Gerakan Solidaritas Nasional (GSN) hari ini dideklarasikan di Indonesia Arena. Presiden Prabowo Subianto akan menjadi Ketua Pembina GSN.

Gerakan Solidaritas Nasional (GSN) merupakan sebuah paguyuban yang bersifat independen namun memiliki komitmen kuat untuk berperan aktif dalam mendukung kepemimpinan nasional, khususnya dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.

GSN diinisiasi oleh dari relawan dari Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran Rakabuming Raka pada saat Pemilu 2024. Rosan Roeslani yang sempat menjadi Ketua TKN kini memimpin inisiasi GSN.

Rosan juga saat ini merupakan bagian dari Kabinet Merah Putih pimpinan Presiden Prabowo Subianto sebagai Menteri Investasi dan Hilirisasi. Rosan nampak hadir dalam deklarasi yang dilakukan hari ini.

"Visi GSN adalah menjadi organisasi yang merekatkan seluruh rakyat Indonesia. Dengan cara menampung dan mewujudkan gagasan-gagasan besar menjadi solusi-solusi konkrit bagi kehidupan masyarakat dan kemajuan bangsa. Baik rakyat Indonesia di dalam negeri maupun yang menjadi diaspora di seluruh dunia," kata Rosan dalam keterangan resminya, Sabtu (2/11/2024).

Dari pantauan detikcom nampak sederet pesohor hadir dalam deklarasi GSN di Indonesia Arena GBK, Senayan, Jakarta Pusat. Jajaran menteri ekonomi Prabowo nampak hadir dalam deklarasi GSN.

Mulai dari Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Menko Pangan Zulkifli Hasan, dan Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan.

Kemudian, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, Menteri BUMN Erick Thohir, hingga Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono juga ikut hadir.

Beberapa pengusaha kawakan juga nampak hadir dalam deklarasi GSN. Nampak pendiri Bakrie Group Aburizal Bakrie, Ketum Kadin versi Munaslub Anindya Bakrie, hingga Bos Blue Bird Andrianto Djokosoetono hadir dalam deklarasi GSN.

Semua yang hadir nampak menggunakan baju berwarna biru muda mirip seperti yang digunakan Prabowo saat kampanye. Para menteri pun menggunakan baju biru-biru yang sama.

TEMPO.CO, Jakarta -Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) Satria Pangkal Perjuangan akan menggelar aksi dukungan moral terhadap 12 kreditur luar negeri yang sedang berperkara dengan empat perusahaan milik keluarga Aburizal Bakrie. Empat perusahaan media milik keluarga Bakrie itu meliputi VIVA, PT Intermedia Capital Tbk (MDIA), PT Cakrawala Andalas Televisi (ANTV), dan PT Lativi Mediakarya (tvOne) saat ini sedang terlilit utang sebesar Rp 8,79 triliun kepada 12 kreditur luar negeri dan masuk skema PKPU.

Rencananya, LPKSM akan menggelar aksi di pelataran Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Kamis siang. “Jadi (aksi hari ini),” kata Koordinator Lapangan Nurnanda Putra saat dihubungi pada Kamis, 31 Oktober 2024.

Sementara itu, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di Jalan Bungur Besar Raya, Kemayoran, Jakarta Pusat telah berjaga beberapa aparat kepolisian. Pada pukul 11.00, di sepanjang jalan itu tampak berkumpul aparat dengan tiga truk Korps Brimob.

Pada Jumat, 25 Oktober kemarin, LPKSM juga telah beraudiensi dengan Pejabat Humas Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Zulkifli Atjo yang juga hakim di pengadilan tersebut. LPKSM mengatakan perusahaan media milik Bakrie ini kerap digunakan untuk propaganda yang merugikan konsumen.

“Ini adalah alat propaganda Bakrie dalam mengelabui konsumen, iklan yang menyesatkan dan merugikan konsumen,” kata Ketua Umum LPKSM Gunawan saat ditemui usai audiensi di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada Jumat, 25 Oktober 2024.

Gunawan meminta hakim pengawas, pengurus, dan unsur pengadilan yang terlibat dalam perkara PKPU empat perusahaan media Bakrie ini transparan menangani perkara ini. Dia menyebut hakim harus mengambil keputusan dengan melibatkan banyak faktor, terutama masalah yang melibatkan perusahaan Bakrie. “Ini harus transparan. Kami akan awasi terus sampai selesai perkara ini,” kata dia.

Tak hanya itu, Gunawan juga berharap proses negosiasi VIVA dengan kreditur ini berjalan sesuai dengan kepentingan konsumen. Dia juga berharap perusahaan media milik Bakrie ini dinyatakan pailit karena sering menyiarkan informasi yang mengaburkan fakta, terutama yang berkaitan dengan perusahaan Grup Bakrie. “Pailit saja, biar perusahaan ini diambil orang lain saja,” kata dia.

Gunawan juga menyinggung perusahaan Bakrie yang kerap bermasalah seperti PT Bakrie Telecom Tbk, PT Bakrie Pangripta Loka, dan PT Asuransi Jiwa Bakrie. Gunawan mengatakan ketiga perusahaan itu telah dicabut izinnya oleh Otoritas Jasa Keuangan pada tahun 2016 melalui Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-76/D.05/2016 tanggal 15 September 2016. Gunawan mengatakan perusahaan itu dan belum menyelesaikan pembayarannya kepada konsumen sebesar Rp 500 miliar.

Selain itu, Gunawan menyebut sejumlah perusahaan Bakrie yang menunggak pajak seperti PT Kaltim Prima Coal sebesar Rp 1,5 triliun, PT Bumi Resources Rp 376 miliar, dan PT Arutmin sebesar US$ 27,5. Gunawan juga mencatut fakta hukum persidangan yang disampaikan Terpidana Gayus Tambunan pada 28 September 2010 di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Direktorat Jenderal Pajak menemukan kekurangan bayar pajak tiga perusahaan Grup Bakrie pada tahun 2007 sebesar Rp 2,1 triliun.

Tak hanya itu, LPKMS juga menyinggung tunggakan utang Lapindo Brantas Inc dan PT Minarak Lapindo Jaya sebesar Rp 2,23 triliun kepada negara yang dirilis Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada 2020. Sejak 2007, Gunawan mengatakan pemerintah justru memberi dana talangan untuk ganti rugi atas bencana lumpur lapindo melalui perjanjian pemberian pinjaman dana antisipasi untuk melunasi pembelian tanah dan bangunan warga korban luapan lumpur di Sidoarjo.

Pada Kamis, 24 Oktober kemarin, Gunawan mengatakan LPKSM juga telah beraudiensi dengan Subdirektorat Hubungan Masyarakat, Direktorat Hukum dan Humas DJKN Adi Wibowo. LPKSM juga menyatakan dukungan kepada Kementerian Keuangan untuk menelusuri aset Grup Bakrie dan segera melelangnya.

Usai audiensi dengan Kementerian Keuangan dan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ini, LPKSM berencana menggelar aksi dukungan moral kepada kedua insitusi itu pada Kamis, 31 Oktober 2024. Gunawan mengatakan aksi ini akan diikuti oleh 1.500 peserta dari berbagai anggota dan pengurus LPKSM. “Ini harus dikawal, jangan sampai perusahaan bermasalah ini dibiarkan,” kata dia.

Reporter: Ridwan Nanda Mulyana | Editor: Anna Suci Perwitasari

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Grup Bakrie berpotensi menjadi salah satu konglomerasi yang menghirup angin segar dari pemerintahan presiden terpilih, Prabowo Subianto. Mengusung program keberlanjutan dan target ambisius pertumbuhan ekonomi hingga 8%, program pemerintahan Prabowo bisa menambah gairah bagi dunia usaha.

Tak terkecuali bagi Grup Bakrie yang memiliki bisnis di beragam sektor industri. Founder Stocknow.id Hendra Wardana memandang program pemerintahan baru bisa menjadi katalis pendongkrak bagi Grup Bakrie. Apalagi, ada latar belakang hubungan yang akrab antara Prabowo dan keluarga Bakrie.

Sejumlah emiten terafiliasi Grup Bakrie pun berpeluang terpapar sentimen positif dari program pemerintah di sektor energi, tambang dan manufaktur.

Grup Bakrie memiliki posisi yang kuat di tiga sektor tersebut melalui PT Bumi Resources Tbk (BUMI), PT Energi Mega Persada Tbk (ENRG), PT Bumi Resources Minerals Tbk (BRMS), PT Bakrie & Brothers Tbk (BNBR) dan PT VKTR Teknologi Mobilitas Tbk (VKTR).

"Emiten kunci (dari Grup Bakrie) tersebut akan diuntungkan oleh fokus pemerintah terhadap energi, tambang, dan manufaktur. Sentimen positif lainnya berpeluang datang dari kebijakan terkait insentif sektor pertambangan dan energi," kata Hendra kepada Kontan.co.id, Rabu (16/10).

Direktur & Corporate Secretary Bumi Resources Dileep Srivastava berharap kebijakan yang lebih kondusif untuk sektor pertambangan. Namun, Dileep enggan berspekulasi mengenai regulasi maupun insentif yang akan diterbitkan oleh pemerintahan baru.

"Jangan berspekulasi dulu, kita tunggu saja. Semoga pertimbangan yang lebih baik untuk sektor ini bisa diterima dengan baik," ungkap Dileep.

Praktisi Pasar Modal & Founder Warkop Saham Raden Bagus Bima menambahkan, pergerakan sejumlah saham Grup Bakrie terutama di sektor komoditas cukup menarik dalam dua bulan terakhir. Hanya saja, sebagian lainnya masih terjerat di papan pemantauan khusus yang diperdagangkan dengan skema Full Call Auction (FCA).

Bima menjelaskan, saham-saham emiten Grup Bakrie tersengat oleh sentimen yang beragam pada masing-masing sektor dan aksi korporasi yang dilakukannya. Dia mencontohkan BUMI, BRMS, dan ENRG yang laju harganya erat dengan sentimen fluktuasi harga komoditas batubara, emas serta minyak & gas.

Outlook kinerja VKTR masih akan ditopang oleh prospek perkembangan industri kendaraan listrik. Sedangkan BNBR telah menuntaskan aksi kuasi reorganisasi. Di sisi lain, ada juga emiten yang masih dibayangi sentimen negatif seperti PT Visi Media Asia Tbk (VIVA), yang menghadapi Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).

Bima lantas melihat secara umum program pemerintah di sektor energi dan tambang serta aksi korporasi bisa menjadi daya tarik bagi sebagian emiten Grup Bakrie. Namun, volatilitas harga komoditas global serta performa fundamental emiten tetap harus menjadi pertimbangan investor.

"Jadi pelaku pasar perlu memperhatikan berbagai faktor eksternal dan internal sebelum mengambil keputusan investasi di saham-saham Grup Bakrie. Saya menyarankan untuk lebih selektif dan menerapkan strategi jangka pendek," kata Bima.

Pengamat Pasar Modal & Founder WH-Project William Hartanto sepakat, dengan fraksi harga yang rendah, beberapa saham Grup Bakrie bisa menjadi alternatif untuk trading atau pilihan jangka pendek.

"Setiap kali ada kesempatan menguat maka pelaku pasar tidak akan melewatkannya," ungkap William.

Sejauh ini, William belum melihat saham-saham dari Grup Bakrie terpapar sentimen yang signifikan menjelang pelantikan presiden Prabowo pada 20 Oktober 2024. Meski nanti berpeluang terdongkrak oleh sentimen tersebut, tapi William mengingatkan hal ini hanya akan berlangsung sementara.

Pada umumnya, sentimen terkait politik berlaku jangka pendek, dan mesti waspada terhadap aksi spekulasi.

"Beberapa sempat menguat sesuai dengan harga komoditasnya. Saya belum melihat pergerakan harga yang mencerminkan respons pasar terhadap pemerintahan baru," terang William.

Senior Research Analyst Lotus Andalan Sekuritas Fath Aliansyah sepakat, sentimen politik hanya akan terjadi sesaat. Dus, pelaku pasar lebih baik melirik emiten Grup Bakrie yang secara kinerja punya prospek menarik, seperti BRMS yang berkongsi dengan Grup Salim.

"Adanya kolaborasi kepemilikan dengan Grup Salim bisa menjadi salah satu potensi ke depannya. Kenaikan harga emas juga menjadi katalis positif. Trading plan bisa akumulasi ketika terjadi koreksi karena emiten ini punya prospek cukup panjang," terang Fath.

Sementara itu, Research Analyst Infovesta Kapital Advisori Arjun Ajwani melirik saham BUMI dan BRMS, sejalan dengan prospek menarik pada komoditas batubara dan emas. Arjun pun menyarankan untuk menghindari saham-saham yang berada di papan FCA.

Hendra menyarankan selektif memilih saham Grup Bakrie, mempertimbangkan volatilitas harga yang tinggi dan kondisi likuiditas yang bervariasi. Hendra menjagokan saham BUMI, BRMS dan ENRG dengan target harga masing-masing di level Rp 150, Rp 320 dan Rp 254 per saham.

Bisnis.com, JAKARTA – PT Bakrie & Brothers Tbk. (BNBR) mengungkap sinyal untuk melakukan ekspansi bisnis pada sektor jalan tol usai rampung menyelesaikan proyek Jalan Tol Cimanggis – Cibitung.

Untuk diketahui, PT Bakrie & Brothers dan PT Bakrie Toll Road masing-masing memiliki 5% saham di Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) PT Cimanggis – Cibitung yang saat ini merupakan pengelola Tol Cimanggis – Cibitung.

Direktur Keuangan BNBR, Roy Hendrajanto M. Sakti, menyebut tidak menutup kemungkinan pihaknya untuk menggarap proyek jalan tol yang dinilai prospektif dan sesuai dengan target bisnis perseroan.

“Ya, kita tentu saja opsi selalu terbuka ya, kita melihat kalau memang prospeknya bagus, masuk ke dalam hitungan IRR kita, pasti akan kita eksplorasi,” kata Roy saat ditemui di Hotel St Regis, Kamis (26/9/2024).

Lebih lanjut, Roy juga mengungkapkan kesanggupan perusahaan untuk dapat turut serta membangun jalan tol di masa pemerintahan Prabowo Subianto.

Terlebih, pada tahun depan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah mencanangkan masterplan untuk membangun 2.300 kilometer tol baru.

Roy menyebut, rencana pembangunan konektivitas tersebut sejalan dengan fokus perseroan yang cenderung lebih nyaman menggarap proyek greenfield ketimbang melakukan akuisisi jalan tol yang sudah terbangun.

“Contohnya CCT [menggarap Tol Cimanggis – Cibitung] ini memang dari awal dari greenfield kita sudah masuk, jadi ke depan memang kalau ada greenfield lagi yang menjanjikan, kenapa tidak,” ujarnya.

Namun demikian, Roy menegaskan bahwa pihaknya akan melihat evaluasi dari operasional Jalan Tol Cimanggis – Cibitung terlebih dahulu sebelum akhirnya melakukan ekspansi lanjutan tersebut.

“Kita di jalan tol ini memang masih awal ya, dan kita akan belajar dulu dari sini, kita melihat kalau memang akan ada potensinya bagus, tentu saja kita akan berpartisipasi [menyukseskan pembangunan tol era Prabowo],” tegasnya.

Sebelumnya, Juru Bicara Kementerian PUPR, Endra S. Atmawidjaja menjelaskan bahwa nilai dari usulan 2.300 km tol baru yang bakal dibangun di era Presiden Prabowo Subianto mencapai Rp460 triliun.

“Kalau 2.300 km ya kira-kira asumsinya kan 1 kilometer Rp200 miliar rata-rata. Jadi, Rp460 triliun untuk 2.300 kilo itu,” tuturnya saat ditemui di Kantor Kementerian PUPR, Kamis (22/8/2024).

Lebih rinci, Endra menjelaskan bahwa pembangunan 2.300 tol baru itu bakal dilaksanakan di wilayah Jalan Tol Trans Sumatra, penyelesaian beberapa ruas Tol Trans Jawa hingga pengadaan jalan Tol di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Endra menekankan, usulan masterplan di sisi konektivitas itu masih akan sepenuhnya dilimpahkan pada pemerintahan baru. Eksekusi finalnya, nanti akan secara lebih lanjut ditetapkan pasca 20 Oktober 2024.

Pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto berencana menggarap proyek jalan tol baru sepanjang 2.300 kilometer. Jumlah itu mendekati total panjang 2.700 km jalan tol yang dibangun dalam 10 tahun era pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Terkait ini, Direktur Keuangan PT Bakrie & Brothers Tbk Roy Hendrajanto M. Sakti mengaku pihaknya tertarik ikut serta dalam proyek itu. Sebagai informasi, portofolio Bakrie & Brothers dalam proyek tol salah satunya di Tol Cimanggis-Cibitung.

"Ya, kita di jalan tol ini memang masih awal ya, dan kita akan belajar dulu dari sini, kita melihat kalau memang akan ada potensinya bagus, itu saja kita akan berpartisipasi," katanya di Hotel St. Regis Jakarta, Kamis (26/9/2024).

Ia menyebut Bakrie & Brothers cukup terbuka untuk potensi ekspansi proyek tol. Dengan catatan hitungan bisnis pada proyek tersebut sesuai kebutuhan perusahaan.

Pihaknya juga terbuka untuk proyek greenfield maupun brownfield. Sebagai informasi, greenfield adalah proyek baru yang belum dibangun, sedangkan brownfield adalah kawasan yang sudah dibangun infrastrukturnya.

"Bisa dua-duanya ya, jadi kalau memang menarik, contohnya CCT ini memang dari awal dari Greenfield kita sudah masuk, jadi ke depan memang kalau ada Greenfield lagi yang menjanjikan, kenapa tidak. Memang kalau sudah jadi lebih enak kan melihatnya, sudah ada revenue dan lain-lain, tapi Greenfield pun tidak masalah," bebernya.

Sebelumnya, Staf Ahli Menteri PUPR Bidang Teknologi, Industri dan Lingkungan sekaligus Juru Bicara Kementerian PUPR, Endra S. Atmawidjaja, mengatakan tiga proyek yang akan dititipkan ke Prabowo antara lain Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS), Jalan Tol Trans Jawa (JTTJ), hingga Tol Ibu Kota Nusantara (IKN).

"Yang prioritas kemarin Trans Sumatera menuntaskan, terus Lintas Utara Jawa, terus Tol Trans Jawa sampai Banyuwangi, terus sirip-siripnya di Sumatera, termasuk Tol IKN. Jadi tiga itu, Trans Jawa, Trans Sumatra, sama IKN," kata Endra, ditemui di JiExpo Kemayoran, Jakarta, Rabu (28/8/2024).

Di samping itu, Kementerian PUPR telah membuat masterplan alias rencana induk pembangunan jalan tol baru untuk periode pemerintahan berikutnya. Panjang jalan tersebut mencapai 2.300 km dalam lima tahun mendatang.

"Sekarang belum ada di list (daftar jalan tol) PSN yang 2.300 belum. Itu betul-betul proyek tol baru," imbuhnya.

Simak Video: Video Jokowi soal Isu 44 Menteri Kabinet Prabowo: Prerogatif Presiden Terpilih

[Gambas:Video 20detik]

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Keuangan PT Bakrie & Brothers Tbk. (BNBR) Roy Hendrajanto M Sakti menanggapi penetapan empat perusahaan Bakrie Group dalam keadaan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) oleh Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat. Ia mengatakan, keempat perusahaan Bakrie Group itu meliputi PT Visi Media Asia Tbk, PT Cakrawala Andalas Televisi, PT Lativi Mediakarya, dan PT Intermedia Capital Tbk, tak berpengaruh pada BNBR.

“BNBR sendiri tentu tidak (berpengaruh) karena kami perusahaan berbeda, beda total dan kami juga perusahaan publik,” katanya di Hotel ST Regis Jakarta pada Kamis, 26 September 2024.

Roy justru mengemukakan niatan ekspansi penanaman modal di bidang pembangunan jalan tol jika prospeknya menjanjikan, berdasarkan internal rate of return (IRR) kemudian mengeksplorasinya.

“Misalnya CCT (PT Cimanggis Cibitung Tollways) ini memang dari awal Greenfield. Kami sudah masuk jadi ke depan memang kalau Greenfield lagi yang menjanjikan kenapa tidak?” ujarnya.

Ia merujuk pada kabar Kementerian PUPR yang telah merumuskan master plan di tahun depan untuk melelang 2300 kilometer proyek tol baru. “Kami memang masih awal di jalan tol ini, maka kami melihat kalau memang ada potensinya bagus tentu saja kami akan berpartisipasi,” ujar Roy.

Sebelumnya, usai empat perusahaan milik Bakrie Group ditetapkan PKPU, kuasa hukum dari 12 kreditur yang menagih itu, Marx Andryan, mengatakan, majelis hakim telah memberikan waktu 45 hari untuk membayar tagihan utang sebesar Rp8.796.699.067.852 atau bila dibulatkan sekitar Rp8,79 triliun.

Dia menyebut kesempatan ini berdasarkan rapat permusyawaratan pada Jumat, 20 September 2024 di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. “Sebelumnya 7 hari. Terus ditambah 45 hari sampai 4 November,” kata Marx saat dihubungi pada Senin, 23 September 2024.

Dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Jakarta Pusat gugatan ini diajukan oleh PT Laras Nugraha Cipta yang berisi 12 kreditur. Gugatan dengan nomor perkara 13/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga Jkt.Pst ini didaftarkan pada Jumat, 12 Januari 2024. Sementara itu, pada Senin, 12 Februari 2024 majelis hakim telah memutuskan perkara ini sebagai PKPU Sementara.

“Dasar Tagihan 12 kreditur yang diwakili oleh Law Firm Marx & Co adalah Senior Facility Agreement tanggal 17 Oktober 2017 dan Junior Facility Agreement tanggal 17 Oktober 2017 Perjanjian di mana utang tersebut dijamin dengan Hak Tanggungan serta Gadai Saham,” kata Law Firm Marx & Co dalam keterangan tertulisnya yang diterima Tempo.

Adil Al Hasan berkontribusi dalam penulisan artikel ini.

TEMPO.CO, Jakarta - Anindya Novyan Bakrie resmi terpilih sebagai Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia untuk periode 2024-2029. Pemilihan Anindya Bakrie dilakukan secara aklamasi dalam Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Kadin yang diadakan pada Sabtu, 14 September 2024, di Hotel St. Regis, Jakarta Selatan.

Pemilihan Anindya Bakrie didukung 21 pimpinan Kadin daerah dan 25 anggota luar biasa Kadin Indonesia. Setelah terpilih, Anindya menyampaikan harapannya bahwa hasil Munaslub ini akan meningkatkan hubungan yang lebih baik antara Kadin dan pemerintah, mengingat pentingnya peran Kadin sebagai mitra strategis pengusaha dan pemerintah.

“Hari ini bukanlah hari yang spesial buat saya saja, tapi juga spesial untuk mudah-mudahan ekonomi Indonesia,” kata Anindya Bakrie setelah keluar dari ruang sidang yang memenangkan dirinya.

Tak hanya melanjutkan masa jabatan Arsjad Rasjid hingga 2026, peserta Munaslub menyepakati bahwa Anindya akan memimpin Kadin untuk satu periode penuh, yaitu dari 2024 hingga 2029. “Masa bakti yang ditetapkan oleh Munaslub adalah periode 2024-2029,” kata Nurdin Halid, Ketua Sidang Munaslub Kadin 2024.

Penolakan Laporan Arsjad

Selain memilih ketua baru, Munaslub 2024 juga secara resmi mendemisionerkan kepengurusan Arsjad Rasjid. Dalam sidang tersebut, para peserta sepakat menolak laporan pertanggungjawaban dari Arsjad dan kepengurusan sebelumnya.

Sebelumnya, 21 pengurus Kadin provinsi menolak pelaksanaan Munaslub yang bertujuan menggantikan Arsjad Rasjid. Mereka menyatakan bahwa Munaslub tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Kadin Indonesia.

Anindya Novyan Bakrie adalah seorang pengusaha dan tokoh publik Indonesia yang lahir pada 10 November 1974. Ia merupakan bagian dari keluarga Bakrie, salah satu keluarga pengusaha terkemuka di Indonesia. Anindya menjabat sebagai CEO Bakrie Global Ventura dan berperan aktif dalam berbagai bidang bisnis yang dimiliki oleh kelompok Bakrie, termasuk media, infrastruktur, dan energi.

Selain kiprahnya di dunia bisnis, Anindya juga aktif dalam organisasi Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin). Pada 2024, Anindya terpilih sebagai Ketua Umum Kadin Indonesia periode 2024-2029 melalui Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub). Sebelumnya, ia pernah menjabat sebagai Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Organisasi, Kaderisasi, dan Keanggotaan.

Anindya merupakan lulusan Northwestern University, Amerika Serikat, dengan gelar Sarjana Teknik Industri, dan meraih gelar MBA dari Stanford Graduate School of Business. Dengan latar belakang pendidikan dan pengalaman bisnisnya, Anindya dikenal sebagai figur yang memiliki visi untuk memajukan ekonomi Indonesia melalui dunia usaha dan kolaborasi strategis dengan pemerintah.

Profil Anindya Bakrie

Anindya Novyan Bakrie adalah seorang pengusaha Indonesia yang berkiprah di sektor teknologi, media, telekomunikasi, dan kendaraan listrik. Dilansir dari berbagai sumber, saat ini, ia merupakan pemilik klub sepakbola Inggris Oxford United bersama Erick Thohir, serta menjabat sebagai Direktur Utama Bakrie Group, yang mengendalikan berbagai perusahaan publik dengan total kapitalisasi pasar mencapai sekitar US $15 miliar.

Putra Aburizal Bakrie juga merupakan pendiri dan CEO dari Visi Media Asia (VIVA) Group, yang memiliki beberapa media penting seperti stasiun televisi berita dan olahraga tvOne, stasiun hiburan ANTV, serta portal berita VIVA.co.id. Selain itu, Anindya telah memimpin Grup Bakrie untuk beralih ke sektor energi baru dan terbarukan. Sebagian besar keuntungan dari bisnis batu bara grup tersebut diinvestasikan dalam proyek-proyek energi hijau dan berbagai inisiatif transisi energi.

Selain terlibat dalam bisnis, Anindya juga mendirikan Bakrie Center Foundation, yang menjadi wadah bagi berbagai kegiatan filantropi yang ia lakukan. Sebelumnya, ia menjabat sebagai Ketua Dewan Pertimbangan di Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) dan pernah ditunjuk oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sebagai Direktur APEC Business Advisory Council (ABAC).

MICHELLE GABRIELA | OYUK IVANI

TEMPO.CO, Jakarta - Anindya Novyan Bakrie resmi terpilih sebagai Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia untuk periode 2024-2029. Pemilihan Anindya Bakrie dilakukan secara aklamasi dalam Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Kadin yang diadakan pada Sabtu, 14 September 2024, di Hotel St. Regis, Jakarta Selatan.

Pemilihan Anindya Bakrie didukung 21 pimpinan Kadin daerah dan 25 anggota luar biasa Kadin Indonesia. Setelah terpilih, Anindya menyampaikan harapannya bahwa hasil Munaslub ini akan meningkatkan hubungan yang lebih baik antara Kadin dan pemerintah, mengingat pentingnya peran Kadin sebagai mitra strategis pengusaha dan pemerintah.

“Hari ini bukanlah hari yang spesial buat saya saja, tapi juga spesial untuk mudah-mudahan ekonomi Indonesia,” kata Anindya Bakrie setelah keluar dari ruang sidang yang memenangkan dirinya.

Tak hanya melanjutkan masa jabatan Arsjad Rasjid hingga 2026, peserta Munaslub menyepakati bahwa Anindya akan memimpin Kadin untuk satu periode penuh, yaitu dari 2024 hingga 2029. “Masa bakti yang ditetapkan oleh Munaslub adalah periode 2024-2029,” kata Nurdin Halid, Ketua Sidang Munaslub Kadin 2024.

Penolakan Laporan Arsjad

Selain memilih ketua baru, Munaslub 2024 juga secara resmi mendemisionerkan kepengurusan Arsjad Rasjid. Dalam sidang tersebut, para peserta sepakat menolak laporan pertanggungjawaban dari Arsjad dan kepengurusan sebelumnya.

Sebelumnya, 21 pengurus Kadin provinsi menolak pelaksanaan Munaslub yang bertujuan menggantikan Arsjad Rasjid. Mereka menyatakan bahwa Munaslub tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Kadin Indonesia.

Anindya Novyan Bakrie adalah seorang pengusaha dan tokoh publik Indonesia yang lahir pada 10 November 1974. Ia merupakan bagian dari keluarga Bakrie, salah satu keluarga pengusaha terkemuka di Indonesia. Anindya menjabat sebagai CEO Bakrie Global Ventura dan berperan aktif dalam berbagai bidang bisnis yang dimiliki oleh kelompok Bakrie, termasuk media, infrastruktur, dan energi.

Selain kiprahnya di dunia bisnis, Anindya juga aktif dalam organisasi Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin). Pada 2024, Anindya terpilih sebagai Ketua Umum Kadin Indonesia periode 2024-2029 melalui Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub). Sebelumnya, ia pernah menjabat sebagai Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Organisasi, Kaderisasi, dan Keanggotaan.

Anindya merupakan lulusan Northwestern University, Amerika Serikat, dengan gelar Sarjana Teknik Industri, dan meraih gelar MBA dari Stanford Graduate School of Business. Dengan latar belakang pendidikan dan pengalaman bisnisnya, Anindya dikenal sebagai figur yang memiliki visi untuk memajukan ekonomi Indonesia melalui dunia usaha dan kolaborasi strategis dengan pemerintah.

Profil Anindya Bakrie

Anindya Novyan Bakrie adalah seorang pengusaha Indonesia yang berkiprah di sektor teknologi, media, telekomunikasi, dan kendaraan listrik. Dilansir dari berbagai sumber, saat ini, ia merupakan pemilik klub sepakbola Inggris Oxford United bersama Erick Thohir, serta menjabat sebagai Direktur Utama Bakrie Group, yang mengendalikan berbagai perusahaan publik dengan total kapitalisasi pasar mencapai sekitar US $15 miliar.

Putra Aburizal Bakrie juga merupakan pendiri dan CEO dari Visi Media Asia (VIVA) Group, yang memiliki beberapa media penting seperti stasiun televisi berita dan olahraga tvOne, stasiun hiburan ANTV, serta portal berita VIVA.co.id. Selain itu, Anindya telah memimpin Grup Bakrie untuk beralih ke sektor energi baru dan terbarukan. Sebagian besar keuntungan dari bisnis batu bara grup tersebut diinvestasikan dalam proyek-proyek energi hijau dan berbagai inisiatif transisi energi.

Selain terlibat dalam bisnis, Anindya juga mendirikan Bakrie Center Foundation, yang menjadi wadah bagi berbagai kegiatan filantropi yang ia lakukan. Sebelumnya, ia menjabat sebagai Ketua Dewan Pertimbangan di Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) dan pernah ditunjuk oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sebagai Direktur APEC Business Advisory Council (ABAC).

MICHELLE GABRIELA | OYUK IVANI

TEMPO.CO, Jakarta - Pimpinan Pusat atau PP Muhammadiyah akhirnya menyusul Pengurus Besar Nahdatul Ulama (PBNU) mendapatkan izin mengelola wilayah tambang alias konsesi untuk organisasi kemasyarakatan atau ormas keagamaan. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan wilayah izin tambang ormas untuk Muhammadiyah sudah ditetapkan.

“NU punya sudah lebih duluan, Muhammadiyah juga sudah dapat, tapi saya cek ya, karena kemarin saya sudah kasih disposisi untuk ditindaklanjuti perkembangannya sudah sejauh mana,” kata Bahlil usai rapat dengan Komisi VII di gedung DPR, Senin, 26 Agustus 2024.

Wilayah tambang untuk Muhammadiyah

Ketua Umum Partai Golkar itu menjelaskan ada dua wilayah izin tambang khusus atau WIUPK yang kemungkinan besar akan diberikan kepada Muhammadiyah. Wilayah ini merupakan bekas Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara (PKP2B) dari dua perusahaan tambang batu bara, yakni PT Adaro Energy Tbk dan PT Arutmin Indonesia.

“Kemungkinan besar eks Adaro atau eks Arutmin. Kami bikin yang bagus, dua opsi itu” ujarnya.

Bahlil masih belum mau merinci berapa detail luasnya, namun, menurut dia, cukup besar. “Tambang itu bukan persoalan luasnya tapi cadangannya,” kata dia lagi.

Wilayah tambang untuk PBNU

Adapun wilayah tambang untuk PBNU disampaikan Bahlil Lahadalia pada Juni lalu. Saat itu, Eks Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal itu mengatakan pemerintah segera memberikan izin usaha pertambangan (IUP) dalam pengelolaan tambang bekas PT Kaltim Prima Coal (KPC) kepada PBNU.

“Insyaallah (minggu depan). Doain ya. Pemberian kepada PBNU adalah eks KPC, tanya mereka kalau sudah kami kasih,” katanya di Kementerian Investasi, Jumat, 7 Juni 2024.

PT KPC merupakan anak perusahaan PT Bumi Resources Tbk dari Grup Bakrie. PT KPC memegang konsesi PKP2B yang berakhir pada Desember 2021. Awal 2022, PT KPC mendapatkan perpanjangan masa operasional, tapi wilayah konsesinya menciut dari 84.938 hektare menjadi 61.543 hektare

Sehingga eks lahan PT KPC seluas lebih dari 20 ribu hektare itu ditengarai diproyeksikan diserahkan kepada PBNU. Sementara alasan NU mengincar lahan eks PT KPC adalah kandungan batu bara di sana lebih dari 150 juta ton.

Sebelumnya, Jokowi menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) 25/2024 yang mengubah PP 96/2021 mengenai pelaksanaan usaha pertambangan mineral dan batu bara (minerba). Dalam Pasal 83A peraturan tersebut, diatur bahwa ormas keagamaan seperti NU dan Muhammadiyah kini diperbolehkan untuk mengelola wilayah izin pertambangan khusus (WIUPK).

HENDRIK KHOIRUL MUHID | BAGUS PRIBADI | SUKMA KANTHI NURANI | ILONA ESTHERINA

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya, hari ini bertemu dengan Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Dalam pertemuan tersebut, Gus Yahya menyampaikan bahwa mereka siap mengelola konsesi tambang batu bara seluas 26 ribu hektare di Kalimantan Timur.

Kesiapan ini diumumkan setelah organisasi keagamaan tersebut menerima Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Gus Yahya juga mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada Presiden Jokowi atas pemberian izin konsesi pertambangan kepada organisasi masyarakat serta penerbitan izin tambang.

"Kami sampaikan terima kasih kepada Presiden yang telah memberikan konsesi sampai dengan terbitnya IUP, sehingga kami sekarang siap untuk segera mengerjakan usaha pertambangan di lokasi yang sudah ditentukan," katanya, saat memberi keterangan, di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis, 22 Agustus 2024, seperti dikutip dari Antara.

Lokasi konsesi tambang tersebut sebelumnya dimiliki oleh PT Kaltim Prima Coal (KPC), yang merupakan bagian dari Bakrie Group. Saat ini, hanya sebagian kecil dari lahan konsesi yang telah dieksplorasi, sehingga belum dapat dipastikan seberapa besar produksi batu bara yang akan dihasilkan.

“Segera. Segera. Karena IUP sudah keluar. Mudah-mudahan Januari kami sudah bisa bekerja,” kata dia saat memberi keterangan, di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis, seperti dikutip dari Antara.

Gus Yahya menginformasikan kesiapan untuk mengelola konsesi tambang kepada Presiden Jokowi setelah PBNU menerima Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Ia juga mengungkapkan apresiasinya kepada Jokowi atas pemberian izin konsesi pertambangan kepada organisasi keagamaan, yang memfasilitasi terbitnya IUPK.

Sebelumnya, Presiden Jokowi menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) 25/2024 yang mengubah PP 96/2021 mengenai pelaksanaan usaha pertambangan mineral dan batu bara (minerba). Dalam Pasal 83A peraturan tersebut, diatur bahwa ormas keagamaan seperti NU dan Muhammadiyah kini diperbolehkan untuk mengelola wilayah izin pertambangan khusus (WIUPK).

Pada hari yang sama ketika Gus Yahya menyampaikan kesiapan PBNU untuk mengelola tambang kepada Jokowi, ribuan orang menggelar demonstrasi bertajuk ‘Darurat Indonesia’ di depan Gedung DPR RI pada Kamis, 22 Agustus 2024. Demonstrasi ini dipicu oleh keputusan Panitia Kerja Badan Legislasi atau Panja Baleg DPR RI untuk membatalkan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai UU Pilkada.

MK pada Selasa, 20 Agustus 2024, memutuskan bahwa ambang batas pencalonan kandidat Pilkada tidak lagi ditentukan oleh persentase kursi di parlemen, melainkan oleh perolehan suara sah partai politik atau gabungan partai politik dengan empat klasifikasi besaran suara sah: 10 persen, 8,5 persen, 7,5 persen, dan 6,5 persen, sesuai dengan jumlah DPT di daerah terkait (putusan MK 60/PUU-XXII/2024).

Namun, sehari setelah keputusan tersebut, pada Rabu, 21 Agustus 2024, Baleg DPR mengadakan rapat untuk membahas RUU Pilkada. Dalam rapat itu, Baleg memutuskan untuk tetap menggunakan ambang batas 20 persen kursi di parlemen bagi partai politik yang ingin mengusung calon di pemilihan kepala daerah.

SUKMA KANTHI NURANI | HENDRIK KHOIRUL MUHID