Kenya meluncurkan visa digital nomad atau visa nomaden digital. Jika Anda dapat bekerja dari mana saja dan ingin menambahkan benua Afrika ke daftar tujuan liburan, negara ini mungkin bisa jadi pertimbangan.

Presiden Kenya William Ruto mengumumkan visa nomaden digital pada 2 Oktober 2024 saat pembukaan Magical Kenya Travel Expo. Visa tersebut dirancang untuk memungkinkan turis tinggal sambil bekerja dan menikmati Kenya.

"Visa tersebut dirancang khusus untuk menyambut para profesional digital global, yang memungkinkan mereka untuk tinggal dan bekerja di Kenya sambil menikmati keindahan alam dan gaya hidup berkualitas tinggi di Kenya," kata Ruto dikutip dari CNBC, Rabu (30/10/2024).

Izin Kerja Nomaden Digital ditujukan untuk pekerja jarak jauh dan merupakan bagian dari strategi Kenya untuk meningkatkan investasi asing dan pariwisata.

Pada 2021, Kenya berhasil mendatangkan 870.465 pelancong. Jumlah tersebut meningkat 70% pada 2022 menjadi 1.483.752 orang dan lebih dari 1,9 juta pada 2023, menurut Statista.

Ruto mengatakan tujuannya adalah menjadikan Kenya sebagai destinasi yang wajib dikunjungi dan menarik 5 juta pengunjung setiap tahunnya pada 2027.

Agar memenuhi syarat untuk visa nomaden digital Kenya, pelamar harus memenuhi syarat berikut:

• Paspor yang masih berlaku
• Bukti kerja jarak jauh di luar Kenya
• Bukti akomodasi di Kenya
• Bukti tidak ada catatan kriminal
• Persyaratan pendapatan tahunan minimal untuk visa tersebut sekitar US$ 53.922 atau Rp 848,46 juta, menurut Euronews.

Masih belum jelas kapan visa tersebut akan tersedia, berapa lama berlaku dan berapa biayanya. Anda yang tertarik dapat memeriksa situs web Direktorat Layanan Imigrasi Kenya untuk mendapatkan informasi terbaru.

Selain Izin Kerja Nomaden Digital, pemerintah Kenya mengumumkan akan mengizinkan warga negara asing untuk memasuki negara tersebut tanpa visa untuk pariwisata atau bisnis selama maksimal 90 hari. Sebagai bagian dari kebijakan bebas visa tersebut, diluncurkan Otorisasi Perjalanan Elektronik (eTA) bagi Pelancong Transit dan Koneksi Jauh.

Kebijakan ini akan memungkinkan para pelancong yang transit lama di Bandara Internasional Jomo Kenyatta untuk menjelajahi Kenya, alih-alih menunggu di bandara. Hal ini bertujuan untuk mempromosikan pariwisata di antara para pengunjung yang bepergian melalui Kenya.

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menyesalkan masuknya produk-produk kosmetik ilegal ke Tanah Air. Beberapa waktu lalu, Satuan Petugas (Satgas) Pengawasan Barang Tertentu yang Diberlakukan Tata Niaga Impor atau Satgas Impor mengamankan 450.000 produk kosmetik ilegal senilai Rp 11,4 miliar.

Wakil Menteri Perindustrian (Wamenperin) Faisol Riza mengatakan, dia dan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita akan memperketat daerah border untuk mencegah masuknya kosmetik ilegal. Apalagi, selain tak terjamin keamanannya produk tersebut bisa mengancam produk-produk lokal.

"Itu yang kita sesalkan Jadi saya kira Pak Menteri nanti akan bekerjasama dengan seluruh instansi terutama yang ada di border untuk bisa mencegah produk-produk ilegal yang dari luar," katanya dalam konferensi pers di Kementerian Perindustrian, Selasa (29/10/2024).

"Karena ini pasti mengancam produk-produk lokal kita. Yang kedua, kita juga gak bisa bertanggung jawab apakah bisa menimbulkan dampak pada kesempatan setelah penggunaan produk-produk itu," sambung dia.

Faisol menegaskan, produk yang beredar di Indonesia harus disertai dengan dokumen yang legal. Ketentuan ini berlaku tidak hanya pada produk kosmetik melainkan produk-produk lainnya.

Adapun berdasarkan data BPOM dan Persatuan Perusahaan Kosmetika Indonesia (Perkosmi), jumlah perusahaan kosmetik di Indonesia pada tahun 2023 diperkirakan sebanyak 1.039 pelaku usaha, dengan 89,2% diantaranya merupakan Industri Kecil dan Menengah.

Jumlah industri kosmetik yang didominasi oleh industri kecil dan menengah (IKM) ini menunjukkan bahwa sektor ini sangat inklusif dan potensial bagi banyak pelaku usaha, terutama para pengusaha lokal.

"Mengacu pada data Statista.com, angka pertumbuhan pasar kosmetik di Indonesia diprediksi mencapai 4,86% per tahun dalam kurun waktu 2024-2029. Pasar yang bertumbuh ini merupakan potensi yang harus dimanfaatkan pelaku usaha kosmetik di Indonesia," ujar Menperin.

Agus menilai keterlibatan IKM dalam sektor kosmetik sangat krusial dalam menciptakan lapangan kerja, mendorong inovasi dan kreativitas. Apalagi, banyak IKM sektor kosmetik yang jeli memanfaatkan bahan-bahan alami dari lingkungan sekitar, atau asli Indonesia.

Selain itu, produk kosmetik yang ditawarkan oleh IKM juga sering kali mencerminkan tradisi lokal yang telah dilakukan dan diyakini efektivitasnya secara turun-temurun. Demi mendukung perkembangan IKM sektor kosmetik, Kemenperin melalui Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah dan Aneka secara rutin menyelenggarakan Cosmetic Day.

Acara tersebut menjadi wadah bagi jenama (brand) lokal untuk mendapatkan awareness, engagement, trial hingga pembelian produk kosmetik dengan audiens yang berasal dari berbagai asosiasi kosmetik, pemilik brand, komunitas kecantikan dan pengusaha di bidang kosmetik.

Data platform riset pasar FMCG (fast moving consumer goods) Compas.co.id menunjukkan bahwa poensi perkembangan industri kosmetik lokal cukup menjanjikan. Enam dari 10 brand kosmetik perawatan dan kecantikan dengan penjualan tertinggi di e-commerce merupakan brand lokal dengan market share lebih dari 60%.

Dengan prediksi total pendapatan sektor industri kosmetik Indonesia tahun 2024 yang sebesar Rp 30 Triliun (data Statista.com), besarnya minat masyarakat untuk menggunakan brand kosmetik lokal adalah hal yang menggembirakan.

Diadakan setiap tahun sejak 2019, Cosmetic Day menjadi program rutin Ditjen IKMA yang memiliki animo tinggi dari pengunjungnya karena trend industri kosmetik lokal yang tengah digandrungi oleh berbagai kalangan masyarakat selama beberapa tahun terakhir.

"Kegiatan Cosmetic Day dilaksanakan pada 29 Oktober - 1 November 2024 di Gedung Kementerian Perindustrian dengan tema "Yang Lokal Semakin Fenomenal'. Program ini digelar agar IKM kosmetik atau brand lokal semakin cerah prospeknya, semakin bertaji kinerjanya," ucap Direktur Jenderal Industri Kecil, Menengah dan Aneka Kemenperin Reni Yanita pada kesempatan yang sama.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pada September 2024, total nilai impor mencapai US$ 18,82 miliar. Angka ini turun sebesar 8,91% dibandingkan bulan Agustus 2024.

Plt. Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti menjelaskan penurunan impor tersebut berasal dari migas sebesar US$ 2,53 miliar atau turun sebesar 4,53% secara bulanan. Untuk impor non migas senilai US$ 16,30 miliar dan mengalami penurunan secara bulanan sebesar 9,55%. Meski begitu, secara tahunan nilai impor September 2024 meningkat sebesar 8,55%

"Penurunan nilai impor secara bulanan ini didorong oleh penurunan nilai impor non migas dan juga penurunan nilai impor migas," kata Amalia dalam Konferensi Pers, Selasa (15/10/2024).

Lebih lanjut, seluruh jenis impor Indonesia menurut penggunaan pada September 2024 mengalami penurunan secara bulanan. Amalia menjelaskan nilai impor barang konsumsi turun US$ 126 juta USD atau minus 6,37%.

Kemudian bahan baku penolong yang menyumbang setidaknya 71% dari total impor bulan September 2024 juga ikut turun sebesar US$ 1,44 miliar atau sebesar minus 9,69%. Hal serupa juga terjadi pada barang modal turun sebesar US$ 272,3 juta atau sebesar 7,15%.

"Secara tahunan nilai impor menurut jenis penggunaan mengalami peningkatan barang konsumsi meningkat 11,30%, bahan baku penolong 5,87%, serta barang modal naik 18,44%," jelasnya.

Simak Video: Banjir Produk Impor China, Jokowi Minta Pasar Domestik Dilindungi

[Gambas:Video 20detik]

SITARO – Pelaksana Tugas Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kabupaten Sitaro, Stanly CF Tukunang, mengatakan jika datastatistik sektoral memainkan peran penting dalam perencanaan dan pengambilan keputusan di lingkungan Pemkab Sitaro.

Menurut Stanly, dengan data yang berkualitas akan menjadi dasar dalam menentukan prioritas pembangunan. Dijelaskan, manfaat data yang akurat dan terkini memungkinkan pemerintah merumuskan program kegiatan yang tepat, menentukan kebutuhan sumber daya manusia (SDM), serta melakukan estimasi anggaran secara efektif.

"Dengan informasi yang tepat, pemerintah daerah dapat fokus pada sektor-sektor yang memerlukan intervensi. Contoh di sektor pendidikan, kesehatan, dan pertanian," ujar Stanly.

Stanly yang baru mewakili Pemkab Sitaro menerima penghargaan dari Badan Pusat Statistik (BPS) yang meraih predikat “Baik” dalam penilaian Indeks Pembangunan Statistik (IPS) tahun 2024, menjelaskan jika memiliki basis data yang baik akan memberikan pemahaman lebih mendalam mengenai kelebihan dan kebutuhan prioritas di masing-masing sektor.

"Selain baik untuk pengelolaan anggaran karena dapat menghitung secara tepat besaran anggaran yang dibutuhkan untuk setiap program, data ini juga memudahkan evaluasi kinerja pemerintah dan memungkinkan masyarakat menilai secara transparan kerja pemerintah," ujarnya.

Lebih lanjut, Stanly menjelaskan bahwa tujuan dari pengumpulan dan penggunaan data statistik sektoral adalah untuk mendukung pembangunan daerah yang lebih baik.

"Dengan pemahaman yang mendalam terhadap kebutuhan masyarakat yang terukur, Kabupaten Sitaro dapat terus bergerak maju dan mencapai tujuan pembangunan secara efektif. Data statistik sektoral bukan hanya alat, tetapi juga kunci untuk menciptakan perubahan positif di daerah," ungkapnya kembali.

JAKARTA – Prestasi membanggakan kembali diraih Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sitaro, setelah mendapatkan predikat “Baik” pada penilaian Indeks Pembangunan Statistik (IPS) tahun 2024.

Kabupaten Sitaro berhasil memperoleh nilai 2,84, di mana ada peningkatan signifikan dari tahun sebelumnya dengan nilai 2,07 dan hanya mendapatkan predikat "Cukup".

Adapun pengumuman hasil ini disampaikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dalam acara Peringatan Hari Statistik Nasional yang digelar di Hotel Grand Mercure Jakarta Kemayoran, Kamis (26/9) kemarin.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo), Stanly C F Tukunang, mengungkapkan rasa bangga dan syukurnya atas pencapaian tersebut. Hal ini karena Kabupaten Sitaro menunjukkan peningkatan signifikan dan menjadi salah satu kabupaten dengan kemajuan terbaik.

”Penghargaan ini menegaskan pemerintah daerah terus berkomitmen untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan statistik sektoral," ungkap Stanly.

Sementara, penilaian tahun ini berfokus pada dua instansi, Dinas Perindustrian Perdagangan dan Tenaga Kerja (Perindagnaker) dan Dinas Pangan dan Pertanian. Dikatakan Stanly, dipilihnya dua dinas ini sebagai lokus penilaian karena peran vitalnya dalam pengumpulan dan pengelolaan data yang akurat dan relevan untuk perencanaan pembangunan daerah.

"Meski keberhasilan ini tidak lepas dari kerja keras dan kolaborasi antara berbagai pihak di Kabupaten Sitaro," ucapnya.

Lebih lanjut, Stanly menegaskan bahwa komitmen pemerintah daerah untuk terus memperkuat penyelenggaraan statistik sektoral di Sitaro. Hal ini akan dilakukan dengan menjalin kerja sama yang lebih erat bersama BPS sebagai pembina data dan Bappelitbangda sebagai sekretariat data.

Ia mengatakan, ke depan pemerintah daerah berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas data statistik sebagai dasar perencanaan yang lebih baik dan akurat.

"Dan sudah pasti evaluasi dan perbaikan berkelanjutan akan menjadi fokus utama agar Sitaro dapat mempertahankan dan bahkan meningkatkan prestasinya di masa mendatang," ucapnya.

"Meski saya harus katakan lagi bahwa penghargaan itu hanyalah bonus, sejatinya hasil dari kegiatan program untuk pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat itulah yang paling penting," ucapnya kembali.

Pendapatan petani di Indonesia disebut di bawah rata-rata oleh Bank Dunia. Badan Pangan Nasional menepis informasi tersebut.

Kepala Badan Pangan Nasional, Arief Prasetyo Adi mengungkapkan berdasarkan publikasi terbaru Badan Pusat Statistik (BPS) 'Hasil Pencacahan Lengkap Sensus Pertanian 2023 Tahap II', menyebutkan rata-rata pendapatan usaha pertanian perorangan di Indonesia adalah Rp 66,82 juta per tahun.

Sementara jika menurut Survei Pertanian Terintegrasi (SITASI) tahun 2021, rata-rata unit usaha pertanian perorangan memperoleh pendapatan sebesar Rp 15,41 juta dalam setahun. Dengan itu dapat diartikan rerata pendapatan usaha pertanian perorangan telah mengalami peningkatan sampai lebih dari 4 kali lipat.

"Kami di Badan Pangan Nasional bersyukur pendapatan sedulur petani masih terjaga baik dan mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Ini turut menandakan ekosistem pangan yang dibangun mulai dari hulu sampai hilir, berjalan cukup baik. Kita meyakini apabila semangat produktivitas petani terus menggebu, tentu ketercukupan kebutuhan konsumsi pangan dari pasokan domestik mampu terwujud, sehingga kemandirian pangan nasional pun kian kokoh," kata dia dalam keterangannya, Kamis (26/9/2024).

Kemudian, BPS juga mencatat dari seluruh usaha pertanian di Indonesia pada tahun 2023, sebanyak 68,10% termasuk dalam kategori petani skala kecil. Petani skala kecil di Indonesia disebutkan mampu memperoleh pendapatan sebesar 8,50 US$ PPP (Purchasing Power Parities) di mana 1 US$ PPP sama dengan Rp 5.239,05 sehingga menjadi setara dengan Rp 44.507 per hari kerja.

Di sisi lain, pada tahun 2023, petani yang tidak termasuk kategori petani skala kecil dilaporkan mampu memperoleh pendapatan sebesar 368,34 US$ PPP atau setara dengan Rp 1.929.764 per hari kerja.

"Ini naik signifikan karena pada 2021, menurut hasil SITASI, petani kategori ini kala itu hanya mampu menghasilkan pendapatan sebesar 106,54 US$ PPP atau setara dengan Rp 506.983 per hari kerja," terang dia dalam keterangannya.

Arief mengklaim naiknya pendapatan petani itu merupakan hasil upaya pemerintah dalam penyaluran bantuan pangan beras juga ikut mendukung upaya pemerintah dalam menjaga kesejahteraan petani dalam negeri.

Ini dikarenakan Bulog ditugaskan untuk melakukan penyerapan beras yang berasal dari hasil petani lokal. Sejak 2022, realisasi penyerapan beras dalam negeri oleh Bulog terus meningkat.

"Pemerintah selama ini konsisten menjaga kesejahteraan petani dalam negeri. Badan Pangan Nasional bersama Bulog membantu penyerapan produksi beras hasil petani kita yang kemudian kita salurkan ke berbagai program intervensi, termasuk bantuan pangan beras seperti hari ini," terang Arief.

"Realisasi penyerapan beras dalam negeri Bulog pun kian meningkat. Grafiknya itu di 2022 capai 994 ribu ton. Lalu 2023 berhasil sampai 1 juta ton. Nah di tahun ini sampai minggu ketiga September sudah 908 ribu ton, sehingga kita bisa optimis di akhir 2024 nanti, penyerapan Bulog bisa terus meningkat," pungkasnya.

Sebelumnya, Country Director for Indonesia and Timor-Leste, World Bank, Carolyn Turk menyoroti kesejahteraan petani di Indonesia. Dalam Indonesia International Rice Conference (IIRC), di The Westin Resort Nusa Dua, Bali, Kamis (19/9/2024) yang lalu dia memaparkan pendapatan petani disebut di bawah US$ 1 per hari atau setara Rp 15.207.

Artinya dalam setahun diperkirakan pendapatan petani hanya berkisar di bawah US$ 341 setara Rp 5 juta. Jumlah ini bahkan jauh lebih kecil daripada pendapatan per kapita Indonesia di 2023 yang mencapai Rp 75 juta per tahun.

"Yang kita lihat adalah bahwa pendapatan banyak petani marjinal sering kali jauh di bawah upah minimum, bahkan sering kali berada di bawah garis kemiskinan. Menurut Survei Terpadu Pertanian 2021, yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik, pendapatan rata-rata petani kecil kurang dari US$ 1 sehari atau US$ 341 setahun," ungkap Carolyn Turk.

Simak juga Video 'Ma'ruf: Jamsostek Juga Penting Diberikan ke Petani, Marbot, PKL':

[Gambas:Video 20detik]

BNI didapuk menduduki peringkat 892, kemudian diikuti Adaro Energy di posisi 908, lalu Bank Mandiri pada ranking 914, dan ⁠Charoen Phokphand Indonesia di peringkat 961. Terdapat Astra International yang menduduki peringkat 435

Jakarta (ANTARA) - PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI masuk daftar 1.000 perusahaan terbaik dunia atau TIME World's Best Companies of 2024 yang dirilis oleh Majalah TIME dan Statista.

BNI menjadi salah satu dari lima perusahaan Indonesia yang masuk daftar tersebut, di mana BNI meraih peringkat kedua tertinggi.

“BNI didapuk menduduki peringkat 892, kemudian diikuti Adaro Energy di posisi 908, lalu Bank Mandiri pada ranking 914, dan ⁠Charoen Phokphand Indonesia di peringkat 961. Terdapat Astra International yang menduduki peringkat 435,” kata Corporate Secretary BNI Okki Rushartomo di Jakarta, Sabtu.

Tahun 2024 adalah tahun kedua bagi Majalah TIME dalam menerbitkan daftar tahunan Perusahaan Terbaik Dunia.

Pemeringkatan diperoleh dari analisis komprehensif terhadap tiga dimensi utama, yaitu kepuasan karyawan, pertumbuhan pendapatan, dan transparansi keberlanjutan (ESG).

Dimensi kepuasan karyawan dievaluasi dengan menggunakan data survei dari karyawan di seluruh dunia. Survei dilakukan di lebih dari 50 negara dengan data yang dikumpulkan dari sekitar 170.000 peserta.

Evaluasi ini mencakup penilaian terhadap perusahaan di seluruh dimensi citra, suasana, kondisi kerja, gaji, dan kesetaraan oleh karyawan yang telah diverifikasi serta rekomendasi langsung dan tidak langsung.

Dimensi pertumbuhan pendapatan dinilai dengan menggunakan data dari basis data pendapatan Statista dan riset yang ditargetkan, yang berisi data pertumbuhan perusahaan selama tiga tahun terakhir.

Perusahaan harus memenuhi kriteria tertentu untuk dipertimbangkan dalam evaluasi, termasuk menghasilkan pendapatan minimal 100 juta dolar AS pada tahun fiskal terakhir yang tersedia dan menunjukkan pertumbuhan pendapatan yang positif dari 2021 hingga 2023.

Adapun dimensi transparansi keberlanjutan dievaluasi berdasarkan data ESG di antara KPI terstandardisasi dari Basis Data ESG Statista dan penelitian data yang ditargetkan. Untuk merumuskan indeks ESG yang komprehensif, beberapa poin data dikumpulkan.

Evaluasi lingkungan mencakup intensitas dan tingkat pengurangan emisi karbon serta peringkat Carbon Disclosure Project (CDP). Evaluasi sosial menilai jumlah perempuan dalam dewan direksi dan keberadaan kebijakan hak asasi manusia.

Sedangkan evaluasi tata kelola mengevaluasi apakah perusahaan memiliki laporan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) yang mengikuti pedoman Global Reporting Initiative (GRI) dan pedoman kepatuhan atau anti-korupsi.

Okki menyatakan pengakuan positif atas tiga dimensi yang dinilai oleh TIME dan Statista terhadap BNI merupakan penegasan posisi penting korporasi dalam persaingan global.

“Prestasi BNI tersebut tidak terlepas dari dukungan Menteri BUMN Erick Thohir dan Kementerian BUMN yang telah menegaskan amanah, menjadikan BNI sebagai bank asal Indonesia yang mengglobal,” tutur Okki.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2024

Badan Pusat Statistik (BPS) membeberkan bukti bahwa jumlah masyarakat kelas menengah di Indonesia terus mengalami penurunan sejak lima tahun terakhir. Mayoritas dari mereka turun kelas hingga membuat jumlah masyarakat yang rentan miskin membengkak.

Berdasarkan catatan BPS, jumlah kelas menengah di Indonesia mencapai 47,85 juta jiwa pada 2024 atau setara dengan 17,13% proporsi masyarakat di Tanah Air. Jumlah itu menurun dibandingkan 2019 yang mencapai 57,33 juta jiwa atau setara 21,45% dari total penduduk.

"Bahwa memang kami identifikasi masih ada scarring effect dari pandemi COVID-19 terhadap ketahanan dari kelas menengah," kata Plt Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti saat rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI, Rabu (28/8/2024).

Bersamaan dengan itu, data kelompok masyarakat kelas menengah rentan atau aspiring middle class malah naik, dari 2019 hanya sebanyak 128,85 juta atau 48,20% dari total penduduk, menjadi 137,50 juta orang atau 49,22% dari total penduduk.

Demikian juga dengan angka kelompok masyarakat rentan miskin yang ikut membengkak dari 2019 sebanyak 54,97 juta orang atau 20,56% menjadi 67,69 juta orang atau 24,23% dari total penduduk. Artinya, banyak golongan kelas menengah yang turun kelas.

Sementara itu, kelompok miskin juga mengalami kenaikan tipis dari 2019 sebanyak 25,14 juta orang atau setara 9,41% menjadi 25,22 juta orang atau setara 9,03% pada 2024. Sedangkan kelompok atas juga naik tipis dari 2019 sebanyak 1,02 juta orang atau 0,38% menjadi 1,07 juta orang atau 0,38% dari total penduduk pada 2024.

Amalia menjelaskan ukuran dari pengelompokan kelas itu didasarkan pada ukuran Bank Dunia yang termuat dalam dokumen berjudul Aspiring Indonesia: Expanding the Middle Class 2019. Pengelompokannya didasarkan pada kelas pengeluaran dengan garis kemiskinan Rp 582.932 per kapita.

Untuk kelas menengah, ukurannya ialah pengeluarannya 3,5-17 kali garis kemiskinan atau pengeluarannya sekitar Rp 2,04 juta sampai Rp 9,90 juta per kapita per bulan. Kelas menengah rentan 1,5-3,5 kali garis kemiskinan atau senilai Rp 874,39 ribu sampai Rp 2,04 juta, kemudian rentan miskin ialah 1-1,5 kali garis kemiskinan atau Rp 582,93 ribu sampai dengan Rp 874,39 ribu.

Sedangkan untuk yang masuk kelompok miskin adalah pengeluarannya di bawah garis kemiskinan senilai Rp 582,93 ribu per kapita per bulan, sedangkan untuk kelas atas pengeluarannya 17 kali di atas garis kemiskinan atau di atas Rp 9,90 juta per kapita per bulan.

Amalia yang juga merupakan Deputi Bidang Ekonomi Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas mengatakan bahwa garis kemiskinan ini masih menggunakan standar lama Bank Dunia, belum menggunakan standar baru.

"Untuk kelas menengah tentu kami kriterianya mengikuti World Bank," ucapnya.

Badan Pusat Statistik (BPS) membeberkan bukti bahwa jumlah masyarakat kelas menengah di Indonesia terus mengalami penurunan sejak lima tahun terakhir. Mayoritas dari mereka turun kelas hingga membuat jumlah masyarakat yang rentan miskin membengkak.

Berdasarkan catatan BPS, jumlah kelas menengah di Indonesia mencapai 47,85 juta jiwa pada 2024 atau setara dengan 17,13% proporsi masyarakat di Tanah Air. Jumlah itu menurun dibandingkan 2019 yang mencapai 57,33 juta jiwa atau setara 21,45% dari total penduduk.

"Bahwa memang kami identifikasi masih ada scarring effect dari pandemi COVID-19 terhadap ketahanan dari kelas menengah," kata Plt Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti saat rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI, Rabu (28/8/2024).

Bersamaan dengan itu, data kelompok masyarakat kelas menengah rentan atau aspiring middle class malah naik, dari 2019 hanya sebanyak 128,85 juta atau 48,20% dari total penduduk, menjadi 137,50 juta orang atau 49,22% dari total penduduk.

Demikian juga dengan angka kelompok masyarakat rentan miskin yang ikut membengkak dari 2019 sebanyak 54,97 juta orang atau 20,56% menjadi 67,69 juta orang atau 24,23% dari total penduduk. Artinya, banyak golongan kelas menengah yang turun kelas.

Sementara itu, kelompok miskin juga mengalami kenaikan tipis dari 2019 sebanyak 25,14 juta orang atau setara 9,41% menjadi 25,22 juta orang atau setara 9,03% pada 2024. Sedangkan kelompok atas juga naik tipis dari 2019 sebanyak 1,02 juta orang atau 0,38% menjadi 1,07 juta orang atau 0,38% dari total penduduk pada 2024.

Amalia menjelaskan ukuran dari pengelompokan kelas itu didasarkan pada ukuran Bank Dunia yang termuat dalam dokumen berjudul Aspiring Indonesia: Expanding the Middle Class 2019. Pengelompokannya didasarkan pada kelas pengeluaran dengan garis kemiskinan Rp 582.932 per kapita.

Untuk kelas menengah, ukurannya ialah pengeluarannya 3,5-17 kali garis kemiskinan atau pengeluarannya sekitar Rp 2,04 juta sampai Rp 9,90 juta per kapita per bulan. Kelas menengah rentan 1,5-3,5 kali garis kemiskinan atau senilai Rp 874,39 ribu sampai Rp 2,04 juta, kemudian rentan miskin ialah 1-1,5 kali garis kemiskinan atau Rp 582,93 ribu sampai dengan Rp 874,39 ribu.

Sedangkan untuk yang masuk kelompok miskin adalah pengeluarannya di bawah garis kemiskinan senilai Rp 582,93 ribu per kapita per bulan, sedangkan untuk kelas atas pengeluarannya 17 kali di atas garis kemiskinan atau di atas Rp 9,90 juta per kapita per bulan.

Amalia yang juga merupakan Deputi Bidang Ekonomi Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas mengatakan bahwa garis kemiskinan ini masih menggunakan standar lama Bank Dunia, belum menggunakan standar baru.

"Untuk kelas menengah tentu kami kriterianya mengikuti World Bank," ucapnya.

Pendaftaran seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2024 telah dibuka sejak 20 Agustus lalu. Badan Kepegawaian Negara (BKN) mengumumkan jumlah pelamar hingga 23 Agustus mencapai 37.761 orang.

Melansir dari akun Instagram @bkngoidofficial, jumlah tersebut merupakan pelamar yang berhasil menyelesaikan pendaftaran (resume). Selain itu, BKN juga mencatat sebanyak 5.797 pelamar yang memenuhi syarat dari instansi terkait. Meski begitu, masih ada sebanyak 2.497 pelamar dinyatakan tidak memenuhi syarat instansi terkait.

"Statistik pelamar CPNS 2024 per 23 Agustus 2024 pukul 14.00 WIB. Data saat ini sebanyak 37.761 pelamar telah submit atau sudah mengakhiri pendaftaran," tulis BKN melalui akun Instagram @bkngoidofficial, dikutip Sabtu (24/8/2024).

Adapun kementerian/lembaga (K/L) yang banyak menerima pendaftaran, seperti Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Kementerian Pertanian (Kementan), dan Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN).

Di sisi lain, ada juga K/L yang sepi peminat, yakni Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, Kementerian Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial, Sekretariat Jenderal (Setjen) MPR, Badan Narkotika Nasional, Setjen Dewan Ketahanan Nasional (Wantannas).

Berikut rincian jumlah pelamar di instansi yang paling banyak diminati per 23 Agustus:

1. Kemenkumham

Jumlah formasi: 9.070
Submit: 7.080

2. Kominfo

Jumlah formasi: 4.215
Submit: 1.232

3. Kemenkeu

Jumlah formasi: 1.230
Submit: 825

4. Kemenhub

Jumlah formasi: 1.391
Submit: 560

5. OIKN

Jumlah formasi: 600
Submit: 447

6. Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat

Jumlah formasi: 899
Submit: 569

7. Pemkab Tangerang

Jumlah formasi: 500
Submit: 412

8. Pemkab Gresik

Jumlah formasi: 575
Submit: 306

9. Pemkot Serang

Jumlah formasi: 575
Submit: 301

10. Pemprov Jawa Timur

Jumlah formasi: 2.314
Submit: 298

11. Pemkab Bogor

Jumlah formasi: 379
Submit: 294

MANADO - Kabupaten Sitaro mendapatkan penghargaan dari Badan Pusat Statistik (BPS), usai menempati urutan teratas dalam Indeks Pembangunan Statistik (IPS) se Sulawesi Utara (Sulut), dengan capaian nilai 2,07.

Keberhasilan 'daerah 47 Pulau' itu, membuat Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Stanly CF Tukunang, diminta untuk berbagi kiat dengan menjadi narasumber di kegiatan Kolaborasi Sistem Statistik Nasional (SSN) yang digelar di Manado.

Dalam kegiatan yang dikemas dalam bentuk talk show tersebut, Stanly membagikan sejumlah kiat terkait upaya yang dilakukan pihaknya dalam penyelenggaraan tata kelola data di daerah.

Stanly mengungkap jika membangun ekosistem tata kelola data yang baik, itu dilakukan dengan berpedoman pada tiga aspek, yakni komitmen bersama, kolaborasi, dan kontribusi perangkat daerah.

Menurutnya, komitmen bersama itu mencakup semua pihak, baik dari pimpinan daerah, hingga kepala OPD, di mana hal ini menjadi salah satu faktor dalam memajukan kegiatan statistik sektoral.

Terkait aspek kolaborasi, dia menjelaskan jika membangun tata kelola data perlu dilakukan melalui cara kolaborasi dengan pihak-pihak berkompeten tentang data ini. Menurutnya, kolaborasi ini erat dengan BPS yang merupakan pembina data di setiap daerah.

Sedangkan aspek kontribusi aktif dari perangkat daerah sebagai produsen data adalah kata kunci selanjutnya. Stanly menuturkan bahwa Dinas Kominfo berperan sebagai wali data, dan data yang akurat hanya bisa dihasilkan jika semua perangkat daerah selaku produsen data, berkontribusi aktif.

"Untuk proses pengumpulan data memang hal itu dilalui dengan jalan yang tidak mudah. Apalagi terkait kendala pada keterbatasan anggaran yang ada. Tapi, tentunya kita mencari solusi yang salah satunya dengan cara turun langsung ke lapangan. Walaupun tidak mudah untuk dilakukan, tapi ini opsi terbaik dalam melakukan pengumpulan data,' kata Stanly.

"Untuk prestasi atau penghargaan yang didapatkan itu hanya bonus dari suatu program yang dilaksanakan, dan untuk dijadikan sebagai motivasi. Yang terpenting itu bagaimana kita dapat melaksanakan program-program itu berjalan dengan baik dan benar sesuai dengan target," katanya kembali.

franky salindeho

MANADO - Kabupaten Sitaro berhasil menempati urutan teratas dalam Indeks Pembangunan Statistik (IPS) se Sulawesi Utara (Sulut), dengan capaian nilai 2,07.

Keberhasilan 'daerah 47 Pulau' dalam pengelolaan data statistik ini diganjar dengan penghargaan dari Badan Pusat Statistik (BPS) Sulut. Penghargaan itu diserahkan Kepala BPS Sulut, Aidil Adha, kepada Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Stanly CF Tukunang, di kegiatan Kolaborasi Sistem Statistik Nasional (SSN).

Kepala Diskominfo Sitaro Stanly CF Tukunang, mengungkap bahwa penghargaan tersebut menjadi cerminan dari komitmen Pemerintah Kabupaten Sitaro dalam pengembangan statistik yang akurat dan tepercaya.

"Keberhasilan ini (penghargaan) bukanlah hasil kerja kami sendiri, tetapi merupakan produk kerja sama yang solid,” ujar Stanly.

Namun demikian, Stanly mengaku jika walaupun sudah meraih IPS tertinggi, tapi masih banyak yang perlu dibenahi dan ditingkatkan. Ia berharap penghargaan ini dapat mendorong untuk terus berkolaborasi dengan BPS dan perangkat daerah demi mendapatkan data yang lebih baik.

Sementara, Kepala BPS Provinsi Sulut, Aidil Adha, menjelaskan bahwa SSN adalah kerangka kerja yang terorganisir untuk mengkoordinasikan kegiatan statistik dari berbagai lembaga.

“Tujuannya adalah menghasilkan data statistik yang akurat dan relevan untuk perumusan kebijakan dan perencanaan pembangunan,” ujarnya.

Deputi BPS, Moh Edy Mahmud, menyoroti tantangan dalam pembangunan sistem statistik nasional yang semakin kompleks. Maka menurutnya pentingnya integrasi satu data Indonesia untuk memenuhi kebutuhan data yang terus berkembang.

"Sangat penting satu data Indonesia, karena hal itu untuk pemenuhan kebutuhan data yang terus berkembang," katanya kembali.

franky salindeho