TEMPO.CO, Solo - Penerimaan pajak Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Jawa Tengah II hingga 30 September 2024 tercatat senilai Rp 10,14 triliun atau 63,03 persen dari target yang ditetapkan untuk tahun 2024 senilai Rp 16,09 triliun. Angka itu menunjukkan pertumbuhan sebesar 8,89 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Kepala Bidang Data dan Pengawasan Potensi Perpajakan (DP3) Mochamad Taufiq menyampaikan hal itu saat acara Riung Media eks-Karesidenan Surakarta 2024 di Omah Sinten Heritage, Solo, Jawa Tengah, Selasa, 15 Oktober 2024.

"Kami bersyukur atas capaian ini di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Namun, kami tetap berkomitmen untuk terus meningkatkan kinerja guna mencapai target penerimaan pajak tahun 2024," ujar Taufiq.

Lebih lanjut, dia menyebutkan, berdasarkan jenis pajak, pajak penghasilan (PPh) non-migas memberikan kontribusi terbesar dengan realisasi Rp 5,61 triliun atau 60,29 persen dari target. Disusul oleh pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) dengan realisasi Rp 4,31 triliun atau 67,10 persen dari target.

"Untuk pajak bumi dan bangunan (PBB) menyumbang kontribusi sebesar Rp 39,94 miliar atau mencapai 102,12 persen dari target, serta pajak lainnya sebesar Rp 183,79 miliar atau mencapai 56,76 persen dari target," tutur Taufiq.

Dari segi kinerja penerimaan per sektor, ia mengatakan industri pengolahan masih menjadi penyumbang terbesar penerimaan pajak dengan kontribusi 36,71 persen atau senilai Rp 3,72 triliun. Diikuti oleh sektor perdagangan besar dan eceran dengan kontribusi 21,66 persen atau Rp 2,20 triliun, serta sektor administrasi pemerintahan dan jaminan sosial wajib dengan kontribusi 15,44 persen atau Rp 1,57 triliun.

"Dari sisi kepatuhan wajib pajak, hingga September 2024 telah terkumpul 741.466 SPT Tahunan dari total target 788.030 SPT, mencapai 94,09 persen dari target," ungkap dia.

Taufiq menyebutkan rinciannya terdiri atas 51.031 SPT Badan, 574.081 SPT Orang Pribadi Karyawan, dan 116.354 SPT Orang Pribadi Non-Karyawan.

Dalam menghadapi tantangan ke depan, ia mengatakan Kanwil DJP Jawa Tengah II telah menyiapkan beberapa strategi dalam upaya pencapaian target, di antaranya dengan melaksanakan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM), melakukan Pengujian Kepatuhan Material (PKM), memanfaatkan dan mengoptimalkan tools pengujian berbasis ICT (Information and Communication Technology).

"Kami juga akan mengoptimalkan peran dan kinerja Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP," kata Taufiq.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mencatat hingga Oktober 2024 sudah 99% atau 75 juta Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang dipadankan dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Artinya sisa 1% lagi yang belum padan.

DJP mengimbau kepada wajib pajak yang belum agar segera melakukan pemadanan NIK-NPWP. Pasalnya waktu tersisa dua bulan lagi sampai akhir 2024.

"Sudahkah #KawanPajak melakukan pemadanan data? Jika belum, lakukan melaluipajak.go.iddan pastikan data NIK-NPWP sudah sesuai!" tulis unggahan DJP di Instagram resminya, dikutip Senin (14/11/2024).

DJP menekankan bahwa pemadanan NIK sebagai NPWP merupakan wujud komitmen pemerintah dalam mewujudkan satu data Indonesia. Melalui pemadanan NIK sebagai NPWP, administrasi perpajakan menjadi lebih mudah bagi seluruh wajib pajak.

Wajib pajak dapat mengecek pemadanan NIK sebagai NPWP di DJP Online. Apabila belum padan, wajib pajak dapat melakukan pemadanan melalui DJP Online dengan melengkapi data profil yakni data NIK/NPWP 16 digit, alamat email dan nomor ponsel, klasifikasi lapangan usaha (KLU), serta data anggota keluarga sesuai kondisi saat ini.

Setelahnya, wajib pajak dapat mengklik pada tombol 'Ubah Profil' untuk mengubah data profil. Jika mengalami masalah, silakan hubungi Kring Pajak atau KPP terdekat melalui email atau saluran lain.

Daftar Layanan Pajak yang Bisa Diakses Pakai NIK:

1. Portal NPWP 16 (https://portalnpwp.pajak.go.id/)
2. Account DJP Online (https://account.pajak.go.id/)
3. Info KSWP (https://infokswp.pajak.go.id/)
4. E-Bupot 21 (https://ebupot2126.pajak.go.id/)
5. E-Bupot Unifikasi (https://unifikasi.pajak.go.id/)
6. E-Bupot Unifikasi Instansi Pemerintah (https://ebupotip.pajak.go.id/)
7. E-Objection (https://eobjection.pajak.go.id/)
8. E-Registration (https://ereg.pajak.go.id/)
9. E-Filing (https://efiling.pajak.go.id/)
10. Rumah Konfirmasi (https://rumahkonfirmasi.pajak.go.id/)
11. E-PHTB DJP Online (https://ephtb.pajak.go.id/)
12. E-PBK (https://epbk.pajak.go.id/)
13. E-SKD (https://eskd.pajak.go.id/)
14. E-SKTD (https://sktd.pajak.go.id/)
15. E-Reporting Investasi dan Deviden (https://ereportinginvestasi.pajak.go.id)
16. E-PHTB Notaris (https://ephtbnotarisppat.pajak.go.id)
17. E-Reporting PPS (https://ereportingpps.pajak.go.id)
18. E-SPOP (https://pbb.pajak.go.id)
19. E-Reporting Insentif (https://ereportingfasilitas.pajak.go.id/)
20. Fasilitas Insentif (https://fasilitasinsentif.pajak.go.id/)
21. Perpanjangan SPT Tahunan (https://perpanjanganspt.pajak.go.id/)
22. Service API E-Faktur Eksternal (Antarmuka Pemrograman Aplikasi/API);
23. PMSE Eksternal (https://digitaltax.pajak.go.id);
24. E-Faktur Web dan Dekstop (https://web-efaktur.pajak.go.id);
25. SPT Masa PPN 1107 PUT (https://spt1107put.pajak.go.id);
26. Portal Registrasi dan Monitoring E-Faktur PJAP (https://h2h-efaktur.pajak.go.id/evat-
portal/login);
27. Service PJAP Faktur (API); dan
28. e-Nofa (https://efaktur.pajak.go.id)
29. VAT Refund Modal Khusus
30. e-Form OP dan e-Form Badan
31. SPT Masa PPS Final
32. Pelaporan Investasi Dealer Utama
33. Service PJAP Laporan PMSE (API)
34. e-Filing PJAP (API)
35. Web Billing Internet
36. Penyusutan dan Amortisasi
37. Pelaporan SPT Bea Meterai

[Gambas:Instagram]

Bisnis.com, JAKARTA— Indeks harga saham gabungan (IHSG) menguat tipis sepanjang perdagangan pekan ini, 7-11 Oktober 2024. Meski demikian, sejumlah saham mendulang cuan tebal, seperti JSPT, LMPI, dan KOBX.

IHSG menguat 0,33% secara mingguan dari level 7.496,09 pada pekan lalu ke level 7.520,6 pada Jumat (11/10/2024). IHSG sempat mencapai level tertinggi 7.595,57 dan terencah 7.449,47 sepanjang pekan ini.

Di sisi lain, transaksi investor asing mengakumulasi jual bersih pada pekan ini melanjutkan aksi yang sama pada pekan lalu. Net sell asing tercatat sebesar Rp4,56 triliun atau setara dengan US$291,76 juta.

Pada saat yang sama, Bursa Efek Indonesia mencatat 10 saham top gainers atau paling cuan sepanjang pekan ini. Dalam jajaran tersebut, saham PT Jakarta Setiabudi Internasional Tbk. (JSPT) melesat 86,38% dalam sepekan dari Rp2.350 ke level Rp4.380 per saham hingga Jumat (11/10/2024).

Alhasil, saham JSPT menjadi posisi teratas dalam jajaran saham paling cuan pada pekan ini. Akibat lonjakan harga saham, perdagangan saham emiten yang bergerak di industri hotel, resor, dan cruise lines itu sempat disuspensi oleh BEI pada 10 Oktober 2024 dan kembali diperdagangkan pada 11 Oktober 2024.

Selain JSPT, saham PT Langgeng Makmur Industri Tbk. (LMPI) melonjak 75,36% secara mingguan dari posisi Rp69 pada 4 Oktober 2024 ke level Rp121 pada akhir pekan ini.

Di belakangnya, saham emiten alat berat PT Kobexindo Tractors Tbk. (KOBX) bergerak naik dari level Rp137 pada pekan lalu ke posisi Rp216 pada pekan ini atau melonjak 57,66%.

Saham PT Digital Medidatama Maxima Tbk. (DMMX) dan PT Sumber Sinergi Makmur Tbk. (IOTF) juga masuk daftar top gainers pekan ini. Saham DMMX naik 44,54% dalam sepekan ke posisi Rp172 dan saham IOTF terapresiasi 34,07% dalam sepekan ke posisi Rp181.

Selain itu, saham PT Mitra Energi Persada Tbk. (KOPI) menguat 29,75%, PT Multipolar Technology Tbk. (MLPT) naik 25,93%, saham PT Pelangi Indah Canindo Tbk. (PIC) menguat 24,53%, PT Logindo Samudramakmur Tbk. (LEAD) naik 22,12%, dan saham PT Bank JTrust Indonesia Tbk. (BCIC) menguat 20,92% dalam sepekan.

Menonaktifkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) menjadi wajib pajak non-efektif (NE) mungkin diperlukan bagi mereka tengah dalam kondisi tertentu. Proses ini penting untuk menghindari kewajiban pajak yang tidak perlu dan menjaga agar data perpajakan.

NPWP bisa dinonaktifkan atau dihapus jika sudah sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku di Dirjen Pajak.

Bahkan saat ini menonaktifkan NPWP bisa dilakukan online khusus bagi Wajib Pajak (WP) orang pribadi. Simak beberapa cara menonaktifkan NPWP di bawah ini.

Cara Menonaktifkan NPWP

1. Menonaktifkan NPWP lewat Kantor Pelayanan Pajak (KPP)

Pengajuan permohonan penonaktifan NPWP bisa ke KPP terdaftar (baik secara langsung ataupun melalui pos dan jasa kurir). Lampiran dokumen pendukung yang menunjukkan NPWP bisa dinonaktifkan atau diaktifkan kembali.

WP hanya perlu datang langsung ke kantor pajak dan mengajukan permohonan penghapusan NPWP secara tertulis. Caranya dengan mengisi formulir permohonan penghapusan NPWP di KPP.

2. Menonaktifkan NPWP lewat Website Pajak.go.id

• Buka pajak.go.id
• Klik fitur live chat
• Pilih NPWP
• Klik Pengaktifan Kembali NPWP/Penonaktifan NPWP
• Mengisi formulir penghapusan NPWP yang berbentuk elektronik yang bisa diunduh melalui aplikasi e-Registration yang tersedia di situs DJP atau di saluran live chat Kring Pajak pada situs web www.pajak.go.id.

3. Menonaktifkan NPWP lewat Kring Pajak

WP bisa menghubungi Kring Pajak melalui telepon di nomor 1500200 pada hari kerja (Senin s.d. Jumat) pada pukul 08.00-16.00 WIB.

Syarat Menonaktifkan NPWP

Terdapat sejumlah syarat untuk melakukan penonaktifan NPWP. Penetapan Wajib Pajak Non-Efektif tertuang dalam dalam Pasal 24 ayat (2) Peraturan Direktur Jenderal Pajak PER-04/PJ/2020.

• WP orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan tidak lagi melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas.
• Tidak melakukan lagi kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan penghasilannya di bawah Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).
• WP pada poin dua memiliki NPWP untuk syarat administratif, sebagai cara mendapatkan pekerjaan atau membuka rekening keuangan.
• Tinggal atau berada di luar negeri lebih dari 183 hari selama 12 bulan. Hal tersebut dibuktikan dengan menjadi subjek pajak luar negeri sesuatu aturan yang berlaku dan tidak bermaksud meninggalkan Indonesia.
• WP yang mengajukan permohonan penghapusan dan belum permohonan diterbitkan keputusan.
• Tidak menyampaikan SPT dan atau tidak ada transaksi pembayaran pajak. Baik sendiri atau pemotongan pihak lain selama dua tahun berturut-turut.
• Tidak memenuhi ketentuan kelengkapan dokumen pendaftaran NPWP.
• Tidak diketahui alamat berdasarkan penelitian lapangan.
• WP dengan NPWP cabang secara jabatan dalam rangka penerbitan SKPKB Pajak Pertambahan Nilai pada kegiatan membangun sendiri.
• Instansi pemerintah yang tidak memenuhi syarat sebagai pemotong atau pemungut pajak.
• WP yang tidak lagi memenuhi syarat dan atau objektif.

Fortuner Anggota DPRD yang Marah Ditilang Nunggak Pajak Total Rp 34 Juta

Fortuner Anggota DPRD yang Marah Ditilang Nunggak Pajak Total Rp 34 Juta

JAKARTA, investor.id – Di pekan yang hanya empat hari perdagangan ini, terdapat saham-saham yang masuk daftar pemberi cuan terbesar. Sebab, melonjak dari 21% hingga 53% selama sepekan (17 – 20 September 2024). Alhasil, saham-saham tersebut menduduki top gainers.

Berdasarkan data Bursa Efek Indonesia (BEI), saham PT Jakarta Setiabudi Internasional Tbk (JSPT) catatkan cuan paling besar, dan memimpin top gainers. Sebab, JSPT melejit 53,1% dan harganya menjadi Rp 2.880 dari Rp 1.880 pada pekan lalu.

Diikuti saham PT Sona Topas Tourism Industry Tbk (SONA) melonjak 47,4% menjadi Rp 2.440, PT Maspion Tbk (BMAS) meningkat 38,7% menjadi Rp 805, PT Chitose Internasional Tbk (CINT) menjulang 34,9% menjadi Rp 224, dan PT Mitra Investindo Tbk (MITI) melesat 34,7% menjadi Rp 186.

Kemudian, saham PT MSIG Life Insurance Indonesia Tbk (LIFE) naik 30,5% menjadi Rp 9.500, PT Sumber Global Energy Tbk (SGER) melambung 30,3% menjadi Rp 545, PT Asuransi Jiwa Syariah Jasa Mitra Abadi Tbk (JMAS) menguat 30% menjadi Rp 143, PT Sunter Lakeside Hotel Tbk (SNLK) menanjak 22% menjadi Rp 775, dan PT Prydam Farma Tbk (PYFA) terkerek 21,5% menjadi Rp 169.

Sementara itu, pada periode yang sama, indeks harga saham gabungan (IHSG) turun 0,8% ke level 7.743 dari 7.812,1 pada penutupan pekan lalu, meski sempat mencetak rekor tertinggi sepanjang masa (all time high/ATH) pada Kamis (19/9/2024) di level 7.905,3.

Kapitalisasi Pasar Melorot

Kapitalisasi pasar bursa juga melorot 2,8% menjadi Rp 13.007 triliun dari Rp 13.390 triliun pada pekan lalu. Dengan demikian, ini mengakhiri reli rekor kapitalisasi BEI lima minggu berturut-turut.

Penurunan juga terjadi pada rata-rata nilai transaksi harian turun 0,3% menjadi Rp 14,93 triliun dari Rp 14,98 triliun pada pekan lalu.

Sedangkan rata-rata volume transaksi harian yang naik 15,3% menjadi 28 miliar saham dari 23,3 miliar saham. Hal serupa juga terjadi pada rata-rata frekuensi transaksi harian malah naik sebesar 10,4% menjadi 1,26 juta kali dari 1,14 juta kali pada pekan lalu.

Pada perdagangan Jumat (20/9/2024), investor asing mencatatkan transaksi beli bersih (net buy) sebesar Rp 523,1 miliar. Hal itu membuat nilai beli asing (net buy) investor asing sepanjang tahun berjalan ini menjadi Rp 56,1 triliun.

Editor: Indah Handayani (handayani@b-universe.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan memastikan tidak ada perubahan kewajiban pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) oleh wajib pajak saat penerapan Core Tax Administration System atau Core Tax.

“Tidak meniadakan kewajiban pelaporan SPT Tahunan,” kata Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Dwi Astuti di Jakarta, Kamis (25/7).

Sebelumnya, Ditjen Pajak membuat pengumuman mengenai pengelolaan laporan SPT dengan sistem coretax. Dalam pengumuman itu, Ditjen Pajak menyatakan wajib pajak orang pribadi yang memenuhi syarat tidak perlu menyampaikan SPT Tahunan PPh (pajak penghasilan).

Dwi meluruskan, kewajiban pelaporan SPT Tahunan mengacu pada Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 3 Ayat (1) yang mewajibkan setiap wajib pajak mengisi SPT. Kewajiban itu berdasarkan pemenuhan syarat subjektif telah mencapai usia dewasa dan syarat objektif sudah memiliki penghasilan.

Namun, Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 243 Tahun 2014 Pasal 18 Ayat (1) membebaskan wajib pajak orang pribadi yang penghasilan neto setahunnya kurang dari Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dari kewajiban melapor SPT.

Memberi Kemudahan bagi Wajib Pajak

Pembebasan itu bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi wajib pajak, kesederhanaan tata kelola administrasi pajak, dan kepastian hukum bagi wajib pajak.

“Yang dimaksud pernyataan wajib pajak orang pribadi yang memenuhi syarat tidak perlu menyampaikan SPT Tahunan PPh adalah wajib pajak yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 18 Ayat (1) PMK 243 Tahun 2014,” kata Dwi.

Ketentuan lain terkait sistem propulated, di mana data pemotongan dan/ atau pemungutan pajak oleh pihak ketiga (pemungut pajak) secara otomatis tersaji dalam konsep SPT Tahunan Wajib Pajak yang diisi secara elektronik (e-filing).

Ditjen Pajak menyatakan bukti potong atau pungut yang diterbitkan oleh pemotong/pemungut dapat dimanfaatkan langsung pada pengisian SPT Tahunan PPh melalui prefill secara otomatis.

Hal itu tidak menghilangkan kewajiban pelaporan SPT Tahunan. Sistem propulated itu merupakan metode pengisian yang disiapkan oleh Ditjen Pajak untuk memberikan kemudahan bagi wajib pajak dalam mengisi SPT Tahunan secara elektronik.

“Prepopulated bukan merupakan cara baru pelaporan SPT Tahunan. Berdasar data yang telah tersaji tersebut, wajib pajak tinggal mengkonfirmasi kebenarannya. Dengan demikian, pengisian SPT Tahunan bisa dilakukan dengan lebih cepat, mudah dan akurat,” kata Dwi.

Menurut Dwi, sistem propulated telah diterapkan sejak beberapa tahun lalu, namun cakupannya baru terbatas pada Bukti Potong 1721 A1 dan 1721 A2. “Ke depan, lingkup bukti potong yang prepopulated akan diperluas ke jenis pajak yang lain. Perluasan ini akan memudahkan pengisian SPT Tahunan,” katanya.

Sebentar lagi wajib pajak (WP) orang pribadi tak perlu lagi menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh.

Hal ini dikarenakan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan berencana menerapkan Core Tax Administration System (CTAS).

Dengan penerapan ini, salah satu yang berubah adalah cara pelaporan SPT tahunan.

Saat ini dalam pelaporan SPT, terdapat dua tahapan utama, yakni persiapan dan penyampaian. Dalam persiapan, wajib pajak perlu menyiapkan dokumen seperti faktur pajak hingga bukti potong.

Dalam penyampaian SPT secara elektronik dilakukan melalui Portal Wajib Pajak DJP atau Penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan (PJAP).

Sedangkan, saat CTAS yang rencananya mulai diterapkan pada pertengahan 2024, pelaporan SPT menggunakan portal wajib pajak pada sistem coretax memiliki sejumlah perbedaan dibandingkan yang berlaku saat ini.

Salah satu perbedaannya adalah WP orang pribadi bisa tidak menyampaikan SPT Tahunan PPh.

Ini berbeda dengan saat ini di mana semua wajib pajak harus lapor SPT secara mandiri.

"Wajib Pajak Orang Pribadi yang memenuhi syarat tidak perlu menyampaikan SPT Tahunan PPh," tulis DJP yang dikutip pada Selasa (23/7).

Berdasarkan website resmi DJP, ada 15 perbedaan pelaporan SPT yakni:

1. Adanya menu perhitungan PPh Pasal 25 yang dapat digunakan oleh berbagai entitas termasuk bursa, BUMN, BUMD, dan bank berdasarkan laporan keuangan yang dilaporkan ke otoritas terkait.

2. Pelaporan Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) PBB dilakukan melalui sistem, dengan penyesuaian sektor atau sub-sektor yang diperlukan oleh wajib pajak.

3. Aplikasi untuk SPT Masa PPN, PPN DM, Pemungut PPN non PKP, dan Pemungut PPN PMSE dapat diakses oleh non PKP dan PKP.

4. Kompensasi kelebihan pajak terisi otomatis, dengan informasi saldo kompensasi yang tersedia di sistem.

5. Perhitungan PPh Pasal 21 lebih sederhana dengan tarif efektif.

6. Cabang usaha dapat menerbitkan bukti potong, namun pelaporan dan pembayaran hanya dapat dilakukan oleh entitas pusat.

7. Integrasi data pemotongan PPh Pasal 21 bulanan pegawai tetap dengan bukti pemotongan tahunan A1/A2 pegawai tetap.

8. SPT Masa PPh Unifikasi terintegrasi dengan e-Bupot, termasuk fasilitas PPh yang ditanggung pemerintah.

9. Aplikasi SPT Masa PPh Unifikasi yang sama digunakan oleh instansi pemerintah dan nonpemerintah.

10. Pembuatan kode billing untuk pembayaran terkait dengan kurang bayar pada SPT dilakukan melalui menu SPT.

11. Pengisian SPT Tahunan PPh dimulai dari induk dengan menjawab pertanyaan, kemudian dilanjutkan ke lampiran yang disyaratkan sesuai dengan kondisi wajib pajak.

12. Bukti potong atau pungut yang diterbitkan oleh Pemotong/Pemungut dapat dimanfaatkan langsung pada pengisian SPT Tahunan PPh melalui prefill secara otomatis.

13. Bukti potong PPh tersedia secara sistem, termasuk bukti potong yang diterima oleh tanggungan yang berada dalam satu kesatuan Data Unit Keluarga.

14. Tersedia menu pencatatan (simple record of bookkeeping) untuk dapat digunakan oleh Wajib Pajak UMKM.

15. Wajib Pajak Orang Pribadi yang memenuhi syarat tidak perlu menyampaikan SPT Tahunan PPh.

IDXChannel - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mulai melaksanakan pembaruan proses bisnis pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) melalui Core Tax Administration System.

"Pada sistem yang digunakan saat ini, faktur pajak dan bukti potong pajak dibuat dengan menggunakan dua aplikasi yang disediakan DJP yaitu e-Faktur dan e-Bupot. Sedangkan laporan keuangan disampaikan dengan menggunakan format PDF," tulis DJP dikutip dari laman resminya, Selasa (23/7/2023).

Dengan implementasi sistem yang baru, faktur dan bukti potong pajak dibuat dalam sistem Coretax dengan nomor seri faktur dan nomor bukti potong yang diberikan secara otomatis oleh sistem. Sistem Coretax telah menyediakan fitur bagi Wajib Pajak yang menyelenggarakan laporan keuangan berbasis XBRL sehingga data laporan keuangan fiskal dapat dimanfaatkan pada pelaporan SPT Tahunan PPh.

Dalam hal Wajib pajak tidak menyiapkan laporan keuangan berbasis XBRL, Wajib Pajak dapat mengisi langsung data rekonsiliasi laporan keuangan pada lampiran yang disediakan.

Integrasi faktur dan bukti potong pajak dalam satu sistem memungkinkan data yang ada pada faktur dan bukti potong untuk langsung digunakan sebagai data isian pada formulir SPT (prepopulated) sehingga memudahkan pada tahapan berikutnya yaitu tahap pengisian dan penyampaian SPT.

Sebagaimana diketahui, pelaporan SPT merupakan salah satu kewajiban perpajakan yang harus dipenuhi wajib pajak. Dalam penyampaian SPT, terdapat dua tahapan utama yaitu tahap persiapan dan tahap penyampaian.

"Untuk membantu wajib pajak agar tidak melewatkan kewajiban penyampaian SPT, sistem akan secara otomatis mengirimkan pengingat pada tanggal-tanggal tertentu sebelum jatuh tempo pelaporan SPT," tulis DJP.

Adapun, pelaporan menggunakan Portal Wajib Pajak pada sistem Coretax memiliki sejumlah perbedaan dibandingkan yang berlaku saat ini, antara lain:

1. Adanya menu perhitungan PPh Pasal 25 yang dapat digunakan oleh berbagai entitas termasuk bursa, BUMN, BUMD, dan bank berdasarkan laporan keuangan yang dilaporkan ke otoritas terkait.
2. Pelaporan Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) PBB dilakukan melalui sistem, dengan penyesuaian sektor atau sub-sektor yang diperlukan oleh wajib pajak.
3. Aplikasi untuk SPT Masa PPN, PPN DM, Pemungut PPN non PKP, dan Pemungut PPN PMSE dapat diakses oleh non PKP dan PKP.
4. Kompensasi kelebihan pajak terisi otomatis, dengan informasi saldo kompensasi yang tersedia di sistem.
5. Perhitungan PPh Pasal 21 lebih sederhana dengan tarif efektif.
6. Cabang usaha dapat menerbitkan bukti potong, namun pelaporan dan pembayaran hanya dapat dilakukan oleh entitas pusat.
7. Integrasi data pemotongan PPh Pasal 21 bulanan pegawai tetap dengan bukti pemotongan tahunan A1/A2 pegawai tetap.
8. SPT Masa PPh Unifikasi terintegrasi dengan e-Bupot, termasuk fasilitas PPh yang ditanggung pemerintah.
9. Aplikasi SPT Masa PPh Unifikasi yang sama digunakan oleh instansi pemerintah dan nonpemerintah.
10. Pembuatan kode billing untuk pembayaran terkait dengan kurang bayar pada SPT dilakukan melalui menu SPT.
11. Pengisian SPT Tahunan PPh dimulai dari induk dengan menjawab pertanyaan, kemudian dilanjutkan ke lampiran yang disyaratkan sesuai dengan kondisi wajib pajak.
12. Bukti potong atau pungut yang diterbitkan oleh Pemotong/Pemungut dapat dimanfaatkan langsung pada pengisian SPT Tahunan PPh melalui prefill secara otomatis
13. Bukti potong PPh tersedia secara sistem, termasuk bukti potong yang diterima oleh tanggungan yang berada dalam satu kesatuan Data Unit Keluarga.
14. Tersedia menu pencatatan (simple record of bookkeeping) untuk dapat digunakan oleh Wajib Pajak UMKM.
15. Wajib Pajak Orang Pribadi yang memenuhi syarat tidak perlu menyampaikan SPT Tahunan PPh.

(Febrina Ratna)

Pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) akan berubah seiring penerapan Core Tax Administration System (CTAS) yang akan berlaku pada tahun ini. Layanan itu bakal menggunakan fitur data prepopulated sehingga memudahkan wajib pajak memantau setiap urusan administrasi pajaknya.

"Pelaporan menggunakan Portal Wajib Pajak pada sistem Coretax memiliki sejumlah perbedaan dibandingkan yang berlaku saat ini," dikutip dari website Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan, Selasa (23/7/2024).

Pada sistem yang digunakan saat ini, faktur pajak dan bukti potong pajak dibuat dengan menggunakan dua aplikasi yaitu e-Faktur dan e-Bupot. Sedangkan laporan keuangan disampaikan dengan menggunakan format PDF.

Dengan implementasi sistem yang baru nanti, faktur dan bukti potong pajak dibuat dalam sistem Coretax dengan nomor seri faktur dan nomor bukti potong yang diberikan secara otomatis oleh sistem. Sistem Coretax telah menyediakan fitur bagi Wajib Pajak yang menyelenggarakan laporan keuangan berbasis XBRL sehingga data laporan keuangan fiskal dapat dimanfaatkan pada pelaporan SPT Tahunan PPh.

"Dalam hal Wajib pajak tidak menyiapkan laporan keuangan berbasis XBRL, Wajib Pajak dapat mengisi langsung data rekonsiliasi laporan keuangan pada lampiran yang disediakan," jelas DJP.

Integrasi faktur dan bukti potong pajak dalam satu sistem memungkinkan data yang ada pada faktur dan bukti potong untuk langsung digunakan sebagai data isian pada formulir SPT (prepopulated) sehingga memudahkan pada tahapan berikutnya yaitu tahap pengisian dan penyampaian SPT.

Portal Wajib Pajak pada sistem Coretax memiliki sejumlah perbedaan dibandingkan yang berlaku saat ini, antara lain:

1. Adanya menu perhitungan PPh Pasal 25 yang dapat digunakan oleh berbagai entitas termasuk bursa, BUMN, BUMD dan bank berdasarkan laporan keuangan yang dilaporkan ke otoritas terkait.
2. Pelaporan Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) PBB dilakukan melalui sistem, dengan penyesuaian sektor atau sub-sektor yang diperlukan oleh wajib pajak.
3. Aplikasi untuk SPT Masa PPN, PPN DM, Pemungut PPN non PKP, dan Pemungut PPN PMSE dapat diakses oleh non PKP dan PKP.
4. Kompensasi kelebihan pajak terisi otomatis, dengan informasi saldo kompensasi yang tersedia di sistem.
5. Perhitungan PPh Pasal 21 lebih sederhana dengan tarif efektif.
6. Cabang usaha dapat menerbitkan bukti potong, namun pelaporan dan pembayaran hanya dapat dilakukan oleh entitas pusat.
7. Integrasi data pemotongan PPh Pasal 21 bulanan pegawai tetap dengan bukti pemotongan tahunan A1/A2 pegawai tetap.
8. SPT Masa PPh Unifikasi terintegrasi dengan e-Bupot, termasuk fasilitas PPh yang ditanggung pemerintah.
9. Aplikasi SPT Masa PPh Unifikasi yang sama digunakan oleh instansi pemerintah dan nonpemerintah.
10. Pembuatan kode billing untuk pembayaran terkait dengan kurang bayar pada SPT dilakukan melalui menu SPT.
11. Pengisian SPT Tahunan PPh dimulai dari induk dengan menjawab pertanyaan, kemudian dilanjutkan ke lampiran yang disyaratkan sesuai dengan kondisi wajib pajak.
12. Bukti potong atau pungut yang diterbitkan oleh Pemotong/Pemungut dapat dimanfaatkan langsung pada pengisian SPT Tahunan PPh melalui prefill secara otomatis.
13. Bukti potong PPh tersedia secara sistem, termasuk bukti potong yang diterima oleh tanggungan yang berada dalam satu kesatuan Data Unit Keluarga.
14. Tersedia menu pencatatan (simple record of bookkeeping) untuk dapat digunakan oleh Wajib Pajak UMKM.
15. Wajib Pajak Orang Pribadi yang memenuhi syarat tidak perlu menyampaikan SPT Tahunan PPh.

"Untuk membantu wajib pajak agar tidak melewatkan kewajiban penyampaian SPT, sistem akan secara otomatis mengirimkan pengingat pada tanggal-tanggal tertentu sebelum jatuh tempo pelaporan SPT," ucap DJP.

Simak juga Video 'Ekonom soal Tax Amnesty Jilid II: Banyak Mudaratnya':

[Gambas:Video 20detik]

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan berencana menerapkan Core Tax Administration System (CTAS). Dengan penerapan ini, salah satu yang berubah adalah cara pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) tahunan.

Saat ini dalam pelaporan SPT, terdapat dua tahapan utama yakni persiapan dan penyampaian. Dalam persiapan, wajib pajak perlu menyiapkan dokumen seperti faktur pajak hingga bukti potong.

Dalam penyampaian SPT secara elektronik dilakukan melalui Portal Wajib Pajak DJP atau Penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan (PJAP).

Sedangkan, saat CTAS yang rencananya mulai diterapkan pada pertengahan 2024 berlaku, maka pelaporan SPT menggunakan portal wajib pajak pada sistem coretax memiliki sejumlah perbedaan dibandingkan yang berlaku saat ini.

Salah satu perbedaannya adalah wajib pajak orang pribadi bisa tidak menyampaikan SPT Tahunan PPh.

Ini berbeda dengan saat ini di mana semua wajib pajak harus lapor SPT secara mandiri.

"Wajib Pajak Orang Pribadi yang memenuhi syarat tidak perlu menyampaikan SPT Tahunan PPh," tulis DJP yang dikutip pada Selasa (23/7).

Berdasarkan website resmi DJP, ada 15 perbedaan pelaporan SPT yakni:

1. Adanya menu perhitungan PPh Pasal 25 yang dapat digunakan oleh berbagai entitas termasuk bursa, BUMN, BUMD, dan bank berdasarkan laporan keuangan yang dilaporkan ke otoritas terkait.2. Pelaporan Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) PBB dilakukan melalui sistem, dengan penyesuaian sektor atau sub-sektor yang diperlukan oleh wajib pajak.3. Aplikasi untuk SPT Masa PPN, PPN DM, Pemungut PPN non PKP, dan Pemungut PPN PMSE dapat diakses oleh non PKP dan PKP.4. Kompensasi kelebihan pajak terisi otomatis, dengan informasi saldo kompensasi yang tersedia di sistem.5. Perhitungan PPh Pasal 21 lebih sederhana dengan tarif efektif.6. Cabang usaha dapat menerbitkan bukti potong, namun pelaporan dan pembayaran hanya dapat dilakukan oleh entitas pusat.7. Integrasi data pemotongan PPh Pasal 21 bulanan pegawai tetap dengan bukti pemotongan tahunan A1/A2 pegawai tetap.8. SPT Masa PPh Unifikasi terintegrasi dengan e-Bupot, termasuk fasilitas PPh yang ditanggung pemerintah.9. Aplikasi SPT Masa PPh Unifikasi yang sama digunakan oleh instansi pemerintah dan nonpemerintah.10. Pembuatan kode billing untuk pembayaran terkait dengan kurang bayar pada SPT dilakukan melalui menu SPT.11. Pengisian SPT Tahunan PPh dimulai dari induk dengan menjawab pertanyaan, kemudian dilanjutkan ke lampiran yang disyaratkan sesuai dengan kondisi wajib pajak.12. Bukti potong atau pungut yang diterbitkan oleh Pemotong/Pemungut dapat dimanfaatkan langsung pada pengisian SPT Tahunan PPh melalui prefill secara otomatis.13. Bukti potong PPh tersedia secara sistem, termasuk bukti potong yang diterima oleh tanggungan yang berada dalam satu kesatuan Data Unit Keluarga.14. Tersedia menu pencatatan (simple record of bookkeeping) untuk dapat digunakan oleh Wajib Pajak UMKM.15. Wajib Pajak Orang Pribadi yang memenuhi syarat tidak perlu menyampaikan SPT Tahunan PPh.