JAKARTA, investor.id – Pemerintah telah mengumpulkan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp 477,5 triliun per 31 Oktober 2024. Realisasi ini sudah 97,1% dari target PNBP 2024, tetapi jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2023 terjadi kontraksi 3,4%.

“PNBP mengalami kontraksi karena deviasi lifting minyak kemudian ada moderasi harga dari batubara yang menjadi faktor dominan dalam menekan pencapaian PNBP. Tetapi ini dikompensasi dari dividen BUMN dan BLU (Badan Layanan Umum) yang jadi kontributor utama,” ucap Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu dalam konferensi pers APBN Kinerja dan Fakta edisi November 2024 di Kantor Kementerian Keuangan pada Jumat (8/11/2024).

Jika dirinci realisasi PNBP terbagi dalam PNBP sumber daya alam (SDA) non migas, PNBP non migas, kekayaan negara dipisahkan, PNBP lainnya, dan BLU. Realisasi SDA non migas sebesar Rp 93,9 triliun atau 85,2% dari target APBN. Angka ini terkontraksi 4% dari periode yang sama tahun 2023.

“Kontraksi 4% dipengaruhi penurunan lifting minyak dan gas bumi akibat tertundanya onstream, penyusuan produksi alamiah sumur migas yang tinggi sejalan dengan fasilitas produksi migas utama yang telah menua,” kata dia.

Realisasi PNBP SDA non migas sebesar Rp 97,5 triliun atau 100% dari target. Meskipun sudah mencapai target tetapi jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2023 terjadi kontraksi 16% karena dipengaruhi oleh moderasi harga batu bara sehingga royalti batu bara berkurang 24,9%.

“Meskipun demikian ada faktor menarik peningkatan dari pendaptan ini karena sektor minerba terkait harga acuan. Sektor kehutanan, perikanan, dan pasar bumi menunjukkan kinerja yang baik meskipun dari sisi nilai tidak terlalu signifikan,” kata Anggito.

Selanjutnya realisasi PNBP dari kekayaan negara dipisahkan sebesar Rp 79,7 triliun atau 92,8% dari target APBN. Angka ini tumbuh 7,5% dari periode yang sama tahun 2023. Pertumbuhan ini berasal dari setoran dividen BUMN yang mengalami peningkatan kinerja.

“Terutama berasal dari dari setoran dividen BUMN perbankan yang membukukan laba,” tutur dia.

Terimbas Penurunan Hasil Tambang

Realisasi PNBP lainnya sebesar Rp 125 triliun atau 108,5% dari target APBN. Meskipun sudah melewati target tetapi jenis PNBP ini terkontraksi 6,4% secara tahunan. Lantaran terjadi penurunan pendapatan hasil tambang.

“Sejalan dengan moderasi harga batu bara, serta penurunan pendapatan PNBP K/L terutama dari pendapatan tidak berulang pada Kejaksaan dan Kominfo,” ucap Anggito.

Terakhir yaitu realisasi BLU sebesar Rp 81,6 triliun atau 97,9% dari target APBN. Realisasi ini tumbuh 13,2% secara tahunan terutama berasal dari pendapatan jasa penyediaan barang dan jasa lainnya, pelayanan RS, layanan pendidikan dan pendapatan pengelolaan dan BLU.

“Pendapatan BLU pengelola dana, khususnya pendapatan pungutan ekspor sawit mengalami perlambatan 18,6% year on year,” pungkas Anggito.

Editor: Prisma Ardianto (ardiantoprisma@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Sumber: Kompas.com | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri bakal meluncurkan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) elektronik mulai 2025.

BPKB elektronik adalah buku identitas kendaraan bermotor yang dilengkapi dengan chip. Dokumen ini akan menggantikan buku BPKB yang sebelumnya berbentuk buku konvensional.

Direktur Registrasi dan Identifikasi (Dirregident) Korlantas Polri Brigjen Pol Yusri Yunus mengatakan, BPKB elektronik saat ini masih dalam tahap uji coba yang diterapkan di Polda Metro Jaya dan Polda Sumatera Utara.

"Nanti targetnya per 2025 mulai berlaku, karena kita habiskan dulu stok BPKB yang lama. Nanti baru pakai yang baru (BPKN elektronik)," kata Yusri, saat dikonfirmasi Kompas.com, Rabu (23/10/2024).

Adapun penerapan BPKB elektronik akan dilakukan secara menyeluruh dan bertahap.

Lantas, apakah ada penyesuaian bagi pemilik BPKB lama?

Penjelasan Korlantas

Yusri mengatakan, pada saat BPKB elektronik mulai diterapkan, bukan berarti BPKB lama dalam bentuk buku konvensional tidak berlaku.

Dia memastikan, pemilik BPKB lama masih bisa menggunakan dokumen tersebut untuk berbagai keperluan, seperti membayar pajak 5 tahunan. Artinya, pemilik kendaraan tidak perlu melakukan penyesuaian atau penggantian dari BPKB lama ke BPKB elektronik. "

Apakah BPKB yang lama masih berlaku?

"Masih berlaku," kata dia.

Yusri menjelaskan, nantinya pemilik kendaraan akan mendapat BPKB versi baru, yaitu dalam bentuk elektronik saat mengurus balik nama kendaraan atau membeli kendaraan baru pada saat BPKB elektronik sudah diterapkan.

Penerapan menyesuaikan PNBP

Sementara itu, Kasubdit BPKB Ditregiddent Korlantas Polri Kombes Pol Sumardji mengatakan, pelaksanaan BPKB elektronik nantinya akan menyesuaikan dengan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Hal ini karena komponen yang dibutuhkan memiliki biaya yang cukup tinggi.

“Ke depan kita akan menyesuaikan dengan PNPB karena itu komponennya cukup mahal, sehingga kalau itu harus diganti semua dengan elektronik secara otomatis PNBP-nya juga harus berubah,” kata Kombes Pol Sumardji, dikutip dari Media Hub Polri.

Untuk mempercepat pelaksanaannya, Sumardji melakukan sosialisasi dengan mengadakan Pelatihan dan Sertifikasi BPKB pada 15-27 Oktober 2024.

Melalui pelatihan ini, diharapkan para anggota dapat mengimplementasikan pengetahuan yang diperoleh ke wilayah masing-masing.

Sehingga bisa mempercepat proses pelayanan publik serta meningkatkan transparansi dalam pengelolaan registrasi kendaraan bermotor.

“Setelah kawan-kawan semua menjalankan sertifikasi dan meningkatan kompetensi ini diharapkan bisa diterapkan di masyarakat di loket-loket pelayanan yang ada pelayanan BPKB, di semua unit pelayanan BPKB anggota menjalankan sesuai dengan ilmu yang didapatkan,” ungkapnya.

Dikutip dari Kompas.com (2023), BPKB elektronik dilengkapi dengan teknologi chip, arsip digital, dan aplikasi.

Bentuknya hampir mirip dengan paspor elektronik dibandingkan KTP atau SIM.

Chip tersebut berfungsi sebagai tempat penyimpanan data kendaraan sehingga semua data akan tersimpan lebih rapi.

Selain itu, BPKB elektronik akan terintegrasi dengan single data Korlantas Polri serta stakeholder terkait, seperti finance, bank, dan pegadaian.

BPKB elektronik memiliki keunggulan dari segi pengurusan administrasi kendaraan yang lebih singkat. Misalnya, pengurusan mutasi kendaraan bisa selesai dengan cepat, yakni 1 hari kerja.

Hal tersebut mempersingkat waktu dibanding sebelumnya yang bisa mencapai 1-2 bulan.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "BPKB Elektronik Diterapkan mulai 2025, Apakah BPKB Lama Masih Berlaku?"

Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Pemerintah melalui Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) akan mulai mengkaji pemungutan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari sektor game atau gim.

Menparekraf Sandiaga Uno mengatakan kebijakan tersebut akan dikaji Kemenparekraf bersama Kementerian Keuangan (Kemenkeu) serta Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo).

"Kalau kita lihat sekarang, ini sumbangan PNBP-nya sangat besar. Ini akan kita dorong ke Kemenkeu karena per hari ini belum ada optimalisasi PNBP dari sektor game," ujar Sandiaga dalam acara Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Tahun 2024 dan Percepatan Pengembangan Industri Gim Nasional, belum lama ini.

Sandiaga menyebut, potensi PNBP dari industri tersebutsangat besar. Oleh karena itu, dirinya juga mendorong Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dan asosiasi/industri agar berkoordinasi dengan Kemenkeu terkait penyusunan skema komersialisasi asset store melalui PNBP.

"Kita akan menyusun kajian potensi PNBP dari sektor game ini karena kalau kita lihat jumlahnya US$ 2 miliar hingga US$ 3 miliar sekarang ini sumbangan PNBP-nya sangart besar," katanya.

Sandiaga melihat, pasar gim global akan terus mengalami kenaikan pangsa pasar hingga US$ 504,28 miliar pada 2030 mendatang. Jumlah tersebut mengalami peningkatan sebesar 69,7% dibandingkan pasar gim pada 2024.

Hanya saja, permasahan utamanya adalah ekosistem gim saat ini masih dikuasai oleh gim asing sebesar 99,5%, sedangkan gim lokal hanya menguasai 0,5%.

Oleh karena itu, implementasi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 19 Tahun 2024 diperlukan untuk mendorong penguatan ekosistem gim lokal menguasai 70% pasar dalam negeri, meningkatkan pemanfaatan gim lokal oleh K/L, pemerintah daerah (pemda), BUMN, BUMD dan institusi pendidikan.

Dalam laporan Outlook Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Indonesia 2023/2024, pertumbuhan sektor games di Indonesia bergerak secara positif.

Hal ini dapat dilihat dari beberapa games lokal Indonesia yang berhasil mencapai pendapatan yang baik pada tahun 2023. Beberapa games lokal buatan Indonesia seperti Coral Island, Potion Permit, A Space For Unbound, Coffee Talk Episode 2 : Hibiscus & Butterfly berhasil terjual 30 ribu hingga 150 ribu copy dengan gross revenue pendapatan rata - rata diatas US$ 400 ribu dollar hingga US$ 3,2 juta.

Reporter: Lailatul Anisah | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Presdien Terpilih Prabowo Subianto akan membentuk Kementerian Penerimaan Negara dalam susunan kabinetnya mendatang.

Wakil Ketua Dewan Pembina Gerindra, Hasim Djojohadikusumo, mengatakan kementerian ini dibentuk untuk memaksimalkan pendapatan negara. Pihaknya juga manargetkan rasio penerimaan negara bisa meningkat menjadi 23% dari yang saat ini 12% selama lima tahun kepemimpinan Prabowo.

"Menterinya ini sudah ada, di situ juga jelas bahwa Prabowo-Gibran akan menuju penerimaan negara bisa 23% dari PDB," kata Hasyim dalam acara Diskusi Ekonomi Pengusaha Internasional Senior Kadin Indonesia di Menara Kadin, Jakarta, Senin (7/10).

Walau target penerimaan negara ditingkatkan, Prabowo memastikan tak ada peningkatan pajak bagi pelaku usaha ke depanya.

Bahkan menurutnya pemerintah Prabowo bahkan ke depan siap menurunkan tarif pajak badan dari yang saat ini sebesar 22% menjadi hanya sebesar 20% mendekati tarif yang ditetapkan di Singapura maupun Hong Kong.

"Ini yang saya mau tegaskan supaya teman-teman pengusaha untuk pajak tidak cemas, tidak ada kenaikan tarif pajak, tapi pemerintah ingin yang semua wajib pajak bayar pajak," ungkap Hashim.

Hasyim menjelaskan, peningkatan penerimaan pajak ke depan akan dikejar dari sumber-sumber kebocoran penerimaan negara selama ini terjadi. Menurutnya, Prabowo akan memperluas objek perpajakan sehingga semua orang wajib pajak harus membayar kewajibannya.

Selain itu, penegakan aturan di bidang perpajakan juga akan diperkuat. Sehingga, Hasyim memastikan Indonesia bisa melampaui rasio penerimaan perpajakan di Kamboja yang sudah sebesar 18% dan bahkan Vietnam yang telah mencapai 23% dari produk domestik bruto (PDB) nya.

"Cara-caranya ada pakai AI pakai IT dan kita akan capai 23%, kita akan tunjukkan kepada Anda, Bank Dunia siap sedia bantu kita capai 18%, capai 23% kita tutup kebocoran-kebocoran dengan tidak menambah tarif pajak," tegasnya.

Terpisah, Pengamat Pajak Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Fajry Akbar menilai pembentukan Badan Penerimaan Negara (BPN) ini harus ideal agar output dari pembentukannya menjadi optimal bagi penerimaan negara.

Ia menyebutkan, BPN harus dapat menghilangkan atau mengurangi sebagian besar intervensi politik. Fajry berpendapat BPN harus menjadi sebuah lembaga yang independen dari tekanan atau intervensi politik.

"Ini terkait struktur organisasi, jangan sampai desain struktur organisasi BPN nantinya memberikan ruang bagi pihak eksternal baik itu pemerintah atau legislatif atau lainnya untuk melakukan intervensi atau campur tangan, ini menjadi poin yang sangat krusial sekali," ungkapnya.

Selain itu, Fajry mengatakan desain BPN yang baru harus dapat memberikan fleksibilitas dalam Sumber Daya Manusia (SDM). Artinya memberikan ruang sebesar-besarnya untuk merekrut SDM yang kompeten dan sesuai keahliannya serta merotasi atau bahkan mengganti SDM yang tidak sesuai, tidak perform, atau bahkan melakukan potensi fraud.

Kemudian BPN juga harus dapat memberikan peningkatan kapasitas dan fleksibilitas anggaran. Menurutnya pendanaan BPN haruslah kuat dan stabil.

"Selanjutnya, menurut Fajry BPN haruslah memberikan ruang bagi BPN untuk dapat beroperasi sesuai dengan business principle atau terlepas dan terbebas dari birokrasi pelayanan publik yang kaku," ujarnya.

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden terpilih Prabowo Subianto berencana membentuk Badan Penerimaan Negara yang akan menangani penerimaan negara. Badan ini akan menggabungkan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC) yang saat ini berada di bawah Kementerian Keuangan. Burhanuddin Abdullah, anggota Dewan Penasihat Prabowo, menyatakan bahwa pembentukan badan ini akan dimulai pada Januari 2025.

Selain itu, Prabowo juga akan melakukan transformasi di Kementerian BUMN. Burhanuddin menekankan perlunya perubahan kelembagaan, bisnis, dan manajemen agar kontribusi BUMN dapat ditingkatkan. Transformasi ini juga akan dimulai pada Januari 2025.

Badan Penerimaan Negara tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2025. Dalam draft awal RKP 2025 yang disusun oleh Kementerian PPN/Bappenas, lembaga ini disebut sebagai Badan Otorita Penerimaan Negara.

Pembentukan Badan Otorita Penerimaan Negara bertujuan untuk meningkatkan rasio penerimaan perpajakan menjadi 12 persen dari PDB pada 2025, naik dari 10,21 persen di tahun 2023.

“Peningkatan penerimaan perpajakan ditargetkan mencapai rasio 10-12 persen Produk Domestik Bruto atau PDB pada 2025, dengan melakukan reformasi kelembagaan perpajakan melalui pembentukan Badan Otorita Penerimaan Negara. Ini diharapkan dapat memperbaiki rasio pajak, sehingga APBN memiliki ruang belanja yang cukup untuk pembangunan demi mewujudkan visi Indonesia Emas 2045," sebagaimana tertulis dalam dokumen RKP 2025, Senin, 22 April 2024.

Selain itu, RKP 2025 juga menargetkan peningkatan rasio perpajakan melalui percepatan implementasi core tax system, optimalisasi pengelolaan data berbasis risiko, interoperabilitas data, serta penyesuaian sistem perpajakan agar lebih sesuai dengan struktur ekonomi.

Pada 2025, akan diperkuat ekstensifikasi pajak dan pengawasan terhadap Wajib Pajak High Wealth Individual, seiring dengan penegakan hukum yang adil melalui optimalisasi pengungkapan ketidakbenaran perbuatan dan pemanfaatan forensik digital.

Terakhir, insentif pajak yang lebih tepat sasaran akan diberikan untuk sektor-sektor prioritas seperti pertanian, manufaktur, pariwisata, serta usaha mikro, kecil, dan menengah.

Berdasarkan informasi yang beredar dalam beberapa bulan terakhir, Badan Penerimaan Negara akan dibentuk melalui penggabungan Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), serta beberapa unit eselon II di Direktorat Jenderal Anggaran yang selama ini bertanggung jawab atas penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Selain itu, Badan Kebijakan Fiskal, yang selama ini bertugas sebagai perencana anggaran, juga dikabarkan akan ikut bergabung ke dalam lembaga baru ini.

Jika konsep penggabungan ini terwujud, maka struktur kelembagaan akan mengalami perubahan signifikan. Posisi Kepala Badan Penerimaan Negara akan menggantikan dua jabatan eselon I yang sebelumnya dipegang oleh DJP dan DJBC. Kepala badan ini nantinya akan dibantu oleh puluhan deputi, yang berfungsi menggantikan beberapa direktur yang sebelumnya tersebar di berbagai direktorat jenderal. Perubahan ini akan memusatkan pengelolaan penerimaan negara, baik dari pajak maupun non-pajak, di bawah satu badan yang terintegrasi.

Saat ini, Ditjen Pajak dan Ditjen Bea-Cukai memiliki banyak kantor wilayah di seluruh Indonesia. Penggabungan ini diperkirakan akan merampingkan struktur organisasi di tingkat daerah, mempercepat proses administrasi, dan meningkatkan koordinasi antara berbagai unit yang terlibat dalam penerimaan negara.

MICHELLE GABRIELA I KORAN TEMPO

Reporter: Siti Masitoh | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID – ANYER. Pemerintah memperbolehkan ekspor pasir laut hasil sedimentasi. Izin tersebut diberikan setelah terbitnya aturan turunan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut. Yakni Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 20 tahun 2024 dan Permendag Nomor 21 Tahun 2024.

Direktur Penerimaan Bukan Pajak Kementerian/Lembaga Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, Wawan Sunarjo menyampaikan, pihaknya belum memperhitungkan potensi penerimaan negara yang dihasilkan dari ekspor pasir laut tersebut.

“Untuk pasir laut baru ada PP-nya saja, sehingga di 2025 belum ada targetnya. Berapa sih sebetulnya? kami nggak berani ngomong," tutur Wawan dalam dalam Media Gathering, Kamis (26/9).

Meski begitu, Ia mencontohkan, bila mengacu pada harga patokan pemanfaatan pasir laut berdasarkan pada Keputusan Menteri (Kepmen) Kelautan dan Perikanan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Kepmen Kelautan dan Perikanan Nomor 82 Tahun 2021 tentang Harga Patokan Pasir Laut dalam Perhitungan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Pemanfaatan pasir laut dalam negeri dipatok sebesar Rp 93.000 per m3. Sedangkan pemanfaatan pasir laut luar negeri Rp 186.000 per m3.

Misalnya pada 2025 target pasir yang diekspor sebesar 50 juta per meter kubik, maka bila tarif harga patokan pasir (HPP) sebesar 30% hingga 35%, hitungan kasarnya penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang diperoleh dari ekspor pasir laut akan mencapai Rp 2,5 triliun.

Meski begitu, Wawan belum bisa memastikan kapan kebijakan ini akan diberlakukan. Mengingat tidak mudah untuk melakukan eksplorasi pasir laut.

Hal ini karena Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menilai perlu adanya kajian dan penelitian yang mendalam mengenai dampak terburuk dari adanya ekspor tersebut.

"Menurut KKP sebelum eksplorasi sedimen perlu penelitian terlebih dahulu, karena khawatir ada mineral. Kalau ada mineral kan enggak boleh,” imbuhnya.

Reporter: Diki Mardiansyah | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia menekankan pentingnya pengelolaan tambang secara berkelanjutan. Ia mengingatkan pentingnya keseimbangan antara profit dan tanggung jawab terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar.

"Mineral dan batubara adalah salah satu komoditas unggulan ekspor Indonesia. Sekalipun di dunia global sekarang sedang berbicara tentang energi baru terbarukan, ekspor batubara Indonesia tetap salah satu yang terbesar, hampir 600 juta ton. Tetapi kita tidak boleh terlena, karena kita sudah punya target tahun 2060 Net Zero Emission," ujar Bahlil saat membuka Good Mining Practice (GMP) Award 2024 yang dikutip dari keterangan tertulis, Kamis (26/9).

Bahlil juga menyampaikan capaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sektor pertambangan hingga September 2024 telah mencapai 87,5%.

"Saya juga bersyukur kepada Tuhan bahwa hari ini target daripada realisasi PNPB kita sudah mencapai 87,5% sampai dengan September. Mudah-mudahan bisa tercapai sesuai dengan target yang ada," kata Bahlil.

Terkait Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB), Bahlil menekankan pentingnya pengelolaan yang bijak agar keseimbangan antara suplai dan permintaan tetap terkendali.

Ia mengingatkan bahwa jika suplai terlalu banyak sementara permintaan menurun, hal tersebut dapat menyebabkan harga menjadi tidak terjangkau. Oleh karena itu, pengelolaan harus dilakukan dengan asas transparansi untuk menjaga stabilitas.

Selain itu Bahlil juga menekankan pentingnya kolaborasi antara perusahaan tambang lokal dengan investor asing dalam pengelolaan smelter.

"Smelter-smelter yang ada, baik dari Eropa, Korea, Jepang, maupun China, harus mampu berkolaborasi dengan teman-teman yang punya IUP di sini," ujarnya.

Bahlil juga menyoroti pentingnya pengelolaan pasca tambang yang berorientasi pada kepentingan masyarakat. Pasca tambang itu penting, rakyat juga harus diperhatikan.

"Untung besar itu penting, tapi rakyat juga harus diperhatikan. Jangan sampai masyarakat tambang itu susah," pungkasnya.

KOMPAS.com - Badan Kepegawaian Negara (BKN) melakukan perubahan terhadap ketentuan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang mulai diberlakukan tahun ini.

Ketentuan PNBP BKN yang sebelumnya diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2016, mengalami perubahan yang diatur dalam ketentuan baru yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2024 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP yang berlaku pada BKN.

Sementara itu, tata cara dan mekanisme teknisnya telah diatur melalui Peraturan BKN Nomor 3 Tahun 2024.

Plt. Kepala BKN Haryomo Dwi Putranto mengatakan, kontribusi BKN kepada negara melalui PNBP diperoleh melalui tiga unit yang melakukan pengelolaan PNBP.

Yaitu Pusat Pengembangan Sistem Seleksi (PPSS); Pusat Penilaian Kompetensi ASN (Puspenkom ASN); dan Pusat Pengembangan Kepegawaian ASN (Pusbangpeg ASN).

“PNBP sendiri merupakan salah satu penunjang pemanfaatan pembangunan untuk pelayanan masyarakat yang diperoleh dari pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan atas manfaat layanan,” kata Haryomo dalam keterangan resmi yang dikutip Kompas.com, Selasa (30/7/2024).

Sekretaris Utama BKN Imas Sukmariah menyampaikan, ketentuan terbaru ini merupakan pembaharuan tarif PNBP yang telah disesuaikan dengan tetap memerhatikan beberapa hal.

Tarif baru PNBP disesuaikan berdasarkan karakteristik masing-masing objek PNBP, prinsip keadilan, menjaga kualitas layanan pada masyarakat, dan dampak terhadap masyarakat, serta aspek keadilan.

Secara terpisah, Kasubdit Potensi, Penerimaan, dan Pengawasan KL III Anas Fazri menyebutkan bahwa pemberlakuan tarif baru PBNP BKN berlaku untuk seleksi yang menggunakan fasilitas CAT pada seleksi sekolah kedinasan; seleksi pengembangan karier; dan seleksi selain ASN.

“Perubahan tarif PNBP BKN tahun ini dilakukan, salah satunya setelah adanya pembahasan dengan 8 (delapan) instansi yang menaungi sekolah kedinasan, termasuk dengan penyebaran survei kenaikan tarif CAT kepada peserta sekolah kedinasan,” papar Anas.

Lebih lanjut, merujuk Peraturan BKN Nomor 3 Tahun 2024, pemberlakuan tarif hingga Rp. 0, berlaku apabila peserta berasal dari daerah yang masuk dalam kategori daerah tertinggal dan keluarga tidak mampu.

Untuk ketentuan lebih lanjut mengenai tarif PNBP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Informasi selengkapnya mengenai perubahan ketentuan tarif PNBP BKN tahun 2024 bisa diakses di sini.

KOMPAS.com - Badan Kepegawaian Negara (BKN) melakukan perubahan terhadap ketentuan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang mulai diberlakukan tahun ini.

Ketentuan PNBP BKN yang sebelumnya diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2016, mengalami perubahan yang diatur dalam ketentuan baru yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2024 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP yang berlaku pada BKN.

Sementara itu, tata cara dan mekanisme teknisnya telah diatur melalui Peraturan BKN Nomor 3 Tahun 2024.

Plt. Kepala BKN Haryomo Dwi Putranto mengatakan, kontribusi BKN kepada negara melalui PNBP diperoleh melalui tiga unit yang melakukan pengelolaan PNBP.

Yaitu Pusat Pengembangan Sistem Seleksi (PPSS); Pusat Penilaian Kompetensi ASN (Puspenkom ASN); dan Pusat Pengembangan Kepegawaian ASN (Pusbangpeg ASN).

“PNBP sendiri merupakan salah satu penunjang pemanfaatan pembangunan untuk pelayanan masyarakat yang diperoleh dari pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan atas manfaat layanan,” kata Haryomo dalam keterangan resmi yang dikutip Kompas.com, Selasa (30/7/2024).

Sekretaris Utama BKN Imas Sukmariah menyampaikan, ketentuan terbaru ini merupakan pembaharuan tarif PNBP yang telah disesuaikan dengan tetap memerhatikan beberapa hal.

Tarif baru PNBP disesuaikan berdasarkan karakteristik masing-masing objek PNBP, prinsip keadilan, menjaga kualitas layanan pada masyarakat, dan dampak terhadap masyarakat, serta aspek keadilan.

Secara terpisah, Kasubdit Potensi, Penerimaan, dan Pengawasan KL III Anas Fazri menyebutkan bahwa pemberlakuan tarif baru PBNP BKN berlaku untuk seleksi yang menggunakan fasilitas CAT pada seleksi sekolah kedinasan; seleksi pengembangan karier; dan seleksi selain ASN.

“Perubahan tarif PNBP BKN tahun ini dilakukan, salah satunya setelah adanya pembahasan dengan 8 (delapan) instansi yang menaungi sekolah kedinasan, termasuk dengan penyebaran survei kenaikan tarif CAT kepada peserta sekolah kedinasan,” papar Anas.

Lebih lanjut, merujuk Peraturan BKN Nomor 3 Tahun 2024, pemberlakuan tarif hingga Rp. 0, berlaku apabila peserta berasal dari daerah yang masuk dalam kategori daerah tertinggal dan keluarga tidak mampu.

Untuk ketentuan lebih lanjut mengenai tarif PNBP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Informasi selengkapnya mengenai perubahan ketentuan tarif PNBP BKN tahun 2024 bisa diakses di sini.

KOMPAS.com - Badan Kepegawaian Negara (BKN) melakukan perubahan terhadap ketentuan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang mulai diberlakukan tahun ini.

Ketentuan PNBP BKN yang sebelumnya diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2016, mengalami perubahan yang diatur dalam ketentuan baru yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2024 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP yang berlaku pada BKN.

Sementara itu, tata cara dan mekanisme teknisnya telah diatur melalui Peraturan BKN Nomor 3 Tahun 2024.

Plt. Kepala BKN Haryomo Dwi Putranto mengatakan, kontribusi BKN kepada negara melalui PNBP diperoleh melalui tiga unit yang melakukan pengelolaan PNBP.

Yaitu Pusat Pengembangan Sistem Seleksi (PPSS); Pusat Penilaian Kompetensi ASN (Puspenkom ASN); dan Pusat Pengembangan Kepegawaian ASN (Pusbangpeg ASN).

“PNBP sendiri merupakan salah satu penunjang pemanfaatan pembangunan untuk pelayanan masyarakat yang diperoleh dari pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan atas manfaat layanan,” kata Haryomo dalam keterangan resmi yang dikutip Kompas.com, Selasa (30/7/2024).

Sekretaris Utama BKN Imas Sukmariah menyampaikan, ketentuan terbaru ini merupakan pembaharuan tarif PNBP yang telah disesuaikan dengan tetap memerhatikan beberapa hal.

Tarif baru PNBP disesuaikan berdasarkan karakteristik masing-masing objek PNBP, prinsip keadilan, menjaga kualitas layanan pada masyarakat, dan dampak terhadap masyarakat, serta aspek keadilan.

Secara terpisah, Kasubdit Potensi, Penerimaan, dan Pengawasan KL III Anas Fazri menyebutkan bahwa pemberlakuan tarif baru PBNP BKN berlaku untuk seleksi yang menggunakan fasilitas CAT pada seleksi sekolah kedinasan; seleksi pengembangan karier; dan seleksi selain ASN.

“Perubahan tarif PNBP BKN tahun ini dilakukan, salah satunya setelah adanya pembahasan dengan 8 (delapan) instansi yang menaungi sekolah kedinasan, termasuk dengan penyebaran survei kenaikan tarif CAT kepada peserta sekolah kedinasan,” papar Anas.

Lebih lanjut, merujuk Peraturan BKN Nomor 3 Tahun 2024, pemberlakuan tarif hingga Rp. 0, berlaku apabila peserta berasal dari daerah yang masuk dalam kategori daerah tertinggal dan keluarga tidak mampu.

Untuk ketentuan lebih lanjut mengenai tarif PNBP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Informasi selengkapnya mengenai perubahan ketentuan tarif PNBP BKN tahun 2024 bisa diakses di sini.