono Mantofani, Kantor PERURI Jakarta pada Selasa (29/10).

Acara ini fokus membahas pemanfaatan teknologi terkini, khususnya Big Data dan Artificial Intelligence (AI) dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi layanan publik di Indonesia, sejalan dengan asas cita Presiden dan Wakil Presiden Indonesia dalam menciptakan pemerintahan berbasis digital.

(kil/kil)

Jakarta -

Sebagai upaya untuk memperkuat tata kelola layanan publik, Ombudsman Republik Indonesia menggelar sosialisasi dan edukasi kepada Bank BRI tentang pencegahan maladministrasi. Kegiatan ini berlangsung di di Radio Auditorium Brilian, Kantor Pusat BRI di Jakarta, Minggu (17/10).

Ombudsman Republik Indonesia berperan krusial sebagai pengawas dan penegak tata kelola pelayanan publik. Institusi ini bertanggung jawab dalam mengawasi, menyelesaikan laporan dan aduan masyarakat, serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan pelayanan.

Ombudsman Republik Indonesia berperan krusial sebagai pengawas dan penegak tata kelola pelayanan publik. Institusi ini bertanggung jawab dalam mengawasi, menyelesaikan laporan dan aduan masyarakat, serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan pelayanan.

"Kami tidak hanya mengawasi, tetapi juga berupaya membangun hubungan kolaboratif dengan penyelenggara layanan, termasuk BRI, untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip Good Governance diterapkan secara efektif," ujar Anggota Ombudsman Republik Indonesia Sektor Perekonomian Yeka Hendra Fatika, dalam keterangan tertulis, Jumat (1/11/2024).

Pada kesempatan yang sama, Direktur Retail Funding and Distribution BRI Andrijanto mengungkapkan touch point pengaduan nasabah telah bergeser dari konvensional ke digital channel melalui Sabrina dan BRImo. BRI juga telah mengembangkan tracking system pengaduan sehingga nasabah dapat memantau tahapan proses penanganan pengaduan.

"BRI berkomitmen senantiasa memberikan solusi yang tepat untuk membangun kepercayaan nasabah sesuai dengan prinsip Good Corporate Governance," ujar Andrijanto.

Dengan meningkatnya penggunaan layanan digital, BRI mencatat pertumbuhan pengguna aplikasi mobile banking mencapai 24,66% dibandingkan tahun lalu. Ini menunjukkan bahwa masyarakat semakin percaya dan beralih ke layanan digital yang lebih efisien dan transparan.

Kolaborasi antara BRI dan Ombudsman diharapkan dapat menjawab tuntutan tersebut, serta memperkuat mekanisme pengaduan yang ada, sehingga masyarakat merasa lebih terlindungi.

Ombudsman dan BRI berharap bahwa kegiatan ini dapat menjadi langkah awal untuk menciptakan lingkungan pelayanan publik yang lebih baik. Melalui edukasi dan kolaborasi yang intensif, diharapkan dapat mengurangi kasus maladministrasi dan meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap layanan perbankan.

Kegiatan sosialisasi ini menegaskan pentingnya sinergi antara lembaga publik dan sektor perbankan dalam menciptakan pelayanan yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, BRI dan Ombudsman siap menghadapi tantangan di era digital dan memastikan pelayanan publik yang lebih baik untuk seluruh lapisan masyarakat.

(anl/ega)

Jakarta -

Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) mendapatkan aduan soal ganti rugi lahan jalan tol yang tidak dibayarkan. Dia didatangi seorang perempuan yang mengeluhkan soal ganti rugi lahan jalan tol di Samarinda-Balikpapan, Kalimantan Timur.

Jokowi mengunggah momen menerima aduan tersebut lewat akun Instagram resmi @jokowi. Dilihat Minggu (27/10/2024), perempuan itu terlihat mencegat mobil Jokowi untuk menyampaikan aduannya.

Dari dalam mobilnya, Jokowi mendengarkan aduan tersebut. Katanya, perempuan itu telah 5 kali berusaha menemuinya.

"Saya dengar Ibu ini sudah 5 kali berusaha datang dari Samarinda untuk bertemu saya, mengadukan nasib tanahnya yang dijual untuk proyek tol Samarinda yang hingga hari ini belum menerima ganti rugi," tulis Jokowi dalam keterangan unggahannya.

Meski sudah purnatugas sebagai Presiden, Jokowi menyatakan dirinya akan tetap membuka ruang untuk mendengar keluhan dari warga.

"Meski jabatan dan tanggung jawab sebagai Presiden sudah selesai, saya tetap membuka ruang dan waktu untuk mendengar keluhan masyarakat. Hati saya untuk bangsa ini, untuk Indonesia," katanya.

Dalam video yang diunggah itu, nampak perempuan paruh baya tersebut bercerita soal keluhannya langsung kepada Jokowi. Dia mengaku belum mendapatkan ganti rugi lahan.

Perempuan itu bercerita dirinya merasa dibohongi soal penjualan lahan untuk jalan tol. Dia menyinggung soal sertifikat tanah yang digabungkan menjadi satu unit.

"Lahan tol itu, Pak, sampai sekarang belum dibayar, dibohongi itu saya," tutur perempuan itu penuh haru di depan Jokowi.

"Itu orang tiga punya, Pak, dijadikan satu. Maksud saya dipisahin, Pak. Ndak mau mereka pisahin, Pak. Dijadikan satu, Pak, kan namanya kita ipar, Pak. Sama saudara lain dipisahin," lanjutnya.

Jokowi pun mengaku akan menindaklanjuti keluhan tersebut. Keluhannya itu didapatkan Jokowi pada hari Sabtu, dia bilang hari Senin dirinya akan mencoba menghubungi pihak terkait.

"Ini hari apa toh, Sabtu. Senin aja, hari Senin saya kontaknya, saya data dulu," jawab Jokowi.

(hal/rrd)

Jakarta -

Kartu ATM terblokir merupakan masalah umum yang sering terjadi. Kasus ATM terblokir biasanya karena salah memasukkan PIN sebanyak 3 kali, atau penggunaan kartu dalam jangka waktu yang lama.

Hal tersebut juga yang kerap dialami nasabah bank Mandiri. Namun, kamu tidak perlu khawatir, karena ada berbagai cara mengatasi ATM Mandiri terblokir tanpa harus pergi ke bank.

Cara Mengatasi ATM Mandiri Terblokir Tanpa ke Bank

Berdasarkan informasi yang didapat detikFinance dari akun X @MandiriCare (21/10/2024), cara mengatasi atm mandiri terblokir tanpa ke bank yaitu dengan melakukan permintaan membuka blokir yang bisa dilakukan melalui:

1. Pembukaan Blokir ke Layanan CS Machine Mandiri (CSM)

Berikut adalah cara membuka kartu ATM Mandiri yang terblokir di CS Machine Mandiri terdekat:

• Pilih menu "Buka blokir kartu debit"
• Input kartu debit
• Tap e-KTP dan fingerprint
• Masukkan PIN lama
• Ambil kartu debit lama
• Selesai.

2. Membuka Blokir Kartu ATM Mandiri lewat Email

Pengaduan ATM Mandiri terblokir juga bisa diinformasikan dengan mengirimkan email yang terdaftar di Bank Mandiri ke mandiricare@bankmandiri.co.id. Untuk membuka blokir kartu ATM Mandiri, berikut adalah data-data yang dibutuhkan untuk disampaikan melalui email:

• Nomor rekening Bank Mandiri
• Nama lengkap sesuai KTP
• Tanggal lahir
• Nama Ibu kandung
• Nomor KTP
• Saldo terakhir
• Jenis transaksi terakhir
• Nominal transaksi terakhir (tanggal detail dan nominal)
• Penjelasan pengaduan permohonan.

3. Menghubungi Layanan Mandiri Call

Jika detikers masih bingung dengan cara-cara sebelumnya, mengatasi kartu ATM Mandiri yang terblokir bisa dengan menghubungi call center Mandiri di nomor 14000.

Kamu bisa memberikan informasi terkait masalah atau kendala yang dialami dengan petugas call center, yang bisa dihubungi setiap hari selama 24 jam.

4.Cara Membuka Blokir Kartu ATM di Livin by Mandiri

Saat ini, nasabah Mandiri juga bisa melakukan pembukaan blokir melalui aplikasi Livin by Mandiri. Berikut langkah-langkahnya:

• Buka aplikasi Livin by Mandiri
• Pada halaman beranda, pilih Pengaturan.
• Pilih Kartu Debit & Kartu Kredit.
• Pilih Kartu Debit/Kredit yang ingin diaktifkan.
• Pilih kartu yang ingin dibuka blokirnya.
• Periksa kembali informasi kartu yang ingin dibuka blokir, lalu kilik "Buka Blokir".
• Masukkan PIN Livin'
• Tunggu hingga ada notifikasi "Kartu Aktif Kembali".

Jika nasabah tidak mengingat PIN kartu ATM Mandiri debit sebelumnya karena lupa, tidak bisa dilakukan secara online. Maka untuk melakukan pembukaan blokir perlu datang langsung ke kantor cabang Bank Mandiri terdekat.

Jika mengunjungi KC terdekat, pastikan untuk membawa KTP asli, mandiri kartu debit. Pembukaan blokir ATM akan dikenakan biaya Re-issue sebesar Rp 5.000.

Kartu ATM yang terblokir tetap dapat menerima transfer, selagi status rekeningnya masih aktif. Untuk diingat, nasabah perlu menjaga kerahasiaan data perbankan seperti PIN, CVV, OTP. Jangan sampai data dan PIN kartu debitnya berpindah tangan.

Kartu ATM Mandiri bisa digunakan kembali setelah pembukaan blokir berhasil. Semoga penjelasan mengenai cara mengatasi ATM Mandiri terblokir tanpa ke bank bisa bermanfaat.

(khq/fds)

Reporter: kompas.com | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA.Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jakarta membuka posko pengaduan sepanjang masa kampanye calon gubernur (cagub) dan calon wakil gubernur (cawagub) di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.

Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Jakarta, Benny Sabdo, menjelaskan bahwa posko itu didirikan untuk memfasilitasi warga melapor jika menemukan pelanggaran kampanye.

"Iya, kami Bawaslu mendirikan posko. Tujuannya terkait laporan pelanggaran kampanye," ujar Benny saat dihubungi Kompas.com, Kamis (3/10/2024).

Adapun lokasi posko aduan itu tersebar di tingkat provinsi, kota, dan kabupaten hingga kecamatan yang ada di Jakarta. Total ada 51 posko aduan.

"Posko itu di tingkat provinsi, lalu kabupaten/kota, dan kecamatan. Kecamatan di Jakarta itu ada 44 kecamatan," ucap Benny.

Selain itu, Bawaslu Jakarta juga memberikan kemudahan bagi warga yang tidak dapat melapor secara langsung dengan melakukan laporan melalui aplikasi pesan singkat.

"Kami ada call center dan nomor WhatsApp. Saya tidak hafal, tetapi itu ada di web Bawaslu," kata Benny.

Sebagai informasi, masa kampanye untuk calon gubernur dan calon wakil gubernur Jakarta pada Pilkada 2024 telah dimulai sejak pekan lalu, tepatnya Rabu (25/9/2024).

Jadwal Pilkada 2024 tertuang dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 2 Tahun 2024.

Berdasarkan PKPU, pelaksanaan kampanye Pilkada 2024 dilaksanakan selama hampir 60 hari, mulai 25 September hingga 23 November 2024.

Setelah kampanye Pilkada 2024 berakhir, tahapan selanjutnya adalah pemungutan suara secara serentak yang dilakukan pada 27 November.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Bawaslu Buka Posko Aduan Kampanye di Pilkada Jakarta 2024", Klik untuk baca: https://megapolitan.kompas.com/read/2024/10/03/18372411/bawaslu-buka-posko-aduan-kampanye-di-pilkada-jakarta-2024.

JAKARTA - Jika menemukan produk-produk pangan yang sudah tidak layak lagi untuk dikonsumsi alias rusak, para konsumen sebaiknya tidak langsung memviralkannya di media sosial (medsos). Hal ini untuk menghindari adanya tuntutan hukum dari pelaku usaha karena menilai konsumen telah mencemarkan nama baik mereka.

?Kita sudah sampaikan kepada konsumen bagaimana cara mereka untuk mengadu,? ujar Kepala Bidang Pengaduan dan Hukum Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia ( YLKI ), Rio Priambodo kepada media baru-baru ini.

Menurutnya, cara yang bisa dilakukan konsumen adalah secara internal, eksternal, dan paling tinggi bisa melalui pengadilan. Di tahan internal, katanya, ini biasanya konsumen harus mengklarifikasi terlebih dahulu atau mengadukan dulu kepada pelaku usahanya sebelum kepada pihak ketiga maupun ke medsos, sehingga apa yang dikeluhkan konsumen bisa teratasi.

?Jadi, diselesaikan dulu secara internal. Tidak perlu dipublikasi secara luas karena akan berpotensi digugat oleh pelaku usaha itu sangat tinggi,? tukasnya.

Dalam hal membuat pengaduan, konsumen juga harus menyampaikan bukti-bukti pendukung dan juga fakta-fakta yang ada. ?Jadi, kronologis suasana yang ada harus disampaikan secara jujur dan jelas apa adanya yang didukung bukti-bukti otentik lainnya seperti kwitansi atau bukti pembelian dan pembayaran dan sebagainya. Bahkan, kalau ada perjanjian itu juga bisa dilampirkan sehingga itu bisa mendukung pengaduan yang akan kita disampaikan kepada pelaku usaha,? tuturnya.

Ketika itu tidak bisa diselesaikan dengan pelaku usaha, Rio mengatakan ada pihak-pihak eksternal yang bisa dimanfaatkan oleh konsumen sebagai lembaga alternatif penyelesaian sengketa konsumen. ?Jadi, harapannya seperti itu,? ucapnya.

Adapun lembaga-lembaga yang dihadirkan negara melalui Undang-Undang Perlindungan Konsumen untuk bisa menjembatani keluhan-keluhan konsumen adalah YLKI, Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN), Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).

?Nah, media sosial itu hanya menjadi alternatif terakhir dan jangan untuk dijadikan supaya si konsumen menjadi viral dan lain sebagainya,? katanya.

Dia meminta konsumen agar jeli dan bijak dalam menggunakan media sosial. Memang, lanjutnya, ada jargon no viral no justice atau tidak viral tidak ada keadilan.

?Tapi, sebaiknya konsumen harus menyampaikan pengaduannya dengan fakta terlebuh dahulu ke pelaku usahanya sehingga ada klarifikasi keseimbangan informasi,? ujarnya.

Ditegaskan, YLKI sudah beberapa kali mewanti-wanti konsumen agar ketika mengadukan masalahnya, sebaiknya mereka meengikuti alur-alur tersebut. ?Ini untuk menghindari adanya gugatan baik secara perdata maupun yang dilaporkan ke kepolisian terkait dengan pencemaran nama baik. Nah, ini kita harapkan tidak terjadi pada konsumen,? tandasnya.

YLKI saja, menurutnya, dalam melakukan pendampingan terhadap konsumen sangat berhati-hati. Hal itu mengingat di zaman sekarang sangat rentan konsumen itu digugat balik. Karenanya, YLKI perlu melihat secara utuh bukti-bukti yang disampaikan konsumen.

?Ketika menerima pengaduan,YLKI tidak langsung menindaklanjuti. Tapi menganalisa dengan betul apa yang terjadi dan juga apakah pengaduan itu didukung fakta-fakta yang otentik, sehingga ini memperkuat posisi konsumen ketika kita melakukan advokasi dan kita kemudian meneruskan pengaduan,? tuturnya.

Lanjutnya, jangan sampai meneruskan pengaduan ternyata nanti konsumen yang salah informasi atau memang ada sesuatu yang tidak kuat, sehingga memperlemah kedudukan konsumen. Misalkan bukti-buktinya tidak ada dan hanya karena emosional saja, hanya menyampaikan luapan amarahnya saja, tapi tidak didukung dengan bukti-bukti yang kuat. ?Nah, yang seperti ini yang tidak kita harapkan,? tukasnya.

Reporter: Ferry Saputra | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat aduan tertinggi perilaku petugas penagihan berasal dari fintech lending sekitar 29.000 pengaduan periode Januari 2024 hingga Juli 2024. Menanggapi hal itu, Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) menyatakan pengaduan tersebut tentunya perlu dilakukan verifikasi terkait masalah yang diadukan valid atau tidak.

Sebab, Ketua Umum AFPI Entjik Djafar menyebut saat ini ada fenomena buruk yang terjadi, yakni adanya kelompok gagal bayar yang dilakukan beberapa borrower.

"Mereka yang mengajak masyarakat untuk tidak membayar kewajibannya, bahkan diajarkan cara menyiasati untuk tidak membayar pinjaman melalui media sosial," ujarnya kepada Kontan, Kamis (15/8).

Entjik menerangkan salah satu ajakannya adalah melakukan pengaduan ke OJK agar penagihan berhenti, padahal sebenarnya ada iktikad buruk dari peminjam tersebut untuk tidak membayar kewajibannya.

Menurutnya, hal itu yang merusak mental bangsa Indonesia. Dia bilang masyarakat harus paham dan sadar bahwa jika sudah meminjam wajib membayar pinjaman tersebut. Oleh karena itu, Entjik menyebut literasi menjadi hal penting dilakukan saat ini agar masyarakat paham akan kewajiban mereka dalam mengembalikan pinjaman.

Sebagai informasi, Pada Januari 2024 hingga Juli 2024, Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Perlindungan Konsumen OJK Friderica Widyasari Dewi menyebut aduan tertinggi perilaku petugas penagihan berasal dari fintech sekitar 29.000 pengaduan, pembiayaan sekitar 5.000 pengaduan, dan perbankan sekitar 4.000 pengaduan.

Dia bilang OJK akan terus melakukan upaya penegakan disiplin atas pelanggaran ketentuan yang dilakukan petugas penagihan dari Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK). Selain itu, OJK juga melakukan pemeriksaan terhadap PUJK yang masih diadukan konsumen terkait pelanggaran petugas penagihan dan OJK juga sudah memberikan sanksi administratif terkait pelanggaran yang dilakukan.

Reporter: Ferry Saputra | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menerima 218.300 permintaan layanan melalui Aplikasi Portal Perlindungan Konsumen (APPK), termasuk 17.003 pengaduan, sejak 1 Januari 2024 hingga 31 Juli 2024.

Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Perlindungan Konsumen OJK Friderica Widyasari Dewi mengatakan dari 17.003 pengaduan tersebut, sebanyak 6.005 berasal dari sektor perbankan, 6.289 berasal dari industri financial technology, 3.701 berasal dari industri perusahaan pembiayaan.

"Selain itu, 756 berasal dari industri asuransi, serta sisanya merupakan layanan sektor pasar modal dan Industri Keuangan Non Bank (IKNB) lainnya," ucapnya dalam konferensi pers RDK OJK, Senin (6/8).

Sementara itu, Friderica menyampaikan sampai 31 Juni 2024, OJK telah menerima pengaduan entitas ilegal sebanyak 10.104 pengaduan.

"Pengaduan itu meliputi pengaduan pinjol ilegal sebanyak 9.596 dan pengaduan investasi ilegal sebanyak 508," ujarnya.

Friderica juga menerangkan sejak 2017 hingga Juni 2024, OJK telah menghentikan atau memblokir total entitas illegal sebanyak 9.889. Berdasarkan data secara total, OJK paling banyak menghentikan atau memblokir pinjaman online (pinjol) ilegal sebanyak 8.271, disusul investasi ilegal sebanyak 1.367.

JAKARTA, KOMPAS.com - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melaporkan, tren pengaduan konsumen sektor keuangan sedang meningkat.

Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen OJK Friderica Widyasari Dewi menjelaskan, hal ini sebenarnya merupakan dampak dari sosialisasi pengaduan yang terus dilakukan pihaknya.

"Kan berarti setiap kali kami sosialisasi, kami ajarin ngadunya ke mana, orang jadi semakin pintar," kata dia usai acara Edukasi Keuangan bagi Pelajar, Jumat (26/7/2024).

Ia menambahkan, hal tersebut juga mengindikasikan peningkatan jumlah rekening dan jumlah investor di pasar modal.

"Jadi menurut kami bisa dipahami mengapa jumlah aduannya meningkat," imbuh dia.

Lebih lanjut, perempuan yang karib disapa Kiki tersebut menjelaskan, saat ini pelaku usaha jasa keuangan (PUJK) dapat turut memantau adanya aduan yang dikirimkan ke OJK melalui aplikasi portal pelindungan konsumen (APPK).

Dengan demikian, pelaku usaha jasa keuangan memiliki waktu 10 hari untuk dapat menanggapi aduan tersebut.

Ketika perusahaan tidak merespons aduan tersebut, OJK akan melakukan panggilan sampai sanksi.

"Pengaduan banyak boleh yang penting penyelesaiannya juga bagus, sekarang sekitar 80 persen," terang dia.

Kiki menjelaskan, saat ini aduan konsumen paling banyak datang dari industri perbankan, diikuti dengan sektor fintech peer to peer lending, dan industri keuangan non bank (IKNB) yakni lembaga pembiayaan dan asuransi.

"Sekitar 5 persen dari aduan tersebut ada pelanggaran," tutup dia.

Sebagai informasi, sampai dengan 30 Juni 2024, OJK telah menerima 184.936 permintaan layanan melalui Aplikasi Portal Pelindungan Konsumen (APPK), termasuk 14.052 pengaduan.

Dari pengaduan tersebut, sebanyak 5.020 berasal dari sektor perbankan, 5.115 berasal dari industri financial technology, 3.072 berasal dari industri perusahaan pembiayaan, 643 berasal dari industri perusahaan asuransi serta sisanya merupakan layanan sektor pasar modal dan industri keuangan non-bank (IKNB) lainnya.

Jakarta -

Penipuan online masih marak terjadi di lingkungan masyarakat. Biasanya, pelaku menghubungi target untuk melakukan tindak kejahatan, seperti penipuan, pemerasan, dan lain sebagainya.

Kini, masyarakat bisa melaporkan nomor telepon yang terindikasi penipuan secara online. Bagaimana caranya? Simak penjelasan di bawah ini.

Cara Lapor Nomor HP yang Terindikasi Penipuan Online

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) menyediakan layanan aduannomor.id yang bisa digunakan masyarakat untuk melaporkan nomor telepon yang terindikasi penipuan online. Berikut cara menggunakan layanan aduannomor.id

• Buka laman aduannomor.id/home
• Pada halaman utama, klik opsi "Laporkan nomor seluler"
• Lalu, isi keterangan nomor telepon yang hendak dilaporkan, seperti:
  - Nomor ponsel
  - Jenis operasi seluler
• Pilih kategori laporan, apakah penipuan, peniruan identitas, investasi online, atau judi online
• Kemudian, pilih kategori pemblokiran "Blokir nomor"
• Selanjutnya, isi data diri sebagai pelapor, termasuk identitas dan kontak
• Unggah kronologi kejadian berdasarkan riwayat waktu, cerita kejadian lengkap
• Lampirkan bukti pendukung, seperti:
  - Tanggal dan waktu kejadian
  - Bukti-bukti percakapan
  - Tangkapan layar selama berkomunikasi
• Lalu, klik "Laporkan nomor'
• Tunggu notifikasi laporan berhasil.

Cara Cek Apakah Data Pribadi Dipakai Pinjol atau Tidak

Data pribadi seperti nomor ponsel, alamat, sampai NIK KTP memang rawan bisa disalahgunakan untuk mengajukan pinjaman online (pinjol). Berikut cara mengecek apakah data pribadi kita digunakan untuk pinjaman online (pinjol) atau tidak.

• Buka situs https://idebku.ojk.go.id atau download aplikasi iDebku OJK;
• Lalu, pilih "Pendaftaran" pada halaman utama;
• Kemudian, isi data yang diminta, seperti jenis debitur, jenis identitas, kewarganegaraan, nomor identitas, hingga kode captcha;
• Pastikan informasi benar dan sesuai;
• Jika sudah sesuai, klik "Selanjutnya";
• Isi formulir SLIK OJK;
• Unggah beberapa dokumen pendukung (KTP dan foto diri);
• Klik tombol "Ajukan Permohonan";
• Setelah pendaftaran berhasil, pemohon akan mendapatkan nomor pendaftaran;
• Pemohon bisa melakukan pengecekan status permohonan di menu "Status Layanan" dengan isi nomor pendaftaran yang telah didapatkan;
• Permohonan akan diproses melalui email pemohon paling lambat satu hari kerja setelah pendaftaran dilakukan.

(kny/imk)

JAKARTA, KOMPAS.com - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menemukan sekurang-kurangnya 411 pengaduan berindikasi pelanggaran ketentuan pelindungan konsumen khususnya terkait perilaku petugas penagihan hingga Juni 2024.

Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen OJK Friderica Widyasari Dewi menuturkan, indikasi pelanggaran terjadi di industri perbankan, perusahaan pembiayaan, dan fintech.

"Pelanggaran perilaku petugas penagihan yang paling banyak terjadi berupa penggunaan kata-kata kasar dan penagihan dengan kalimat ancaman," kata dia dalam keterangan resmi, ditulis Jumat (12/7/2024).

Wanita yang karib dipanggil Kiki itu menambahkan, OJK telah melakukan penegakan disiplin atas pelanggaran ketentuan yang dilakukan oleh pelaku usaha jasa keuangan (PUJK) termasuk perilaku petugas penagihan dalam melakukan tugasnya.

Dalam beberapa waktu yang lalu, OJK telah melakukan pemeriksaan terhadap pelaku usaha di sektor perbankan dan perusahaan pembiayaan terhadap perilaku penagihan ini.

"(OJK) telah menjatuhkan sanksi administratif atas pelanggaran yang ditemukan," kata dia.

Ia menerangkan, walaupun penagihan ini didasarkan pada wanprestasi konsumen atau kredit macet, bukan berarti tindakan penagihan dapat dilakukan dengan tidak memperhatikan kepentingan konsumen.

Lebih lanjut, Kiki membeberkan, beberapa temuan pelanggaran yang ditemukan OJK di antaranya adalah petugas penagihan yang belum memiliki lisensi resmi namun telah melakukan penagihan, dan cara berpakaian petugas penagihan yang cenderung tidak resmi.

Selain itu ada juga debt collector yang menagih di luar waktu yang ditentukan oleh ketentuan atau lebih dari jam 20.00 malam, dan sikap penagihan yang cenderung agresif disertai dengan ancaman.

Hal ini telah menjadi perhatian dan OJK memberikan tindakan tegas terhadap PUJK yang menggunakan debt collector baik internal maupun eksternal.

Melalui pengenaan sanksi ini, OJK berharap agar hal ini menjadi kesadaran bagi pelaku usaha jasa keuangan untuk mematuhi ketentuan khususnya POJK 22 Tahun 2023.

Dalam ketentuan tersebut telah diatur secara khusus mengenai perilaku penagihan dan bagi konsumen maupun masyarakat yang merasa ditagih oleh debt collector dengan perilaku yang tidak sesuai dengan ketentuan.

"Kami mengharapkan agar konsumen atau masyarakat tidak ragu untuk melaporkan kepada OJK melalui saluran pengaduan yang telah disediakan," ucap dia.

PADANG, iNews.id - Polda Sumatera Barat (Sumbar) membuka posko pengaduan dan pengumpulan data atau informasi terkait penemuan mayat Afif Maulana (13) di bawah Jembatan Kuranji, Kota Padang. Kasus ini masih terus bergulir, bahkan Kapolda Sumbar Irjen Pol Suharyono sampai dilaporkan ke Divisi Propam Polri. 

Kabid Humas Polda Sumbar Kombes Pol Dwi Sulistyawan mengatakan, melalui hotline pengaduan tersebut masyarakat bisa memberikan seluruh informasi bila mengetahuinya terkait penemuan mayat di bawah Jembatan Kuranji Padang.

"Bagi masyarakat yang akan memberikan data dan informasi serta petunjuk yang diketahui secara langsung terkait dengan kasus kematian Afif Maulana dipersilakan mendatangi Polda Sumbar lantai 4 Ditreskrimum Polda Sumbar," ujarnya, Jumat (5/7/2024) petang.

Selain itu, masyarakat juga bisa menghubungi nomor hotline 08116669007 dan 0895607345098.

"Polda Sumbar akan terus menyelidi kasus penemuan mayat atas nama Afif Maulana di bawah Jembatan Kuranji," katanya.

Sebelumnya kasus ini bermula dari penemuan mayat Afif di sungai bawah Jembatan Kuranji. Ada sejumlah bekas luka lebam pada tubuh korban yang membuat keluarga curiga dan melaporan hal tersebut. Di lokasi temuan mayat korban, polisi sebelumnya sempat mengamankan 18 pelaku yang diduga hendak tawuran. 

Editor: Donald Karouw