TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Pemasaran Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (Ditjen PDSKP) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Erwin Dwiyana, menyatakan rencana perubahan kawasan Pantura menjadi industri tambak udang masih dalam tahap pembahasan.

Dia mengatakan, rencana tersebut masih menyesuaikan administrasi yang diinginkan oleh Presiden Prabowo Subianto.

"Sejauh ini belum ya, karena semua kan saat ini masih pembahasan semua ya dengan adanya mungkin administrasi keinginan Presiden Pak Prabowo," ujar Erwin saat ditemui di Gedung Mina Bahari IV, KKP, pada Senin, 28 Oktober 2024.

Rencana perubahan kawasan Pantura menjadi industri tambak udang merupakan program yang dicanangkan Menteri KKP, Sakti Wahyu Trenggono. Meskipun begitu, Erwin mengatakan, saat ini kementeriannya juga masih melakukan tranformasi untuk mengimplementasikan program itu.

"Yang baru ini kan pasti ada refocusing dan kemudian juga pembahasan-pembahasan," kata dia.

Perubahan wilayah Pantura menjadi industri tambak udang diwacanakan melibatkan dua Kementerian. Erwin berujar, hingga saat ini pembahasan untuk merombak kawasan Pantura masih dilakukan oleh Kementerian Investasi dan Hilirisasi serta Kementerian Perindustrian.

Sementara itu, Menteri KKP Wahyu Trenggono menyatakan telah melakukan kerja sama dengan dua kementerian itu untuk mengubah kawasan Pantura yang mengalami kerusakan lingkungan menjadi tempat yang bagus untuk dikunjungi.

Menteri KKP mengatakan, kawasan Pantura memiliki potensi untuk penanaman modal investasi sebagai pembangunan industri. "Jadi contoh saja potensi lahan rusak yang ada di Pantura, sekitar tiga atau empat tahun yang akan datang akan melihat spot-spot yang mulai indah dilihat gitu," ujar Wahyu Trenggono dalam konferensi pers di Gedung Mina Bahari I, KKP, pada Senin, 21 Oktober 2024.

Menurutnya, perubahan kawasan Pantura menjadi tempat yang indah untuk dilihat tetap berwujud industri budi daya ikan. Trenggono mengatakan, selain merubah kawasan juga sebagai mendongkrak sektor tenaga kerja di wilayah itu.

"Tapi itu adalah industri, industri budi daya, kita fokus di hulu, nanti hilirnya biar dikerjakan oleh Pak Rosan sama Pak Agus Gumiwang selaku Menteri Investasi dan Hilirisasi serta Menteri Perindustrian," ucap dia.

Lebih lanjut, Wahyu Trenggono menuturkan, telah melakukan komunikasi dan koordinasi dengan dua menteri itu. Hal tersebut, kata dia, sebagai upaya dalam membenahi kawasan Pantura agar memiliki hasil yang optimal.

"Saya sudah sampaikan ke beliau-beliau bahwa hilir itu mudah untuk menemukan jawabannya, menemukan pasarnya, karena inovasinya begitu banyak di situ (Pantura), mengubah raw material menjadi nilai tambah," tutur Wahyu Trenggono.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengungkapkan rencana kerjanya di era pemerintahan Prabowo Subianto.

Salah satu fokus utama adalah menghidupkan kembali 78.000 hektar tambak udang yang terletak di sepanjang Pantai Utara Jawa (Pantura).

Trenggono menjelaskan, tambak udang tersebut telah menganggur selama 35 tahun dan memerlukan revitalisasi untuk mendukung pengembangan industri perikanan nasional.

"Revitalisasi atau rehabilitasi yang sudah 35 tahun nganggur, itu bekas tambak udang di Pantura ada 78.000 hektar, jelek bener itu," ujarnya saat ditemui di Kantor KKP, Jakarta, Selasa (22/10/2024).

Ia mengatakan, perbaikan tambak udang di Pantura sangat mungkin dilakukan. Hal ini berkaca dari keberhasilan pembuatan model kawasan tambak budi daya ikan nila salin seluas 80 hektar di Karawang, Jawa Barat.

"Saya sudah buatkan modelnya di Karawang, 80 hektar dan hasilnya bagusnya minta ampun, ini value-nya sudah skala industri," kata dia.

Jika 78.000 hektar tambak udang di Pantura dapat dihidupkan kembali, Trenggono percaya bahwa hal tersebut akan berdampak besar pada perekonomian masyarakat.

"Jadi kalau itu kita kembangkan 78.000 hektar, diubah, bayangkan angkatan kerja berapa ratus ribu, lalu masyarakat yang tadinya sudah hopeless (hilang harapan) dengan lahannya yang sudah enggak bisa dibuat budi daya udang, sekarang punya harapan," paparnya.

Dalam upaya meningkatkan kualitas produk perikanan, Trenggono menyatakan akan bekerja sama dengan Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan Didit Herdiawan.

"Jadi ini yang saya kira, salah satunya mengakselerasi ini (revitalisasi tambak udang di Pantura), yang saya akan bekerja sama berdua nih. Kalau dulu mandornya satu, saya sendirian, sekarang mandornya ada dua, jadi lebih enak," kata dia.

Sebagai informasi, dalam program kerja KKP tahun 2025-2029, revitalisasi tambak udang di Pantura akan dilakukan secara bertahap di 29 kabupaten/kota yang tersebar di Provinsi Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur.

Total ada 78.550 hektar tambak udang yang akan direvitalisasi. Rencananya, 13.000 hektar tambak udang akan direvitalisasi pada tahun 2025, 15.000 hektar di 2026, 20.000 hektar di 2027, 15.000 hektar di 2028, dan 15.550 hektar di 2029.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengungkapkan rencana kerjanya di era pemerintahan Prabowo Subianto.

Salah satu fokus utama adalah menghidupkan kembali 78.000 hektar tambak udang yang terletak di sepanjang Pantai Utara Jawa (Pantura).

Trenggono menjelaskan, tambak udang tersebut telah menganggur selama 35 tahun dan memerlukan revitalisasi untuk mendukung pengembangan industri perikanan nasional.

"Revitalisasi atau rehabilitasi yang sudah 35 tahun nganggur, itu bekas tambak udang di Pantura ada 78.000 hektar, jelek bener itu," ujarnya saat ditemui di Kantor KKP, Jakarta, Selasa (22/10/2024).

Ia mengatakan, perbaikan tambak udang di Pantura sangat mungkin dilakukan. Hal ini berkaca dari keberhasilan pembuatan model kawasan tambak budi daya ikan nila salin seluas 80 hektar di Karawang, Jawa Barat.

"Saya sudah buatkan modelnya di Karawang, 80 hektar dan hasilnya bagusnya minta ampun, ini value-nya sudah skala industri," kata dia.

Jika 78.000 hektar tambak udang di Pantura dapat dihidupkan kembali, Trenggono percaya bahwa hal tersebut akan berdampak besar pada perekonomian masyarakat.

"Jadi kalau itu kita kembangkan 78.000 hektar, diubah, bayangkan angkatan kerja berapa ratus ribu, lalu masyarakat yang tadinya sudah hopeless (hilang harapan) dengan lahannya yang sudah enggak bisa dibuat budi daya udang, sekarang punya harapan," paparnya.

Dalam upaya meningkatkan kualitas produk perikanan, Trenggono menyatakan akan bekerja sama dengan Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan Didit Herdiawan.

"Jadi ini yang saya kira, salah satunya mengakselerasi ini (revitalisasi tambak udang di Pantura), yang saya akan bekerja sama berdua nih. Kalau dulu mandornya satu, saya sendirian, sekarang mandornya ada dua, jadi lebih enak," kata dia.

Sebagai informasi, dalam program kerja KKP tahun 2025-2029, revitalisasi tambak udang di Pantura akan dilakukan secara bertahap di 29 kabupaten/kota yang tersebar di Provinsi Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur.

Total ada 78.550 hektar tambak udang yang akan direvitalisasi. Rencananya, 13.000 hektar tambak udang akan direvitalisasi pada tahun 2025, 15.000 hektar di 2026, 20.000 hektar di 2027, 15.000 hektar di 2028, dan 15.550 hektar di 2029.

Jakarta -

Sakti Wahyu Trenggono membeberkan rencana kerjanya usai dipercaya lagi menjabat Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP). Salah satu yang akan dikerjakan adalah menghidupkan kembali 78 ribu hektare tambak udang yang menganggur di wilayah Pantai Utara (Pantura).

Menurutnya, tambak tersebut sudah menganggur selama 35 tahun. Tambak tersebut akan direvitalisasi dengan model yang sudah dilakukan di Karawang sebelumnya.

"Tadi saya sampaikan bagaimana revitalisasi atau rehabilitasi yang sudah 35 tahun nganggur itu, tambak, bekas tambak udang di Pantura ada 78 ribu jelek bener. Itu kalau kita ubah, saya sudah buatkan modelnya di Karawang 80 hektar dan hasilnya bagus," kata Sakti di Kantor KKP, Jakarta Pusat, Selasa (22/10/2024).

Jika program tersebut berhasil, harapannya akan ada penyerapan tenaga kerja hingga ratusan ribu. Selain itu masyarakat di Pantura juga bisa kembali melakukan budidaya udang windu.

"Ini value-nya sudah skala industri. Jadi kalau itu kita kembangkan, 78 ribu itu yang diubah, bayangkan angkatan kerja berapa ratus ribu. Lalu kemudian masyarakat yang tadinya sudah hopeless dengan lahannya yang sudah tidak bisa dibuat budidaya udang windu sekarang punya harapan," sebutnya.

Adapun Sakti akan berduet dengan Wamen Kelautan dan Perikanan Didit Herdiawan yang sudah dilantik kemarin. Proses penyambutan keduanya dilakukan di Kantor KKP hari ini.

"Itu intervensi negara yang harus dilakukan ini saya kira yang salah satunya mengeksplorasi ini yang saya akan bekerja sama berdua nih, kalau dulu mandornya satu, saya sendirian sekarang mandornya ada dua jadi lebih enak," tambah Sakti.

Simak juga Video 'Jokowi Resmikan Tambak Udang 60 Hektare Senilai Rp 175 Miliar':

[Gambas:Video 20detik]

(ily/das)

TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengatakan Direktorat Jenderal Penegakan Hukum (Gakkum) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK dan Pemerintah Provinsi harus menghentikan aktivitas tambak udang yang diduga mencemari lingkungan di Kepulauan Karimunjawa.

"Itu harus ditertibkan. Untuk penegakan hukum di sana kan Gakkum," kata Staf Khusus sekaligus juru bicara Menteri Kelautan dan Perikanan Wahyu Sakti Trenggono, Wahyu Muryadi, di Sentul International Convention Center, Babakan Madang, Bogor, Jawa Barat, Kamis, 26 September 2024.

Sebelumnya, setelah penetapan empat tersangka dugaan perusakan lingkungan Taman Naional Karimunjawa, aktivitas tambak udang di Desa Kemujan, Kecamatan Karimunjawa, Kabupaten Jepara, berhenti. Namun saat itu, Kepala Desa Kemujan, Masud Dwi Wijayanto, menyatakan masih ada aktivitas budidaya udang di sepuluh titik.

Aktivitas tambak masih aktif sampai pemeliharaan udang siap dituai. "Kalaupun ada masih operasi, berarti hanya nunggu pembesaran atau penggemukan untuk panen saja," kata Masud, pada Senin, 25 Maret 2024. Menurut dia, ada sekitar sepuluh titik tambak udang di Desa Kemujan. Aktivitas tambak udang serupa terdapat di desa lain di Kecamatan Karimunjawa.

Koordinator Lingkar Juang Karimunjawa, Bambang Zakaria, menyatakan ada sejumlah tambak udang masih beroperasi. "Di Dusun Legon Lele, Jatikerep, Nyamplungan, Alang-alang, dan di Kemujan juga ada," kata dia, Maret 2024.

Wahyu mengatakan belum mendengar masih ada aktivitas tambak udang di sepuluh titik setelah empat orang ditetapkan sebagai tersangka. "Aku baru tahu ini," tutur dia. Menurut dia, pengawasan terhadap aktivitas tambak udang itu harus lebih dulu diawasi Gakkum KLHK setempat dan Pemerintah Provinsi.

"Kontrol nanti dilakukan Kementerian Lingkungan Hidup, terus ke Pemprov, habis itu ke KKP. Yang paling dekat mereka, konstituen mereka kan lingkungan kan," tutur Wahyu. Dia mengatakan sejauh ini KKP belum berkomunikasi dengan Gakkum setempat maupun Pemerintah Provinsi. "Kami tunggu kabar dari Pemrov maupun KLHK."

Dia pernah melihat situasi tambak udang di Karimunjawa yang belakangan diketahui merusak lingkungan. Saat itu, kata dia, Menteri Trenggono sempat marah karena tambak udang itu merusak lingkungan. "Pak Menteri marah-marah, enggak boleh ia merusak lingkungan, airnya pekat itu," ucap dia.

TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP mengatakan dampak kasus antidumping udang beku Indonesia di pasar Amerika Serikat berpotensi mengancam nasib 46.590 petambak udang di Indonesia. Puluhan ribu petambak itu disebut akan kehilangan mata pencaharian akibat kasusdumping.

"Potensi dampak dari anti-dumpingitu yang menjadi konsentrasi kami semua, yang akan berdampak kepada 46.590 petambak di Indonesia," kata Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan KKP Budi Sulistiyo di Gedung Mina Bahari IV KKP, Gambir, Jakarta Pusat, Senin, 2 September 2024.

Selain itu, kata Budi, kasus anti-dumpingini akan berdampak pada ratusan ribu tenaga kerja yang terlibat dalam rantai rantai pasok udang tersebut. Mereka berisiko kehilangan pekerjaan jika permasalahan antidumping tidak diselesaikan dengan baik. "Ini menjadi perhatian kami dan harus kami perjuangkan," ujar dia.

Dia menjelaskan, dalam menyelesaikan persoalan antidumping ini, KKP mendapatkan pendampingan dari staf khusus menteri dalam menjalankan arahan Menteri KKP Wahyu Sakti Trenggono. Arahan itu bertujuan mengawal dan menyelesaikan problem antidumping tersebut.

Tak hanya itu, kasus antidumping disebut berdampak terhadap 403 unit pengolahan udang. Ratusan unit pengolahan udang itu mempekerjakan sekitar 63 ribu pekerja. "Di mana 70 persen yang bergerak di industri ini adalah kaum perempuan," kata Budi dalam keterangan pers bertajuk "Update Kasus Tuduhan Dumping Udang di AS" itu.

Sebelumnya, pada 25 Oktober 2023, Indonesia mendapatkan tuduhan antidumping (AD) dan countervailing duties (CVD) perihal ekspor udang beku ke pasar Amerika Serikat. Selanjutnya American Shrimp Processors Association (ASPA) atau Asosiasi Pengolah Udang Amerika melayangkan petisi antidumping dan CVD.

Petisi tersebut mencakup seluruh udang tropis beku asal Indonesia tidak termasuk udang segar dan udang yang telah dibumbui (breaded). Investigasi kasus ini dimulai pada 1 September 2022-31 Agustus 2023. Negara yang dituding melakukan dumping adalah Ekuador dan Indonesia. Sementara tudingan subsidi dilakukan oleh Indonesia, Ekuador, India, dan Vietnam.

Selanjutnya pada 25 Maret lalu, Otoritas Amerika Serikat atau United States Department of Commerce (USDOC) menerbitkan hasil keputusan sementara bahwa pemerintah Indonesia tak terbukti melakukan subsidi. Berikutnya pada 23 Mei 2024, USDOC menerbitkan hasil keputusan sementara bahwa margin dumping oleh PT Bahari Makmur Sejati sebesar 0 persen dan PT First Marine Seafood 6,3 persen.

"Berdasarkan regulasi di AS, PT FMS dan seluruh eksportir udang beku Indonesia lainnya dikenakan tarif bea antidumping sebesar 6,3 persen," ucap Budi.

JAKARTA - Program Electrifying Agriculture (EA) dari PT PLN (Persero) sukses membantu usaha tambak udang vaname di Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan dalam menghemat biaya operasional Rp15,8 juta per bulan. Tidak hanya itu, layanan Renewable Energy Certificate (REC) dari PLN juga membuka peluang usaha tersebut untuk menembus pasar ekspor.

Sardi, salah seorang pemilik tambak udang seluas dua hektar mengatakan, program EA PLN mampu menekan biaya operasional tambaknya hingga Rp15,8 juta per bulan dengan penyediaan listrik hijau sebesar 33 kiloVolt Ampere (kVA).

?Program EA PLN mampu mendorong peningkatan budidaya udang dan mendorong efisiensi biaya operasional tambak udang hingga 29 persen tiap bulan,? ujarnya.

Sebelum menggunakan listrik hijau PLN, Sardi mengaku sempat mengalami gagal panen sebanyak dua kali akibat suplai tegangan listrik yang kurang stabil saat menggunakan genset. Hal ini mengakibatkan kincir di tambak tidak beroperasi secara maksimal dan memengaruhi kualitas pertumbuhan udang.

_{Petugas PLN bersama Sardi, pemilik tambak udang vaname, tengah meninjau jaringan listrik yang menyuplai tambak udang vaname di Kabupaten Takalar}

"Selain menghemat biaya operasional, hadirnya listrik dapat mengoptimalkan semua peralatan listrik yang ada seperti kincir dan penerangan yang dinyalakan malam hari untuk menjaga kualitas udang," kata Sardi.

Terkait operasional, lebih lanjut Sardi menjelaskan bahwa sebelum menggunakan listrik PLN, tambak miliknya menghabiskan sekitar 3 ribu liter solar per bulan. Jika dirupiahkan maka ia membutuhkan biaya sekitar Rp55 juta per bulan.

?Setelah menggunakan listrik PLN, saya hanya membayar listrik sebagai biaya operasional bulanan di kisaran Rp39 juta,? ujarnya.

Tidak berhenti di sana, Sardi mengungkapkan alasan lain banyak petambak udang di Takalar beralih menggunakan listrik PLN adalah karena layanan REC. Sertifikasi energi bersih yang telah diakui dunia internasional tersebut dirasa petambak sangat mendukung untuk mereka masuk ke pasar ekspor. Sehingga, dengan dukungan suplai listrik PLN yang terjangkau dan bersih, para petambak di Takalar semakin optimis menjadi pelaku ekonomi tingkat global.

"Saat ini layanan PLN semakin baik, begitu ada tantangan langsung direspons secara cepat. Selain itu PLN juga memfasilitasi penjualan sertifikat Energi Baru Terbarukan (EBT) yang tentunya dapat menambah nilai jual kami, karena tujuan kami selain produk tersebut untuk pasar lokal juga untuk pasar internasional," papar Sardi.

Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo menyebutkan, program EA adalah komitmen PLN mendorong modernisasi di sektor pertanian. Program ini bertujuan meningkatkan produktivitas dan efisiensi operasional para petani dengan menyediakan listrik andal, terjangkau dan ramah lingkungan.

"Program EA PLN mendorong sektor agrikultur beralih ke alat produksi berbasis listrik agar lebih maju, efisien, dan ramah lingkungan. Teknologi ini meningkatkan produktivitas dan pendapatan dibandingkan genset atau diesel," ujar Darmawan.

Terkait pemanfaatan REC, Darmawan menjelaskan bahwa sejak awal REC ditujukan bukan hanya untuk menyuplai listrik bersih, tetapi juga mendorong pengembangan ekonomi hijau. REC adalah jawaban PLN untuk melakukan dekarbonisasi di sektor industri, bisnis bahkan UMKM.

"Seluruh dunia sedang berderap menuju transisi energi. REC menjadi salah satu jawaban kami untuk komunitas global yang menyaratkan listrik rendah emisi dari sejak proses produksi," imbuhnya.

Dalam kesempatan terpisah, General Manager PLN Unit Induk Distribusi Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Barat (UID Sulselrabar), Budiono berharap program EA bisa semakin masif menyasar ke seluruh petani. Sehingga program ini dapat meningkatkan produktivitas yang akan berdampak pada kesejahteraan para petani.

?Mudah-mudahan dengan sarana ini ekonomi Indonesia semakin kuat dan taraf hidup khususnya untuk para petani, peternak, petambak semakin baik. Kita bantu petani dengan energi listrik yang lebih andal dan bersih,? ujarnya.

Budiono menambahkan, program ini juga bertujuan menciptakan Creating Shared Value (CSV) bagi masyarakat dan lingkungan melalui inovasi teknologi kelistrikan. Ia bersyukur, hingga Juli 2024, jumlah pelanggan Program EA di Sulselrabar telah mencapai 3.350 pelanggan dengan total daya tersambung sebesar 188.685 kVA.

"Program EA juga menjadi bagian dari langkah strategis perseroan dalam upaya mendorong perekonomian melalui sektor ketenagalistrikan," tutur Budiono.