Dalam rangka meningkatkan kualitas dan validitas penyajian data untuk mendukung pengambilan keputusan yang cepat dan akurat, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut kini menetapkan standar penyajian, pelaporan, serta akses data melalui Surat Edaran Direktur Jenderal Perhubungan Laut.

Kebijakan yang dikeluarkan oleh Bagian Perencanaan Ditjen Hubla ini bertujuan memastikan data fasilitas dan kinerja pelabuhan tersedia secara efisien dan terstruktur untuk mendukung pimpinan dalam menentukan langkah-langkah kebijakan yang relevan dan responsif.

Selain itu, Surat Edaran ini menjadi langkah awal untuk mendukung implementasi program atau kegiatan berbasis Asta Cita agar dapat berjalan optimal dan selaras dengan kondisi eksisting saat ini maupun kebutuhan pengembangan yang diperlukan kedepannya.

"Standarisasi ini merupakan bagian dari upaya strategis Direktorat Jenderal Perhubungan Laut untuk memastikan bahwa informasi yang diperlukan pimpinan dapat diakses secara cepat, jelas, dan terstruktur," ungkap Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Lollan Pandjaitan dalam siaran pers ditulis Rabu (6/11/2024).

Lollan menambahkan, dengan penyajian data yang representatif, unit kerja bisa menyampaikan data mereka dengan cara yang seragam, dan meningkatkan efisiensi kerja secara keseluruhan.

"Implementasi standarisasi ini tidak hanya sekedar teknis, tetapi juga memberikan kemudahan bagi seluruh unit kerja di bawah Ditjen Hubla untuk menghimpun data dan informasi melalui database yang terintegrasi di Google Drive," tandasnya.

Dalam sistem ini, setiap unit kerja dapat mengakses format pelaporan dalam bentuk PowerPoint yang sudah disesuaikan dengan kebutuhan, memastikan konsistensi dan akurasi informasi yang disajikan.

Lebih lanjut ditegaskan bahwa melalui sistem tersebut, semua pihak dapat memahami data secara seragam, sehingga meminimalisir interpretasi yang berbeda.

"Kami berharap kebijakan ini tidak hanya meningkatkan kecepatan, tetapi juga memperkuat transparansi dan validitas data dalam proses pengambilan keputusan," tambahnya.

Standarisasi pelaporan ini, lanjut Lollan, akan sangat membantu dalam merancang kebijakan yang sejalan dengan kebutuhan masyarakat.

"Dengan data yang tertata dan terkumpul dengan baik, pimpinan dapat memahami isu-isu strategis di bidang transportasi laut dan menyesuaikan kebijakan yang lebih diterima publik," ujar Lollan.

Di sisi lain, pengumpulan data yang telah disederhanakan memungkinkan para pemangku kepentingan untuk melacak dan mengukur efektivitas kebijakan yang telah berjalan.

Pada kesempatan tersebut Lollan juga menjelaskan bahwa Direktorat Jenderal Perhubungan Laut terus berupaya menunjukkan komitmen dalam mengoptimalkan layanan transportasi laut yang efisien, adil, dan berkelanjutan.

"Kecepatan dan ketepatan dalam pengambilan kebijakan bukan hanya menguntungkan internal organisasi, tetapi juga merupakan langkah nyata untuk memastikan kebutuhan publik di sektor perhubungan laut dapat terpenuhi dengan baik, sesuai harapan masyarakat," tutupnya.

Pengusaha menyoroti rencana Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK) sebagai aturan pelaksana dari Peraturan Pemerintah (PP) No 28/2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan (PP Kesehatan) yang semakin menekan industri.

Regulasi yang sedang disusun adalah syarat kemasan rokok menjadi polos tanpa logo merk. Menurut Ketua Gabungan Perserikatan Pabrik Rokok Indonesia (GAPPRI), Henry Najoan, industri rokok sudah dibebani dengan 480 aturan, baik dari sisi fiskal maupun non fiskal.

Aturan tersebut mayoritas berisi soal pembatasan. Apalagi Industri Hasil Tembakau (IHT) mengalami kontraksi akibat pandemi COVID-19.

"Perlu kami sampaikan, IHT telah diatur melalui banyak regulasi. Kami mencatat ada lebih dari 480 peraturan di berbagai tingkatan yang mayoritas berisi pembatasan. Selain itu, dalam beberapa tahun terakhir, IHT juga mengalami kontraksi akibat pandemi dan kebijakan fiskal yang eksesif," katanya kepada detikcom, seperti ditulis Sabtu (2/11/2024).

"Dengan munculnya pengaturan baru seperti Peraturan Pemerintah nomor 28 tahun 2024 yang antara lain membatasi nikotin dan tar, melarang bahan tambahan di produk tembakau dan diberlakukannya standarisasi kemasan, akan membuat produk kami berupa kretek menjadi terpuruk," sambung dia.

Terkait standarisasi kemasan, dampaknya tidak hanya menurunkan penjualan, tetapi juga akan menjadi karpet merah bagi rokok ilegal, karena semakin sulit membedakan satu merek dengan merek lain.

"Saat ini, yang beda-beda merek dan warnanya saja rokok ilegal cukup marak, apalagi nanti jika distandarkan. Standarisasi kemasan tentu akan menyuburkan rokok ilegal," sebutnya.

Padahal, menurunnya penjualan rokok legal berakibat berkurangnya munculnya lay off karena berkurangnya permintaan. Dampak ikutannya, permintaan tembakau dan cengkeh dari petani pun berkurang yang membuat harga jual tembakau dan cengkeh turun.

Dampak lainnya akan berpengaruh bagi penerimaan negara yang menjadi berkurang karena turunnya permintaan. Karena itu, Henry berharap pemerintah berpikir ulang untuk menerapkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2024 yang sangat eksesif.

"Hal lainnya, larangan penjualan rokok pada radius 200 meter dari satuan pendidikan memiliki dampak yang sangat luas. Apalagi satuan pendidikan ini banyak bentuknya. Selain formal juga ada nonformal dan informal. Dengan berlakunya larangan tersebut, dampaknya bisa kemana-mana," beber Henry.

Dampak paling berat akan dialami oleh pengecer yang berada dekat dengan satuan pendidikan karena tidak lagi dapat menjual produk tembakau di lokasi tersebut. Larangan penjualan ini, kata dia, akan sangat berpengaruh pada pedagang kecil yang selama ini menggantungkan usahanya pada penjualan produk tembakau.

"Menurut kami, larangan penjualan juga akan menyebabkan kesulitan operasional. Padahal, rokok adalah produk legal yang dibuktikan dengan dikenakannya cukai," imbuhnya.

Henry menyebut banyak pihak telah menyuarakan penolakan terhadap berbagai pengaturan yang penuh dengan larangan, termasuk standarisasi kemasan. Hal tersebut menunjukkan bahwa pengaturan tersebut belum sesuai dengan harapan masyarakat.

"Karena itu, kami berhadap, terutama kepada Presiden dan jajaran kabinet baru, agar pengaturan yang memberatkan IHT di-hold terlebih dahulu, didiskusikan kembali, sampai pada titik keseimbangan pengaturan yang mengakomodasi semua pihak," tutupnya.

Akreditasi rumah sakit adalah proses organisasi layanan kesehatan menjalani evaluasi ketat untuk memastikan telah memenuhi standar kualitas dan keamanan yang ditetapkan oleh badan penyelenggara akreditasi. Penetapan standar akreditasi bertujuan untuk mendorong perbaikan berkelanjutan dalam pemberian layanan kesehatan.

Upaya percepatan akreditasi rumah sakit mengalami beberapa kendala antara lain isu atau keluhan terkait lembaga penyelenggara akreditasi yang juga melakukan workshop atau bimbingan, penilaian akreditasi dianggap mahal, masih kurangnya peran pemerintah daerah dan pemilik rumah sakit dalam pemenuhan syarat akreditasi atau akuntabilitas lembaga.

Penyelenggara Jaminan Nasional Indonesia mewajibkan akreditasi rumah sakit sebagai indikator kredensial. Keberlanjutan akreditasi layanan kesehatan sangat bergantung pada dukungan pemerintah, pendanaan, evaluasi berkelanjutan terhadap program dan standar akreditasi.

Standar akreditasi bertujuan untuk meningkatkan mutu dan keselamatan pasien di rumah sakit. Dalam perkembangannya menyesuaikan kebutuhan, standar akreditasi rumah sakit disusun dengan mempertimbangkan penyederhanaan agar lebih mudah dipahami dan dilaksanakan oleh rumah sakit.

Selain itu standar akreditasi juga menjadi pedoman bagi lembaga penyelenggara rumah sakit dalam melaksanakan akreditasi. Bagi Kementerian Kesehatan dan Dinas Kesehatan Daerah Provinsi maupun Kabupaten/Kota , standar akreditasi ini menjadi acuan dalam pembinaan dan evaluasi mutu dan keselamatan pasien di rumah sakit.

Pemerintah mendukung terbentuknya lembaga lembaga penyelenggara akreditasi dengan menetapkan standar akreditasi yang akan digunakan oleh lembaga penyelenggara akreditasi rumah sakit dalam melaksanakan penilaian akreditasi.

Penerapan akreditasi rumah sakit di Indonesia sebagai mekanisme penjaminan mutu eksternal telah dimulai dan berlangsung sejak tahun 1995. Secara keseluruhan akreditasi rumah sakit memainkan peran penting dalam meningkatkan kualitas layanan Kesehatan dan keselamatan pasien, menumbuhkan budaya keunggulan dan perbaikan berkelanjutan.

Akreditasi dipandang sebagai instrumen yang memiliki reputasi baik untuk mengevaluasi dan meningkatkan kualitas pelayanan Kesehatan. Walaupun pengaruhnya terhadap kinerja dan hasil masih belum dapat dijelaskan. Beberapa penelitian menunjukkan adanya dampak positif yang konsisten dari akreditasi rumah sakit terhadap budaya keselamatan, ukuran kinerja terkait proses, efisiensi dan lama rawat inap pasien. Sementara itu pada penelitian lain tidak ditemukan hubungan akreditasi dengan kepuasan karyawan, kepuasan pasien, pengalaman dan readmisi dalam 30 hari. Bukti kualitas belum menunjukkan penerapan skema akreditasi rumah sakit akan merangsang peningkatan kinerja dan keselamatan pasien.

Salah satu upaya rumah sakit dalam meningkatkan mutu rumah sakit secara eksternal dengan melaksanakan akreditasi. Bersamaan itu rumah sakit juga melakukan peningkatan mutu secara internal sebagai upaya peningkatan mutu secara berkala dan berkelanjutan antara lain penetapan, pengukuran, pelaporan dan evaluasi indikator mutu, pelaporan insiden keselamatan pasien dan manajemen risiko. Rumah sakit melakukan peningkatan mutu internal dan eksternal ini secara berkesinambungan dan berkelanjutan.

Standar Akreditasi Rumah Sakit dikelompokkan menurut fungsi fungsi penting yang umum dalam organisasi perumahsakitan, yaitu terkait dengan penyediaan pelayanan bagi pasien (good clinical governance) dan upaya menciptakan organisasi rumah sakit yang aman,efektif, dan dikelola dengan baik (good corporate governance).

Pelayanan kesehatan yang bermutu adalah pelayanan yang memiliki karakter aman, tepat waktu, efisien, efektif, berorientasi pada pasien, adil dan terintegrasi. Semua tujuan ini tidak dapat dilakukan pencapaiannya dalam satu malam saja, namun terus berkelanjutan "Continouous Improvement" dalam upaya peningkatan mutu pelayanan rumah sakit dan keselamatan pasien sehingga tercapai tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis yang baik, serta sebagai bagian dari pelaksanaan program pembangunan kesehatan nasional

TANGERANG, KOMPAS.com - Pemerintah berencana melakukan standarisasi konektor motor listrik. Tujuannya agar bisa dibuat colokan yang seragam, sehingga ada charging station yang bisa digunakan semua merek.

Tentu standarisasi seperti ini mempermudah pemilik motor listrik untuk melakukan pengecasan di mana saja. Jadi pemilik motor listrik seperti datang ke pom bensin saja, colokan sama semua.

CEO Alva Purbaja Pantja mengatakan, standarisasi konektor motor listrik ini masih belum tahu berapa lama lagi. Memang butuh waktu mengingat motor listrik masih jadi hal yang baru di Indonesia.

KOMPAS.com/DIO DANANJAYA Motor listrik Alva N3 di GIIAS 2024

"Motor listrik di Indonesia kan sangat baru, pemerintah memikirkan ke depan seperti apa. Teknologi ke depannya harus kita pikirkan juga," ucap Purbaja kepada Kompas.com belum lama ini.

Menurut Purbaja, standarisasi ini harapannya memberi arahan, bukan membatasi. Bisa jadi pilihan konektornya dipersempit jadi cuma beberapa saja, bukan mewajibkan ke satu model.

"Sifatnya itu diarahkan, masih ada kebebasan dari pabrikan (motor listrik) untuk melakukan hal yang berbeda. Teknologi kan berkembang terus," ucap Purbaja.

Hal yang dikhawatirkan, saat konektor cuma terbatas satu model, teknologi baru tidak bisa ikut berkembang. Misal ada pengecasan lebih cepat dan sebagainya, Alva terus menyuarakan hal tersebut lewat asosiasi.