Bisnis.com, JAKARTA — Emiten pelat merah PT Timah Tbk. (TINS) menegaskan produksi bijih timah akhir 2024 bakal lebih tinggi sekitar 40% sampai dengan 50% dari perolehan sepanjang 2023.

Sekretaris Perusahaan TINS Abdullah Umar beralasan realisasi produksi sepanjang semester I/2024 telah mencapai 10.250 ton atau lebih tinggi 32% dari pencatatan periode yang sama tahun sebelumnya di level 7.755 ton.

“Kami optimistis produksi full year paling tidak lebih tinggi 40%-50% dari tahun sebelumnya,” kata Abdullah saat dihubungi Bisnis, Senin (9/9/2024).

Adapun, total produksi bijih timah sepanjang paruh pertama 2024 didapatkan dari tambang mereka yang berada di darat dan di laut.

Untuk tambang darat, TINS berhasil mendapatkan sebesar 4.918 ton atau naik 85% dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 2.653 ton.

Kemudian, untuk tambang yang berada di laut, TINS berhasil memperoleh produksi sebanyak 5.332 ton atau naik 5% dari periode yang sama tahun sebelumnya yang mencapai 5.102 ton.

Lebih lanjut, produksi logam TINS pada semester I/2024 naik menjadi 9.675 ton atau sekitar 19% dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 8.100 ton.

Sementara itu, TINS hanya memproduksi bijih timah sebesar 14.855 ton sepanjang 2023. Torehan saat itu lebih rendah dari capaian pada 2022 di angka 20.079 ton.

Abdullah menerangkan target laba sampai akhir tahun ini bakal mengikuti tren peningkatan produksi saat ini. Apalagi, dia menambahkan, harga timah di pasar dunia relatif tinggi.

“Laba semester I/2024 sebesar Rp434 miliar, insyallah semester II akan lebih besar dari semester I,” tuturnya.

Sebelumnya, TINS melaporkan laba bersih senilai RpRp434,48 miliar pada semester I/2024.

Berdasarkan laporan keuangan per 30 Juni 2024, laba tersebut meroket 2.570% dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp16,27 miliar.

Selain itu, TINS membukukan pendapatan sebesar Rp5,21 triliun, meningkat 14% dari Rp4,57 triliun pada semester I/2023.

Kenaikan pendapatan TINS terjadi seiring kenaikan harga jual rata-rata logam timah sebesar 13% dari US$26.828 per metrik ton pada semester I/2023 menjadi US$30.597 per metrik ton pada semester I/2024.

Bisnis.com, JAKARTA - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyoroti beberapa isu yang menjadi permasalahan di masyarakat dalam beberapa tahun kebelakang.

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Puan Maharani menjabarkan, ada sekitar 15 permasalahan yang menjadi perhatian besar DPR RI, di antaranya masalah mafia tanah,judi online, hingga persoalan izin hak guna usaha (HGU) di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

“DPR RI memberikan perhatian yang besar terkait berbagai permasalahan yang menjadi perhatian rakyat,” kata Puan dalam Pidato Pembukaan Masa Persidangan I DPR RI Tahun Sidang 2024-2025 di Komplek Parlemen Senayan, Jumat (16/8/2024).

Meski begitu, Puan menjelaskan DPR melalui fungsi pengawasannya memastikan bahwa kinerja pemerintah dapat menyejahterakan rakyat dan mempermudah urusan rakyat

“Membangun sarana prasarana untuk rakyat, menciptakan ketertiban, mewujudkan rasa aman, dan lain sebagainya,” ucap Puan.

Berikut 15 permasalahan di masyarakat yang menjadi perhatian DPR:

1. Serangan siber terhadap Pusat Data Nasional;
2. Penggabungan Lembaga Penyiaran Publik (LPP);
3. Pengangkatan Guru Honorer menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK);
4. Izin Hak Guna Usaha (HGU) di Ibu Kota Nusantara (IKN);
5. Mafia tanah;
6. Perjudian online;
7. Korupsi tambang timah;
8. Kinerja Penyertaan Modal Negara (PMN) pada beberapa BUMN;
9. Penyelesaian Proyek Strategis Nasional (PSN);
10. Subsidi listrik di daerah tertinggal, terluar, dan terdepan (3T);
11. Alokasi kuota tambahan haji;
12. Peraturan pelaksana Undang-Undang Omnibus tentang Kesehatan;
13. Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) secara daring;
14. Kebijakan cleansing Guru Honorer;
15. Stabilitas nilai tukar rupiah.

Ketua DPR RI Puan Maharani mengungkapan sejumlah masalah disorot DPR RI. Permasalahan itu mencakup judi online hingga masalah korupsi tambang timah.

Puan mengatakan, DPR memiliki fungsi pengawasan untuk memastikan kesejahteraan rakyat.

"DPR RI, melalui fungsi pengawasan memastikan bahwa kinerja pemerintah dapat mensejahterakan rakyat, mempermudah urusan rakyat, membangun sarana prasarana untuk rakyat, menciptakan ketertiban, mewujudkan rasa aman, dan lain sebagainya," kata Puan dalam Sidang Paripurna DPR RI tentang RAPBN Tahun 2025 di Jakarta, Jumat (16/8/2024).

Puan menyebut, ada 15 masalah yang disorot DPR yang menjadi perhatian rakyat. Beberapa di antaranya yakni mafia tanah, judi online, hingga korupsi tambang timah.

Berikut 15 masalah yang disorot DPR RI:

1. Serangan siber terhadap Pusat Data Nasional
2. Penggabungan Lembaga Penyiaran Publik (LPP)
3. Pengangkatan Guru Honorer menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)
4. Izin Hak Guna Usaha (HGU) di Ibu Kota Nusantara (IKN)
5. Mafia tanah
6. Perjudian online
7. Korupsi tambang timah
8. Kinerja Penyertaan Modal Negara (PMN) pada beberapa BUMN
9. Penyelesaian Proyek Strategis Nasional (PSN)
10. Subsidi listrik di daerah tertinggal, terluar, dan terdepan (3T)
11. Alokasi kuota tambahan haji
12. Peraturan pelaksana Undang-Undang Omnibus tentang Kesehatan
13. Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) secara daring;
14. Kebijakan cleansing Guru Honorer
15. Stabilitas nilai tukar rupiah.

Kasus dugaan korupsi tambang timah yang disebut-sebut menimbulkan kerugian negara hingga Rp 300 triliun kini memasuki babak baru. Terdakwa kasus dugaan korupsi dalam pengelolaan tata niaga komoditas timah di wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) di PT Timah Tbk 2015-2022, Harvey Moeis, menjalani sidang pembacaan dakwaan.

Berdasarkan surat dakwaan, para tersangka disebut telah menimbulkan kerugian negara sebesar Rp 300 triliun dari pengelolaan tata niaga komoditas timah di wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) di PT Timah Tbk tahun 2015-2022.

Menanggapi hal tersebut, Pengacara Harvey Moeis, Junaedi Saibih mengatakan, tuduhan yang ditujukan kepada kliennya bisa dibilang salah alamat. Kewajiban untuk melakukan reklamasi atau pemulihan lingkungan pada area pertambangan merupakan kewajiban dari perusahaan pelaksana pertambangan yang telah mendapatkan izin dari pemerintah yang ditandai dengan Izin Usaha Pertambangan (IUP).

"Kewajiban pemulihan lingkungan wilayah tambang yang divaluasi jaksa sebesar Rp 271 triliun (terakhir diperbarui jadi Rp 300 triliun) dipegang oleh pemilik IUP dengan jaminan reklamasi, dan PT Timah sebagai pemilik IUP-nya memiliki dan akan melaksanakan reklamasi wilayah," jelas Junaedi dalam keterangannya, Rabu (14/8/2024).

Tim kuasa Harvey Moeis juga menggarisbawahi dalil JPU sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan yakni kerugian lingkungan (ekologis) dan kerugian ekonomi lingkungan merupakan hak negara. Sedangkan biaya pemulihan lingkungan merupakan kewajiban negara. Dalil tersebut menurut Junaedi Saibih tidak dikenal dalam tatanan hukum positif Indonesia.

"Biaya pemulihan itu kewajiban pemilik IUP. Biaya tersebut telah didepositokan oleh pemegang IUP dalam bentuk jaminan reklamasi dan jaminan pasca tambang," jelas Junaedi.

Mempertimbangkan kondisi Harvey Moeis, menurut Junaedi, kliennya tidak punya kompetensi yang memungkinkan dirinya bisa mempengaruhi dilakukan atau tidak dilakukannya reklamasi di area pertambangan tersebut.

"HM tidak memiliki posisi ataupun jabatan dalam perusahaan smelter-smelter terkait (smelter yang bekerja sama dengan PT Timah)," tutur dia.

Junaedi melanjutkan, skema kerja sama yang terjadi antara PT Timah dan smelter-smelter swasta adalah kerjasama yang terjalin karena kebutuhan PT Timah dalam menaikkan produksi logam timah.

"Harvey Moeis tidak menginisiasi kerja sama sewa-menyewa peralatan processing timah, karena Harvey Moeis, tidak memiliki kompetensi dan kapasitas terkait praktik pertambangan dan produksi timah ini," sambung dia.

Junaedi mengungkapkan, kliennya tidak memiliki keterkaitan apalagi kewajiban apapun dalam menanggung pemulihan lingkungan dari aktivitas pertambangan tersebut sebesar Rp 300 triliun.

"Posisi Harvey Moeis nanti akan menjadi fakta persidangan yang terang setelah diluruskan dengan fakta dan bukti dalam persidangan"
Dalam dakwaan juga disebutkan, Harvey Moeis dan tersangka lainnya, Helena Lim, menerima uang Rp 420 miliar dalam kasus korupsi timah. Berkaitan dengan dakwaan tersebut, Junaedi menerangkan, dana tersebut bukan dana yang digunakan oleh gratifikasi melainkan dan CSR (corporate social responsibility) dari seluruh smelter.

Dana yang diperoleh tersebut, digunakan untuk berbagai kegiatan community development di Bangka Belitung, seperti sumbangan masjid, sumbangan bencana alam, sumbangan covid dan alat kesehatan, dan lain-lain.

"Sehingga CSR bukan seolah-olah ada, tapi memang benar adanya, dan bukan bertujuan memperkaya diri sendiri maupun orang lain, tetapi untuk berbagai kegiatan community development yang akan disampaikan pada tahap pembuktian" beber Junaedi.

Menurut Junaedi, segala tuduhan yang dialamatkan kepada kliennya tidaklah tepat. Bahkan, ia juga mempertanyakan aksi penyitaan terhadap kekayaan Harvey Moeis dan Istrinya yang dinilai tidak bekaitan dengan tuduhan korupsi tersebut.

"Harta yang disita saat ini adalah harta dari penghasilan Harvey Moeis sendiri sebagai pengusaha, bahkan terdapat pula aset yang merupakan hasil dari jerih payah istrinya, contohnya seperti 88 tas branded itu merupakan hasil endorsement," pungkas dia.

BANGKA, iNews.id – Warga Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung digegerkan dengan penemuan sesosok mayat pria. Mayat tersebut ditemukan dalam keadaan mengapung di sebuah kubangan bekas tambang timah di Desa Kimak Kecamatan Merawang, Kamis (1/8/2024).

Korban diketahui atas nama Bong Djung Khiong warga Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Kapolsek Pemali, Ipda Eko Susilo mengatakan mayat tersebut ditemukan oleh warga setempat. 

"Iya, lokasi penemuannya di Desa Kimak. Tapi akses dekat dari Pemali," katanya.

Dia mengatakan, jasad pria usia 71 tahun itu sudah dievakuasi oleh personel Polsek Pemali dan Polsek Merawang ke RSUD Depati Bahrin. 

Menurut Eko, korban sebelumnya pada Selasa (30/7/2024) keluar dari rumah menggunakan sepeda motor.

“Sejak Selasa lalu korban tak kunjung pulang. Sepeda motor korban ditemukan sekitar 200 meter dari TKP,” katanya. 

Sementara, belum diketahui pasti penyebab kematian korban. Sebab, masih ditangani pihak kepolisian setempat.

Editor: Ikhsan Firmansyah