JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad menepis anggapan bahwa Koalisi Indonesia Maju Plus atau "KIM Plus" dibentuk untuk menjegal pencalonan Anies Baswedan di Pilkada Jakarta 2024.

Ia menyampaikan, KIM Plus menghormati kedaulatan partai politik untuk mengusung atau mencalonkan tokoh tertentu di Pilkada.

"KIM Plus ini dibentuk untuk kemajuan Indonesia ke depan. Tidak hanya sebatas Pilkada," kata Dasco ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (5/8/2024).

Dasco turut mengungkit Indonesia yang menerapkan demokrasi di atas segalanya.

Demokrasi itu, jelas Dasco, akan terlihat ketika tidak ada larangan kepada partai politik untuk mengusung calon tertentu.

"Sekarang ini alam demokrasi. Kalau partai politik ingin mencalonkan siapa kan kita juga enggak bisa melarang," ujar Wakil Ketua DPR ini.

Di sisi lain, ia juga mengeklaim tidak ada janji-janji yang diberikan kepada partai politik yang baru bergabung ke KIM.

Menurutnya, keputusan mereka bergabung ke KIM Plus untuk tujuan pembangunan Indonesia secara umum, dan Jakarta secara khusus.

"Ya enggak ada tukar guling-tukar guling. Yang ada bagaimana menyinkronkan KIM dan plusnya untuk membangun Indonesia yang lebih maju ke depan. Dan di Daerah Khusus Jakarta," pungkas Dasco.

Diberitakan sebelumnya, wacana "KIM Plus" untuk menghadapi Pilkada Jakarta 2024 dianggap masih lekat residu persaingan dalam pemilihan presiden (Pilpres) lalu.

Menurut Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah Putra, "KIM Plus" masih menargetkan supaya tetap bisa menguasai Jakarta karena kehendak buat menghalangi langkah Anies Baswedan yang diusung Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Nasdem.

"Keinginan KIM menghalangi Anies sangat mungkin kelanjutan Pilpres, terlebih KIM tetap sama dan berada di pengarahan Presiden yang juga sama," kata Dedi saat dihubungi Kompas.com, Senin.

"Sehingga sangat mungkin ada upaya untuk membuat Jakarta berada di kekuasaan mereka," sambung Dedi.

JAKARTA, KOMPAS.com - Sikap Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Nasdem yang memberi sinyal batal mendukung Anies Baswedan menjadi bakal calon gubernur Jakarta di Pilkada 2024 disebut tengah ada tawar-menawar politik.

"Sikap PKB dan Nasdem, yang siap menarik diri merupakan sinyal adanya tawar menawar politik kuat yang sedang berjalan," ujar Pengamat politik dari UIN Jakarta Zaki Mubarak saat dihubungi Kompas.com, Sabtu (3/8/2024).

Menurut Zaki, sejauh ini Koalisi Indonesia Maju (KIM) terus merayu partai pendukung Anies untuk dapat bergabung. Salah satu yang ditawarkan adalah jatah kursi menteri dalam kabinet Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

"PKB saat ini posisinya rentan untuk kehilangan menterinya di kabinet baru jika berada diluar pemerintahan," kata Zaki.

Menurut Zaki, keputusan PKB membuka peluang batal mendukung Anies karena melihat resiko politik yang besar. Apalagi, saat ini sedang berseteru dengan sejumlah politisi NU.

"Risiko politiknya terlalu besar jika itu terjadi. Apalagi saat ini sedang berseteru dengan sejumlah politisi NU yang siap take over. Tampaknya, situasi semacam itulah yang membuka opsi bagi PKB untuk mengajukan calon lain," kata Zaki.

Diberitakan sebelumnya, Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jazilul Fawaid mengungkapkan, ada peluang partainya batal mengusung mantan Gubernur DKI Jakarta Anies pada Pilkada Jakarta 2024.

"Semua serba mungkin," kata Jazilul di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (2/8/2024).

Jazilul mengatakan, hal tersebut dapat terjadi apabila PKB memutuskan bergabung ke barisan Koalisi Indonesia Maju (KIM) pada Pilkada Jakarta.

Ia mengatakan, PKB sudah menerima tawaran untuk bergabung ke KIM dan tengah mempertimbangkan tawaran tersebut.

"Kita pertimbangkan, kita pertimbangkan. Kan sudah ada tawaran, PKB akan mempertimbangkan untuk kebaikan Jakarta, kebaikan Indonesia," ujar Jazilul.

Sementara itu, Partai Nasdem dalam beberapa waktu terakhir terus-menerus memberi sinyal bahwa bisa saja mereka mencabut rekomendasi dukungan dari Anies Baswedan di Pilkada DKI Jakarta 2024.

Sinyal itu dimunculkan pertama kali oleh Bendahara Umum Partai Nasdem Ahmad Sahroni pada 25 Juli 2024 lalu.

Sahroni mengingatkan bahwa politik bersifat dinamis, sehingga apa pun rekomendasi yang dikeluarkan oleh sebuah partai masih sangat mungkin untuk berubah.

"Kan politik itu sangat dinamis ya. Kan bukan berarti pada putusan-putusan final terkait dengan rekomendasi misalnya, itu bisa saja berubah. Tapi kita enggak tahu proses dinamika politik yang akan berjalan selanjutnya," ujar Sahroni di Nasdem Tower, Jakarta.