Badan Pengusahaan Batam (BP Batam) melalui Biro Humas, Promosi, dan Protokol menggelar Anugerah Investasi Tahun 2024. Kegiatan ini dihelat sebagai momen apresiasi para pelaku usaha yang telah berkontribusi memajukan perekonomian Batam.

Dalam sambutannya, Sekretaris Kemenko Perekonomian yang juga Ketua Dewan Pengawas BP Batam, Susiwijono Moegiarso mendukung penuh langkah strategis yang sejauh ini diambil BP Batam dalam mengembangkan kawasan investasi berstandar internasional.

Hal ini mengingat pihaknya yang mengemban tugas dan wewenang dalam menetapkan kebijaksanaan umum, membina, mengawasi, serta mengkoordinasikan kegiatan di BP Batam.

"Tentunya dukungan dari Pemerintah Pusat kepada BP Batam dalam mengembangkan Batam sebagai kawasan manufaktur yang modern serta transformasi sebagai pusat data di Indonesia akan terus berjalan mengingat letak kawasan ini sangat strategis berada di Selat Malaka sebagai salah satu jalur perdagangan tersibuk di dunia," terang Susiwijono dalam keterangan tertulis, Selasa (22/10).

Susiwijono turut mengapresiasi BP Batam sebagai perpanjangan tangan Pemerintah Pusat yang selama ini telah mengawal jalannya iklim investasi yang kondusif di Batam bersama pelaku usaha. Ia juga berharap apresiasi dari BP Batam kepada pelaku usaha dapat memberikan semangat dalam mewujudkan pembangunan Batam yang lebih pesat kedepannya.

"Terima kasih kepada BP Batam selaku pengelola KPBPB Batam atas perannya dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif dimana hal ini turut berkontribusi dalam peningkatan perekonomian nasional," kata Susiwijono.

"Melalui kegiatan ini, semoga seluruh stakeholder di Batam dapat terus semangat berkarya, terinspirasi, dan termotivasi untuk bersama-sama membangun Batam sebagai kawasan industri modern terkemuka di Asia Tenggara," lanjut Susiwijono.

Sementara itu, Plh. Kepala BP Batam, Purwiyanto yang membuka kegiatan ini menjelaskan pesona Batam sebagai destinasi investasi yang menjanjikan. Baik dari sisi kualitas dan kuantitas terus mengemuka di dunia internasional.

Hal ini didukung catatan peningkatan investasi yang signifikan pada semester 1 tahun 2024 sebesar Rp 12,31 triliun mencerminkan peningkatan sebesar 55,70%. Ini dibandingkan periode yang sama di tahun 2023 dengan pertumbuhan jumlah proyek sebesar 69,65% yang didukung dengan realisasi nilai ekspor tahun 2023 sebesar US$ 14,6 miliar dan nilai impor sebesar US$ 13,8 miliar.

"Selain catatan peningkatan investasi, ekspor, dan impor, BP Batam terus menggesa berbagai proyek pembangunan dengan salah satu tujuannya adalah memperlancar investasi yang sudah berdiri sekaligus memberikan daya tarik tersendiri bagi investor di seluruh belahan dunia," jelas Purwiyanto.

Melalui kesempatan ini, Purwiyanto turut mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat dalam kesuksesan pembangunan Batam.

"Terima kasih kami ucapkan kepada FKPD Kepri dan Kota Batam serta seluruh asosiasi usaha dan pelaku usaha di Batam yang telah bersinergi mewujudkan iklim investasi yang kondusif serta peningkatan perekonomian yang positif di Batam," kata Purwiyanto.

Berikut rincian peraih Anugerah Investasi BP Batam Tahun 2024:

1. PMA dengan Kepatuhan Pelaporan Penyampaian LKPM di raih oleh PT Volex Indonesia Batam;

2. PMA dengan Penyusunan Certificate of Origin (COO) Terbesar di raih oleh PT SMOE Indonesia;

3. PMA dengan Nilai TKDN Tertinggi diraih oleh PT Yokohama Industrial Products Manufacturing Indonesia;

4. Perusahaan Inklusif di raih oleh PT Flextronics Technology Indonesia;

5. PMA dengan Realisasi Investasi Terbesar di Bidang Industri Kapal di raih oleh PT United Sindo Perkasa;

6. Perusahaan dengan Tenaga Kerja Terbanyak diraih oleh PT McDermott Indonesia Batam;

7. Kawasan Industri Terbaru di raih oleh Kawasan Industri Tunas Prima;

8. PMA dengan Realisasi Investasi Terbesar di raih oleh PT Xiaomi Technology Indonesia;

9. Tokoh Pengembang Kawasan Wisata Inovatif diraih oleh Tek Po (Abi) selaku pemilik kawasan Golden Prawn;

10. Tokoh Inspirasi Pengembangan Batam di raih oleh Johanes Kennedy Aritonang selaku Chairman Panbil Group.

Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono buka suara terkait isu yang beredar mengenai banyaknya pemerintah daerah (pemda) yang mengakali data inflasi.

Susiwijono menegaskan bahwa angka inflasi yang dirilis oleh Badan Pusat Statitik (BPS) sebenarnya angka yang sudah terukur sehingga tidak mudah untuk diakali.

Hal ini mengingat BPS memiliki indikator parameter yang sudah terukur dan teruji.

"Mau diakali kayak apapun mekanisme pengukurannya kan ada. Sah-sah saja sebenarnya karena itu bukan ngakali, karena itu kan ada paramater indikatornya," ujar Susiwijono kepada awak media di Kantor Kemenko Perekonomian, Senin (30/9).

Kendati begitu, ia mengingatkan setiap pemda untuk selalu menjaga angka inflasi di level terkendali.

"Jadi kan inflasi itu memang harus kita kendalikan sehingga tidak membebani masyarakat," katanya.

Diberitakan sebelumnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyebut ada modus-modus baru untuk mengakali angka inflasi yang dilakukan oleh oknum kepala daerah.

Tito menjelaskan, selama ini angka inflasi yang terkendali menjadi acuan keberhasilan kepala daerah dalam memimpin daerahnya.

Selain itu, pemerintah pusat melalui Kementerian Keuangan juga menggelontor dana insentif jumbo untuk daerah yang dinilai berhasil mengendalikan inflasi.

"Tapi sekarang saya temui modus baru, jadi kepala daerah ini mendatangi kantor BPS di daerahnya masing-masing, untuk minta tolong angkanya dibuat jadi bagus," ungkap Tito dalam Youtube BPS Statistic dikutip Senin (30/9).

Tito mengatakan modus tersebut saat ini umum dilakukan para kepala daerah untuk utak-atik data inflasi daerahnya. Hal itu dilakukan guna mendapatkan insentif pengendalian inflasi daerah dari pemerintah pusat.

Jakarta (ANTARA) - Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso menyampaikan, Pemerintah bakal memperkuat masyarakat kelas menengah (middle class) guna meningkatkan basis penerimaan pajak.

Saat ini jumlah kelas menengah masih sebesar 17,13 persen dari total populasi masyarakat, serta calon kelas menengah (aspiring middle class/AMC) yang sekitar 50 persen.

“Kita khawatir di 2023 ke 2024 ini kan proporsi kelas menengah dan aspiring middle class mulai agak turun sedikit kan, kita ingin mendorong, meningkatkan kembali porsi peran dan kontribusi ke perekonomian. Kalau kelas menengah jumlahnya meningkat, itu otomatis tax base-nya lebih tinggi,” kata Susiwijono usai konferensi pers dialog yang bertajuk ‘Peran dan Potensi Kelas Menengah Menuju Indonesia Emas 2045’ di Jakarta, Selasa.

Calon kelas menengah atau aspiring middle class (AMC) merupakan kelompok masyarakat yang berhasil naik kelas, namun masih rentan miskin.

Susiwijono menjelaskan, penguatan kelas tersebut ditempuh Pemerintah melalui pemberian insentif pada sektor perumahan, seperti penambahan kuota subsidi rumah dengan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) serta perpanjangan insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) sebesar 100 persen sampai Desember 2024.

Kedua program tersebut telah disetujui Presiden Joko Widodo (Jokowi) pekan lalu dan akan mulai diterapkan mulai 1 September 2024. Saat ini, Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang berisi rincian aturan program tersebut tengah disusun.

"Kelas menengah ingin kita tingkatkan lagi jumlahnya, karena share-nya ke ke ekonomi yang sangat besar tadi, dengan beberapa insentif tadi. Makanya kita mendorong lagi insentif PPN DTP, kita dorong lagi insentif yang menyasar ke kelas menengah," terang Susiwijono.

Adapun Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menilai masyarakat kelas menengah memiliki peran penting sebagai motor penggerak perekonomian nasional.

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), agar mampu mencapai pertumbuhan ekonomi yang konsisten di angka 6-7 persen, salah satu syaratnya yakni dengan mempertebal kalangan kelas menengah.

Saat ini, sektor perumahan menjadi salah satu pengeluaran kedua terbesar bagi masyarakat kelas menengah sehingga kebijakan pemerintah di sektor ini menjadi penting. Oleh karena itu, kebijakan subsidi di sektor perumahan dipilih sebagai sektor prioritas.

Selain itu, lanjut Airlangga, Pemerintah juga telah menginisiasi beberapa program lain seperti perlindungan sosial (perlinsos), insentif pajak, Program Kartu Prakerja, Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP), hingga Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Senada, Deputi Bidang Ekonomi KKP/Bappenas Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan penguatan kelas menengah penting bagi Indonesia agar mampu keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah (middle-income trap).

Adapun Pemerintah sendiri menetapkan target masyarakat kelas menengah mencapai 80 persen pada 2045 mendatang. Peningkatan kelas ini diharapkan terealisasi secara bertahap dari tahun ke tahun.

"Jadi proporsi kelas menengah tahun 2045 juga diharapkan mencapai 80 persen. Karena kan kelas menengah ini menjadi bantalan dari perekonomian. Kalau supaya kokoh perekonomiannya maka kelas menengahnya harus tebal," ucapnya.

Guna mencapai target, Amalia menilai industrialisasi usaha menjadi langkah yang penting. Pemerintah harus mampu menciptakan lapangan pekerjaan bagi kelas menengah (middle class jobs).

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2024