Gerakan Solidaritas Nasional (GSN) hari ini dideklarasikan di Indonesia Arena. Presiden Prabowo Subianto akan menjadi Ketua Pembina GSN.

Gerakan Solidaritas Nasional (GSN) merupakan sebuah paguyuban yang bersifat independen namun memiliki komitmen kuat untuk berperan aktif dalam mendukung kepemimpinan nasional, khususnya dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.

GSN diinisiasi oleh dari relawan dari Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran Rakabuming Raka pada saat Pemilu 2024. Rosan Roeslani yang sempat menjadi Ketua TKN kini memimpin inisiasi GSN.

Rosan juga saat ini merupakan bagian dari Kabinet Merah Putih pimpinan Presiden Prabowo Subianto sebagai Menteri Investasi dan Hilirisasi. Rosan nampak hadir dalam deklarasi yang dilakukan hari ini.

"Visi GSN adalah menjadi organisasi yang merekatkan seluruh rakyat Indonesia. Dengan cara menampung dan mewujudkan gagasan-gagasan besar menjadi solusi-solusi konkrit bagi kehidupan masyarakat dan kemajuan bangsa. Baik rakyat Indonesia di dalam negeri maupun yang menjadi diaspora di seluruh dunia," kata Rosan dalam keterangan resminya, Sabtu (2/11/2024).

Dari pantauan detikcom nampak sederet pesohor hadir dalam deklarasi GSN di Indonesia Arena GBK, Senayan, Jakarta Pusat. Jajaran menteri ekonomi Prabowo nampak hadir dalam deklarasi GSN.

Mulai dari Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Menko Pangan Zulkifli Hasan, dan Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan.

Kemudian, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, Menteri BUMN Erick Thohir, hingga Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono juga ikut hadir.

Beberapa pengusaha kawakan juga nampak hadir dalam deklarasi GSN. Nampak pendiri Bakrie Group Aburizal Bakrie, Ketum Kadin versi Munaslub Anindya Bakrie, hingga Bos Blue Bird Andrianto Djokosoetono hadir dalam deklarasi GSN.

Semua yang hadir nampak menggunakan baju berwarna biru muda mirip seperti yang digunakan Prabowo saat kampanye. Para menteri pun menggunakan baju biru-biru yang sama.

Wakil Ketua Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Budiman Sudjatmiko hadir di kediaman presiden terpilih Prabowo Subianto di tengah pemanggilan calon wakil menteri.

Usai bertemu Prabowo, Budiman mengatakan, dirinya mengaku diminta untuk memberantas kemiskinan.

"Pak Prabowo tadi mengatakan meminta saya agar saya menemani beliau secara reguler di kelompok istana untuk mengkoordinasikan bagaimana memberantas kemiskinan se-Indonesia," kata Budiman di Kertanegara Jakarta, Selasa (15/10/20å24).

Pada kesempatan itu, Budiman mengungkap, Prabowo akan membentuk instansi setingkat kementerian. Dia mengatakan, institusi itu bertugas untuk memberantas kemiskinan.

"Tapi insyallah, katanya beliau ya, suatu insititusi setingkat menteri," katanya.

"Saya belum dikasih tahu yang persis apa, tapi insyallah lembaga baru tapi yang tanggungjawabnya memberantas kemiskinan," tambahnya.

Simak Video: Prabowo Ajak Indonesia Bersatu Hilangkan Kemiskinan-Kelaparan

[Gambas:Video 20detik]

Tim Kampanye Nasional Pemilih Muda (TKN Fanta) Prabowo-Gibran bicara terkait dengan rencana perombakan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menjadi superholding berbentuk Badan BUMN.

Wakil Komandan TKN Fanta Anggawira mengatakan, hingga saat ini proses diskusi menyangkut rencana perombakan tersebut masih terus berjalan. Masih ada kemungkinan bahwa bentuknya masih tetap kementerian, sama seperti saat ini.

"Terakhir yang saya update kan memang ada tarik-menarik juga, walaupun memang dari awal kan sebenarnya ingin bergesernya ke superholding ya," kata Anggawira, ditemui di Menara Bank Mega, Jakarta, Senin (14/10/2024).

"Tapi kan kita nggak tahu ya, secara lebih strategisnya karena kan kementeriannya sudah ada, tapi mungkin fungsinya akan lebih sifatnya koordinatif saja gitu," sambungnya.

Meski demikian, ia memastikan bahwa fungsi kementerian/lembaga (KL) ini akan tetap berubah menjadi lebih koordinatif dengan perusahaan BUMN. Begitu pula dengan kementerian teknis juga akan terlibat dan punya wewenang lebih besar.

Ia pun mencontohkan, misalnya BUMN Karya yang menaungi bisnis konstruksi akan berkoordinasi lebih intensif dengan Kementerian Pekerjaan Umum (PU). Lalu ada BUMN di lingkup energi yang berkoordinasi dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

"Aku belum bisa pastikan (tetap jadi Kementerian BUMN). Tapi yang jelas kewenangan daripada kementerian teknis akan punya kewenangan yang lebih besar untuk bisa mengakselerasi supaya ada sinkronisasi program," ujarnya.

Anggawira mengatakan, di lingkup internal sendiri pihak sudah melakukan pembahasan mendalam terkait rencana perombakan tersebut. Rencana ini berdasarkan pada fungsi dari BUMN sebagai motor, tapi juga jangan sampai bertabrakan dengan pihak swasta.

"Jadi misalnya berulang kali Pak Prabowo sampaikan, ngapain BUMN punya hotel gitu loh, itu kan bukan main bisnis lagi atau punya rumah sakit, kalau memang udah bisa dikelola ini diserahkan kepada swasta dan harus ada pengelompokannya," kata dia.

Secara garis besar, pihaknya berharap agar nantinya perubahan dalam bentuk apapun di lingkup BUMN ini akan menjadikannya lebih efisien, tidak bertabrakan dengan pihak swasta. Hal ini berkaitan dengan konsepnya sebagai Indonesia Incorporated, BUMN harus masuk ke wilayah-wilayah yang pengusaha swasta belum bisa masuk.

"Jangan pengusaha swasta udah bisa masuk, BUMN-nya juga masuk juga. Jadi kan kita akan kalah bersaing dengan BUMN, karena BUMN kan walaupun bagaimana, uang negara, risiko dia kecil, dan juga ukuran-ukuran penilaian untuk para direksi BUMN, harusnya juga tidak semata-mata secara komersial, tapi juga ada penilaian lain dari PSO dan lain sebagainya," terangnya.

Di samping itu, rencana perombakan Kementerian BUMN sebagai superholding ini disebut juga akan turut merubah mekanisme pembagian dividen BUMN kepada negara. Anggawira mengatakan, skema pembagian dividen ini akan bergantung pada desain final perombakannya.

Bentuk superholding sendiri nantinya diharapkan kan membuat fokus perusahaan pelat merah menjadi dua bagian, yaitu pelayanan umum (public service obligation/PSO) dan mencari keuntungan.

"(Skema pembagian dividen) tergantung ini. Ini yang perlu kita perjelas, jadi memang yang akan ada fokus BUMN mana yang memang itu PSO dan mana yang memang hanya mencari keuntungan," ujar Anggawira.

Bisnis.com, JAKARTA - Bendahara Umum Partai Nasdem, Ahmad sahroni ditunjuk menjadi Ketua Tim Pemenangan Ridwan Kamil-Suswono di Pilkada Jakarta nanti.

Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Dasco Sufmi Ahmad tidak menjelaskan lebih rinci mengenai alasan Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus menunjuk Ahmad Sahroni jadi Ketua Tim Pemenangan Ridwan Kamil-Suswono di Pilkada Jakarta nanti.

"Gabungan Partai Koalisi dari KIM Plus telah menunjuk Ahmad Sahroni menjadi ketua tim pemenangan RK-Suswono di DKI Jakarta," tuturnya di Jakarta, Minggu (8/9/2024).

Berdasarkan catatan Bisnis, bakal calon gubernur Jakarta Ridwan Kamil mengaku kebingungan untuk menentukan nama-nama tim sukses dan pemenangan di Pilkada Jakarta 2024.

Pria yang ingin dipanggil Bang Emil tersebut mengatakan bahwa partai koalisi yang kini bergabung dengan dirinya cukup besar dan hal tersebut membuat dirinya bingung untuk memilih nama tim pemenangan di Pilkada Jakarta nanti.

Selain itu, nama-nama yang masuk ke tim pemenangan juga harus diterima Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus, tidak bisa ditentukan sendiri oleh dirinya.

"Jadi karena kita koalisinya agak besar jadi spek yang dicari itu yang diterima kan oleh koalisi yang besar, sehingga kelihatannya hanya internal saja," tuturnya di Jakarta, Kamis (5/9/2024).

Bisnis.com, JAKARTA - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mengungkapkan ribuan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih) terindikasi sebagai anggota partai politik (parpol) atau tim kampanye peserta pemilu.

Temuan tersebut diungkap Bawaslu usai melakukan pengawasan proses pencocokan dan penelitian (Coklit) calon pemilih Pilkada 2024 pada 24 Juni hingga 24 Juli lalu.

Komisioner Bawaslu Lolly Suhenty menjelaskan, pihaknya memeriksa daftar anggota Pantarlih ke dalam data Sistem Informasi Partai Politik (Sipol). Hasilnya, ribuan anggota Pantarlih yang tersebar di 27 provinsi terindikasi sebagai anggota parpol.

"Hasil pengawasan pengecekan nama pantarlih pada Sipol menunjukkan terdapat 1.564 Pantarlih dengan dugaan keterlibatan Pantarlih yang namanya tertera pada Sipol," jelas Lolly dalam siaran pers Bawaslu, Jumat (26/7/2024).

Oleh sebab itu, lanjutnya, Bawaslu telah memberikan saran perbaikan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penanggung jawab Pantarlih. Bawaslu meminta KPU kembali mengecek latar belakang ribuan Pantarlih yang terindikasi anggota parpol atau menjadi tim kampanye peserta pemilu tersebut.

Ribuan Pantarlih tersebut juga harus membuat surat pernyataan bahwa mereka tidak menjadi anggota/pengurus parpol dan tim kampanye/tim pemenangan peserta pemilu. Jika tidak maka Pantarlih tersebut harus dipecat.

"KPU sesuai tingkatan berkoordinasi dengan partai politik agar namanya [nama anggota Pantarlih] dihapus dari Sipol. Jika yang bersangkutan terbukti merupakan anggota partai politik, KPU sesuai tingkatan menindaklanjutinya dengan cara mengganti Pantarlih tersebut," ujar Lolly.

Lebih lanjut, selama proses Coklit data calon pemilih Pilkada 2024, Bawaslu juga menemukan keterlambatan pembentukan Pantarlih. Di Kabupaten Mamuju Tengah, Sulawesi Barat misalnya, terdapat 10 Pantarlih terlambat dilantik

Tak lupa, Bawaslu menghimbau kepada masyarakat untuk mengecek nama pribadi dan anggota keluarganya sebagai pemilih Pilkada 2024 yang telah dicoklit oleh Pantarlih. Jika ditemukan adanya pemilih yang belum dicoklit maka dianjurkan hubungi Posko Kawal Hak Pilih yang disediakan Bawaslu secara luring (offline) maupun daring (online).