Jakarta -

Pemerintah membuka kesempatan bagi para petani untuk mendaftarkan dirinya menjadi penerima pupuk subsidi 2025. Pendaftaran dibuka hingga 15 November 2024. Program ini bertujuan untuk memastikan bahwa subsidi pupuk tepat sasaran dan dapat mewujudkan swasembada pangan nasional.

Petani, melalui penyuluh pertanian lapangan, dapat mendaftarkan dirinya ke dalam e-RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok). Sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 1 Tahun 2024, pembaruan data e-RDKK ini bisa dilakukan setiap empat bulan sekali. Petani yang berhak menerima pupuk subsidi, adalah yang melakukan usaha tani subsektor tanaman pangan padi, jagung, dan kedelai, serta subsektor tanaman hortikultura cabai, bawang merah, dan bawang putih, dan subsektor perkebunan tebu rakyat, kakao, dan kopi.

"Program pendaftaran dan pembaharuan data e-RDKK sangat penting buat petani, karena dengan terdaftar di e-RDKK, petani sangat mudah untuk akses mendapatkan pupuk subsidi. Sehingga jika sudah terdaftar, maka petani akan tenang dalam melakukan budidaya tanamannya sehingga diharapkan hasilnya akan memuaskan. Itu semua bisa memperkuat niat pemerintah untuk mendukung ketahanan pangan," ujar Ketua Umum Kontak Tani dan Nelayan Andalan (KTNA) Nasional M. Yadi Sofyan Noor, dalam siaran pers Jumat (8/11/2024).

Subsidi pupuk yang disalurkan mencakup beberapa jenis, antara lain Urea, NPK, NPK Formula Khusus Kakao, dan Organik. Setiap jenis pupuk memiliki peran penting dalam menutrisi tanaman dan meningkatkan hasil panen. Kuota pupuk yang diberikan pada setiap petani akan disesuaikan dengan kebutuhan lahan yang dimiliki.

Pengamat Pertanian sekaligus Ketua Kontak Tani dan Nelayan Andalan (KTNA) Jawa Barat Otong Wiranta menyatakan hal senada bahwa skema penebusan pupuk bersubsidi sebenarnya sudah dipermudah melalui Permentan terbaru. Pemerintah memberikan kemudahan dengan cukup membawa KTP untuk proses penebusan pupuk di kios. Bahkan, jika petani tidak bisa datang langsung, penebusan dapat diwakilkan oleh keluarga atau anggota poktan dengan surat kuasa. Hal ini sangat bermanfaat bagi petani lansia atau yang mengalami kendala transportasi. "Penebusan hanya dengan KTP ini sangat memudahkan petani dalam memperoleh pupuk subsidi. Walaupun banyak petani yang masih mengeluh ribetnya dalam transaksi, tapi itu semua mungkin karena awalnya saja. Setelah terbiasa, petani akan dimudahkan. Yang penting syarat utamanya hanya KTP dan tentu terdaftar di e-RDKK," ungkap Otong.

Menteri Pertanian Amran Sulaiman dalam acara Gerakan Nasional Pangan Merah Putih Menuju Swasembada Pangan Berkelanjutan kembali menegaskan terkait mekanisme penebusan pupuk. "Nanti menggunakan KTP sudah bisa ambil pupuk dan itu bebas, tidak dihalangi, kecuali untuk perusahaan itu tidak boleh. Ini untuk petani Indonesia dan sudah ditambah (alokasi pupuk subsidi) 100%. (dengan) KTP cukup dan itu arahan Bapak Presiden. (dengan) KTP bisa ambil pupuk dan itu berlaku (untuk ambil pupuk)," ujar dia.

Syarat-syarat Penerima Pupuk Subsidi:

Mengikuti skema yang ada, petani cukup mendatangi penyuluh di wilayah kecamatan masing-masing untuk proses pendaftaran e-RDKK. Sesuai Permentan Nomor 1 tahun 2024, berikut adalah syarat-syarat agar bisa menjadi penerima pupuk subsidi:

1. Memiliki usaha tani di sembilan komoditas yang telah ditentukan
Sembilan komoditas tersebut adalah padi, jagung, kedelai, cabai, bawang merah, bawang putih, tebu rakyat, kakao, dan kopi.

2. Memiliki lahan produktif maksimal 2 hektar
Program ini ditujukan bagi petani kecil yang memang membutuhkan bantuan pupuk untuk meningkatkan hasil panen. Petani dengan luas lahan lebih dari 2 hektar tidak masuk dalam kategori penerima subsidi.

3. Tergabung dalam kelompok tani
Petani yang berhak untuk menebus pupuk subsidi adalah mereka yang sudah resmi tercatat dan bergabung dalam kelompok tani (poktan) di wilayah masing-masing. Selain itu, data petani juga harus tercatat dalam Sistem Informasi Manajemen Penyuluh Pertanian (Simluhtan).

Otong berharap agar petani lebih bisa mengerti untuk mau mendaftar atau memperbarui e-RDKK sampai benar-benar yakin namanya sudah terdaftar. Sehingga pada saatnya, petani gampang mengakses pupuk subsidi.

Lebih lanjut, Yadi mengatakan "Petani menganggap sepele untuk daftar ulang, tapi nanti saatnya perlu pupuk, ribut karena tidak terdaftar. Petani masih menganggap bahwa mereka otomatis harus mendapatkan pupuk saat bercocok tanam. Untuk itu perlunya sosialisasi sampai ke tingkat petani. Masih banyak juga petani yang kurang aktif dalam berkelompok tani sehingga terlewat tidak terdata. Jika diperlukan, untuk pendaftaran update e-RDKK ini ada petugas khusus yang menanganinya, yang keliling ke setiap kelompok untuk selalu mengingatkan pentingnya pendaftaran atau update e-RDKK sehingga petani yakin dapat pupuk. Yang pada akhirnya dapat membantu pemerintah dalam ketahanan pangan serta pada akhirnya juga dapat meningkatkan kesejahteraan para petaninya."

(kil/kil)

Jakarta -

Produsen roda dua asal Indonesia, Savart menguji ketahanan motor listrik Savart S-1P sejauh 3.000 km! Tunggangan ramah lingkungan tersebut melintas dari Pulau Jawa ke Pulau Bali.

Uji ketahanan itu berlangsung mulai 24 Oktober hingga 5 November 2024. Rute yang dipilih terbilang berat, yakni Depok, Sukabumi, Garut, Kebumen, Pacitan, Blitar, Lumajang, Banyuwangi dan berakhir di Bali.

Perjalanan tersebut menggunakan dua unit motor listrik Savart S-1P. Hasilnya, meski perjalanannya cukup berat, tunggangan tersebut mampu finis di pemberhentian terakhir.

"Uji ketahanan ini bukan hanya untuk melihat sejauh mana Savart S-1P dapat bertahan, tetapi juga menunjukkan kekuatan produksi kami," ujar Garry S. P. Taifan selaku Chief Operating Officer (COO) Savart Motors melalui keterangan resmi, Kamis (7/11).

"Motor ini dibangun dengan standar manufaktur tinggi untuk menghadapi kondisi ekstrem. Hasil uji ini membuktikan bahwa kami siap menghadapi tantangan mobilitas dan memenuhi kebutuhan pelanggan dalam berbagai medan," tambahnya.

Motor listrik Savart. Foto: Doc. Savart.

Savart S-1P merupakan motor listrik yang dirakit secara lokal di Jetis, Mojokerto, Jawa Timur. Kendaraan tersebut mengusung desain skuter matik dengan dimensi bongsor.

Savart S-1P menggunakan motor listrik yang mampu menghasilkan tenaga 19 dk. Kecepatan maksimumnya diklaim mencapai 120 km/jam dengan tiga mode berkendara.

Baterainya NCM 4,7 kwh dengan jarak tempuh 100-110 km! Sementara untuk mengecasnya dari nol ke 100 persen memerlukan waktu 4-5 jam. Savart S-1P dibanderol mulai dari Rp 56 juta dengan status on the road Jakarta.

Motor listrik Savart. Foto: Doc. Savart.

Di kesempatan yang sama, Savart Motors juga mengumumkan kemitraan dengan Planet Ban. Konsumen motor listrik tersebut kini dapat mengakses layanan pemeliharaan kendaraan di delapan toko Planet Ban di Jakarta selama fase pertama komersialisasi.

"Motor listrik Savart dirancang dengan mempertimbangkan pemeliharaan dan ketahanan jangka panjang, yang sangat sesuai dengan visi kami di Planet Ban. Sebagai mitra purna jual resmi Savart, kami antusias memberikan layanan yang menjamin kendaraan tetap optimal di jalan," kata Wisnu Satriya selaku Chief Innovation Officer Planet Ban.

(sfn/dry)

Bisnis.com, JAKARTA - Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) meminta kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk memasukan Rancangan Undang-Undang (RUU) Keamanan dan Ketahanan Siber ke dalam program legislasi nasional (Prolegnas) prioritas.

Kepala BSSN Hinsa Siburian mengatakan guna mendukung delapan visi misi Presiden Prabowo Subianto yaitu Asta Cita, BSSN bakal meningkatkan konektivitas dan keamanan teknologi informasi, telekomunikasi dari ancaman siber.

Salah satunya dengan menuntaskan naskah akademik serta draft dari RUU Keamanan dan Ketahanan siber dalam 100 hari pertama kerja pada periode Presiden Prabowo Subianto.

“Dalam rangka mendukung visi tersebut, BSSN akan melaksanakan kegiatan penuntasan kajian akademik, naskah akademik dan draft RUU Keamanan dan Ketahanan siber,” kata Hinsa dalam rapat kerja (Raker) dengan Komisi 1 DPR, Kamis (7/11/2024).

Hinsa menuturkan setelah naskah akademik dari draft RUU Keamanan dan Ketahanan siber tuntas, diharapkan draft RUU tersebut bisa masuk dalam Prolegnas prioritas

“Jika diterimanya usulan ini, kami sarankan kepada DPR untuk dapat dimasukkan (RUU Keamanan dan Ketahanan Siber) dalam program legislasi nasional prioritas,” ujarnya

Diberitakan sebelumnya, rapat panitia khusus Rancangan Undang-Undang Keamanan dan Ketahanan Siber dibatalkan. Pembatalan dilakukan karena perwakilan dari pemerintah tidak hadir.

Ketua Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang Keamanan dan Ketahanan Siber (RUU KKS) Bambang Wuryanto mengatakan rapat pembahasan dibatalkan karena masa persidangan sudah habis.

“Nasibnya tidak bisa di-carry over [dilimpahkan ke periode selanjutnya]. Jadi, dimulai dari awal. Jadi jangan lagi ada yang ngomong bahwa nanti akan ada pengesahan undang-undang keamanan siber,” katanya di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (27/9/2019).

Bambang menjelaskan bahwa pembahasan RUU KKS akan dimulai dari nol. Artinya, legislatif diskusi terlebih dahulu dengan eksekutif menentukan siapa yang akan menjadi pengaju inisiatif.

Jakarta -

Pemerintah akan mengalokasikan minimal 20% dari dana desa Rp 71 triliun atau Rp 16 triliun untuk ketahanan pangan. Namun, dikhawatirkan dana tersebut tidak dimanfaatkan dengan maksimal dan 'lenyap' begitu saja.

Menteri Desa dan Pembangunan Desa Tertinggal (PDT) Yandri Susanto mengatakan pada 2025 ditetapkan alokasi dana desa Rp 71 triliun. Untuk mencegah dana ketahanan pangan tak berjejak, pihaknya ingin mengoptimalkan peran BUMDes.

"Untuk ketahanan pangan minimal 20%, sekitar Rp 16 triliun, bukan juga hal kecil. Kalau selama ini yang saya lihat uang ketahanan pangan habis tak berjejak, kami ingin memaksimalkan BUMDes," kata Yandri dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi V DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (7/11/2024).

Yandri berharap, dana desa bisa dikelola dengan lebih profesional lewat BUMDes. Dengan demikian, dana ini mendatangkan dampak nyata terhadap perputaran perekonomian di desa terkait.

Ia pun mencontohkan, dari besaran dana desa bergulir sebesar Rp 200 juta bisa dialokasikan sebagian untuk pengembangan produk unggulan desa. Dari sana, desa bisa mendapatkan imbal hasil.

"Misalnya, dana Rp 200 juta dari dana desa dikelola profesional. Misalnya desa perikanan nila, ya udah dari Rp 200 juta dana desa bergulir, ikannya dijual, dapat duit lagi. Selama ini nggak. Dana desa hilang, mungkin nggak ada jejaknya, untuk ketahanan pangan," terangnya.

Selaras dengan hal ini, ia telah meneken kerja sama dengan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman untuk mendorong lahirnya desa yang punya ciri khas produk unggulan. Langkah ini juga sebagai upaya untuk mendorong ketahanan pangan.

"Kita akan memaksimalkan ketahanan pangan ini dalam rangka swasembada pangan, sehingga ekonomi desa bergerak. Jadi kita menggelontorkan dana desa bukan untuk dihabisi, tapi untuk dimaksimalkan," ujar Yandri.

Apabila dana tersebut bisa dioptimalkan hingga mendorong perekonomian desa, menurutnya ketahanan pangan bisa tercapai. Selain itu, masalah-masalah yang selama ini mengakar di desa juga bisa teratasi.

"Ketahanan pangan tuh kalau ini desa lumbung padi, ya kan dia kalau mengelola padi sawah kan dapat duit lagi kalau dijual (beras), tidak hilang, sehingga ekonomi bergerak, pertanian maju, angka pengangguran bisa ditekan, angka stunting juga bisa ditekan," kata dia.

(shc/ara)

JAKARTA, KOMPAS.com - Produsen sepeda motor listrik asal Mojokerto yakni Savart Motors menyelesaikan uji ketahanan S-1P sejauh 3.000 Km. Pengetesan dilakukan untuk membuktikan ketangguhan dan kualitas motor di berbagai jenis jalan.

Savart Motors menggunakan dua unit yang melintasi Jalur Selatan Jawa sampai Bali, dari 24 Oktober sampai 5 November 2024. Rutenya mencakup wilayah berbukit dan berliku di Sukabumi, Garut, Kebumen, Pacitan, Blitar, Lumajang, Banyuwangi, serta sebagian besar Bali.

Garry S P Taifan, Chief Operating Officer Savart Motors mengatakan, uji ketahanan ini dilakukan buat menunjukkan kekuatan dari motor produksinya.

"Motor ini dibangun dengan standar manufaktur tinggi untuk menghadapi kondisi ekstrem. Hasil uji ini membuktikan bahwa kami siap menghadapi tantangan mobilitas dan memenuhi kebutuhan pelanggan dalam berbagai medan," ucap Garry dalam siaran resmi yang Kompas.com terima, Kamis (7/11/2024).

Selain membuktikan ketahanan motor listriknya, Savart juga kolaborasi dengan Planet Ban untuk purna jual. Jadi pemilik motor listrik Savart bisa mendapatkan layanan pemeliharaan dan penggantian suku cadang di beberapa lokasi Planet Ban di Indonesia.

Kolaborasi purna jual pertama di delapan lokasi Planet Ban yang ada di Jakarta. Lokasi toko yang melayani purna jual Savart Motors dapat diakses melalui aplikasi pendamping, memberikan kemudahan bagi pengguna.

Planet Ban, yang memiliki lebih dari 1.200 toko di seluruh Indonesia dan lebih dari 7 juta pelanggan setia, memberikan kenyamanan dan keandalan layanan yang mendukung pengalaman pengguna Savart Motors.

"Kolaborasi ini menunjukkan komitmen Savart Motors untuk memberikan kenyamanan dan kepastian bagi setiap pengguna kami," kata William E Taifan, CEO Savart Motors.

"Dengan jaringan luas Planet Ban yang terpercaya, kami berharap dapat membangun kepercayaan pelanggan dan memberikan layanan terbaik di seluruh Indonesia.

Wisnu Satriya, Chief Innovation Officer Planet Ban mengatakan, motor listrik Savart Motors dirancang dengan mempertimbangkan pemeliharaan dan ketahanan jangka panjang.

"Sebagai mitra purna jual resmi Savart, kami antusias memberikan layanan yang menjamin kendaraan tetap optimal di jalan," kata Wisnu.

Billy, Kepala Divisi Pengembangan Produk dan Servis Planet Ban mengatakan, pihaknya bangga bisa mendukung motor yang terbukti andal.

"Ini adalah pencapaian besar yang membuktikan bahwa Savart Motors memiliki produk yang benar-benar tahan uji," kata Billy.

Jakarta (ANTARA) - ​​Ketahanan pangan adalah isu yang tak terhindarkan dalam konteks pembangunan nasional.

Di tengah kondisi dunia yang semakin kompleks dari perubahan iklim yang mengancam produksi pangan hingga ketidakpastian geopolitik yang memengaruhi rantai pasok, Indonesia memerlukan strategi yang tangguh dan adaptif untuk menjaga ketahanan pangannya.

Salah satu aktor utama dalam mencapai tujuan ini adalah Badan Urusan Logistik (Bulog). Sebagai BUMN yang bertanggung jawab atas pengadaan dan distribusi bahan pangan pokok, Bulog memegang peranan strategis yang harus terus diperkuat dan dioptimalkan untuk menghadapi tantangan masa depan.

Bulog memiliki dua peran utama yakni menjaga ketersediaan pangan nasional dan menstabilkan harga pangan, khususnya beras. Peran ini tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga sangat penting dari segi sosial dan ekonomi.

Di tengah meningkatnya permintaan pangan, khususnya beras sebagai kebutuhan pokok mayoritas masyarakat Indonesia, Bulog harus mampu menjalankan tugasnya dengan efisiensi tinggi, termasuk dalam mengelola pasokan pangan domestik dan impor.

Saat ini, Indonesia masih menghadapi beberapa tantangan besar dalam menjaga ketahanan pangan, salah satunya adalah ketergantungan pada impor.

Dalam situasi tertentu, impor menjadi keharusan untuk mengisi kekurangan pasokan beras dalam negeri, terutama ketika produksi nasional tidak mencukupi atau terganggu oleh faktor eksternal seperti perubahan iklim.

Namun, mengandalkan impor bukanlah solusi jangka panjang yang ideal, karena rentan terhadap fluktuasi harga di pasar global dan risiko ketergantungan pada negara lain.

Di sisi lain, Bulog menghadapi tuntutan yang terus meningkat untuk memperkuat kemampuan logistiknya, baik dari segi penyimpanan maupun distribusi.

Penyempurnaan infrastruktur penyimpanan yang modern, termasuk pengembangan gudang-gudang beras yang tersebar di seluruh Indonesia, sangat penting agar Bulog dapat dengan cepat merespons kebutuhan masyarakat.

Selain itu, sistem distribusi yang efisien perlu dibangun agar masyarakat, terutama di daerah terpencil, tetap mendapatkan akses terhadap bahan pangan dengan harga terjangkau.

Bulog juga dihadapkan pada tantangan untuk beradaptasi dengan perubahan dinamika pasar dan ekonomi global. Untuk itu, efisiensi dalam pengelolaan stok pangan, terutama beras, menjadi prioritas.

Bulog perlu memastikan bahwa pasokan pangan terkelola dengan baik sehingga tidak ada kelangkaan yang bisa memicu lonjakan harga. Di sisi lain, pengelolaan stok yang berlebihan tanpa perhitungan yang tepat juga bisa menimbulkan masalah, seperti pemborosan anggaran atau penurunan kualitas beras akibat penyimpanan terlalu lama.

Transparansi dalam pengadaan bahan pangan juga menjadi elemen penting yang harus diperkuat. Publik dan berbagai pemangku kepentingan, termasuk petani, koperasi, dan pemerintah daerah, harus dilibatkan dalam setiap proses pengadaan dan distribusi.

Kolaborasi ini tidak hanya akan meningkatkan kepercayaan terhadap Bulog, tetapi juga memungkinkan solusi-solusi yang lebih inovatif dan berkelanjutan dalam menghadapi tantangan ketahanan pangan.

Dalam hal ini, Bulog harus lebih intensif dalam berkoordinasi dengan petani untuk memastikan bahwa mereka mendapatkan dukungan yang memadai, baik dari segi teknologi maupun akses pasar.

Dengan demikian, peran Bulog tidak hanya sebagai pengelola logistik, tetapi juga sebagai motor penggerak ekosistem pangan yang inklusif dan berkelanjutan.

Manajemen Risiko

Dalam beberapa waktu terakhir, Bulog telah menunjukkan kinerja yang cukup membanggakan, terutama dalam pelaksanaan Program Bantuan Langsung Beras kepada 22 juta rumah tangga penerima manfaat.

Dengan alokasi 10 kg per bulan per keluarga, program ini berhasil disalurkan dengan kualitas beras yang lebih baik dibandingkan dengan program-program sebelumnya seperti Raskin atau Rastra.

Keluhan mengenai kualitas beras yang buruk, seperti beras berkutu atau berbau, telah banyak berkurang, menunjukkan adanya peningkatan dalam pengelolaan distribusi Bulog.

Hal ini sejalan dengan semangat "menghantarkan kebaikan" yang diusung oleh lembaga ini, di mana pelayanan publik menjadi prioritas utama.

Namun, meskipun ada berbagai capaian positif, tantangan besar tetap ada, terutama dalam hal impor beras.

Tahun ini, pemerintah merencanakan impor beras hingga 5 juta ton, angka yang cukup fantastis. Di balik angka besar ini, muncul masalah teknis yang harus dihadapi Bulog, salah satunya adalah biaya demurrage atau denda akibat keterlambatan bongkar muat di pelabuhan.

Biaya ini, yang kabarnya mencapai Rp350 miliar, timbul karena adanya perubahan kebijakan terkait metode pengiriman beras impor dari menggunakan kapal besar menjadi kontainer.

Perubahan kebijakan yang mendadak ini, ditambah faktor cuaca, menyebabkan penundaan dalam proses bongkar muat, sehingga biaya tambahan harus ditanggung.

Kasus demurrage ini seharusnya menjadi bahan evaluasi yang mendalam bagi Bulog dan pemerintah. Meskipun biaya demurrage sering kali dianggap hal biasa dalam dunia logistik, skala denda yang terjadi dalam kasus ini cukup signifikan.

Kejadian ini menunjukkan pentingnya perencanaan yang matang dan komprehensif dalam menjalankan tugas besar seperti impor pangan.

Koordinasi antara Bulog dan Badan Pangan Nasional, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya, harus diperbaiki agar keputusan-keputusan strategis dapat diambil dengan mempertimbangkan semua aspek teknis dan logistik secara lebih menyeluruh.

Ke depan, Bulog perlu terus berinovasi dan memperkuat manajemen risiko dalam setiap operasinya. Perencanaan impor yang sistematis, pemantauan distribusi yang real-time, serta penggunaan teknologi dalam pengelolaan stok harus menjadi prioritas.

Selain itu, Bulog perlu lebih memperhatikan kesejahteraan petani lokal dengan memastikan bahwa kebijakan impor tidak merugikan mereka.

Dalam jangka panjang, penguatan produksi pangan dalam negeri adalah kunci untuk mengurangi ketergantungan pada impor dan meningkatkan ketahanan pangan nasional.

Pada akhirnya, semua harus mendukung Bulog untuk menjadi lembaga pangan yang lebih kuat, transparan, dan profesional.

Dengan semangat yang baru dan evaluasi yang mendalam, Bulog bisa terus menjadi pilar ketahanan pangan Indonesia yang tangguh dan berkelanjutan, serta mampu memberikan kebaikan bagi seluruh rakyat.

*) Penulis adalah Ketua Harian DPD HKTI Jawa Barat.

Copyright © ANTARA 2024

Jakarta (ANTARA) - Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Esther Sri Astuti berharap Direktur Utama dan Komisaris Utama baru PT Pertamina (Persero) bisa berfokus melakukan hilirisasi minyak bumi, sehingga bisa mewujudkan swasembada energi.

Hal itu karena menurut dia, meski Indonesia selama ini menjadi negara dengan penghasil minyak bumi mentah (crude oil) yang besar, namun untuk proses pemurnian ke produk petrolium (refinery) masih di lakukan di luar negeri.

"Jadi kita gak perlu mengimpor ke Singapura untuk memperoleh refinery," kata dia dihubungi di Jakarta, Selasa.

Esther mengatakan apabila hal tersebut bisa dilakukan, dinamika geopolitik dunia tidak akan terlalu berpengaruh terhadap kondisi ketahanan energi di Indonesia, sehingga hal ini turut mewujudkan keinginan swasembada energi yang dicanangkan Presiden Prabowo dalam Astacita.

"Kalau misalnya kita sudah punya bahan baku kemudian diolah, diproduksi, dan dikonsumsi di dalam negeri sendiri, maka apapun gonjang-ganjing di dunia yang terkait dengan minyak, misalnya kemarin perang di Israel, kemudian konflik Rusia dan Ukraina tak terlalu berdampak," ujarnya.

Melihat rekam jejak Direktur Utama Pertamina yang baru yakni Simon Aloysius, Esther meyakini bisa membawa perusahaan milik negara ini menghadapi berbagai tantangan.

"Dia sudah pernah di Pertamina jadi Komisaris utama dan Komisaris Independen. Artinya dia sudah punya track record memahami bisnis model dari Pertamina," ujarnya.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatat, produksi minyak bumi Indonesia pada tahun 2023 sebanyak 607 ribu barel per hari, dengan Pertamina yang menjadi penghasil minyak bumi terbesar yakni rata-rata sebanyak 167.270 barel per hari (BOPD)

Sebelumnya, Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pada Senin (4/11) melakukan perubahan susunan Direksi dan Komisaris PT Pertamina (Persero) melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Keputusan RUPS itu tertuang dalam SK-258/MBU/11/2024 dan SK-259/MBU/11/2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pertamina, yang menetapkan Mochamad Iriawan sebagai Komisaris Utama, Dony Oskaria sebagai Wakil Komisaris Utama, Raden Adjeng Sondaryani sebagai Komisaris Independen, dan Simon Aloysius Mantiri sebagai Direktur Utama Pertamina.

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Indra Arief Pribadi
Copyright © ANTARA 2024

Di satu sisi, kebijakan pemerintah seperti pengurangan subsidi BBM bisa lebih cepat dieksekusi karena koordinasi langsung bahkan dengan Prabowo

Jakarta (ANTARA) - Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengatakan pergantian Komisaris Utama dan Direktur Utama PT Pertamina (Persero) membantu pemerintah untuk mengakselerasi program yang dicanangkan, seperti pengurangan subsidi BBM.

Bhima dihubungi di Jakarta, Selasa mengatakan penunjukan Simon Aloysius menjadi Direktur Utama Pertamina, dan Mochamad Iriawan sebagai Komisaris Utama bisa mempercepat proses koordinasi dengan Presiden Prabowo untuk pengurangan subsidi BBM.

"Penunjukan Dirut dan Komut Pertamina lebih kental unsur politiknya. Di satu sisi, kebijakan pemerintah seperti pengurangan subsidi BBM bisa lebih cepat dieksekusi karena koordinasi langsung bahkan dengan Prabowo," kata dia.

Dikatakan Bhima, pergantian Dirut dan Komisaris Pertamina memang kerap terjadi setelah pelantikan presiden dan wakil presiden, hal ini guna mengakomodasi kebijakan di sektor energi.

Ia menyampaikan, kali ini agenda politik Presiden Prabowo yakni mengganti skema subsidi BBM ke Bantuan Langsung Tunai (BLT) agar lebih tepat sasaran.

"Mungkin Presiden butuh orang yang akan pasang badan jika dikritik oleh publik. Akhirnya orang politik yang dipasang di Pertamina," kata dia.

Selanjutnya, Bhima mengatakan masih ada beberapa pekerjaan rumah yang mesti dilakukan oleh Dirut dan Komut Pertamina yang baru, antara lain yakni menyukseskan agenda transisi energi dengan memperkuat kolaborasi bersama pihak swasta, serta memastikan harga solar subsidi di level nelayan memadai sehingga tidak menimbulkan disparitas harga antardaerah.

"Banyak nelayan masih mengeluh harga solar yang berbeda-beda sehingga timbulkan beban bagi para nelayan," ujarnya.

Diketahui, nilai subsidi energi yang berpotensi tidak tepat sasaran mencapai Rp100 triliun dari total alokasi subsidi dan kompensasi energi tahun 2024 yang mencapai Rp435 triliun.

Sebelumnya, Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pada Senin (4/11) melakukan perubahan susunan Direksi dan Komisaris PT Pertamina (Persero) melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Keputusan RUPS itu tertuang dalam SK-258/MBU/11/2024 dan SK-259/MBU/11/2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pertamina, yang menetapkan Mochamad Iriawan sebagai Komisaris Utama, Dony Oskaria sebagai Wakil Komisaris Utama, Raden Adjeng Sondaryani sebagai Komisaris Independen, dan Simon Aloysius Mantiri sebagai Direktur Utama Pertamina.

Pada jajaran baru Dewan Komisaris, Mochamad Iriawan yang kini bertugas sebagai Komisaris Utama Pertamina adalah purnawirawan perwira tinggi Kepolisian Republik Indonesia yang terakhir menjabat sebagai Sekretaris Utama Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas).

Sementara Simon Aloysius yang menjabat sebagai Direktur Utama Pertamina tercatat pernah menduduki posisi Wakil Bendahara Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran pada Pemilihan Presiden 2024.

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2024

Saya berkepentingan sekali sama Pertamina, karena 65 persen lifting kita itu dikuasai oleh Pertamina

Jakarta (ANTARA) - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menitipkan tiga hal yang mesti diperhatikan oleh jajaran Direksi dan Komisaris baru PT Pertamina (Persero), antara lain yakni melakukan eksplorasi migas, reaktivasi sumur tua (idle), serta meningkatkan lifting atau produksi migas dalam negeri.

Itu karena menurut dia, perusahaan plat merah tersebut memiliki peran yang penting dalam produksi migas nasional, mengingat 65 persen merupakan hasil lifting yang diproduksi oleh Pertamina.

"Saya berkepentingan sekali sama Pertamina, karena 65 persen lifting kita itu dikuasai oleh Pertamina, dan secara teknis kan Pertaminanya nanti koordinasinya dengan Kementerian ESDM. Baik kita akan melakukan eksplorasi, meningkatkan lifting, sumur-sumur idle," kata Bahlil di Jakarta, Senin.

Lebih lanjut dirinya mengatakan, minggu ini pihaknya bakal mengundang jajaran Direksi dan Komisaris baru Pertamina tersebut untuk membahas soal optimalisasi lifting migas, sumur-sumur idle, penerapan intervensi teknologi Enchanced Oil Recovery (EOR), serta mendorong melakukan eksplorasi migas.

"Minggu ini ya. Orang baru dilantik gitu kan, pasti dia konsultasi." kata Bahlil.

Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pada Senin (4/11) melakukan perubahan susunan Direksi dan Komisaris PT Pertamina (Persero) melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Vice President Corporate Communication PT Pertamina (Persero) Fadjar Djoko Santoso menyatakan, pengangkatan serta pemberhentian direksi dan komisaris BUMN termasuk Pertamina merupakan kewenangan Pemerintah sebagai pemegang saham yang diwakili oleh Menteri BUMN.

Ia menyampaikan, keputusan RUPS itu tertuang dalam SK-258/MBU/11/2024 dan SK-259/MBU/11/2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pertamina, yang menetapkan Mochamad Iriawan sebagai Komisaris Utama, Dony Oskaria sebagai Wakil Komisaris Utama, Raden Adjeng Sondaryani sebagai Komisaris Independen, dan Simon Aloysius Mantiri sebagai Direktur Utama Pertamina.

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta -

Sebanyak 340 ribu ton beras impor ditargetkan akan masuk ke Indonesia pada pertengahan Desember 2024. Jumlah tersebut merupakan bagian dari porsi penugasan impor beras Perum Bulog untuk tahun 2024 yang totalnya mencapai 3,6 juta ton.

Direktur Utama Perum Bulog Wahyu Suparyono mengatakan, saat ini pihaknya tengah dalam proses tender untuk bisa impor 340 ribu ton beras tersebut. Tender telah berlangsung sejak satu bulan lalu.

"Kami menargetkan selesai pertengahan Desember, harus selesai," kata Wahyu, ditemui di Kementerian Koperasi, Kuningan, Jakarta, Kamis (31/10/2024).

Saat ditanya lebih lanjut menyangkut negara asal impor, Wahyu belum dapat memastikannya. Lingkupnya sendiri antara Thailand, India, ataupun Myanmar.

Wahyu menjelaskan, saat ini proses tender tersebut tengah memasuki tahap Aanwijzing, di mana calon peserta lelang mendapatkan penjelasan secara langsung tentang objek maupun pelaksanaan lelang.

"Aanwijzing itu penjelasan nanti kontraknya bunyinya kayak apa. Ada harga, ada termin penyerahan, pelabuhan mana, itu yang kita serahkan. Kita kan nanti tidak semuanya jatuh di Jakarta, ada yang langsung ke Cilacap, ada yang langsung ke Kupang, ada yang langsung ke pelabuhan dimana ada Perum Bulog," jelasnya.

Sedangkan saat ditanya terkait rencana impor di tahun 2025 mendatang, Wahyu mengaku belum ada pembahasan terkait hal itu. Menurutnya, ke depan Indonesia perlu berubah dan mengurangi impor beras.

"Tidak, belum ada. Kita harus berubah ya, penyerapan dalam negeri lah. Semangat kita, semangat dalam negeri," ujar dia.

Lebih lanjut Wahyu menjelaskan, saat ini Bulog sendiri mengelola setidaknya kebutuhan untuk bantuan makan setiap bulan sebanyak 220 ribu ton. Itu berarti kebutuhan beras Indonesia sekitar 2,64 juta ton per tahun.

Sebagai informasi, dalam catatan detikcom kuota impor beras pemerintah tahun ini mencapai 3,6 juta ton. Realisasinya baru 2,4 juta ton dan akan masuk lagi sekitar 1,2 juta ton lagi sampai akhir 2024.

Produksi beras dalam negeri pada akhir 2024 dan awal 2025 diperkirakan menurun. Untuk menjaga ketahanan pangan sampai awal 2025, pemerintah membuka opsi impor beras 1 juta ton.

Opsi pemerintah impor 1 juta ton beras ini disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan atau Zulhas. Impor beras itu untuk cadangan pangan pemerintah. Namun, langkah itu diakui akan tidak mudah dilakukan.

"Ya memang kita terutang, harusnya kan kita impor 1 juta lagi. Tapi tadi baru dapat laporan, prosesnya harus business-to-business karena India ini pernah melarang, setelah dilarang itu kalau dia G2G, harus persidang parlemen, rumit lagi," kata Zulhas ditemui di Kementerian Kehutanan, Jakarta, Selasa kemarin.

Namun, Zulhas mengatakan impor itu masih sebuah opsi. Pemerintah masih akan melihat bagaimana produksi beras akhir dan awal 2025.

"Kalau kurang pun tahun depan, kita lihat, mungkin bisa kurang sedikit atau bisa tidak. Karena pak Mentan kan sudah habis-habisan nih, sudah hampir 100 ribu yang sudah sawah bisa ditanami," jelasnya.

(shc/kil)

Jakarta -

PT Chandra Asri Pacific Tbk (TPIA) mencatat likuiditas yang kokoh hingga akhir Kuartal III-2024 dengan total kas dan setara kas mencapai US$ 1,2 miliar. Selain itu, ekspansi strategis dan kolaborasi global mendukung visi Chandra Asri untuk menjadi perusahaan terkemuka di sektor energi, kimia, dan infrastruktur di Asia Tenggara.

"Per 30 September 2024, PT Chandra Asri Pacific Tbk melaporkan liquidity pool yang kuat sebesar US$ 2,3 miliar yang terdiri dari US$ 1,2 miliar dalam bentuk kas dan setara kas, serta US$ 800 juta dalam bentuk surat berharga dan Available Committed Revolving Credit Facilities sebesar US$ 300 juta," kata Direktur Chandra Asri, Suryandi dalam keterangan tertulis, Kamis (31/10/2024).

Lebih lanjut, Suryandi menegaskan bahwa Chandra Asri memperkuat komitmen terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia melalui akuisisi SECP yang diproyeksikan menghasilkan keuntungan sebesar US$ 8 hingga 10 Miliar.

Akuisisi ini juga meningkatkan keamanan energi dan mendukung sektor kimia serta infrastruktur domestik dengan memastikan pasokan produk kunci seperti bensin, bahan bakar jet, ethylene, dan polyethylene.

Sementara itu, ekspansi ke ASEAN mendukung visi TPIA sebagai 'Perusahaan Solusi Energi, Kimia, dan Infrastruktur Terkemuka di Asia Tenggara'. Strategi ini meningkatkan kehadiran global Chandra Asri, memanfaatkan pertumbuhan pasar yang diproyeksikan 4,5% pada 2024 dan PDB ASEAN yang diperkirakan mencapai US$ 4,5 triliun pada 2030.

"Kolaborasi dengan Glencore dan akuisisi SECP tidak hanya memperkuat posisi Indonesia di pasar global, tetapi juga mendorong inovasi. Sehingga, hal ini meningkatkan daya saing Perseroan di sektor energi dan kimia sambil berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi nasional," tegas Suryandi.

Pada periode Januari-September 2024, TPIA mencatatkan EBITDA positif sebesar USD$ 41,6 juta, meskipun menghadapi tantangan pasar global. Perseroan juga menyelesaikan pemeliharaan terencana pada Kuartal III-2024 yang sementara berdampak pada kapasitas operasional.

Namun, menurut Suryandi, langkah ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan profitabilitas jangka panjang, sehingga menguntungkan daya saing perusahaan di pasar.

"Dengan mengoptimalkan proses dan meningkatkan fasilitas selama periode pemeliharaan ini, Chandra Asri secara strategis memposisikan diri untuk mencapai ketahanan operasional yang lebih besar dan kinerja yang lebih baik di masa depan," papar Suryandi.

TPIA berhasil meningkatkan peringkat ESG dengan meraih skor BBB dari MSCI dan menurunkan skor risiko dari 16,6 menjadi 16,3 menurut Morningstar Sustainalytics. Ini menempatkan Perseroan di posisi atas dalam industri kimia global, membuka akses lebih besar ke pembiayaan berkelanjutan seperti sustainability-linked loans.

"Kolaborasi dengan Glencore dan akuisisi SECP tidak hanya memperkuat posisi Indonesia di pasar global, tetapi juga mendorong inovasi, sehingga, hal ini meningkatkan daya saing Perseroan di sektor energi dan kimia sambil berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi nasional," tegas Suryandi.

(anl/ega)

JAKARTA - Anggota Komisi XII DPR Eddy Soeparno optimistis, Pertamina mampu mendukung upaya Pemerintahan Prabowo Subianto guna mewujudkan swasembada energi . Keyakinan Eddy, karena Pertamina memang menunjukkan performa menggembirakan dan berkomitmen menjaga ketahanan energi. Bahkan, saat ini BUMN energi itu terus bertransformasi menjadi perusahaan migas kelas dunia.

?Swasembada energi, Saya punya optimisme terhadap Pertamina karena sekarang telah bertransformasi menjadi perusahaan kelas dunia atau world class company ,? ujar Eddy kepada media.

Sebagai backbone dalam upaya mencapai target swasembada energi, kinerja Pertamina memang dinilai menggembirakan. Menurut Eddy, Pertamina telah menjalankan tata kelola bisnis yang baik, termasuk mempraktikkan dan meningkatkan Environmental, Social, and Governance (ESG).

?Berbagai kinerja Pertamina sangat mendukung program Pemerintah di bidang energi. Bahkan saat ini, 62% produksi migas merupakan produksi Pertamina,? lanjutnya.

Terkait swasembada energi, Eddy menjelaskan, bahwa dibutuhkan proses guna menuju target tersebut. Yang pertama harus dicapai adalah ketahanan energi. Ketahanan energi adalah terjaminnya pasokan energi untuk kebutuhan nasional. Pada tahapan ini, jelas Eddy, tidak mutlak bersumber dari dalam negeri, tetapi juga bisa dari sumber luar negeri.

?Misal, selama ini pasokan Elpiji dalam negeri terjamin, karena Pertamina sudah mengikat kontrak dengan pemasoknya. Begitu juga lifting minyak bumi sekitar 600 ribu barel per hari, sisanya melalui pengikatan kontrak yang dilakukan Pertamina juga. Hal itu akan membuat jaminan energi di dalam negeri terpenuhi,? kata Eddy.

Setelah itu, imbuhnya, barulah menuju kemandirian energi. Kemandirian energi itu, antara lain bisa dicapai melalui proses transisi energi. ?Proses dari energi fosil ke energi terbarukan. Energi terbarukan itu jika kita kelola dan kembangkan bisa mengganti energi fosil yang sebagian besar kita impor. Jadi sambil kita melakukan transisi energi kita wujudkan ketahanan dan kemandirian energi,? urainya.

Dengan demikian, lanjut Eddy, berbagai upaya yang sudah dilakukan Pertamina pun, merupakan proses menuju kemandirian energi guna mewujudkan swasembada energi. Termasuk di dalamnya, berbagai terobosan yang dilakukan Pertamina, seperti pengembangan biofuel, petrochemical, geothermal, dan carbon capture utilization and storage (CCS/CCUS).

?Betul. Itu semua masuk dalam upaya kemandirian energi dan menciptakan energi bersih,? tegas Eddy.

Begitupun Eddy mengingatkan, guna mewujudkan progam swasembada energi, Pemerintah tetap perlu memberikan dukungan kepada Pertamina yang notabene merupakan BUMN energi. Misal saja melalui penguatan modal agar bisa melakukan ekspansi untuk mencari sumber-sumber migas di luar negeri.

Selain itu, juga insentif untuk melakukan berbagai kegiatan usaha dari berbagai lini bisnis. Dan, tidak hanya itu. Eddy menambahkan bahwa sebagai BUMN, Pertamina juga membutuhkan dukungan regulasi

?Regulasi juga harus diberikan, karena sebagai perusahaan bidang migas, Pertamina memang harus didahulukan. Misalnya, jika ada tender terhadap blok-blok migas yang ada, Pertamina harus mendapat preferensi untuk melihat mana blok migas yang layak dikembangkan lebih lanjut,? pungkas Eddy.