Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Dewan Pakar TKN Prabowo-Gibran, Drajad Wibowo, menyampaikan bahwa pembentukan Badan Penerimaan Negara (BPN) dapat menjadi solusi untuk mengerek penerimaan negara. Pasalnya, saat ini hampir 50% APBN digunakan untuk membayar utang.

Drajad menyampaikan belanja yang dialokasikan senilai Rp3.621,3 triliun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025, masih kurang untuk membiayai tahun pertama Prabowo-Gibran.

Pasalnya, pemerintah memiliki kewajiban pembayaran utang jatuh tempo dan bunga utang mencapai Rp1.353 triliun atau setara sekitar 45% dari total pendapatan pada tahun depan yang direncanakan senilai Rp3.005,1 triliun.

"Di mana ruang fiskalnya? Nah, jawabannya memang kita melalui BPN," ujarnya dalam Katadata:Indonesia Future Policy Dialogue di Le Meridien, Jakarta pada Rabu (9/10/2024).

Drajad menjelaskan bahwa memang saat ini BPN masih belum banyak didiskusikan. Namun, BPN harus mengandung tiga unsur transformasi.

Ketiga unsur tersebut adalah transformasi kelembagaan, transformasi teknologi, dan transformasi kultur.

"Transformasi kultur ini yang paling susah tetapi kultur itu bisa dipaksa oleh teknologi," lanjutnya.

Pasalnya, Drajad mengakui bahwa pemerintahan Prabowo kekurangan dana sekitar Rp300 triliun untuk tahun depan, demi mengerek pertumbuhan ekonomi menuju 8%.

Setidaknya, Rp300 triliun tersebut dapat membantu pertumbuhan naik ke level 5,8% hingga 5,9% pada 2025, agar Indonesia tidak kehilangan momentum untuk meraih kenaikan produk domestik bruto (PDB) sebesar 8% dalam lima tahun mendatang.

"Pada 2025 itu pertumbuhan minimal harus sampai ke 5,8% atau 5,9% supaya kita punya batu loncatan untuk ngejar 6%—7% kemudian ke 8%. Kekurangannya berapa? Itu masih kurang Rp300 triliun," ungkapnya.

Sebelumnya, rencana pembentukan badan baru ini bahkan disoroti oleh pihak asing, yakni Dana Moneter Internasional atau International Monetary Fund (IMF).

IMF mengingatkan bahwa pembentukan badan baru ini harus dirancang dengan sangat hati-hati. IMF menyebut restrukturisasi seperti ini berpotensi memakan biaya besar jika tidak direncanakan dengan cermat.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden terpilih Prabowo Subianto akan melakukan penarikan utang baru senilai Rp775,87 triliun pada tahun pertama pemerintahannya atau pada 2025.

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN 2025 dalam Rapat Paripurna, Kamis (19/9/2024), pagi.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yang turut merancang APBN 2025 menjelaskan bahwa terdapat rencana pembiayaan utang 2025 senilai Rp775,87 triliun. Artinya, pemerintahan Prabowo harus mencari utang tersebut pada tahun pertama.

"Pembiayaan utang Rp775,9 triliun dikelola secara hati-hati, prudent, dan sustainable, dengan pengendalian risiko dalam batas yang manageable," tutur Sri Mulyani dalam Rapat Raripurna.

Dibandingkan dengan rencana pemerintah dalam Nota Keuangan dan RAPBN 2025 yang diumumkan pada 16 Agustus lalu, angka tersebut tidak berubah.

Sementara bila membandingkan dengan rencana pembiayaan utang tahun ini yang senilai Rp553,1 triliun, angka tersebut melonjak hingga 40,2%. Terdapat kenaikan hingga Rp222,8 triliun.

Melihat pada 2020 lalu, yang menjadi tahun pertama pemerintahan kedua Jokowi, kala itu presiden menarik utang senilai Rp1.229,6 triliun. Angkanya jauh lebih besar dari rencana penarikan tahun pertama Prabowo, mengingat kala itu terjadi Pandemi Covid-19 yang membuat penarikan utang melonjak.

Untuk tahun ini hingga 31 Juli 2024, Kementerian Keuangan telah melakukan pembiayaan utang senilai Rp266,3 triliun dari outlook yang senilai Rp553,1 triliun. Terdiri dari penerbitan SBN senilai Rp253 triliun dan Pinjaman senilai Rp13,3 triliun.

Adapun, pembiayaan utang pada 2025 senilai Rp775,9 triliun tersebut akan dipenuhi melalui penarikan pinjaman senilai Rp133,31 triliun dan penerbitan surat berharga negara (SBN) senilai Rp642,56 triliun.

Untuk Pinjaman, pemerintah terpantau mengandalankan Pinjaman Dalam Negeri yang mencapai Rp128,13 triliun. Sementara Pinjaman Luar Negeri direncanakan senilai Rp5,17 triliun.

Sementara itu, pembiayaan utang yang berasal dari SBN akan dipenuhi melalui penerbitan Surat Utang Negara (SUN) dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)/Sukuk Negara.

Kebutuhan akan utang tersebut bukan hanya sekadar untuk membiayai APBN, namun pengelolaan utang juga diarahkan sebagai sarana untuk mendukung pengembangan pasar keuangan domestik.

Pemerintah memandang utang tidak hanya sebagai instrumen untuk menutupi kebutuhan APBN namun juga sebagai policy enabler untuk terciptanya pasar keuangan domestik yang dalam, aktif, likuid, inklusif, dan efisien.

Dalam pengelolaan utang, pemerintah menegaskan akan terus mengedepankan prinsip kehati-hatian, menjaga agar selalu mendukung terciptanya keselarasan fiskal, dan memperhatikan kerentanan risiko fiskal.

Batasan rasio utang 60% terhadap PDB dan defisit APBN 3% terhadap PDB akan tetap pemerintah pegang. Di mana target defisit tahun depan sebesar 2,53% atau setara sekitar Rp616,19 triliun.

Dalam hal ini, Badan Anggaran (Banggar) DPR menyetujui rencana penarikan utang tersebut, namun dengan satu catatan.

"DPR menyetujui usulan pemerintah untuk menggunakan BMN [Barang Milik Negara] sebagai underlying asset penerbitan SBSN 2025 senilai Rp384,79 miliar," ungkap Ketua Banggar Said Abdullah dalam rapat tersebut.

Pembiayaan Utang/Penarikan Utang Baru 2020—2025

Sumber: Buku II Nota Keuangan beserta RAPBN 2025

*outlook

**RUU APBN 2025

Bisnis.com, SURAKARTA — Presiden Joko Widodo (Jokowi) mewanti-wanti ancaman 85 juta lapangan kerja hilang pada 2025 alias tahun pertama pemerintahan presiden terpilih Prabowo Subianto.

Pernyataan itu Jokowi sampaikan ketika membuka Kongres Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) ke-XXII di Surakarta, Jawa Tengah pada Kamis (19/9/2024).

Menurutnya, potensi hilang puluhan juta lapangan pekerjaan tersebut karena kini muncul automasi di berbagai sektor terutama karena kemunculan artificial intelligence alias kecerdasan buatan.

"Setiap hari muncul hal yang baru dan kalau kita baca, tahun 2025 pekerjaan yang akan hilang itu ada 85 juta. Jumlah yang tidak sedikit," ujar Jokowi.

Oleh sebab itu, dia mendorong para pakar ekonomi memfokuskan diri ke sektor pasar kerja. Dia meminta setiap pihak mendesain arah kebijakan agar tenaga kerja yang semakin meningkat bisa terserap.

Apalagi, kepada negara dan pemerintahan itu mengingatkan bahwa pada 2030-an Indonesia memiliki bonus demografi. Pemerintah, sambungnya, harus bisa memanfaatkan bonus demografi tersebut.

"Karena ke depan, terlalu sedikit peluang kerja untuk sangat banyak tenaga kerja yang memerlukan," katanya.

Tidak sampai situ, Jokowi berpendapat fenomena ekonomi gig juga meresahkan apabila tidak ditangani dengan benar. Alasannya, perusahaan gig cenderung memberikan kerja serabutan ataupun jangka pendek.

Belum lagi, sambungnya, perlambatan ekonomi dunia beberapa tahun terakhir. Dia menjelaskan, Bank Dunia hanya memproyeksikan pertumbuhan ekonomi global di angka 2,7%—yang menurutnya di bawah ekspektasi banyak negara.

"Tolong betul-betul ISEI bisa mendesain rencana dan strategi," ujar Jokowi.

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah memproyeksikan setoran dividen BUMN dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025 atau di tahun pertama Presiden terpilih Prabowo Subianto menjabat mencapai Rp86 triliun.

Berdasarkan nota keuangan, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari pengelolaan kekayaan negara dipisahkan (KND), terutama dividen BUMN mengalami pertumbuhan positif selama periode 2020–2023, yaitu tumbuh rata-rata sebesar 15,8% tiap tahunnya.

Pertumbuhan terendah terjadi pada 2021, terkontraksi sebesar 53,8% karena berkurangnya setoran dividen BUMN. Adapun, pada saat itu, setoran dividen BUMN jeblok dari Rp41,9 triliun pada 2020 menjadi Rp29,5 triliun pada 2021 saat pandemi Covid-19 merebak.

Sementara itu, pertumbuhan tertinggi pendapatan KND tetutama dividen BUMN terjadi pada 2023 sebesar 102,1% disebabkan oleh membaiknya kinerja keuangan BUMN pada tahun buku 2022. Kondisi tersebut juga didorong oleh semakin pulihnya kondisi perekonomian. Tercatat, realisasi penerimaan dividen BUMN pada 2023 mencapai Rp81,2 triliun.

Adapun, tahun ini pendapatan KND dari dividen diperkirakan mencapai Rp85,84 triliun atau tumbuh 4,6%. Pertumbuhan tersebut didukung oleh peningkatan setoran dividen BUMN, baik dari sektor perbankan maupun nonperbankan.

Sementara, pendapatan KND dari dividen dalam RAPBN tahun 2025 diperkirakan mencapai Rp86 triliun atau tumbuh 0,2% dari outlook 2024. Peningkatan tersebut didukung oleh penguatan tata kelola dan kinerja keuangan BUMN yang berkelanjutan di tengah dinamika stabilitas politik dan kondisi global.

"Peran BUMN ini akan terus ditingkatkan," kata Menteri Keuangan RI Sri Mulyani dalam konferensi pers RAPBN 2025 pada Jumat (16/8/2024).

Beragam upaya dilakukan seperti transformasi BUMN, pengawasan efektivitas kinerja penyertaan modal negara (PMN) terhadap kinerja usaha BUMN, hingga evaluasi proses penetapan dividen.

Sebelumnya, Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo mengatakan pihaknya berharap dalam 2 tahun hingga 3 tahun ke depan dividen BUMN berada di level Rp100 triliun.

“Tahun lalu laba kita Rp290 triliun dengan dividen ATH [all time high] Rp80 triliun lebih, dalam 2-3 tahun ke depan bisa Rp100 triliun,” kata Tiko dalam Bisnis Indonesia BUMN Forum 2024 pada 30 April 2024.

Tiko juga mengklaim jika perbaikan struktur, transformasi budaya maupun keuangan yang dilakukan BUMN juga ikut dirasakan para masyarakat sebagai pemegang saham emiten BUMN.

Realisasi Setoran Dividen BUMN 2014-2024 (Rp triliun)

Sumber: Pemerintah, IDX, Kementerian, diolah.