SOLO, investor.id – Presiden terpilih Prabowo Subianto menemui Presiden Joko Widodo (Jokowi) di kediaman Jokowi, Sumber, Banjarsari, Solo, Minggu (13/10/2024). Pertemuan dilakukan secara tertutup hampir selama dua jam.

Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming membenarkan adanya pertemuan tersebut.

"Lha iya iki aku ndang mulih, ndang mulih (Iya ini aku segera pulang, segera pulang)," kata Gibran Rakabuming Raka, ditanya wartawan soal rencana pertemuan Jokowi dengan Prabowo Subianto di Solo, Minggu (13/10/2024).

Rombongan Prabowo dan Gibran lalu menuju kediaman Jokowi dan tiba pukul 14.15 WIB.

Keduanya datang mengendarai mobil Alphard berwarna putih. Gibran nampak melambaikan tangan kepada awak media saat menuju gang Kutai Utara, rumahnya.

Pertemuan Prabowo dan Jokowi digelar secara tertutup dan keduanya bertemu hampir satu setengah jam. Pada pukul 15.40 WIB Prabowo Subianto meninggalkan kediaman Jokowi.

Saat beranjak dari kediaman Jokowi, Prabowo kembali mengendarai Alphard putih dan melambaikan tangan kepada awak media. 

Sementara, Gibran tak begitu terlihat apakah ikut mengantar Prabowo ke bandara atau tidak. Namun sejumlah iring-iringan mobil tampak mengikuti mobil yang ditumpangi oleh Prabowo.

Menurut informasi, usai pertemuan Prabowo langsung menuju ke Bandara Adi Soemarmo, Solo untuk melanjutkan agendanya. Sedangkan Jokowi rencananya akan kembali ke Jakarta pada sore ini.

Editor: Maswin (maswin.investorID@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, Investor.id –  Kolaborasi semua pihak, mulai dari pemerintah, swasta, hingga masyarakat dapat mempercepat transisi kendaraan listrik (EV) di Indonesia. Dengan cara ini, target penjualan motor dan mobil listrik pada 2030 bisa diraih.

Hal itu mencuat dalam pertemuan tertutup Accelerating Indonesia’s EV Transition yang digelar Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenkomarves), lembaga nirlaba global RMI (sebelumnya Rocky Mountain Institute), Enhancing Readiness for the Transition to Electric Vehicles (Entrev), The Indonesia Environment Fund (IEF), dan the Electric Mobility Ecosystem Association (AEML).

Acara ini mempertemukan para pemangku kepentingan utama untuk membahas strategi yang dapat dilakukan guna mempercepat penggunaan kendaraan listrik (EV) di Indonesia, seiring dengan progres negara menuju target ambisius untuk memiliki 13 juta kendaraan roda dua listrik (e-2W) dan 2 juta kendaraan roda empat listrik (e-4W) di jalan raya pada tahun 2030.

Lokakarya yang diselenggarakan bersamaan dengan Indonesia Sustainable Forum (ISF) ini membahas hambatan penting dalam penggunaan EV di Indonesia, termasuk pengembangan kebijakan, solusi pembiayaan, infrastruktur pengisian daya serta keterlibatan korporasi dan konsumen.

Melalui diskusi kolaboratif, para peserta mengidentifikasi langkah-langkah strategis untuk mempercepat transisi mobilitas listrik di negara ini yang selaras dengan strategi nasional dekarbonisasi sektor transportasi yang dipimpin oleh Kemenkomarves.

Rachmat Kaimuddin, Deputi Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Transportasi Kemenkomarves mengatakan, transisi kendaraan listrik Indonesia adalah peluang strategis bagi pertumbuhan ekonomi dan keamanan nasional. Indonesia menargetkan 13 juta motor listrik dan 2 juta mobil listrik pada tahun 2030.

"Untuk mewujudkan EV di Indonesia, kita perlu membuatnya tersedia, terjangkau serta menyediakan infrastruktur yang baik dan kendaraan yang andal," ungkap Rachmat Kaimuddin dalam keterangan resmi, Rabu (18/9/2024).

Hal ini, kata dia, akan berdampak positif pada kualitas udara, mengurangi emisi karbon dan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat secara luas.

Patrick Adhiatmaja, wakil ketua AEML mengatakan, transisi menuju mobilitas listrik membutuhkan kerja sama dari semua pemangku kepentingan,  termasuk pemerintah, mitra sektor swasta, mitra pembangunan dan masyarakat.

AEML, kata dia, berkomitmen untuk mendukung upaya kerja sama ini agar manfaat EV dapat diakui dan digunakan secara luas di seluruh Indonesia. Transisi ini sangat penting untuk mengurangi emisi dan mempromosikan mobilitas bersih, berkontribusi pada masa depan yang lebih berkelanjutan bagi semua.

Direktur Asia Tenggara RMI Wini Rizkiningayu menjelaskan, RMI mendukung transisi mobilitas bersih dan energi Indonesia yang akan berdampak signifikan pada kehidupan dan mata pencaharian. Melalui kolaborasi seperti lokakarya ini, RMI bergarap dapat membantu memastikan masa depan yang berkelanjutan dan nol karbon di seluruh sektor energi Indonesia.

Editor: Harso Kurniawan (harso@investor.co.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Bisnis.com, JAKARTA - Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri meminta agar sistem pemilu diubah dari proporsional terbuka menjadi proporsional tertutup.

Dengan demikian, masyarakat hanya akan mencoblos partai politik (parpol) dalam ajang pemilihan legislatif (pileg). Nantinya, parpol terpilih yang akan tentukan siapa kadernya yang akan duduk di kursi parlemen.

"Mohon beribu maaf, tolonglah saya itu ke KPU sudah dari kapan minta jangan proporsional terbuka, karena apa? Itu yang dijadikan itu menurut saya enggak jelas [kerja anggota dewan], bukan perintah partai," jelas Megawati dalam Mukernas Perindo di iNews Tower, Jakarta Pusat, Selasa (30/7/2024).

Presiden ke-5 RI ini menilai, dengan sistem proporsional terbuka, hanya calon anggota dewan yang banyak uang yang terpilih. Alhasil, calon anggota dewan pilihan utama partai malah sering gagal.

Oleh sebab itu, Megawati meminta partai politik tidak hanya mementingkan lolos ke parlemen namun juga kualitas parlemen. Jika anggota dewannya tidak berkualitas maka hanya berdampak negatif untuk kemajuan bangsa.

"Jadi mbok dipikirkan gitu loh, bukan hanya untuk jadi saja, harus punya kualitas. Bagaimana kita akan mengatakan hal-hal yang sangat urgen, urusan Republik ini, kalau kualitasnya saja begitu," katanya.

Sebagai informasi, pada akhir 2022 dan awal-awal 2023 menang sempat heboh wacana perubahan proporsional terbuka menjadi tertutup. Saat itu, aturan proporsional terbuka dalam UU No. 7/2017 tentang Pemilu digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK).

PDIP memang menjadi satu-satunya yang dukung wacana perubahan sistem proporsional terbuka menjadi tertutup itu. Sementara itu, delapan partai politik parlemen lainnya menyatakan penolakan atas wacana perubahan sistem pemilu tersebut.

MK sendiri pada akhirnya menolak gugatan perubahan sistem pemilu tersebut.

Bisnis.com, JAKARTA - Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri meminta agar sistem pemilu diubah dari proporsional terbuka menjadi proporsional tertutup.

Dengan demikian, masyarakat hanya akan mencoblos partai politik (parpol) dalam ajang pemilihan legislatif (pileg). Nantinya, parpol terpilih yang akan tentukan siapa kadernya yang akan duduk di kursi parlemen.

"Mohon beribu maaf, tolonglah saya itu ke KPU sudah dari kapan minta jangan proporsional terbuka, karena apa? Itu yang dijadikan itu menurut saya enggak jelas [kerja anggota dewan], bukan perintah partai," jelas Megawati dalam Mukernas Perindo di iNews Tower, Jakarta Pusat, Selasa (30/7/2024).

Presiden ke-5 RI ini menilai, dengan sistem proporsional terbuka, hanya calon anggota dewan yang banyak uang yang terpilih. Alhasil, calon anggota dewan pilihan utama partai malah sering gagal.

Oleh sebab itu, Megawati meminta partai politik tidak hanya mementingkan lolos ke parlemen namun juga kualitas parlemen. Jika anggota dewannya tidak berkualitas maka hanya berdampak negatif untuk kemajuan bangsa.

"Jadi mbok dipikirkan gitu loh, bukan hanya untuk jadi saja, harus punya kualitas. Bagaimana kita akan mengatakan hal-hal yang sangat urgen, urusan Republik ini, kalau kualitasnya saja begitu," katanya.

Sebagai informasi, pada akhir 2022 dan awal-awal 2023 menang sempat heboh wacana perubahan proporsional terbuka menjadi tertutup. Saat itu, aturan proporsional terbuka dalam UU No. 7/2017 tentang Pemilu digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK).

PDIP memang menjadi satu-satunya yang dukung wacana perubahan sistem proporsional terbuka menjadi tertutup itu. Sementara itu, delapan partai politik parlemen lainnya menyatakan penolakan atas wacana perubahan sistem pemilu tersebut.

MK sendiri pada akhirnya menolak gugatan perubahan sistem pemilu tersebut.