Jakarta: Sejumlah pelajar dievakuasi di lantai bertingkat gedung penyelamatan Museum Tsunami Aceh saat berlangsung Simulasi Evakuasi Mandiri di Banda Aceh, Aceh, Rabu, 9 Oktober 2024.

Simulasi Evakuasi Mandiri yang diawali di sekolah dan kemudian dilanjutkan evakuasi masal pelajar ke gedung penyelamatan Museum Tsunami Aceh itu dalam rangkaian Peringatan Bulan Pengurangan Resiko Bencana (PRB).

Kegiatan tersebut melibatkan sebanyak 3.565 pelajar SD, SMP, dan SMA yang bertujuan meningkatkan kesiapsiagaan dan mengurangi risiko korban jika terjadi bencana. AFP PHOTO/Chaideer Mahyuddin


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(WWD)

Jakarta: Deputi Sistem dan Strategi BNPB, Dr. Raditya Jati menegaskan komitmennya Asia Disaster Management and Civil Protection Expo & Conference (ADEXCO) 2024 menjadi pusat industri kebencanaan dunia.

Hal ini muncul dari urgensi yang dihadapi Indonesia sebagai negara dengan risiko bencana alam yang tinggi, mulai dari gempa bumi hingga tsunami. Dengan kondisi geografis yang kompleks, diperlukan kesiapsiagaan yang komprehensif dari hulu ke hilir untuk menghadapi potensi bencana di masa depan.

"Kita tidak bisa lagi bergantung pada produk luar," ujar Raditya saat memberikan keterangannya, Kamis, 12 September 2024.
Mengingat besarnya dampak bencana di tanah air, Indonesia harus mulai memproduksi peralatan dan teknologi kebencanaan sendiri.

Selain itu, Indonesia juga tengah berproses menuju ketahanan nasional. Salah satu contoh yang diangkat adalah perbandingan antara respons bencana gempa di Indonesia dan Taiwan.

Meski secara teknologi dan geografis berbeda, Indonesia terus belajar dan mengembangkan kemampuan agar siap menghadapi bencana dengan lebih baik di masa depan.

Pembangunan Infrastruktur Tahan Gempa

Dalam wawancara yang dilakukan menyoroti pentingnya pembangunan infrastruktur tahan gempa.

“Indonesia sudah mulai mengakses kekuatan bangunan, terutama untuk fasilitas umum seperti sekolah dan pasar,” kata Deputi Sistem dan Strategi BNPB.

Jakarta, sebagai contoh, sedang meninjau ulang kekuatan bangunan-bangunan publik guna memastikan kesiapan menghadapi gempa.

Aplikasi sederhana untuk pengecekan bangunan tahan gempa juga telah disediakan oleh pemerintah. Masyarakat dapat menggunakan aplikasi ini untuk mengevaluasi risiko bangunan tempat tinggal mereka.

Edukasi ini bertujuan agar masyarakat tidak hanya memiliki pengetahuan tentang gempa, tetapi juga mampu mengambil tindakan pencegahan yang diperlukan.

“Tidak hanya edukasi dan literasi is not only understanding, jadi tidak hanya tahu knowledge, tapi paham persis apa yang harus dilakukan itu literasi peran media kami berharap literasi itu muncul di masyarakat bukan hanya sekedar hanya apa yang terjadi,” tegasnya.

(Nithania Septianingsih)

(FJR)

Jakarta: Global Forum for Sustainable Resilience (GFSR) resmi ditutup pada hari kedua pelaksanaan Asia Disaster Management and Civil Protection Expo & Conference (ADEXCO) yang berlangsung di JIExpo Kemayoran, Jakarta.

Forum ini membawa tema penting yaitu "Menavigasi Ketidakpastian: Memajukan Ketahanan Berkelanjutan di Tengah Perubahan Dunia," dengan menghadirkan perwakilan negara-negara ASEAN, Uni Eropa, hingga Republik Fiji.

Konvensi yang dilakukan selama dua hari menyoroti pentingnya memperkuat kesiapan bencana serta memperkenalkan pendekatan holistik terhadap pembangunan berkelanjutan.
Acara ini juga memperingati 20 tahun peristiwa tsunami Samudera Hindia yang terjadi pada 26 Desember 2004, yang menelan banyak korban, terutama di Aceh.

Dalam berbagai diskusi, sejumlah poin penting muncul, seperti:

• Resiliensi Berbasis Masyarakat dan Sistem

Dari pengalaman Singapura, resiliensi yang kuat bergantung pada dua elemen utama, yakni masyarakat dan sistem. Masyarakat membutuhkan sistem yang baik, dan tanpa masyarakat yang mendukung, sistem tersebut akan tidak berfungsi.

• Kolaborasi Multi Sektor untuk Pengurangan Risiko Bencana (PRB)

Menteri Luar Negeri Indonesia, Retno Marsudi, dalam sambutan videonya menekankan bahwa pengurangan risiko bencana adalah upaya kolektif yang membutuhkan kerja sama internasional dan ketahanan berkelanjutan sebagai inti diplomasi kemanusiaan Indonesia.

• Pendekatan Praktikal dalam Penanganan Bencana

Pembelajaran dari tsunami 2004 menunjukkan bahwa kompleksitas bencana sudah menjadi tantangan yang dihadapi saat ini, sehingga diperlukan pendekatan yang lebih praktis.

• Kemiskinan dan Kerentanan terhadap Perubahan Iklim

Masyarakat di negara-negara berpenghasilan rendah, terutama yang tinggal di pedesaan, menjadi lebih rentan terhadap dampak perubahan iklim.

• Teknologi dan Inovasi dalam Penanganan Bencana

Meskipun teknologi telah digunakan dalam mitigasi bencana, perlu peningkatan kapasitas masyarakat agar pemanfaatan teknologi tersebut lebih maksimal.

Selain itu juga ditutup dengan Penjabat Gubernur Aceh, Dr. H. Safrizal ZA, M.Si, menyatakan bahwa Aceh telah menjadi model global dalam penanganan bencana alam dan berperan sebagai pusat pembelajaran bagi dunia dalam konsep "Build Back Better."

Kolaborasi Global untuk Ketangguhan di Masa Depan
Perlunya kolaborasi global untuk rehabilitasi dan rekonstruksi yang sukses, peningkatan kesiapsiagaan bencana melalui investasi pada ilmu pengetahuan dan teknologi, serta pentingnya akses keuangan dan transformasi teknologi untuk mitigasi bencana.

Deputi Sistem dan Strategi BNPB, Dr. Raditya Jati, menutup acara dengan menegaskan bahwa kesiapan yang baik dapat mengubah bencana dari "Disaster" menjadi sekadar "Phenomenon," mempertegas pentingnya inovasi teknologi dan pembangunan infrastruktur berkelanjutan.

ADEXCO 2024 masih akan berlangsung hingga 14 September 2024, dengan agenda workshop dan diskusi panel yang diharapkan dapat menjadi platform utama bagi kolaborasi lintas industri dalam meningkatkan ketangguhan terhadap bencana.

(Nithania Septianingsih)

(FJR)

Jakarta: Tidak hanya teknologi canggih, ada hal lain yang penting untuk kesiapsiagaan bencana alam. Kearifan lokal menjadi satu nilai yang bisa memperkuat kesiapan menghadapi bencana.

Perwakilan Ikatan Ahli Kebencanaan Indonesia Harkunti P. Rahayu, Ph.D. menggarisbawahi pentingnya kearifan lokal karena telah digunakan oleh komunitas setempat selama bertahun-tahun, memainkan peran penting dalam kesiapsiagaan bencana.

Harkunti menegaskan bahwa pentingnya merancang sistem peringatan dini yang mudah dipahami oleh semua kalangan, terutama kelompok rentan seperti perempuan, lansia, dan anak-anak.
Dengan memastikan setiap orang siap dan mampu merespons bencana dengan baik, semua lapisan pihak dapat meningkatkan ketahanan masyarakat terhadap bencana secara keseluruhan.

“Menggabungkan teknologi modern, baik yang canggih maupun berbiaya rendah, dengan kearifan lokal adalah salah satu cara untuk membangun sistem yang kuat. Jadi, untuk mendeteksi apa yang terjadi di bawah laut dan menyebarkannya, kita perlu membangun sistem komunikasi yang multi-modus,” ungkap Harkuti, pada forum “Strengthening Disaster Preparedness through Science Technology, and Innovation” dilakukan di JIEXPO pada Kamis, 12 September 2024.

Menurut, peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Nuraini Rahma Hanifa adanya partisipatif dan partisipasi masyarakat juga mendapat kunci sukses penerapan teknologi.

Untuk mendukung pengembangan ini, banyak organisasi yang menyediakan dana bagi penelitian dan startup yang bertujuan meningkatkan kemampuan sumber daya manusia dalam menghadapi dan mengelola bencana.

“Terkait pengurangan korban dan kerusakan, saya akan mengambil contoh dari teknologi untuk sistem mitigasi gempa. Jika kita tidak berinvestasi dalam membangun sistem dan infrastruktur yang kuat, dampak gempa akan jauh lebih besar, menyebabkan kerusakan besar dan korban jiwa yang banyak,” ungkap Nuraini.

Dengan adanya diskusi yang dihadiri oleh para ahli dalam mengurangi dampak bencana di masa depan. Akan adanya teknologi yang dapat memberikan solusi penting dalam mitigasi bencana.

Untuk mengupayakan kolaborasi yang melibatkan teknologi, kearifan lokal, dan partisipasi masyarakat merupakan kunci dalam membangun sistem yang kuat dan tangguh.

(Nithania Septianingsih)

(FJR)

TEMPO.CO, Jakarta - Peneliti Pusat Riset Kebencanaan Geologi Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Nuraini Rahma Hanifa menyebutkan budaya siaga bencana telah ada sejak zaman nenek moyang tinggal di wilayah Nusantara.

Dalam sebuah diskusi di Jakarta, Jumat, 30 Agustus 2024, Nuraini mengatakan, hal tersebut dibuktikan oleh adanya berbagai istilah lokal dalam menamai fenomena kebencanaan tertentu, seperti lindhu di Jawa yang berarti gempa, atau oni di Mentawai, Sumatera Barat, yang berarti gelombang tsunami.

"Itu yang harus kitagunakan dan jadi kultur kita, karena ini bukan hal baru sebetulnya. Nenek moyang kita sudah ada budaya hidup dalam dinamika alam, ada bahasa lokal untuk gempa dan tsunami," katanya.

Nuraini menilai adanya budaya siaga bencana tersebut merupakan proses adaptasi masyarakat terhadap bencana, karena Indonesia berada di wilayah yang dinamis, berbentuk kepulauan, dan berada di pertemuan lempeng-lempeng bumi.

Di wilayah Bayah, Banten, katanya, terdapat cerita kearifan lokal yang dtuturkan secara turun temurun, di mana ada kisah bahwa Bayah akan di-kumbah (dicuci) dengan gelombang, kemudian harus bergerak ke wilayah Kiarapayung.

"Ternyata, wilayah itu memang wilayah yang relatif lebih tinggi dan aman dari tsunami," ujarnya.

Nuraini mengemukakan adanya kebiasaan yang diturunkan oleh para sesepuh saat menghadapi bencana alam, seperti dengan memperhatikan perilaku satwa yang menjadi aneh menjelang terjadinya bencana alam. Seperti satwa yang tiba-tiba bergerak dari dataran tinggi ke rendah saat akan terjadi erupsi gunung berapi.

Menurut dia, hal tersebut merupakan upaya yang harus dilestarikan oleh masyarakat, sebagai upaya sadar bencana, sehingga dapat meminimalisasi risiko kebencanaan dan menyelamatkan lebih banyak nyawa jika terjadi bencana alam.

"Sejak zaman nenek moyang kita ini ada kulturnya, maka jangan sampai terkikis. Kita ini tinggal di daerah yang dinamis, berada di tengah-tengah pertemuan lempeng bumi. Megathrust pasti ada, tetapi kita bisa kok beradaptasi. Jadikan itu budaya, itu yang perlu kita internalisasi," tuturnya.

JAKARTA, investor.id - Permukiman di sekitar Balikpapan terus tumbuh. Potensi ekonomi kota itu menjadi magnet yang menarik orang untuk mengadu peruntungan. Akibatnya, permukinan semakin padat dan pengap, terutama yang berada di sekitar pantai. Terkadang rumah dibangun seadanya, sebagian besar menggunakan kayu karena berada di atas air laut. Kondisi ini menyebabkan permukiman rawan akan bencana kebakaran. Percikan api dari konsleting listrik dapat menjadi malapetaka yang menakutkan.

Siapkah masyarakat Balikpapan menghadapi dan menangani bencana kebakaran yang akan merugikan materi dan nonmateri itu? Harus siap dan dipersiapkan.

Itulah sebabnya, PT Kilang Pertamina Internasional (PT KPI) Unit Balikpapan dengan dukungan Dinas Sosial Kota Balikpapan telah menginisiasi pembentukan Kampung Siaga Bencana (KSB) di Kelurahan Margasari dan Kelurahan Baru Tengah, Kota Balikpapan. Inisiasi ini ditandai dengan penyusunan rencana program dengan melibatkan beberapa pemangku kepentingan, di Aula Kampung Atas Air, Kelurahan Margasari, pada akhir September 2021.

Program KSB merupakan wadah penanggulangan bencana berbasis masyarakat. Program ini ditujukan untuk meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat terhadap bencana melalui tiga tugas pokok KSB yaitu adaptasi, mitigasi, dan penanganan bencana. “Program ini sudah berjalan sekitar tiga tahun. Kami menyadari salah satu pendekatan yang efektif dalam mengurangi risiko bencana adalah dengan mendorong kesadaran dan kesiapsiagaan masyarakat melalui program Kampung Siaga Bencana," kata Dodi Yapsenang, Area Manager Communication, Relations & CSR PT KPI Unit Balikpapan, baru-baru ini.

Menurut Dodi, Kilang Balikpapan akan meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang bahaya dan risiko bencana, membentuk jejaring siaga bencana berbasis masyarakat, dan memperkuat interaksi sosial anggota masyarakat, mengorganisasikan masyarakat terlatih siaga bencana. “Kami berusaha menjamin terlaksananya kesiapsiagaan bencana berbasis masyarakat yang berkesinambungan serta mengoptimalkan potensi dan sumber daya untuk penanggulangan bencana,” kata dia.

Bencana merupakan hal-hal yang dapat terjadi kapan saja. Maka, kata Dodi, yang diperlukan kesiapsiagaan terhadap bencana yang dimulai dengan pengetahuan mengenai bencana itu sendiri serta nantinya diperkuat dengan peningkatan kapasitas para para relawan. KPI menggelar beberapa program pelatihan yang diikuti kelompok binaan dan pemerintahan setempat.

Pelatihan yang terbaru digelar pada pertengahan Januari 2024 sekaligus menyambut peringatan bulan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) Nasional. KPI Unit Balikpapan bersama kelompok binaan Kampung KSB Margasari mengadakan Pelatihan dan Simulasi Pemadaman Api Skala Kecil dan Penggunaan APAR (Alat Pemadam Api Ringan).

Menurut Ketua KSB Kelurahan Margasari, Abdal, kegiatan ini merupakan pelatihan kedua yang dilakukan di Kelurahan Margasari. Sebelumnya, HSSE KPI Unit Balikpapan mengedukasi kelompok KSB, sedangkan pada kesempatan ini pelatihan langsung ditujukan untuk masyarakat Kelurahan Margasari. "Besar harapan saya masyarakat bisa memahami dengan baik terkait kesiapsiagaan bencana ini,” kata dia.

Pelatihan ini dihadiri oleh Lurah Margasari, Perwakilan Camat Balikpapan Barat, Danramil Kecamatan Balikpapan Barat, Bhabinsa Kelurahan Margasari, LPM Margasari, 32 Ketua RT di Kelurahan Margasari, Relawan Kebencanaan SIKA, SIBA dan Katana Margasari, serta keterlibatan warga kelurahan Margasari. "Kami sangat mendukung dengan kegiatan CSR Pertamina yang melibatkan seluruh pihak masyarakat. Kami berharap ini bisa berkelanjutan dan ada kegiatan lain yang bisa kita kolaborasikan bersama," ucap Kepala Seksi Tramtib Perwakilan Kecamatan Balikpapan Barat, Didik.

Acara pelatihan ini diisi dengan pemaparan materi awal mengenai High Capacity Fire Equipment (HCFE), fire ground, pengendalian kebakaran, jenis kebakaran serta cara penggunaan APAR. Selanjutnya peserta diajak praktik pemadaman api skala kecil yang berasal dari kompor atau tabung gas. Pemadaman dilakukan menggunakan kain basah dan APAR. Pertamina juga memberikan bantuan total 13 unit APAR.

Menurut narasumber pelatihan dari Fungsi HSSE Kilang Balikpapan, Annas Bachtiar, pelatihan pemadaman api skala kecil dan penggunaan APAR sangatlah penting karena warga tersebut bertempat tinggal di tengah permukiman padat. “Material bangunan yang sebagian besar kayu juga rawan akan bencana kebakaran. Penyebab kebakaran yang paling sering terjadi salah satunya adalah konsleting listrik. Yang terpenting adalah jika terjadi kebakaran, yang paling pertama bapak dan ibu harus memikirkan keselamatan diri sendiri. Tetap bersikap tenang dan jangan panik. Segera mencari pertolongan dan padamkan api dengan benar," ujar dia.

Edukasi tanggap bencana guna mendukung Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB) juga diimplementasikan di empat sekolah, yaitu SDN 003 dan SDN 004 Balikpapan Barat di Kelurahan Margasari serta SDN 009 dan SMPN 25 Balikpapan Barat di Baru Tengah. Kegiatan ini menggerakkan segala tingkat pekerja yang ada di sekolah, baik itu keamanan, penjaga kantin, pegawai, pengajar, kepala sekolah dan murid.

Dengan berbagai pelatihan, edukasi dan simulasi kesiapsiagaan bencana tersebut, masyarakat Balikpapan sudah dapat mengidentifikasi potensi dan pencegahan bencana. Mereka juga mampu mengoperasikan peralatan kecil dan besar untuk memadamkan api. "Masyarakat sudah dilatih untuk mengoperasikan nozzle dan menembakkan air secara langsung. Ibu rumah tangga juga turut melakukan praktik dan simulasi hydrant tersebut," kata Dodi.

Selain fokus di Kampung Atas Air Margasari dan Baru Tengah, anggota Program KSB yang berjumlah 50 orang berperan aktif menjalankan fungsi sosialnya dalam penanganan pasca bencana di Kota Balikpapan. Tim KSB sigap membantu korban-korban kebakaran dalam proses penanganan bencana. KSB bekerjasama dengan fungsi terkait dalam mempercepat penanganan bencana.

Program KSB telah membantu perusahaan untuk mencapai tujuan SDGs yaitu tujuan 11 Kota dan pemukiman yang berkelanjutan, yaitu kota yang Tangguh bencana dan (ramah Lingkungan) dan layak huni; dan tujuan 13 Responsif perubahan iklim, yaitu Kota Tangguh perubahan iklim, kota dengan warga peka terhadap perubahan iklim. KPI menjalankan Peraturan Menteri Sosial Nomor 128 Tahun 2011 Tentang Kampung Siaga Bencana. Program ini juga turut serta melibatkan pemangku kepentingan lainnya untuk turut merencanakan program seperti Dinas Sosial dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).

"Dalam rencana strategis kedepan program ini akan mengembangkan pendididkan kebencanaan dan menyebarluaskan keterampilannya penanggulangan terkait bencana mencakup bencana iklim," jelas Dodi.

Atas jerih payah ini, kilang Balikpapan meraih beberapa penghargaan. Terakhir, di ajang Nusantara CSR Award 2024 untuk kategori Kota dan Komunitas yang Berkelanjutan melalui Program KSB.

Editor: Euis Rita Hartati (euis_somadi@yahoo.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Agama (Kemenag) melatih takmir masjid, penyuluh agama, dan Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) agar siap siaga saat menghadapi bencana alam. Pelatihan ini digelar bekerja sama dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Management of Social Transformation Programme (Most UNESCO), dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sumatra Barat.

Gubernur Sumatra Barat, Mahyeldi Ansharullah mengatakan, wilayah Sumatra Barat memiliki potensi bencana yang tinggi. "Sumatra Barat memang rawan terhadap bencana, baik banjir, gunung meletus, galodo, gempa bumi, dan tsunami," kata dia saat membuka Workshop Penguatan Literasi Kebencanaan Berbasis Pengetahuan Lokal dalam Pengurangan Risiko Bencana di Sumatra Barat, Bukittinggi, Selasa (30/7/2024).

Mahyeldi berharap, workshop yang digelar pada 30 Juli sampai 31 Juli 2024 dan dihadiri takmir masjid, penyuluh, serta 15 difabel tersebut dapat memberi wawasan tentang bencana dan kesiapsiagaan, terutama bagi kelompok difabel, yang paling rentan saat terjadi bencana. "Workshop ini dapat mendukung masyarakat Sumatra Barat untuk bisa menyikapi bencana dan mengurangi risikonya," ucap Mahyeldi.

Di kesempatan yang sama, Kasubdit Kepustakaan Islam Kemenag, Nur Rahmawati mengatakan, terdapat tiga tujuan dari pelatihan tersebut. Pertama, mampu memaksimalkan pemanfaatan pengetahuan lokal dalam meningkatkan pengurangan risiko bencana di Sumatra Barat. Kedua, meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membangun kesiapsiagaan dan adaptasi, melalui pendidikan literasi bencana yang inklusif dan keberlanjutan.

"Terakhir, diharapkan mampu melahirkan rekomendasi berupa kebijakan yang efektif untuk pemanfaatan pengetahuan lokal dan teknologi informasi dalam mitigasi dan manajemen risiko bencana," jelasnya.

Workshop tersebut menurut Nur Rahmawati merupakan bentuk perhatian pada masyarakat Sumatra Barat agar peka terhadap bencana. "Mereka (takmir dan penyuluh agama) adalah tokoh di lingkungan mereka masing-masing. Dengan pelatihan ini, diharapkan mereka dapat meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat sekitar terhadap bencana," ujar Rahmawati.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Most UNESCO, Fakhriati mengatakan, workshop ini merupakan respons terhadap kejadian bencana yang dahsyat beberapa bulan lalu di Sumatra Barat. "Banjir galodo di selingkar Gunung Marapi, Kabupaten Agam dan Tanah Datar, serta banjir di Pesisir Selatan dan kabupaten lainnya menjadi perhatian kita bersama," ujarnya.

Jakarta: Kementerian Agama (Kemenag) melatih takmir masjid, penyuluh agama, dan Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) agar siap siaga saat menghadapi bencana alam. Pelatihan digelar bekerja sama dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Management of Social Transformation Programme (Most UNESCO), dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sumatra Barat.

"Sumatra Barat memang rawan terhadap bencana, baik banjir, gunung meletus, galodo, gempa bumi, dan tsunami," ungkap Gubernur Sumatra Barat, Mahyeldi Ansharullah, saat membuka Workshop Penguatan Literasi Kebencanaan Berbasis Pengetahuan Lokal dalam Pengurangan Risiko Bencana di Sumatra Barat, Bukittinggi, dilansir pada 30 Juli 2024.

Mahyeldi berharap workshop tersebut dapat memberi wawasan tentang bencana dan kesiapsiagaan. Terutama, bagi kelompok difabel, yang paling rentan saat terjadi bencana.
"Workshop ini dapat mendukung masyarakat Sumatra Barat untuk bisa menyikapi bencana dan mengurangi risikonya," ujar dia.

Baca Juga: Masjid Raya Baiturrahman Aceh Berbenah Sambut Pengunjung PON XXI

Sementara itu, Kasubdit Kepustakaan Islam Kemenag, Nur Rahmawati, mengatakan terdapat tiga tujuan dari pelatihan tersebut. Pertama, mampu memaksimalkan pemanfaatan pengetahuan lokal dalam meningkatkan pengurangan risiko bencana di Sumatra Barat.

Kedua, meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membangun kesiapsiagaan dan adaptasi, melalui pendidikan literasi bencana yang inklusif dan keberlanjutan. "Terakhir, diharapkan mampu melahirkan rekomendasi kebijakan yang efektif untuk pemanfaatan pengetahuan lokal dan teknologi informasi dalam mitigasi dan manajemen risiko bencana," jelas dia.

Nur mengungkapkan workshop tersebut merupakan bentuk perhatian kepada masyarakat Sumatra Barat agar peka terhadap bencana. "Mereka (takmir dan penyuluh agama) adalah tokoh di lingkungan mereka masing-masing. Dengan pelatihan ini, diharapkan mereka dapat meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat sekitar terhadap bencana," ungkap dia.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Eksekutif Most UNESCO, Fakhriati, mengatakan workshop ini merupakan respons terhadap kejadian bencana yang dahsyat beberapa bulan lalu di Sumatra Barat. "Banjir galodo di selingkar Gunung Marapi, Kabupaten Agam dan Tanah Datar, serta banjir di Pesisir Selatan dan kabupaten lainnya menjadi perhatian kita bersama," ujar dia.

(AZF)