Reporter: Leni Wandira | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Ciputra Development Tbk (CTRA) menanggapi positif kebijakan pemerintah yang menyatukan kembali sektor perumahan di bawah Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).

Direktur CTRA, Harun Hajadi, mengatakan bahwa langkah ini dapat menciptakan peluang baru bagi bisnis properti, terutama dalam mempercepat pembangunan perumahan yang terjangkau.

Menurut Harun, penyatuan sektor perumahan di bawah satu kementerian menegaskan perhatian pemerintah terhadap kebutuhan perumahan, khususnya yang terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

"Saya kira baik ya karena berarti Pemerintah sangat concern dengan masalah perumahan, terutama perumahan yang terjangkau. Pemerintah menurut saya akan fokus di perumahan murah yg dapat dijangkau oleh lapisan masyarakat luas, terutama jika ada subsidi" ujarnya kepada KONTAN, Selasa (22/10).

Meskipun optimis, Harun menegaskan bahwa proses perizinan tetap di bawah pemerintah daerah, sehingga tidak ada perubahan signifikan dalam hal ini.

"Perizinan masih diatur oleh pemerintah daerah, jadi tidak ada banyak perbedaan. Yang berubah adalah koordinasi dengan pemerintah pusat, terutama terkait kebijakan-kebijakan payung, seperti subsidi dan insentif yang sifatnya mendukung pembeli dan pengembang," jelasnya.

Harun juga menambahkan bahwa fokus pemerintah terhadap perumahan subsidi akan memberikan dampak positif bagi percepatan pembangunan proyek-proyek yang sedang dikerjakan oleh CTRA, terutama proyek-proyek yang menyasar segmen MBR.

"Jika subsidi dan insentif lebih ditingkatkan, ini tentu akan mempercepat pengembangan perumahan subsidi, yang sangat dibutuhkan masyarakat," tambahnya.

CTRA juga merencanakan ekspansi dengan adanya fokus kementerian yang lebih terarah. Menurut Harun, apabila situasi ekonomi semakin kondusif, CTRA siap untuk meluncurkan proyek-proyek baru.

"Jika keadaan membaik, kami pasti akan melakukan ekspansi. Pemerintah membentuk kementerian ini tentunya untuk mendorong percepatan pembangunan perumahan. Kami berharap, sektor ini akan menjadi prioritas utama bagi pemerintah dan investor," jelas Harun.

Harun menyampaikan harapan besar terhadap Kementerian Perumahan yang baru dibentuk ini. Ia berharap kementerian dapat mengoordinasikan kebutuhan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah, di mana masalah utama adalah keterjangkauan.

"Kami berharap kementerian baru ini dapat membantu mengatasi masalah affordability, sehingga lebih banyak masyarakat yang dapat memiliki rumah layak huni," kata Harun.

Mengenai dampak penyatuan sektor perumahan terhadap prospek keuangan dan strategi bisnis CTRA, Harun menyatakan bahwa perusahaan akan terus beradaptasi dengan kebijakan pemerintah, terutama dalam menghadapi tantangan ekonomi global dan domestik.

"Kami akan menyesuaikan strategi kami sesuai dengan perkembangan kebijakan. Jika pemerintah mendukung dengan kebijakan yang tepat, kami optimis bahwa sektor properti akan terus berkembang dan dapat membantu meningkatkan penjualan," pungkasnya.

Reporter: Arif Ferdianto | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Porsi pembiayaan perumahan syariah masih minim. Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) mencatat, porsi penyaluran perumahan subsidi atau Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dan program Tapera berbasis syariah hanya sebesar 21,45%.

Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho menyebutkan, pihaknya mencatat penyaluran FLPP di periode 2022 hingga 6 September 2024 berbasis syariah sebanyak 122.469 unit rumah senilai Rp 13,93 triliun.

“Jika dibandingkan dengan total penyaluran FLPP baik konvensional maupun syariah dari tahun 2022 – 2024 sebanyak 570.807 unit rumah maka masyarakat yang memilih syariah hanya 21,45%,” ujarnya melalui keterangan resmi, Jumat (13/9).

Sementara itu, Heru mengungkapkan, untuk penyaluran pembiayaan perumahan program Tapera berbasis syariah periode 2021 hingga 31 Agustus 2024 sebanyak 2.774 unit rumah senilai Rp 424,14 miliar.

Heru merinci, pembiayaan perumahan Tapera yang berbasis syariah ini disalurkan oleh BTN Syariah sebanyak 2.490 unit rumah, BSI sebanyak 181 unit rumah, Kalsel syariah sebanyak 70 unit rumah. NTB Syariah sebanyak 29 unit rumah dan Jambi Syariah sebanyak 4 unit rumah.

Heru mengakui, komposisi syariah ini hanya 16,16% dari total penyaluran pembiayaan perumahan program Tapera sebanyak 17.156 unit rumah senilai Rp 2,67 triliun.

“Saat ini memang harus diakui kalau pembiayaan perumahan yang berbasis syariah masih rendah penyerapannya jika dibandingkan dengan berbasis konvensional. Hal ini lebih banyak disebabkan masih kurangnya pemahaman masyarakat terhadap syariah,” tandasnya.

Bisnis.com, JAKARTA— Sejumlah emiten BUMN besar telah mulai mengungkapkan rencananya untuk pembagian dividen seiring dengan adanya patokan setoran baru.

Artikel bertajuk Kejar Target Setoran Dividen Emiten BUMN menjadi salah satu berita pilihan editor BisnisIndonesia.id. Selain berita tersebut, sejumlah berita menarik lainnya turut tersaji dari meja redaksi BisnisIndonesia.id.

Berikut ini sorotan utama Bisnisindonesia.id, Kamis (29/8/2024).

1. Kejar Target Setoran Dividen Emiten BUMN

Sejumlah emiten BUMN besar telah mulai mengungkapkan rencananya untuk pembagian dividen seiring dengan adanya patokan setoran baru.

Pemerintah menargetkan setoran dividen dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025 mencapai Rp86 triliun,sebuah rekor baru jika berhasil dicapai. Sebelumnya setoran dividen dipatok sebesar Rp85,84 triliun pada tahun ini.

Kementerian Keuangan melaporkan total setoran dividen BUMN, yang berasal dari laba bersih 2023 telah mencapai Rp60,1 triliun pada semester I/2024. Adapun beberapa emiten yang telah menyampaikan komitmennya terkait dividen tahun bukan 2024 antara lain PT Bukit Asam Tbk. (PTBA), PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk. (TLKM), dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI).

Terkait dengan dividen tersebut, Direktur Keuangan & Manajemen Risiko PTBA Farida Thamrin tidak menjelaskan secara rinci lantaran kebijakan terkait rasio pembayaran dividen merupakan kewenangan pemegang saham dalam hal ini MIND ID.

“Jadi, nanti kami akan lihat berapa dividend payout ini tergantung dari keputusan pemegang saham dan kami hanya bisa mempersiapkan dana yang dibutuhkan apabila nanti ada keputusan dari pemegang saham,” ujarnya dalam Pubex Live 2024, Selasa (27/8/2024).

Sebagai catatan, pada Juni lalu, PTBA telah membagikan dividen tunai dari laba bersih tahun buku 2023 senilai Rp4,58 triliun atau setara Rp397,71 per saham. Jumlah itu mencerminkan dividend payout ratio 75% dari laba bersih perusahaan.

2. Tebaran Janji Dividen Tebal Bank Jumbo

Sejumlah bank jumbo, PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA), PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI), dan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI) menebarkan janji memerikan dividen tebal pada 2025.

BCA, misalnya menegaskan akan menjaga kinerja sehingga mampu memberikan kinerja moncer. Hal itu akan berimbas pada pemberian dividen kepada para pemegang saham berkapitalisasi pasar paling besar itu.

“Kami akan terus menunjukkan performance yang baik ke depan dan dengan sendirinya akan tertranslasi pada pemberian dividen yang lebih besar dari waktu ke waktu,” ujar Corporate Secretary BCA Raymon Yonarto dalam paparan publik, Rabu (28/8/2024).

Salah satu indikator yang menunjang performa perusahaan, yakni permodalan dan likuiditas. Tercatat, rasio pinjaman terhadap simpanan atau loan to deposit ratio (LDR) BCA mencapai 72,74% per Juni 2024 dengan modal berkisar pada 27%.

Dari sisi kebutuhan modal, dia menilai masih ada ruang untuk menyalurkan kredit secara ekspansif sehingga perusahaan memiliki kemampuan modal mumpuni untuk menebar dividen tebal. Hal itu meneruskan realisasi selama 5 tahun terakhir.

“Kalau dilihat track record, dividen kami selalu bertumbuh dari tahun ke tahun,” ujarnya.

Pada saat yang sama, Direktur Keuangan BCA Vera Eve Lim mengupayakan agar dividend per share (DPS) atau dividen per saham itu meningkat. “Yield bisa meningkat karena yield dibagi dengan rata-rata harga saham, kalau harga saham banyak koreksi yield bisa meningkat.”

3. Lima Komoditas Perikanan Budidaya Unggulan Ekspor

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengajak Ikatan Sarjana Perikanan Indonesia (ISPIKANI) mengembangkan potensi perikanan budidaya berkelanjutan, khususnya pada lima komoditas unggulan ekspor, yakni udang, rumput laut, tilapia, lobster, dan kepiting.

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono meminta ISPIKANI agar turut mengawal dan melaksanakan pengelolaan perikanan Indonesia menjadi episentrum pembangunan nasional untuk wujudkan Indonesia Emas 2045.

“Optimalkan perikanan dengan menempatkan ekologi sebagai panglima dan Ekonomi Biru menjadi mainstream,” katanya, Sabtu (24/8/2024).

Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya Tb Haeru Rahayu mengatakan institusinya mendorong pengembangan budidaya lima komoditas perikanan tersebut karena besarnya potensi di dalam negeri di satu sisi, dan tingginya kebutuhan protein di masa depan di sisi lain.

Food and Agriculture Organization (FAO) memprediksi populasi penduduk dunia akan tumbuh lebih dari 30% pada 2050, yang mana pertumbuhan tersebut akan diikuti peningkatan kebutuhan protein global hingga 70%.

Indonesia memiliki potensi lahan perikanan budidaya diperkirakan mencapai 17,91 juta hektare, yang terdiri atas 2,96 juta hektare air payau, 2,83 juta hektare air tawar, dan 12,12 juta hektare air laut. Namun, pemanfaatan lahan tersebut sejauh ini baru mencapai 6%.

4. Angin Segar Tambahan Kuota FLPP Pasar Perumahan Subsidi MBR

Pemerintah memberikan angin segar bagi kalangan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dengan memberikan tambahan kuota rumah subsidi melalui skema fasilitas pembiayaan perumahan (FLPP).

Pada September mendatang, Pemerintah menambah kuota rumah subsidi sebanyak 34.000 unit rumah sehingga total FLPP tahun ini menjadi 200.000 unit rumah.

Adapun sebelumnya anggaran untuk merumahkan rakyat khususnya MBR dengan skema FLPP yang tahun ini hanya sebesar Rp13,72 triliun untuk membiayai 166.000 unit rumah. Di tahun lalu, anggaran FLPP mencapai Rp26,3 triliun untuk memasok sebanyak 229.000 unit rumah subsidi. Diproyeksikan alokasi kuota rumah subsidi tahun ini akan habis pada akhir Agustus.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan bantuan FLPP ini sangat dibutuhkan bagi MBR. Dengan naiknya kuota FLPP diharapkan bisa mendorong kemampuan kelas menengah di sektor konsumsi, khususnya di bidang perumahan.

“Target kuota FLPP juga ditambah dari 166.000 unit, menjadi 200.000 unit mulai 1 September 2024,” ujarnya, Selasa (27/8/2024).

Penambahan kuota FLPP ini menjadi stimulus memperkuat kelas menengah yang dinilai sebagai motor penggerak perekonomian. Terlebih, masyarakat kelas menengah pola konsumsi di mana pengeluaran terbesar biasanya dari segi sektor untuk makanan minuman, diikuti dengan perumahan, kesehatan, pendidikan, hingga hiburan atau sektor jasa.

5. Mencari Celah Keluar dari Belenggu Impor LPG

Pemerintah terus berupaya memacu produksi impor gas minyak cair (liquefied petroleum gas/LPG) di dalam negeri agar Indonesia dapat keluar dari belenggu impor bahan bakar tersebut. Selama ini mayoritas kebutuhan LPG di dalam negeri masih dipenuhi oleh produk impor.

Dengan karakter gas yang diproduksi sumur minyak dan gas bumi (migas) dalam negeri selama ini yang didominasi oleh gas kering atau lean gas dengan konsentrasi tinggi metana dan etana, membuat produksi LPG di dalam negeri cenderung stagnan.

Di sisi lain, sejumlah lapangan migas di Indonesia teridentifikasi berpotensi mengandung bahan baku gas seperti propana (C3) dan butana (C4) atau rich gas yang dapat diolah menjadi LPG.

Oleh karena itu, pemerintah terus mendorong kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) migas agar mengoptimalkan investasi dan pengolahan lebih lanjut dari rich gas menjadi LPG, apalagi Indonesia juga memiliki cadangan rich gas yang belum dioptimalkan.

Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) belakangan juga menemukan adanya 12 lapangan migas yang berpotensi mengandung C3 dan C4 sebagai bahan baku LPG, seperti Lapangan Senoro-Toili (JOB PHE-Medco), Pulau Gading (PHE Jambi Merang), Lemang (Jadestone), dan Pandan (Tropik Pandan).

“Kami mendorong karena memang ada potensi untuk kita bisa mendapatkan tambahan produksi dari lapangan-lapangan kita, kira-kira sekitar 900.000 sampai 1 juta ton per tahun,” kata Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto saat ditemui di komplek Parlemen Senayan, Selasa (27/8/2024).

JAKARTA - PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk atau BTN mengusulkan skema subsidi baru kepada pemerintah sebagai upaya terobosan untuk merealisasikan pemenuhan kebutuhan rumah nasional. Hal itu juga dalam upaya mengurangi backlog perumahan .

Kedua skema subsidi baru tersebut yakni Skema Tiering Suku Bunga/Margin dan Skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) Dana Abadi. Direktur Utama BTN, Nixon LP Napitupulu menjelaskan, dalam skema pertama, suku bunga akan dikelompokkan berdasarkan desil (pemeringkatan kesejahteraan) pendapatan MBR.

Suku bunga dalam skema ini akan disertai dengan durasi subsidi yang lebih pendek dibandingkan masa tenor. Sedangkan dalam skema kedua, pemerintah memerlukan skema pembiayaan baru untuk penurunan backlog perumahan dengan cepat.

Nixon mengungkapkan, skema ini nantinya akan mengurangi ketergantungan pada anggaran pemerintah. "Saat ini kami masih mendiskusikan rincian kedua skema tersebut dengan para pemangku kepentingan," jelas Nixon saat Public Expose 2024 yang dikawal secara virtual di Jakarta, Selasa (27/8/2024).

Ia juga menambahkan, sebagai bank yang fokus memenuhi kebutuhan perumahan nasional dengan KPR dan pembiayaan, BTN optimistis dengan kapabilitas BTN untuk mendukung program pemerintah yang akan berdampak pada kesejahteraan masyarakat banyak.

IDXChannel - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menitipkan pesan kepada Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka untuk memperkuat pemberian subsidi untuk sektor perumahan.

Hingga saat ini angka backlog perumahan di Indonesia masih sebesar 12,7 juta. Hal tersebut dapat diatasi dengan memperbaiki sisi suply alias ketersediaan kaitannya dengan harga rumah, maupun sisi demand alias masyarakat sebagai konsumen kaitannya dengan keterjangkauan.

"Mau tidak mau kita harus siapkan subsidi perumahan, atau memperbanyak subsidi perumahan (untuk atasi backlog)," kata Basuki saat ditemui di kantornya, Jumat (23/8/2024).

Lebih lanjut, Basuki memberikan gambaran terkait penyerapan perumahan pada program satu juta rumah yang digagas pada periode Pemerintah Presiden Joko Widodo (Jokowi). Lewat program yang digagas sejak 2015 itu, realisasi hingga 2024 sudah mencapai sekitar 9,2 juta rumah.

Menurutnya, percepatan penyerapan program rumah murah yang diberikan pemerintah menjadi stimulus optimalnya penyediaan hunian terjangkau di tengah masyarakat. Sebab,masyarakat masih dihadapkan dengan tantangan daya beli, sehingga penyediaan rumah murah menjadi salah satu solusi mengentaskan backlog perumahan.

"Rumah (subsidi) dengan harga Rp144-160 juta itu daya belinya masih oke banget," kata Menteri Basuki.

Selain penyediaan rumah subsidi, Basuki juga mendorong perbankan sebagai penyedia kredit perumahan untuk memberikan suku bunga yang lebih kompetitif untuk Kredit Kepemilikan Rumah (KPR). Hal ini untuk meningkatkan keterjangkauan masyarakat dalam memiliki hunian.

Basuki menilai saat ini bunga KPR yang ditawarkan oleh bank negara masih cukup tinggi jika berada diangka 9 persen. Idealnya, dikatakan Basuki bunga KPR yang disedikan oleh bank Himbara berada di angka 5 persen.

"Itu yang kita kejar (menurunkan bunga KPR bank Himbara), makanya ini Bank Mandiri kasih bunga 9 persen, itukan masih mahal, padahal BCA kan 5 persen," kata Basuki.

"Jadi memang itu harus lebih efisien, bank-bank Himbara, bisa memberikan kredit dengan bunga yang lebih terjangkau," tuturnya.

(Febrina Ratna)