Jakarta (ANTARA) - Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika Prabunindya Revta Revolusi, menegaskan aplikasi Temu tidak patuh dengan regulasi di Indonesia dan mengancam keberlangsungan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).

“Untuk aplikasi Temu, dari sisi bisnis modelnya, jelas tidak patuh dengan regulasi yang ada di Indonesia, baik dari sisi perdagangan maupun ekosistem UMKM yang harus kita lindungi dan jaga,” ujar Prabu dalam rilis pers, Senin.

Dia menjelaskan aplikasi Temu menghubungkan langsung produk dari pabrik ke konsumen, yang memungkinkan terjadinya predatory pricing atau jual rugi. Hal itu dianggap sangat berbahaya bagi UMKM lokal.

Menurut dia jika produk asing masuk dengan harga yang jauh lebih murah dari produk UMKM, konsumen pasti akan memilih yang lebih murah. Hal itu membuat UMKM akan sulit bersaing.

Dia menilai bahwa kehadiran aplikasi semacam itu dapat merusak ekosistem bisnis UMKM, terutama ketika harga produk asing sangat rendah dan mengancam keberlangsungan usaha kecil.

Oleh karena itu, pemerintah mengambil tindakan tegas untuk melindungi UMKM dalam negeri. Pemerintah melalui Kementerian Kominfo telah memblokir aplikasi tersebut.

Selain ancaman terhadap UMKM, Prabu juga menegaskan bahwa aplikasi Temu belum terdaftar sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) di Indonesia.

“Ketika belum terdaftar sebagai PSE, potensi diblokirnya sangat terbuka lebar,” tegas Prabu.

Kementerian Kominfo juga mengamati bahwa lalu lintas pengguna aplikasi ini di Indonesia masih sangat rendah. Namun, jika ada peningkatan dan dampak yang signifikan, Kementerian Kominfo akan segera mengambil tindakan.

Prabu juga menyoroti aspek perlindungan konsumen. Produk-produk yang dijual melalui Temu dinilai tidak terjamin kualitasnya, terutama karena belum patuh dengan regulasi yang ada di Indonesia.

“Ketika harga produk sangat murah, kualitasnya tidak bisa dijamin. Ini berbahaya bagi konsumen,” jelasnya.

Untuk memastikan keamanan konsumen, Kementerian Kominfo berkoordinasi dengan Kementerian terkait, seperti Kementerian UKM dan Kementerian Perdagangan guna menilai potensi ancaman dari PSE yang belum patuh dengan aturan.

Prabu menyatakan langkah pemblokiran dilakukan karena TEMU tidak mendaftarkan diri sebagai PSE di Indonesia. Proses registrasi PSE sendiri dinilai mudah, namun hingga kini belum ada tanda-tanda dari TEMU untuk patuh.

“Jika PSE tidak patuh, apalagi beroperasi ilegal tanpa melalui bea cukai, jelas kami harus bertindak untuk melindungi kepentingan UMKM dan konsumen di Indonesia,” kata Prabu.

Kementerian Kominfo akan terus mengkaji aplikasi itu berdasarkan parameter legalitas, lalu lintas pengguna, dan keamanan data.

“Kami akan tegas memblokir aplikasi yang tidak comply dengan regulasi Indonesia,” tuturnya.

Prabu menambahkan bahwa pihaknya sangat terbuka dengan kolaborasi dan sinergi berbagai pihak untuk memastikan dunia digitalisasi di Indonesia tetap sesuai aturan.

Oleh karena itu, siapa pun jika menemukan aplikasi-aplikasi illegal bisa melaporkan langsung ke Kementerian Kominfo atau saluran-saluran pengaduan lainnya lintas pemangku kepentingan untuk segera ditindaklanjuti.

Sebelumnya Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi memastikan Kementerian Kominfo sudah memblokir aplikasi Temu karena tidak terdaftar sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) di Indonesia.

“Kami men-take down Temu sebagai respons cepat keresahan masyarakat, terutama para pelaku UMKM. Apalagi, Temu tidak terdaftar sebagai PSE, saat ini sudah tidak bisa digunakan di
Indonesia,” kata Budi Arie.

Menurutnya Kementerian Kominfo bergerak cepat melakukan pemblokiran demi melindungi para pelaku UMKM dalam negeri dari serbuan produk asing. Saat ini, produk asing mengancam produk UMKM baik melalui penjualan daring maupun luring.

Pewarta: Fathur Rochman
Editor: Zita Meirina
Copyright © ANTARA 2024

Aplikasi Temu telah resmi diblokir oleh Kominfo. Pemerintah juga telah bersurat ke Google untuk penghapusan aplikasi asal China ini.

"Iya sudah bersurat ke playstore juga ke apps store. Seperti dijelaskan oleh Pak Menteri, blokir Temu itu guna menyelamatkan produk lokal, produk UMKM kita," kata Wamenkominfo Nezar Patria saat ditemui wartawan di UGM, Jumat (11/10/2024).

Saat ini, kata Nezar, pemerintah masih menunggu sikap Google terkait permintaan tersebut.

"Ya kita tunggu respons Google. Ya kita masih menunggu," ujarnya.

Nezar melanjutkan, pemblokiran dilakukan untuk menciptakan iklim transaksi yang sehat. Sebab, aplikasi Temu ini menjual barang langsung dari pabrik sehingga harga yang ditawarkan lebih murah.

"Jadi itu dilakukan agar adanya transaksi yang lebih sehat. Karena selama ini di Temu kenali bahwa Temu ini langsung dari pabrik jualnya ke konsumen. Sehingga dia bisa memberikan harga yang sangat murah yang membuat produk-produk lokal yang sejenis tidak bisa bersaing," ujarnya.

Dengan diblokirnya Temu, Nezar berharap ada iklim persaingan usaha yang lebih sehat.

"Oleh karena itu kita mengingat daya tahan dari produk-produk lokal kita bersaing dengan global sehingga kita menginginkan persaingan produk yang lebih sehat, dan temu ini kelihatannya tidak mendukung iklim persaingan sehat," bebernya.

Dilansir detikNews, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi mengatakan Kementerian Kominfo memblokir aplikasi Temu karena tidak terdaftar sebagai penyelenggara sistem elektronik (PSE) di Indonesia. Aplikasi tersebut sempat viral karena dinilai dapat merugikan UMKM.

"Kami men-take down Temu sebagai respons cepat keresahan masyarakat, terutama para pelaku UMKM. Apalagi Temu tidak terdaftar sebagai PSE," kata Menkominfo Budi Arie Setiadi, berdasarkan keterangan tertulisnya, Rabu, (9/10).

Pemblokiran itu dilakukan demi melindungi para pelaku UMKM dalam negeri dari serbuan produk asing. Saat ini produk asing mengancam produk UMKM, baik melalui penjualan daring maupun luring.

Singgung Upskilling Talenta Digital, Wamenkominfo Ungkit Kasus PDNS

Singgung Upskilling Talenta Digital, Wamenkominfo Ungkit Kasus PDNS

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi memastikan proses penghapusan aplikasi Temu di Appstore dan Play Store masih berjalan, sehingga masih dapat ditemukan toko aplikasi.

Budi Arie membenarkan bahwa aplikasi Temu masih terdapat di Appstore dan Playstore meski sudah diblokir. Namun, saat ini aplikasi tersebut tidak bisa melakukan transaksi dan hanya menampilkan display saja.

“Jadi cuma display aja. Begitu mau register, mau transaksi, sudah tidak bisa,” kata Budi saat ditemui di Kemenkominfo, Kamis (10/10/2024).

Untuk penghapusan Temu dari Appstore dan Playstore, Budi menyampaikan bahwa pihaknya sudah mengirimkan pengajuan penghapusan Temu sedari hari lalu atau Kamis (9/10/2024).

Saat ini, pihak Kemenkominfo sedang menunggu respon dari pihak Appstore dan Playstore untuk menghapus Temu dari platform mereka.

“Yang penting kita udah tegas. Kita mengajukan pemblokiran dan surat kita secara resmi sudah disampaikan ke platform,” ujarnya.

Perlu diketahui, hingga Kamis 10 Oktober 2024, aplikasi Temu masih tersedia di toko aplikasi. Di PlayStore, aplikasi Temu bahkan sudah didownload 100 ribu kali.

Sedangkan di AppStore tercatat aplikasi Temu sudah mendapatkan rating 4.6 yang artinya bagus sekali.

Aplikasi Temu merupakan marketplace asal China yang menawarkan berbagai barang yang sangat murah. Apapun barang bisa ditemukan di aplikasi ini.

Temu dianggap berbahaya bagi UMKM Indonesia karena aplikasi tersebut memfasilitasi transaksi langsung antara pabrik di China dengan konsumen negara tujuan.

Platform ini memiliki konsep menjual barang langsung dari pabrik ke konsumen tanpa adanya seller, reseller, dropshipper maupun afiliator sehingga tidak ada komisi berjenjang.

Selain itu, produk yang ada dijual dengan harga yang sangat murah lantaran adanya subsidi yang diberikan platform.

Temu sendiri sudah masuk ke sejumlah negara seperti Amerika Serikat (AS) dan Eropa, bahkan mulai berekspansi ke kawasan Asia Tenggara seperti Thailand dan Malaysia.

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi mengungkap pihaknya telah mengajukan penghapusan aplikasi Temu dari Google Playstore dan Appstore.

Menurut Budi pihaknya sudahmengajukan surat resmi ke Google dan Apple untuk menghapus aplikasi Temu dari Indonesia. Ia menegaskan pemerintah tegas melarang aplikasi Temu karena dianggap bakal mengancam pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

"Kita mengajukan pemblokiran dan surat kita secara resmi sudah disampaikan ke platform" kata Budi Arie di Kantor Kominfo, Jakarta, Kamis (10/10).

Budi menyebutkan Kominfo hanya bisa sebatas mengirimkan surat resmi ke kedua platform tersebut. Artinya Kominfo tidak berwenang untuktakedownTemu secara langsung dari Playstore dan Appstore.

"Pengajuannya sudah dari kita, eksekusinya dari aplikasi masing-masing (Playstore dan Appstore)." tutur Budi Arie.

Namun Budi Arie tidak menjelaskan kapan aplikasi Temu akan di takedown.

"Oh, ya nanti tunggu."

Pantauan CNNIndonesia.com, aplikasi tersebut memang masih tersedia di Playstore dan dapat diunduh secara gratis. Meskipun demikian, Budi Arie memastikan aplikasi dari China itu tidak bisa digunakan di Indonesia.

Aplikasi Temu membutuhkan email dan nomor handphone untuk registrasi, namun aplikasi tidak bisa digunakan di dalam negeri karena tidak menyediakan opsi nomor telepon bagi pengguna asal Indonesia.

"Tapi kita sudah meyakinkan bahwa enggak bisa diakses, udah enggak bisa, begitu mau register mau transaksi enggak bisa." ucap Budi Arie.

Budi Arie menjelaskan alasan pihaknya mengambil langkah ini adalah untuk melindungi UKMKM di Indonesia. Kominfo menegaskan tidak akan memberikan Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) untuk Temu karena dapat mengganggu ekosistem UMKM di Indonesia.

"Tetap kita enggak akan kasih mereka beroperasi, kita harus melindungi UMKM kita. Karena itu ada jutaan tenaga kerja," ucap dia.

Melansir dari laman resminya, Temu adalah platform e-commerce yang memungkinkan pembeli menelusuri dan membeli produk dari berbagai kategori yang terhubung langsung pada 80 pabrik di China.

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi menyebut alasan Kemenkominfo berencana memblokir aplikasi asal China Temu adalah untuk mencegah meningkatnya angka pemutusan hubungan kerja (PHK).

Budi mengatakan, dengan diblokirnya Temu bakal membuat Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) merasa terlindungi. Apalagi, dirinya menilai bahwa Temu melakukan penjualan dengan skema direct to costumer atau penjualan langsung dari pabrik kepada konsumen.

“Ini sangat berbahaya buat UMKM juga. Karena kita kan juga harus melindungi UMKM kita. Kalau tidak nanti PHK banyak,” kata Budi saat ditemui di kawasan Cawang, Rabu (9/10/2024).

Lebih lanjut, terkait dengan adanya rumor Temu yang akan mengakuisisi PT Bukalapak.com Tbk. (BUKA). Eks Ketua Projo ini menuturkan bahwa pihaknya bakal mendalami rumor tersebut.

Namun, dirinya memastikan bahwa Temu belum sama sekali masuk ke dalam penyelenggara sistem elektronik (PSE) di Kemenkominfo.

“Yang pasti, dia (Temu) belum daftar PSE ke Kominfo,” ujarnya.

Sebelumnya, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kemenkop UKM) menyatakan bahwa aplikasi e-commerce asal China, Temu sudah masuk ke Indonesia.

Staf Khusus Menteri Bidang Pemberdayaan Ekonomi Kreatif Kemenkop UKM Fiki Satari menyatakan bahwa pihaknya akan segera bertemu dengan pihak Kementerian Perdagangan (Kemendag), Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) dan Kementerian Investasi.

"Minggu ini akan ada pertemuan lagi, karena [aplikasi] Temu hari ini sudah ada di App store dan Play store," ujar Fiki dalam forum redaktur di Kantor Kemenkop UKM, Jakarta, Senin (7/10/2024).

Laporan Momentum Work menyebut Temu sedang mengintai potensi cuan RI sebagai negara dengan populasi terpadat di Asia Tenggara serta menguasai hampir seluruh pasar e-commerce di kawasan.

“Meskipun pertumbuhan e-commerce di Indonesia tidak lagi secepat di Vietnam, Indonesia tetap menjadi pasar yang akan terus coba dibabat oleh Temu,” kata Tim Momentum Works Sabrina Chong dalam laporan itu, dikutip Selasa (8/10/2024).

Peluang aplikasi dagang-el buatan China itu beroperasi resmi di Tanah Air dianggap cukup besar. Berdasarkan isi laporan Momentum Works, hipotesis tersebut di atas cukup kuat jika belajar dari polemik TikTok Shop tahun lalu.

Sebagai konteks, pemerintah Indonesia mengeluarkan pernyataan tentang prohibisi terhadap Temu di Tanah Air sebagai upaya melindungi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) pada pekan lalu.

Hanya saja, larangan ini bukanlah hal yang saklek jika bercermin dari kontroversi pembatasan TikTok yang pada akhirnya dapat beroperasi setelah mengakuisisi pemain lokal Tokopedia hanya dalam kurun 2 bulan.

Kendati demikian, riset tersebut juga mempertimbangkan dinamika politik sebagai faktor penentu masuk atau tidaknya Temu ke dalam blantika pasar e-commerce di Indonesia.

“Kabinet Indonesia yang baru di bawah Presiden terpilih Prabowo Subianto akan dilantik pada akhir bulan ini. Kami mungkin akan mendapatkan kejelasan lebih lanjut mengenai potensi arah kebijakan pada saat itu,” ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah menegaskan akan memblokir platform e-commerce Temu guna melindungi UMKM di dalam negeri. Namun, berkaca pada kasus TikTok Shop - yang juga dianggap merugikan UMKM menurut Kemenkop UMKM - perizinan pada akhirnya tetap diberikan.

Momentum Works menyampaikan dalam laporan terbarunya bahwa Temu telah mendarat di Vietnam, dan 81 negara lainnya.

Temu, tulis laporan tersebut, sedang mengintai potensi cuan RI sebagai negara dengan populasi terpadat di Asia Tenggara serta menguasai hampir seluruh pasar e-commerce di kawasan.

Peluang aplikasi dagang-el buatan China itu beroperasi resmi di Tanah Air dianggap cukup besar. Berdasarkan isi laporan Momentum Works, hipotesis tersebut di atas cukup kuat jika belajar dari polemik TikTok Shop tahun lalu.

Sebagai konteks, pemerintah Indonesia mengeluarkan pernyataan tentang prohibisi terhadap Temu di Tanah Air sebagai upaya melindungi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) pada pekan lalu.

Hanya saja, larangan ini bukanlah hal yang saklek jika bercermin dari kontroversi pembatasan TikTok yang pada akhirnya dapat beroperasi setelah mengakuisisi pemain lokal Tokopedia hanya dalam kurun 2 bulan.

“Terkait dengan Indonesia yang kembali melarang Temu, kita tidak boleh lupa bahwa setahun yang lalu, negara itu juga melarang TikTok Shop. Kita semua tahu apa yang terjadi selanjutnya,” tulis Sabrina, dikutip (9/10/2024).

Riset tersebut juga mempertimbangkan dinamika politik sebagai faktor penentu masuk atau tidaknya Temu ke dalam blantika pasar e-commerce di Indonesia.

“Kabinet Indonesia yang baru di bawah Presiden terpilih Prabowo Subianto akan dilantik pada akhir bulan ini. Kami mungkin akan mendapatkan kejelasan lebih lanjut mengenai potensi arah kebijakan pada saat itu,” ujarnya.

Temu bisa dibilang agresif dalam melakukan ekspansi bisnis. Baru-baru ini, e-commerce asal China itu melancarkan operasi di Vietnam dan Brunei, sehingga menggenapkan jumlah pasarnya di Asia Tenggara menjadi 5 negara.

Selain Vietnam dan Brunei, aplikasi tersebut sudah terlebih dahulu hadir di Filipina, Malaysia, dan Thailand dalam rentang kurang dari 2 tahun. Total, Temu sudah beroperasi di 82 negara sampai dengan 7 Oktober 2024.

Era Bakar Duit Kembali

Di sisi lain, kehadiran aplikasi Temu dinilai akan membawa Shopee dan Tokopedia (TikTok Shop) ke era bakar uang. Temu berpotensi menggelontorkan barang-barang dengan harga sangat terjangkau untuk mengambil pasar Indonesia yang sensitif harga.

Temu merupakan aplikasi e-commerce yang menawarkan barang-barang dagangan dengan potongan dan harga besar.

Aplikasi ini memang sekilas mirip dengan Shopee, maupun TikTok Shop. Namun yang berbeda, Temu secara langsung terhubung dengan 80 pabrik di China yang bisa menyalurkan langsung produknya ke konsumen di seluruh dunia.

Direktur Ekonomi Digital Celios Nailul Huda mengatakan pasar e-commerce Indonesia yang sangat ketat menyebabkan strategi bakar uang masih menjadi dominan. Masyarakat Indonesia masih price oriented consumer. Harga menjadi faktor penting untuk mengambil pasar Indonesia.

Temu, menurutnya, akan menerapkan strategi yang sama seperti di Amerika Serikat saat mereka masuk ke Indonesia. Temu akan menjadi pesaing kuat bagi Tokopedia, TikTok dan Shopee seperti Temu bersaing dengan Amazon di AS.

“Jadi memang pendanaan akan sangat menjadi kekuatan utama mereka bersaing. Maka Shopee dan Tokopedia-TikTok masih akan cukup mendominasi jika Temu tidak mengeluarkan pendanaan besar untuk bikin promo dan sebagainya. Kecuali Temu juga langsung tune-in dengan dana yang besar,” kata Huda kepada Bisnis, Selasa (8/10/2024).

Diketahui, laporan Momentum Works menyebutkan pada 2023, Shopee menguasai pasar RI dengan total kontribusi Gross Merchandise Value (GMV) US$21,52 miliar atau 40% dari total GMV Indonesia. Sementara itu GMV Tokopedia 30%, TikTok Shop 9% dan Bukalapak 11%. Dengan hadirnya Temu, maka kontribusi GMV berpeluang berubah.

Huda menuturkan e-commerce di Indonesia memiliki prospek yang masih cukup positif meskipun tidak sebesar perkiraan awal. Bank Indonesia sempat mencatat target transaksi ecommerce tidak tercapai dan lebih lambat dari tahun lalu.

“Namun di satu sisi, pangsa pasar kita diincar oleh salah satu ecommerce China yang lagi hype, Temu. Mereka tidak mungkin kalau tidak melihat prospek pangsa pasar kita sebelum mereka berniat masuk ke Indonesia,” kata Huda.

Sementara itu, Ketua Umum Idiec Tesar M. Sandikapura menilai kehadiran Temu belum tentu membuat UMKM menderita. Temu berpeluang menggandeng pemain lokal sehingga UMKM tidak terlalu dirugikan.

Di sisi lain, dia mempertanyakan barang-barang yang dijual di e-commerce eksisting seperti Lazada, TikTok, dan Shopee. Menurutnya masih ada barang yang dijual di platform tersebut, yang berasal dari luar negeri

“Mengenai dampak ke persaingan bisnis, tidak terlalu signifikan selama Temu menjual barang dengan harga murah,” kata Tesar.